Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Bali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 10 Tahun 2014
Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida Dan Padangbai Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Dan Alat-Alat Berat/Besar

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
pergub-10-2014.pdf

Abstrak

Provinsi Bali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 14 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans Sarbagita Di Provinsi Bali

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
pergub-14-2013.pdf

Abstrak

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 37 Tahun 2019
Tarif Angkutan Perkotaan Bus Rapid Transit NKRI

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

TARIF ANGKUTAN PERKoTAAN BUS RAPID TRANSIT NKRI

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD.2019/NO.37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Angkutan Perkotaan Bus Rapid Transit NKRI

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien melalui angkutan perkotaan Trans NKRI.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. 15 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Angkutan Perkotaan Bus Rapid Transit Trans NKRI.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 46 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD.2019/No.46

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, serta mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 15 Tahun 2019; Pergub Prov. Gorontalo No. 40 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo No. 40 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2004
Kepelabuhanan dan Izin Kepelabuhanan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kab_Bangka_2004_09.pdf

Abstrak

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2004
Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinanng

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_04.pdf

Abstrak

Kabupaten Muara Enim

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2009
Tarif Angkutan Bus Sekolah & Tarif Pelajar dalam Kab Muara Enim

Pendidikan Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

bus-sekolah-pelajar-tarif

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2009/NO.5 SERI E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Bus Sekolah & Tarif Pelajar dalam Kab Muara Enim

ABSTRAK:

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama kepada para pelajar, baik yang menggunakan sarana angkutan bus sehilah atau sarana angkutan umum lainnya maka perlu ditetapkan dan diatur tarif bus sekolah dan tarif angkutan pelajar dalam Kabupaten Muara Enim dengan Perbup. Tarif angkutan bus sekolah dan tarif angkutan pelajar berdasarkan pada tarif angkutan umum yang telah ditetapkan berdasarkan pada Perbup No. 6 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2006; Kepmenhub No. 35 Tahun 2003; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2008; Perbup No. 6 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang tarif angkutan bus sekolah dan tarif pelajar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, tarif angkutan pelajar/anak sekolah, tata cara pemungutan tarif, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2009.
4 hlm

Kabupaten Muara Enim

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2009
Tarif Angkutan Barang dari Kota Muara Enim ke Kec. dalam Kab. Muara Enim

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mencabut :

tentang
Perbup No. 698 Tahun 2008 tentang Tarif Barang dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.

Abstrak

ANGKUTAN-BARANG-TARIF

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2009/NO.2 SERI E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Barang dari Kota Muara Enim ke Kec. dalam Kab. Muara Enim

ABSTRAK:

Sehubungan dengan pengumuman peemerintah tanggal 15 Januari 2009 tentang Penurunan harga BBM, maka tarif angkutan barang dari ibukota Kabupaten Muara Enim ke ibukota kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim yang diatur dalam Perbup No. 698 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan hasil rapat penyesuaian tarif angkutan mobil barang tanggal 4 Februari 2009 di ruang rapat Pemkab Muara Enim (Operation Room) yang dihadiri oleh instansi terkait, organda, dan perwakilan pengemudi angkutan disepakati penyesuaian tarif angkutan barang dari ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan dalam kabupaten. Tarif angkutan barang dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan telah mendapat persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan keputusan Pimpinan DPRD Nomor 5 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; Kepmenhub No. 69 Tahun 19993; Kepmenhub No. 35 Tahun 2003; Perda No. 19 Tahun 2000; Perda No. 10 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tarif angkutan barang dari kota Muara Enim ke kecamatan dalam kabupaten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, tarif angkutan barang, kewajiban dan larangan pemilik angkutan barang, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2009.
Mencabut Perbup No. 698 Tahun 2008 tentang Tarif Barang dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
4 hlm, lampiran : 1 hlm

Kabupaten Muara Enim

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2009
Tarif Angkutan Penumpang Umum

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mencabut :

tentang
Perbup No. 19 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim

Download :
PerBup-No.6-Thn-2009-ttg-Tarif-Angkutan-Penumpang-Umum.pdf

Abstrak

ANGKUTAN-PENUMPANG-TARIF

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2009/NO.1 SERI E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum

ABSTRAK:

Sehubungan dengan pengumuman pemerintah tanggal 15 Januari 2009 tentang Penurunan harga BBM, maka tarif angkutan penumpang umum yang diatur dalam Perbup No. 19 Tahun 2008 perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan hasil rapat tanggal 21 Januari 2009 yang dengan melibatkan dinas terkait, organda, dan perwakilan pengemudi disepakati penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam kabupaten. Tarif angkutan penumpang umum telah mendapat persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan keputusan Pimpinan DPRD Nomor 5 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmenhub No. 35 Tahun 2003; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tarif angkutan penumpang umum dalam Kabupaten Muara Enim dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, tarif angkutan penumpang umum, kewajiban dan larangan pemilik angkutan penumpang umum, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2009.
Mencabut Perbup No. 19 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim
5 hlm, Lampiran : 2 hlm

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2001
Perubahan atas eraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download :
Perda_Kab_Bangka_2001_14.pdf

Abstrak

Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006
Penyelenggaraan Perhubungan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda_Prov_Babel_2006_05.pdf

Abstrak

Kabupaten Konawe

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2010
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Konawe

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perbup Konawe No.16 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2010
Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Provinsi Dan Jalan Kabupaten/Kota

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda Provinsi Sultra No.02 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemanfaatan-Aspal-Buton

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2010 /No. 2 , LL 11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Provinsi Dan Jalan Kabupaten/Kota

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan produk Aspal Alam di Pulau Buton yang memiliki deposit terutama sebagai bahan material konstruksi perkerasan jalan beraspal di Sulawesi Tenggara diperlukan langkah-langkah konkrit yaitu aksi keberpihakan terhadap penggunaan produksi Dalam Negeri oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 3. Optimalisasi dan Prosedur Pemanfaatan Asbuton 4. Ketentuan Teknis 5. Pengadaan Bahan 6. Pembinaan dan Evaluasi 7. Sanksi 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2010.
11

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2004
Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda Provinsi Sultra No.06 Tahun 2004.pdf

Abstrak

pengelolaan-pelabuhan-penyeberangan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2004 /No. 6 , LL 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom adalah kewenangan pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Bahwa pelabuhan penyeberangan yang melayani lintas Penyeberangan Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dikelola secara optimal demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa untuk meningkatkan kwalitas pengelolaan dan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang dimaksud huruf b perlu dipungut retribusi atas jasa pelayanan pelabuhan penyeberangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 14 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 69 Tahun 2001; Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sultra No. 7 Tahun 1989; Perda Prov. Sultra No. 5 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perda No. 15 Tahun 2001;
perda ini mengatur tentang ketentuan umum, lokasi dan pengelolaan, ketentuan pemungutan retribusi daerah, kewajiban membayar retribusi, saat retribusi terutang, penetapan, tata cara pemungutan dan penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2009
Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan Laut

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda Provinsi Sultra No.05 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan-Pengusahaan-Angkutan-Laut

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2009 /No. 5 , LL 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan Laut

ABSTRAK:

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinisi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan keputusan menteri perhubungan nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut ditetapkan beberapa urusan pemerintahan dibidang perhubungan laut yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu izin angkutan laut, izin pelayaran rakyat dan izin usaha penunjang angkatan laut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor18 Tahun1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; PP Nomor 82 tahun 1999; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 69 Tahun 2001; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 1989
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggaraan 3. Pengusahaan 4. Usaha Jasa Terkait 5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Laut 6. Pembinaan 7. Ketentusn-Ketentusn Retribusi 8. Penyidikan 9. Ketentuan Pidana 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2009.
18

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2001
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda Provinsi Sultra No.10 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Bea-Balik-nama-kendaraan-bermotor-dan-kendaraan-diatas-air

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2001 /No. 10 , LL 26 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menertibkan hak kepemilikan bermotor dan kendaraan diatas air, dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air merupakan salah satu jenis Pajak Propinsi yang sangat potensial untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah perlu diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2u0u tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1997; PP No. 105 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sultra No. 7 Tahun 1989.
perda ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, obyek dan subyek pajak, dasar pengenaan, tarif pajak dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, surat pemberitahuan, ketetapan pajak, tata cara persyaratan pembayaran dan penagiahan, pembetulan,pembatalan, pengurangan , ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanaan dan pembebasan, pembagian hasil, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pajak, kedaluwarsa, pengawasan, denda fiskal, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
26

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2008
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda Kolaka Utara No.08 Tahun 2008.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - PENGUJIAN - KENDARAAN BERMOTOR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2008/No. 8, LL 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka merupakan kewenangan daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang pengujian kendaraan bermotor; Dalam rangka pengawasan dan penerbitan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kolaka Utara maka perlu membentuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kolaka Utara;
UU No 8 Tahun 1981; UU No 14 Tahun 1992; UU No 34 Tahun 2000; UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; PP No 22 Tahun 1990; PP No 41 Tahun 1993; PP No 42 Tahun 1993; PP No 43 Tahun 1993; PP No 44 Tahun 1993; PP No 66 Tahun 2001; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perhubungan No 71 Tahun 1973; Keputusan Menteri Perhubungan No KM 63 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 245 Tahun 2004; Perda Kabupaten Kolaka Utara No 2 Tahun 2007.
1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 6. Tata Cara Pemungutan; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Sanksi Administrasi; 10. Tata Cara Penagihan; 11. Kadaluwarsa; 12. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; 13. Pengawasan; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan pidana; 16. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2008.
12 Halaman

Kota Pasuruan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2010
Penyelenggaran Terminal

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

Kabupaten Bombana

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2009
Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dan Izin Operasi Angkutan Barang

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bombana No. 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek

Download :
Perda Bombana No.05 Tahun 2009.pdf

Abstrak

ANGKUTAN PENUMPANG - ANGKUTAN BARANG

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2009/ NO. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dan Izin Operasi Angkutan Barang

ABSTRAK:

Untuk tertibnya pengel olaan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di pandang perl u menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang dan Izin Operasi Angkutan Barang;
UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1987; UU No 22 Tahun 1990; UU No 28 Tahun 1999; UU No 29 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; PP No 27 Tahun 1983; PP No 41 Tahun 1993; PP No 66 Tahun 2001; Kepres No 44 Tahun 1999 ; Perda Kabupaten Bombana No 6 Tahun 2008.
Perda Ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang; 7. Wilayah Pungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Tatacara Pemungutan; 10. Sanksi Administrasi; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tatacara Penagihan; 13. Keberatan; 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 16. Kedaluwarsa Penagihan ; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Lain-lain; 20. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

Kabupaten Katingan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2007
Retribusi Perizinan dan Dokumen Kapal Serta Fasilitas Dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_7_2007.pdf

Abstrak

PERIZINAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2007

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan dan Dokumen Kapal Serta Fasilitas Dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau

ABSTRAK:

A. Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengeiola urusan rumah tangga sendiri; B. Bahwa transportasi sungai diwilayah Kabupaten Katingan mempuyai peranan yang sangat penting dan strategis daiam rangka kelancaran, keamanan,ketertiban, keselamatan, mobilisasi penumpang dan barang serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna menunjag pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi perairan daratan sampai ke pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Katingan; C. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : PERSYARATAN ADIMISTRASI DOKUMEN KAPAL DAN PERIZINAN; BAB IV : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : WILAYAH PUNGUTAN; BAB VII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB VIII : SURAT PENDAFTARAN; BAB IX : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN; BAB X : PENETAPAN RETRIBUSI ; BAB XI : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XII : SANKSI ADIMISTRASI; BAB XIII : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIV : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XV : KEBERATAN; BAB XVI : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVII : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XVIII : KADALUARSA PENAGIHAN BAB XIX : PENYIDIKAN BAB XX : KETENTUAN PIDANA BAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2004.
20 Halaman

Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 63 Tahun 2006
Tata Cara Pengangkutan Dan Penjualan Bahan Galian Tambang Di Provinsi Kalimantan Tengah

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transportasi Darat/Laut/Udara Sumber Daya Alam

Download :
Pergub 63 tahun 2006.PDF

Abstrak

tRANSPORTASI

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 63, BD. 2006/65

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pengangkutan Dan Penjualan Bahan Galian Tambang Di Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

A. Bahwa Kegiatan Usaha Pertambangan Umum Di Kalimantan Tengah Telah Berkembang Dengan Pesat, Diikuti Dengan Semakin Maraknya Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin, Yang Dapat Menimbulkan Dampak Yang Merugikan, Yaitu Terabaikannya Konservasi Bahan Galian, Timbulnya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan; B. Bahwa Untuk Memperlancar Kegiatan Usaha Legal Dan Membatasi Atau Mencegah Pengangkutan Dan Penjualan Bahan Galian Tambang Dari Sumbersumber Ilegal Yang Merugikan Dan Berkurangnya Pendapatan Negara Khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003; Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/39/MEM/2000; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2006.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PERIZINAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAHAN GALIAN TAMBANG; BAB III : SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKAB) BAHAN GALIAN TAMBANG KALIMANTAN TENGAH; BAB IV : TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAHAN GALIAN; BAB V : KETENTUAN PENGANGKUTAN; BAB VI : KETENTUAN PENGAWASAN; BAB VII : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN: