Hasil Pencarian
Menemukan 257 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 82 Tahun 2013
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  Kota Malang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 6 Tahun 2017
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Pringsewu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2016
PELAKSANAAN DETEKSI DINI (EARLY WARNING SYSTEM) TERHADAP INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Melawi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 39 Tahun 2017
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

  Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 17 Tahun 2018
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

  Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2017
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

Tindak Pidana Korupsi

  Kota Bontang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 2 Tahun 2018
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tindak Pidana Korupsi

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2014
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mencabut :

  1. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mencabut :

  1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mengubah :

  1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  2. UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Mengubah :

  1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  2. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 28 Tahun 2019
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan

Pendidikan Tindak Pidana Korupsi

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2007 Tahun 2007
Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 124 Tahun 2017
Pengendalian Gratifikasi

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

  Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2018
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

  Kabupaten Tanggamus

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 29 Tahun 2016
Pedoman pengendalian gratifikasi

Tindak Pidana Korupsi