Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 195 Tahun 1998
Koordinasi Pelaksanaan Operasional Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong Dan Trikora

Yayasan

Download :
Keputusan_Presiden_no_195 TH 1998.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1983
Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan Di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Diserahkan Kepada Yayasan Sarana Wana Jaya

Kehutanan dan Perkebunan Yayasan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan

Download :
Keppres No 06 TH 1983.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 79 Tahun 1958
Perkumpulan Koperasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Yayasan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian

Download :
UU Nomor 79 Tahun 1958.pdf

Abstrak

perkumpulan-koperasi

1958

Undang-undang (UU) NO. 79, LL BPHN : 26 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perkumpulan Koperasi

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara pasal 38,perekonomian rakyat Indonesia harus disusun sebagai usahabersama berdasarkan azas kekeluargaan, dan cita-cita tersebutdapat dilaksanakan dan tercapai secara langsung dan teraturdengan jalan memberi bimbingan kepada rakyat kearah hidupberkoperasi;b.Bahwa Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949 dalamOrdonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad No. 179) dan AlgemeneRegeling op de Cooperatieve Vereningingen dalam Ordonansi 11Maret 1933 (Staatsblad No.108) tidak sesuai dengan semangatazas kekeluargaan (gotong royong) bangsa dan masyarakatIndonesia serta tidak memenuhi azas dan tujuan Negara RepublikIndonesia.
Pasal-pasal 89, 90 ayat 2, 93 dan 95 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia.
Dalam peraturan-peraturan Koperasi yang lama, Pemerintah hanya menjadi pendaftar dan penasehat saja, maka dalam undang-undang baru Pemerintah harus berkewajiban membimbing rakyat kearah hidup berkoperasi, sehingga dengan demikian akan tercapai usaha agar perekonomian rakyat benar-benar disusun atas dasar kekeluargaan. Bimbingan tersebut menjadi tugas Pemerintah baik Pemerintah Pusatmaupun Pemerintah Daerah Otonom yang lambat laun dapat diserahkan kepadamasyarakat sendiri.Pengertian mengenaiazas dan dasar Koperasi dari luar negeri haruslahditinjau dan disesuaikan dengan azas kekeluargaan (gotong royong) sebagai adatistiadat bangsa Indonesia sehingga sesuai dengan azas dan tujuan Negara Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958.
Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949 dalam Ordonansi 7Juli 1949 (Staatsblad No. 179);b.Algemene Regeling op de Cooperatieve Vereniging dalamOrdonansi 11 Maret 1933 (Staatsblad No. 108)
-
34

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1991
Pengalihan Sebagian Kekayaan Dana Milik Mangkunagaran Kepada Yayasan Kerabat Mangkunagaran Suryasumirat (Yayasan Suryasumirat)

Yayasan

Download :
KEPPRES NO 7 TH 1991.pdf

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2020
Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pegawai Tetap Yayasan TA 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan Yayasan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan di Kab Bantul

Abstrak

PEDOMAN - PEMBERIAN INSENTIF

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pegawai Tetap Yayasan TA 2020

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu diberikan insentif sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019.
Materi pokok : Kriteria penerima insentif dan pengajuan, pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian insentif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
Mencabut : Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan Tahun Anggaran 2019.
Jumlah Halaman : 10 HLM

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1972
Pembubaran Yayasan Perdamaian Soekarno

Yayasan

Download :
Kep.Pres No. 17 Tahun 1972.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1951
Menghentikan Yayasan Pembangunan Pusat yang Bernama Central Estichting Wederopbouw

Yayasan

Download :
Kepres No.65 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Kota Surakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 1999
Yayasan yang Didirikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Yayasan

Download :
4682PERDA_NO_4_TAHUN_1999.pdf

Abstrak

YAYASAN

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.1999/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Yayasan yang Didirikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

ABSTRAK:

bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah pengadaan, penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas umum agar senantiasa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; bahwa agar fasilitas umum senantiasa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, diperlukan adanya suatu Organisasi tanpa tujuan laba yang berbentuk Yayasan berstatus non Dinas yang dapat melakukan pengelolaan secara profesional baik yang menyangkut peningkatan daya guna, kebersihan maupun pemeliharaannya; bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud diatas pcrlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang mengatur tentang Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
Staatblad Tahun 1847 Nomor 23; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian dan syarat pendirian, tujuan, kekayaan, pengurus, syarat pengurus dan badan pengelola, wewenang pengurus dan badan pengelola, pengurus, tata cara pengangkatan pengurus, wewenang, laporan tahunan,pengesahan dan pertanggung jawaban, masa jabatan dan pemberhentian pengurus dan badan pengelola, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan likuidasi, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1999.
13 hlm

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 218 Tahun 1963
Pemungutan Sumbangan Iuran untuk Membantu Pembiayaan Penyelenggaraan Yayasan Televisi Republik Indonesia

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Yayasan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 40 Tahun 1990 tentang Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi

Download :
Kepres No.218 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 137 Tahun 1963
Penetapan Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno Sebagai Badan Vital

Yayasan

Download :
Keppres No 137 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 264 Tahun 1963
Pembubaran Dan Pembentukan Staf Presiden Urusan Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Yayasan

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1962 tentang Pembentukan Yayasan Gelanggang Olahraga Bung Karno

Download :
Keppres No 264 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008
Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Yayasan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Download :
PP 63 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 265 Tahun 1963
Pengangkatan Anggota Baru Direktur Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno

Yayasan

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Presiden Nomor 320 Tahun 1962 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Yayasan Gelanggang Olahraga Bung Karno

Download :
Keppres No 265 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 217 Tahun 1963
Pengangkatan Anggota Direksi Yayasan Televisi Republik Indonesia

Yayasan

Download :
Keppres No 217 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Kabupaten Berau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2018
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Yayasan

Abstrak

peraturan lingkungan perusahaan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Berau, diperlukan peran serta perusahaan sebagai salah satu mitra pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan; Agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah; Untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang telibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusaahaan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 40 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BABU RUANG LINGKUP; BAB III ORGANISASI TJSLP; BAB IV PROGRAM TJSLP; BAB V PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI; BAB VI PENGHARGAAN; BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSLP diatur dengan Peraturan Pemerintah; Ketentuan mengenai pemberian dan bentuk penghargaan serta tata cara penilaian diatur dengan Peraturan Bupati.
10 hlm.

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1961
Pemberian Kuasa Pendirian Yayasan Perdamaian Sukarno

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Yayasan

Download :
Keppres No 52 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Kabupaten Penajam Paser Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2014
SANTUNAN BAGI JOMPO MISKIN, JANDA MISKIN, YATIM PIATU MISKIN, ANAK CACAT MISKIN DAN ANAK TELANTAR DI KABUPATEN PASER

Yayasan

Download :
18.PERBUB SANTUNAN JANDA MISKIN TAHUN 2014 KAB. PASER.pdf

Abstrak

santunan bagi jompo miskin

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2018/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SANTUNAN BAGI JOMPO MISKIN, JANDA MISKIN, YATIM PIATU MISKIN, ANAK CACAT MISKIN DAN ANAK TELANTAR DI KABUPATEN PASER

ABSTRAK:

a. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu untuk menetapkan salah satu program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial; b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial yang dapat dilaksanakan melalui pemberian santunan kepada Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik- baiknya;
DASR HUKUM;UU No 27 Tahun 1959;UU No 4 Tahun 1997;UU No 13 Tahun 1999;UU No 13 Tahun 1999;UU No23 Tahun 2002;UU No 25 Tahun 2004;
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Bupati adalah Bupati Paser. 3. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat BPD Kaltim adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanah Grogot. 4. Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Paser. 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 5. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Paser. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Paser. 7. Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser adalah Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian santunan berupa uang melalui BPD Kaltim yang diterima setiap bulan. Pasal 2 (1) Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar merupakan program santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Paser. (2) Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar diberikan hanya kepada masyarakat Kabupaten Paser, sesuai dengan daftar nama penerima Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar. Pasal 5 Kriteria penerima santunan warga tidak mampu terdiri dari : (1) Lanjut Usia yang meliputi : a. pria atau wanita; b. berstatus cerai atau masih menikah, dipilih salah satu dari pasangan suami istri; c. berusia diatas 60 (enam puluh) tahun; d. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya; e. tidak ada keluarga yang membantu; f. mempunyai keluarga/anak tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin;dan g. berdomisili secara terus menerus di wilayah Kabupaten Paser minimal selama 2 (dua) tahun. (2) Janda Miskin yang meliputi : a. wanita yang bercerai dari suaminya; b. berstatus sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah; c. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga; d. tidak ada keluarga yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya; e. memiliki keluarga/anak tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin;dan f. berdomisili secara terus menerus di wilayah Kabupaten Paser minimal selama 2 (dua) tahun. (3) Anak Yatim/Yatim Piatu Miskin yang meliputi : a. pria atau wanita; b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; c. termasuk dalam kategori penduduk miskin; d. tidak ada keluarga atau orang lain yang mengurus; Pasal 7 (1) Sasaran sosialisasi program Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser terdiri dari : a. Camat; b. Kepala Desa/Lurah; c. BPD/LPM;dan d. RT dan Tokoh Masyarakat lainnya. (2) Sosialisasi bertujuan agar tercapai kesamaan pemahaman mulai dari Pemerintah Kabupaten sampai Pemerintah Desa/Kelurahan tentang Mekanisme pelaksanaan Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2014.
9hlm

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 130 Tahun 1999
Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa

Pendidikan Yayasan

Download :
Keppres_No_130_Th_1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1990
Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi

Yayasan

Status Peraturan :

Mencabut :

KEPPRES No. 218 Tahun 1963 tentang Pemungutan Sumbangan Iuran untuk Membantu Pembiayaan Penyelenggaraan Yayasan Televisi Republik Indonesia

Download :
KEPPRES NO 40 TH 1990.pdf

Abstrak

Kabupaten Blora

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2021
Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan Yayasan

Download :
PERBUP-1-2021-GTT-PTT-GTY-PTY.pdf

Abstrak

honorarium-guru-pegawai-yayasan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora

ABSTRAK:

a. bahwa guna meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan di Kabupaten Blora, dipandang perlu memberikan honorarium peningkatan kesejahteraan kepada guru dan pegawai dimaksud; b. bahwa agar pelaksanaan pemberian honorarium peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan selektif, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya; 2 c. bahwa dengan perkembangan keadaan, pedoman pemberian honorarium peningkatan kesejahteraan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan Dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan Dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora. Terkait ruang lingkup penerima, Persyaratan Penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan, Tata Cara Penetapan Calon Penerima, Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan, Tata Cara Penyaluran Honorarium, dan Laporan Pertanggungjawaban

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
14 hlm

Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 1990
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Yayasan

Download :
PERDA-NO.-9-TAHUN-1990PEMBERIAN-KUASA-YAYASAN-PURNA-BHAKTI.pdf

Abstrak

PEMBERIAN KUASA MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN

1990

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1992/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

a. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu yayasan b. Yayasan dimaksud huruf a didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1982
Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 1 tahun 1990, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya Bahwa tujuan pemberian tunjangan Purna Bhakti adalah merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyeragaman jenisserta sistem pemberian tunjangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 1992.
8

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 215 Tahun 1963
Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia

Yayasan

Download :
Keppres No 215 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1966
Perubahan Pemungutan Iuran Untuk Yayasan Televisi Republik Indonesia

Yayasan

Download :
Keppres No 4 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Kota Surakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 1990
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Yayasan

Download :
4611PERDA_NO_5_TAHUN_1990.pdf

Abstrak

YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1990

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.1994/No. 13 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI; bahwa yayasan yang dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1989;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber Dana Tunjangan Purna Bhakti.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 1994.
5 hal

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Yayasan

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Download :
PP Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 26 peraturan (dalam 0,014 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2008.

Hasil Pencarian Menemukan 26 peraturan (dalam 0,014 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 26 peraturan (dalam 0,014 detik)