Hasil Pencarian
Menemukan 360 peraturan (dalam 0,037 detik)

Filter Pencarian


  Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tahun 2016
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Peraturan OJK No. 38/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 415 Tahun 1961
Pengangkatan Presiden Direktur PN Asuransi Kerugian Eka Nusa

Asuransi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 71 Tahun 2019
Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi

Asuransi Standar/Pedoman

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Asuransi Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERPRES No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

  Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2016
Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Asuransi Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenhan No. 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1991
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Asuransi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Republik Indonesia
  2. PP No. 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1970
Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan, Penjetoran Dan Besarja Iuran-Iuran Jang Dipungut Dari Pegawai Negeri

Asuransi Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1969 tentang Perobahan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri
  2. KEPPRES No. 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 10 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka

  Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2020
Asuransi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sragen

Asuransi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERBUP Kab. Sragen No. 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 412 Tahun 1961
Pengangkatan Ketua Dan Anggota BPU Asuransi Kerugian

Asuransi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022
Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Asuransi Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
  2. Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

  Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 100 Tahun 2017
Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo

Asuransi Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat
  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2016 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 Tentang Pemberian Premi

Asuransi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi

  Kabupaten Rembang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2013
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang

Asuransi Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERBUP Kab. Rembang No. 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang

  2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1965
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 16 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.02/2016 Tahun 2016
Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim

Asuransi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KMK No. 501/KMK.06/2004 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim

  Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Asuransi Kesehatan Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  2. Permenkes No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  3. Permenkes No. 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1988
Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 30 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 Tentang Perizinaan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Di Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974
  2. KEPPRES No. 8 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia
  3. KEPPRES No. 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia
  4. KEPPRES No. 65 Tahun 1969 tentang Perasuransian atas Objek-Objek Asuransi

  Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tahun 2016
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

  Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 Tahun 2013
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan

Asuransi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Asuransi Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua