Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Kepulauan Aru

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2015
Kelompok Kerja Pembantua Komisi Pemberantasan Korupsi Pengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

PENGURUS LHKPN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2015/NO.08

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Kerja Pembantua Komisi Pemberantasan Korupsi Pengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

ABSTRAK:

Memperhatikan Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Gubernur Provinsi Maluku Nomor KEP. 74/KPK/12/2004 dan Nomor 075-37 Tahun 2004, tanggal 9 Desember 2004 tentang Keputusan Bersama di Bidang Pendaftaran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Daerah. Keputusan Bersama Gubernur Maluku dan Bupati Kepulaua Aru Nomor 1739 Tahun 2004 tanggal 15 Desember tentang Pelaksanaan Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.40 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 1999; PP No.71 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kelompok Kerja Pembantu KPK Pengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2015.

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 82 Tahun 2013
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Download :
PP Nomor 43 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kota Malang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 6 Tahun 2017
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

Download :
SALINAN PERWAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG LHKPN.pdf

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara , Tindak Pidana Korupsi

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Menetapkan PERATURAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, WAJIB LHKPN , TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN , UNIT PENGELOLAAN LHKPN ,

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Wajib Lapor Harta kekayaan Penyelenggara Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Halaman

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2016
PELAKSANAAN DETEKSI DINI (EARLY WARNING SYSTEM) TERHADAP INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Tindak Pidana Korupsi

Download :
PERBUP NOMOR 25 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Melawi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 39 Tahun 2017
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERBUP NO 39 TAHUN 2017 TTG LHKPN PEMKAB MELAWI.pdf

Abstrak

LAPORAN HARTA KEKAYAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39, TBD NO.39, LL KAB MELAWI: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diperluhkan komitmen bagi penyelenggara negara pada pemerintah Kabupaten melawi untuk melaporkan kekayaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wajib Lapor; Penyampaian LHKPN; Pengelola LHKPN; Sanksi; Tata Cara penjatuhan Sanksi; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman;

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 17 Tahun 2018
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

PEDOMAN-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN, Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kotamobagu, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan/ pekerjaannya.
- UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; - UU No. 30 Tahun 2002; - UU No. 4 Tahun 2007; - UU No. 5 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; - PP No. 79 Tahun 205; - PP No. 60 Tahun 2008; - PP No. 53 Tahun 2010; - Perpres No. 55 Tahun 2012; - PermenPAN RB No. 52 Tahun 2014; - Perda Kota Kotamobagu No. 8 Tahun 2016
- Ruang lingkup Perwali tentang Pengendalian Gratifikasi ini antara lain a. Ketentuan Umum, b. Maksud, Tujuan dan Prinsip, c. Pengendalian Gratifikasi (kategorisasi gratifikasi yang wajib dilaporkan/ tidak & mekanisme pelaporan gratifikasi), d. Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), e. Kewajiban dan Tugas UPG, f. Pemanfaatan gratifikasi, g. Sosialisasi, Perlindungan Pelaporan Gratifikasi, h. Pengawasan dan sanksi

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
17 halaman (20 Pasal)

Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2017
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

Tindak Pidana Korupsi

Download :
36. Perbup No 36 TH 2017.pdf

Abstrak

gratifikasi - pedoman pengendalian

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD No 36/2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungal Pemerintah Kabupaten Sragen sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Dasar, Ruang Lingkup, Pengendalian Gratifikasi, Pengelola Gratifikasi, Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi, Sosialisasi, Proses Pelaporan, Perlindungan Pelapor Gratifikasi, Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi atas Pelanggaran, dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
32 hlm

Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 42 Tahun 2017
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD NOMOR 42 SERI G1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006; 4. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Perangkat Daerah, para pejabat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan didahului penandatanganan Dokumen Pakta Integritas; 2. Pengawasan terhadap Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2017.
9 Halaman

Kota Bontang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 2 Tahun 2018
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tindak Pidana Korupsi

Download :
PERWALI NOMOR 2 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

pengendalian-pedoman-gratifikasi

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2018/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Bontang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; bahwa untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas, berdedikasi dan jujur dilingkungan Pemerintah Kota Bontang perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan, tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebgaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Setiap Pejabat/ Pegawai wajib menalak gratiflkasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima.Pejabat/ Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratiflkasi tersebut kepada KPK melalui UPG.Dalam hal Pejabat/ Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG.Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi, Ketua UPG atas nama Wali Kota meminta satu orang pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan sosialisasi Gratiflkasi dan/ atau melaporkan kegiatan yang berindikasi Gratifikasi di Perangkat Daerah masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
15 hlm

Kabupaten Bondowoso

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

kepegawaian

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD NOMOR 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerin tah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Pera turan Perundang-undangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Penyampaian LHKPN; 3. Unit Pengelola LHKPN; 4. pengawasan; 5. Sanksi; 6. ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.

Kabupaten Sukabumi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 62 Tahun 2019
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dan Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Tindak Pidana Korupsi

Download :
15perbup-no.-62-tahun-2019.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2014
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

Download :
PERMENSOS 09 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Download :
UU Nomor 31 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mencabut :

UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mengubah :

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2001.pdf

Abstrak

2001

Undang-undang (UU) NO. 20, LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.”

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Mengubah :

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Download :
UU Nomor 30 Tahun 2002.pdf

Abstrak

2002

Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 2002/ No. 137, TLN NO. 4250, LL SETNEG : 27 HLM

Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002.
Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku; - Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Download :
UU Nomor 28 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 28 Tahun 2019
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan

Pendidikan Tindak Pidana Korupsi

Download :
Perwal 28 2019 B.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2007 Tahun 2007
Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
Permensos 36 HUK 2007W.pdf

Abstrak

Kabupaten Bondowoso

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2018
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

PENGENDALIAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD NOMOR 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; b. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/ pegawai Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 46);
Peraturan ini antara lain berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Maksud dan Tujuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemda; 3. Sasarn yang ingin dicapai; 4. Benturan Kepentingan; 5. Penanganan Benturan Kepentingan; 6. Monitoring dan Evaluasi Benturab Kepentingan; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
11 Halaman

Kabupaten Bondowoso

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2018
PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

tindak pindana korupsi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD NOMOR 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK:

a. bahwa pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; b. bahwa sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), perlu mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK);
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata KeIja Inspektorat Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 76).
Mengatur bahwa setiap masyarakat dapat menyampaikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yang disampaikan melalui tim Penerima Pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya tim memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui laporan penanganan pengaduan. Rekomendasi dimaksud dapat berupa: a. penjatuhan hukuman disiplin; b. pengembalian kerugian Negara/Daerah; c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum; dan/atau d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
21 Halaman

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 124 Tahun 2017
Pengendalian Gratifikasi

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, BD.KAB.BOLSEL2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow Selatan, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
- UU No. 28 Tahun 1999 - UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 - UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015 - UU No. 30 Tahun 2008 - UU No. 12 Tahun 2011 - UU No. 5 Tahun 2014 - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 - UU No. 30 Tahun 2014 - PP No.79 Tahun 2005 - PP No. 60 Tahun 2008 - PP No.53 Tahun 2010 - Perpres No. 55 Tahun 2012 - PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 - Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPN No. 6 Tahun 2015 - Permendagri No. 80 Tahun 2015
Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi pengendalian gratifikasi, UPG, sosialisasi, perlindungan pelapor, pengawasan dan pembiayaan. Setiap Pejabat/Pegawai harus menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penolakan gratifikasi dilaporkan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara kepada UPG di instansi terkait.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
14 halaman ( 20 Pasal)

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2018
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERBUP NO 36 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.Kab.Bolaang Mongondow.2018/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pejabat/pegawai dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2015; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 55 Tahun 2012; Perpres 87 Nomor Tahun 2014; Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2015; Perda Nomor 5 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip dasar, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, perlindungan dan penghargaan, serta sanksi bagi pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
21 Pasal (17 hlm)

Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 41 Tahun 2017
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WAILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2017/NO.41, LL KAB.SINTANG: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperluhkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Inpres No.5 Tahun 2004, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; pembangunan zona integritas; identifikasi SKPD Menuju WBK/WBBM; Pembinaan; Penilaian WBK/WBBM; Penetapan; penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman

Kabupaten Tanggamus

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 29 Tahun 2016
Pedoman pengendalian gratifikasi

Tindak Pidana Korupsi

Download :
Perbup tanggamus 29 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 257 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2014.

Hasil Pencarian Menemukan 257 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 257 peraturan (dalam 0,002 detik)