Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2014
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

AKSI DAERAH - PENCEGAHAN - PEMBERANTASAN - KORUPSI - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TAHUN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2014/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu menyusun aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014
UU No.28 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011
Perbup in imengatur mengenai Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014, meliputi: Strategi dan Pengawasan AD-PPK; Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan AD-PPK.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2014.
12 hlm.; LAmpiran 6 hlm.

Kabupaten Batang Hari

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014

Tindak Pidana Korupsi

Download :
PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI - KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN 2014 - PERUBAHAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2014/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014

ABSTRAK:

Sehubungan dengan adanya penambahan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014 berdasarkan surat Mendagri No. 700/3057/V/Bangda tanggal 3 April hal Pelaksanaan AD-PPK Pemerintah Daerah Tahun 2014, maka perlu merubah Perbup Batang Hari No. 15 Tahun 2014 tentang AD-PPK Kabupaten Batang Hari; Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Batang Hari No. 15 Tahun 2014 tentang AD-PPK Kabupaten Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 55 Tahun 2012; PERBUP No. 15 Tahun 2014
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Batang Hari No. 15 Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2014.
13 hlmn

Kabupaten Batang Hari

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2014
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014

Tindak Pidana Korupsi

Download :
PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI - KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014; Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 30 Tahun 2012; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 55 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.
4 hlmn

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2014
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

Tindak Pidana Korupsi

Download :
35perbup-no-11-tahun-2014(1).pdf

Abstrak

AKSI DAERAH - PENCEGAHAN - PEMBERANTASAN - KORUPSI - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TAHUN 2014 - PERUBAHAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2014/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

ABSTRAK:

Untuk menerapkan pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu instrumen pokok Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 sesuai SE Gubernur Jambi No. 061/794/SE/SETDA.ORG-2/2014 tentang Panduan Penyusunan, pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014; Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 5 Tahun 2010; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; Inpres No. 3 Tahun 2010; Inpres No. 17 Tahun 2011; Inpres No. 1 Tahun 2013; PERDA No. 1 Tahun 2008; PERDA No. 3 Tahun 2008; PERDA No. 4 Tahun 2008; PERDA No. 14 Tahun 2013
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 5 Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2014.
Mengubah ketentuan Pasal 6; Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b; Menyisipkan 1 (satu) huruf di antara Pasal 7 huruf h dan huruf i, yakni huruf h.1
7 hlmn; 1 lmpiran

Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2014
Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kesehatan Tindak Pidana Korupsi

Download :
Permenkes Nomor 29 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2014
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

Download :
PERMENSOS 09 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011
Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

Download :
bn471-2011.pdf

Abstrak

Provinsi Jambi

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 8 Tahun 2014
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) PROVINSI JAMBI TAHUN 2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi

Download :
2311_PergubNo.8Th2014.pdf

Abstrak

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI - PROVINSI JAMBI - TAHUN 2014

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2014/NO.8

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) PROVINSI JAMBI TAHUN 2014

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2014
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 55 Tahun 2012; Inpres No. 3 Tahun 2010; Inpres No. 17 Tahun 2011; Inpres No. 1 Tahun 2013; SE Mendagri No. 356/8429/SJ.
Pergub ini mengatur mengenai Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2014

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2014.
8 hlm.; Lampiran 7 hlmn.

Kabupaten Gunung Mas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2014
Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Gunung Mas 2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi

Download :
Perbup Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

tindak pidana korupsi - rencana

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/295

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Gunung Mas 2014

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan pasal 3 peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka panjang Tahun 2012 - 2025 dan jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 perlu clirumuskan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Gunung Mas
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahurn 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun: 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gnnung Mas Nomor IZ Tahun 2013.
Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Gunung Mas 2014

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2014
15 Halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketenagakerjaan Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Mengubah :

PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Download :
PP Nomor 103 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2011
Percepatan Penanganan Kasus Bank Century

Perbankan, Lembaga Keuangan Tindak Pidana Korupsi

Download :
Inpres 2 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2011
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

Tindak Pidana Korupsi

Download :
Inpres_no_9_2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 17 Tahun 2011
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Tindak Pidana Korupsi

Download :
Inpres_no_17_2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2013
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Pemerintah

Abstrak

Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2014
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 2 tahun 2014.pdf
Inpres Nomor 2 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Abstrak

Kabupaten Situbondo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2016
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Tindak Pidana Korupsi

Download :
PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Batubara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2016
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERBUP BATU BARA NO.24 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kota Bima

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 34 Tahun 2017
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

Tindak Pidana Korupsi

Download :
Perwali No. 34 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 362

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismedi Lingkungan Pemerintah Kota Bima, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Bima dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;.
UU No. 28 1999, UU No. 31, 1999, UU No. 13 2002, UU No. 30 2002, UU No. 5 2014, UU No. 23 2014, PP No. 60 2008, PP No. 53 2010, PP No. 12 2017, Perpres No. 55 2012, Permen PANRB No. 52 2014, Peraturan KPK No. 02 2014, SE Mendagri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014,
Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Perlindungan Dan Penghargaan; Sanksi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismedi Lingkungan Pemerintah Kota Bima, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Bima dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
-
-
25

Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2015
Hukum Acara Sidang majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah PNBP Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Hukum acara-sidang-majelis pertimbgangan tuntutan ganti rugi-keuangan-barang-Sintang

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3, TBD No.3, LL KAB. SINTANG: 32 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hukum Acara Sidang majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Perbup ini merupakan pedoman pelaksanaan sidang sesuai Perbup Sintang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten SIntang.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU NOmor 28 Tahun 1999; UU NOmor 17 Tahaun 2003; UU NOmor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2014' UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 68 Tahun 1999'; PP Nomor 42 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; pP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014. Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendgri Nomor 23 Tahun 2007; Permendagri Nomor 25 Tahun 2007; PermenPAN Nomor Per/04/M.PAN/03/2008; PermenPAN NOmor: PER/05/M.PAN/03/2008; Permendagri Nomor 7 Tahun 2008; PermenPAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2009; Permendagri Nomor 22 Tahun 2013 ; Permendagri Nomor 12 Tahun 2014; Perda SIntang Nomor 25 Tahun 2006; Perda SIntang Nomor 1 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 8 Tahun 2011; Perda Sintang Nomor 2 Tahun 2008.
Perbup ini mengatur hokum acara dalam sidang sesuai judul dimaksud. ANtara lain, mengatur apa pakaian seragam yang perlu dikenakan, format, tata cara, template salam, dan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Peraturan yang belum atau belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dengan peratutan bupati tersendiri.
31 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan

Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2015
Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SIntang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Tindak Pidana Korupsi

Download :
PERBUP-NO-8-TAHUN-2015-TTG-PENANGANAN GRATIFIKASI DI SINTANG.pdf

Abstrak

Penanganan-Gratifikasi-Sintang

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SIntang

ABSTRAK:

Perbup ini mempertimbangkan perlunya pemerintahan yang bebasKKN, berbudi, dan berintegritas, serta mendukung surat Inspektur Kabupaten Sintang Nomor 700/464/ITKAB/2014 tanggal 21 APril 2014.
UU nomor 27 Tahun 1959; Tap MPR RI Nomor XI /MPR/1998; UU NOmor 28 Tahun 1999; UU nomor 31 Tahun 1999; UU NOmor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 1999; PP Nomor 65 Tahun 1999; PP Nomor 71 Tahun 2000; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 53 Tahun 2010; Keppres Nomor 81 Tahun 1999; Permendagri Nomor 28 Tahun 2007; PermenPAN Nomor PER/04/M.PAN/03/2008; Permendagri Nomor 12 Tahun 2014; Perda Sintang Nomor 2 Tahun 2008.
Perbup ini merupakan pedoman bagi insan pemerintah daerah yang berkenaan dengan penerimaan , pemberian, dan permintaan gratifikasi di lingkungan Pemda Kabupaten Sintang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.

Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2015
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2015/NO.17, TBD No.17, LL KAB. SINTANG: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk meningkatkan integritas aparatur sipil negara dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumnkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 1999;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan; PN yang wajib LHKPN dan LHKASN; Tata cara penyampaian LHKPN dan LHKASN; Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan dan Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2015.
16 Halaman

Kota Jambi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2015
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KOTA JAMBI TAHUN 2015

Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

AKSI DAERAH - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) - KOTA JAMBI - TAHUN 2015

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2015/NO.8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KOTA JAMBI TAHUN 2015

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan SE Mendagri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, dipandang perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Jambi Tahun 2015;
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 55 Tahun 2012.
Perwali ini mengatur mengenai Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kota Jambi Tahun 2015.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2015.
5 hlm.

Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 28 Tahun 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

Download :
PERGUB 28_2017.pdf

Abstrak

LAPORAN-HARTA-KEKAYAAN-PENYELENGGARA-NEGARA

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pelaporan dan pengumuman harta kekayaan pejabat penyelenggara negara dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; - Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2016; - Peraturan Komisi Pemberantasan Nomor 07 Tahun 2016; - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep. 07/ KPK/ 02/ 2005; - Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/ 01/ 10/ 2016; - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/ 1590/SJ; - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ; - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012; - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/ 01/ M.PAN / 01/ 2008.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan, penyampaian LHKPN, Unit pengelola LHKPN, Pengawasan, sanksi, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara BAGI Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
9 halaman terdiri dari 7 halaman batang tubuh (16 pasal)

Provinsi Jambi

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 12 Tahun 2015
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

Tindak Pidana Korupsi

Download :
2769PergubNo.12Th2015.pdf

Abstrak

AKSI DAERAH - PENCEGAHAN - PEMBERANTASAN - KORUPSI - PROVINSI JAMBI - TAHUN 2015

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BD,2015/NO.12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Pendek Tahun 2015, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2015
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 55 Tahun 2012; Inpres No. 3 Tahun 2010. Memperhatikan SE Mendagri No. 356/7498/SJ.
Pergub ini mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2015

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2015.
10 hlm.

Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2015
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERBUP-NO-14-TAHUN-2015-TTG-PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2015/NO.14, LL KAB. KAPUAS HULU: 19 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggaraan Negara sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 tahun 1959, UU No. 28 tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 60 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peratturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012, PERDA Kabupaten Kapuas Hulu No. 18 Tahun 2014.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Maksud Dan Tujuan, Jenis dan Kewajiban Pelaporan Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Perlindungan Pelaporan Gratifikasi, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2015.
19 halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 288 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.

Hasil Pencarian Menemukan 288 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 288 peraturan (dalam 0,003 detik)