Hasil Pencarian
Menemukan 288 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2014
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Batang Hari
  Kementerian Kesehatan
  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2014
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011
Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

  Provinsi Jambi

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 8 Tahun 2014
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) PROVINSI JAMBI TAHUN 2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Gunung Mas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2014
Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Gunung Mas 2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketenagakerjaan Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Mengubah :

  1. PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2011
Percepatan Penanganan Kasus Bank Century

Perbankan, Lembaga Keuangan Tindak Pidana Korupsi

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2011
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

Tindak Pidana Korupsi

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 17 Tahun 2011
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Tindak Pidana Korupsi

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2013
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2014
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Pemerintah

  Kabupaten Situbondo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2016
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Batubara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2016
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

  Kota Bima

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 34 Tahun 2017
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2015
Hukum Acara Sidang majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah PNBP Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2015
Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SIntang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2015
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

  Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 28 Tahun 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

  Provinsi Jambi

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 12 Tahun 2015
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2015
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern