Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 611 kali

Undang-undang (UU) Nomor 79 Tahun 1958
Perkumpulan Koperasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Yayasan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian

Download :
UU Nomor 79 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1125 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Yayasan

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Download :
PP Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1173 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008
Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Yayasan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Download :
PP 63 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 37 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 130 Tahun 1999
Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa

Pendidikan Yayasan

Download :
Keppres_No_130_Th_1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 42 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 195 Tahun 1998
Koordinasi Pelaksanaan Operasional Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong Dan Trikora

Yayasan

Download :
Keputusan_Presiden_no_195 TH 1998.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 18 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1991
Pengalihan Sebagian Kekayaan Dana Milik Mangkunagaran Kepada Yayasan Kerabat Mangkunagaran Suryasumirat (Yayasan Suryasumirat)

Yayasan

Download :
KEPPRES NO 7 TH 1991.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 22 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1990
Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi

Yayasan

Status Peraturan :

Mencabut :

KEPPRES No. 218 Tahun 1963 tentang Pemungutan Sumbangan Iuran untuk Membantu Pembiayaan Penyelenggaraan Yayasan Televisi Republik Indonesia

Download :
KEPPRES NO 40 TH 1990.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 36 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1983
Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan Di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Diserahkan Kepada Yayasan Sarana Wana Jaya

Kehutanan dan Perkebunan Yayasan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan

Download :
Keppres No 06 TH 1983.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 16 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1972
Pembubaran Yayasan Perdamaian Soekarno

Yayasan

Download :
Kep.Pres No. 17 Tahun 1972.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 28 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 218 Tahun 1963
Pemungutan Sumbangan Iuran untuk Membantu Pembiayaan Penyelenggaraan Yayasan Televisi Republik Indonesia

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Yayasan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 40 Tahun 1990 tentang Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi

Download :
Kepres No.218 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Timur

Diakses 36 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2014
SANTUNAN BAGI JOMPO MISKIN, JANDA MISKIN, YATIM PIATU MISKIN, ANAK CACAT MISKIN DAN ANAK TELANTAR DI KABUPATEN PASER

Yayasan

Download :
18.PERBUB SANTUNAN JANDA MISKIN TAHUN 2014 KAB. PASER.pdf

Abstrak

santunan bagi jompo miskin

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, BD.2018/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SANTUNAN BAGI JOMPO MISKIN, JANDA MISKIN, YATIM PIATU MISKIN, ANAK CACAT MISKIN DAN ANAK TELANTAR DI KABUPATEN PASER

ABSTRAK:

a. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu untuk menetapkan salah satu program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial; b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial yang dapat dilaksanakan melalui pemberian santunan kepada Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik- baiknya;
DASR HUKUM;UU No 27 Tahun 1959;UU No 4 Tahun 1997;UU No 13 Tahun 1999;UU No 13 Tahun 1999;UU No23 Tahun 2002;UU No 25 Tahun 2004;
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Bupati adalah Bupati Paser. 3. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat BPD Kaltim adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanah Grogot. 4. Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Paser. 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 5. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Paser. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Paser. 7. Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser adalah Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian santunan berupa uang melalui BPD Kaltim yang diterima setiap bulan. Pasal 2 (1) Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar merupakan program santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Paser. (2) Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar diberikan hanya kepada masyarakat Kabupaten Paser, sesuai dengan daftar nama penerima Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar. Pasal 5 Kriteria penerima santunan warga tidak mampu terdiri dari : (1) Lanjut Usia yang meliputi : a. pria atau wanita; b. berstatus cerai atau masih menikah, dipilih salah satu dari pasangan suami istri; c. berusia diatas 60 (enam puluh) tahun; d. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya; e. tidak ada keluarga yang membantu; f. mempunyai keluarga/anak tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin;dan g. berdomisili secara terus menerus di wilayah Kabupaten Paser minimal selama 2 (dua) tahun. (2) Janda Miskin yang meliputi : a. wanita yang bercerai dari suaminya; b. berstatus sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah; c. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga; d. tidak ada keluarga yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya; e. memiliki keluarga/anak tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin;dan f. berdomisili secara terus menerus di wilayah Kabupaten Paser minimal selama 2 (dua) tahun. (3) Anak Yatim/Yatim Piatu Miskin yang meliputi : a. pria atau wanita; b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; c. termasuk dalam kategori penduduk miskin; d. tidak ada keluarga atau orang lain yang mengurus; Pasal 7 (1) Sasaran sosialisasi program Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser terdiri dari : a. Camat; b. Kepala Desa/Lurah; c. BPD/LPM;dan d. RT dan Tokoh Masyarakat lainnya. (2) Sosialisasi bertujuan agar tercapai kesamaan pemahaman mulai dari Pemerintah Kabupaten sampai Pemerintah Desa/Kelurahan tentang Mekanisme pelaksanaan Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2014.
9hlm

Kabupaten Berau

Diakses 84 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2018
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Yayasan

Abstrak

peraturan lingkungan perusahaan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Berau, diperlukan peran serta perusahaan sebagai salah satu mitra pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan; Agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah; Untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang telibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusaahaan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 40 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BABU RUANG LINGKUP; BAB III ORGANISASI TJSLP; BAB IV PROGRAM TJSLP; BAB V PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI; BAB VI PENGHARGAAN; BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSLP diatur dengan Peraturan Pemerintah; Ketentuan mengenai pemberian dan bentuk penghargaan serta tata cara penilaian diatur dengan Peraturan Bupati.
10 hlm.

Kota Makassar

Diakses 126 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 1990
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Yayasan

Download :
PERDA-NO.-9-TAHUN-1990PEMBERIAN-KUASA-YAYASAN-PURNA-BHAKTI.pdf

Abstrak

PEMBERIAN KUASA MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN

1990

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1992/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

a. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu yayasan b. Yayasan dimaksud huruf a didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1982
Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 1 tahun 1990, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya Bahwa tujuan pemberian tunjangan Purna Bhakti adalah merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyeragaman jenisserta sistem pemberian tunjangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 1992.
8

Hasil Pencarian - ditemukan 13 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999.