Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Kediri

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 53 Tahun 2014
Perubahan atas Perwali Kediri No 49 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taxi di Wilayah Kota Kediri

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

ANGKUTAN UMUM

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD No 53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwali Kediri No 49 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taxi di Wilayah Kota Kediri

ABSTRAK:

a. bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap operasionalisasi angkutan taxi, sehingga tarif jasa angkutan taxi perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taxi di Wilayah Kota Kediri;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346); Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taxi di Wilayah Kota Kediri diubah;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
3 Halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2002
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PP No.20 TH 2002.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 23 Tahun 2003
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

PENCABUTAN PERATURAN-KENDARAAN

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2003/NO.23, LL PROV. KALBAR: 2 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Kalimantan Barat telah siap dan mampu baik sarana, prasarana maupun tenaga tehnis untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor di daerahnya masing-masing;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.22 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, Kepres No.44 Tahun 1999.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan padaPeraturan Daerah yang terdiri dari 2 Pasal

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2003.
Peraturan ini memiliki 2 halaman.

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2014
Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenhub No. 51 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2014 Tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

Download :
PM_33_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2020
Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Permenhub Nomor 87 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kabupaten Bandung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2020
Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP 13 TAHUN 2020 Retribusi Kend Bermotor.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 118 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah IV"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-Perusahaan Negara Pelabuhan Dan Pengalihan Pembinaannya Ke Dalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

Download :
pp no 118 tahun 1961.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2012
Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) pada Kendaraan Bermotor

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor

Download :
pm_no._39_tahun_2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1994
Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes – Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
KEPPRES No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol

Download :
Keputusan_Presiden_no_82 TH 1994.pdf

Abstrak

Kota Tidore Kepulauan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 21 Tahun 2018
JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

angkutan kota-Jaringan trayek

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 469.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

ABSTRAK:

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum, maka perlu menata rute jaringan trayek angkutan kota pada semua jaringan trayek angkutan kota di Kota Tidore Kepulauan; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota di Kota Tidore Kepulauan;
UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyelenggaraan jaringan trayek angkutan kota, kewajiban membayar tarif pelayanan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk penumpang angkutan kota, dan Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap jaringan trayek.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
4 Halaman, Lampiran: 2 halaman

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2014
Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Permenhub No. 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Download :
pm_47_tahun_2014.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019
Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
PM_12_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

Kota Cimahi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 12 Tahun 2019
Tata Cara Pelaksanaan Transportasi Jamaah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perwalkot 12 2019.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1969
Susunan Dan Tata Kerja Kepelabuhanan Dan Daerah Pelayaran

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan
PERPRES No. 18 Tahun 1964 tentang Pembinaan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayaran

Download :
pp no 001 tahun 1969.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012
Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 28 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api

Download :
pm_no._60_tahun_2012.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019
Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mencabut :

Kepmenhub Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

Download :
PM_60_TAHUN_2019_rev.pdf

Abstrak

Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 25 Tahun 2011
Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Transportasi

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara Struktur Organisasi

Download :
PERATURAN WALIKOTA NO 25 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2015
Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Di Kabupaten Kapuas Hulu

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2015/NO.15, TLD No.15, LL KAB KAPUAS HULU: 32 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Di Kabupaten Kapuas Hulu

ABSTRAK:

bahwa dengan perkembangan kegiatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang semakin meningkat, perlu dilakukan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 (Ayat 6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Uu No. 27 Tahun 2009, UU No. 23 TAhun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.73 Tahun 2004, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 26 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 52 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sarana, Pengujian Kendaraan, Tata Cara Berlalu Lintas, Perizinan, Fasilitas Untuk penyandang Cacat dan atau Orang Sakit, Analisis Dampak Lalu Lintas, Sistem Informasi dan Statistik, forum Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Kabupaten Kapuas Hulu, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2015.
32 halaman dan 5 halaman penjelasan

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1993
Angkutan Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Download :
PP No. 41 Th 1993.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 4 Desember 1954 dari A. Turmudzie

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Keppres No.17 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Kota Mojokerto

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 14 Tahun 2017
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERWALI 14-2017 TTG PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah- Transportasi Darat/Laut/Udara

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD NOMOR 14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu kiranya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Mojokerto khususnya layanan dibidang pengujian kendaraan bermotor .
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor ; 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya; 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
(1) Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari : a. Uji berkala kendaraan bermotor meliputi : 1. Uji berkala pertama; 2. Uji berkala lanjutan. b. Numpang Uji meliputi: 1. Numpang uji masuk; 2. Numpang uji keluar. c. Mutasi uji meliputi: 1. Mutasi uji masuk; 2. Mutasi uji keluar. d. Uji kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi); e. Ubah sifat kendaraan bermotor; f. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan; (2) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan terhadap : a. Mobil penumpang umum; b. Mobil bus; c. Mobil barang; d. Kereta gandengan; e. Kereta tempelan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
30 Halaman

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mengubah :

Permendag No. 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu
Permendag No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu

Download :
Permendag No. 48 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2013
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat Dan Kertajati Aerocity

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda No.22 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Klaten

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2016
Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perbup-No-4-Tahun-2016-.pdf

Abstrak

Kota Bontang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2012
Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepelabuhanan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
perda_bontang_8_2012.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN - PENGELOLAAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

Bahwa Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Transportasi Laut Dan Fasilitas Lainnya, Maka Kegiatan Kepelabuhanan Di Kota Bontang Harus Didukung Dengan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepelabuhan Yang Didasarkan Pada Peraturan Perundangundangan Dan Standar Penyelenggaraan Pelabuhan. Dan Pelabuhan Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Penyelenggaraan Pelayaran, Merupakan Tempat Untuk Menyelenggarakan Pelayaran Jasa Kepelabuhanan, Pelaksanaan Jasa Pemerintah Dan Kegiatan Ekonomi Lainnya, Sehingga Perlu Ditata Secara Terpadu Guna Mewujudkan Penyediaan Jasa Kepelabuhanan Sesuai Dengan Tingkat Kebutuhan.
Dasar HUkum Peratura Ini : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Kewenangan Di Wilayah Laut, Kawasan Pelabuhan, Peran, Fungsi, Jenis Dan Hierakhi Pelabuhan, Penyelenggaraan Kepelabuhanan, Pengelolaan Pelabuhan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Perlindungan Lingkungan Maritim, Dewan Maritim Kota, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2012.
Peraturan Pelaksanaan Dari Peraturan Daerah Ini Harus Ditetapkan Paling Lama 1 (Satu) Tahun Terhitung Sejak Peraturan Daerah Ini Diundangkan.
23 hlm

Hasil Pencarian
Menemukan 2.005 peraturan (dalam 0,019 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 1994.

ABSTRAK:	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ttallsportasi Jemaah Haji, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Transportasi Jamaah Haji UU No 9 Tahun 2001, UU No 23 Tahun 2014, Perda No 11 Tahun 2018 mengatur tentang pelaksanaan transportasi haji, terdiri dari 5 pasal
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019. transportasi pelaksanaan ibadah haji 3

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.

Hasil Pencarian Menemukan 2.005 peraturan (dalam 0,019 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 2.005 peraturan (dalam 0,019 detik)