Hasil Pencarian
Menemukan 297 peraturan (dalam 0,003 detik)
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2014
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014
Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2014.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2014
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014
Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2014.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2014
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- 35perbup-no-11-tahun-2014(1).pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2014
Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Kesehatan Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- Permenkes Nomor 29 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011
Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- bn471-2011.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 8 Tahun 2014
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) PROVINSI JAMBI TAHUN 2014
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- 2311_PergubNo.8Th2014.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2014
Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Kabupaten Gunung Mas 2014
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- Perbup Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
Ketenagakerjaan Tindak Pidana Korupsi
Diubah dengan :
-
PP No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
Mengubah :
-
PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
- Download :
- PP Nomor 103 Tahun 2012.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2011
Percepatan Penanganan Kasus Bank Century
Perbankan, Lembaga Keuangan Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- Inpres 2 Tahun 2011.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2011
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- Inpres_no_9_2011.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 17 Tahun 2011
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- Inpres_no_17_2011.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2013
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Pemerintah
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2014
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Pemerintah
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2016
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2016.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2016
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara
Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern
- Download :
- PERBUP BATU BARA NO.24 TAHUN 2016.pdf
Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 34 Tahun 2017
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- Perwali No. 34 Tahun 2017.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2015
Hukum Acara Sidang majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah PNBP Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2015
Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SIntang
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2015
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2015
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KOTA JAMBI TAHUN 2015
Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 28 Tahun 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- PERGUB 28_2017.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 12 Tahun 2015
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI PROVINSI JAMBI TAHUN 2015
Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- 2769PergubNo.12Th2015.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2015
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 22 Tahun 2015
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi