Hasil Pencarian
Menemukan 182 peraturan (dalam 0,003 detik)
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2013
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Lingkungan Hidup Teritorial Indonesia
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 25 Tahun 2014
Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia
- Download :
- Pergub Sultra No.25 Tahun 2014.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 59 Tahun 2014
Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014
Lingkungan Hidup Teritorial Indonesia
- Download :
- Pergub Sultra No.59 Tahun 2014.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 4 Tahun 2014
Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 Tahun 2014
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2034
Teritorial Indonesia
- Download :
- Perda_Kab Bateng_2014_20.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014
BATAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Teritorial Indonesia
- Download :
- PERDA_1_2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 2017
Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Teritorial Indonesia
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan
Teritorial Indonesia
- Download :
- Perda No 20 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Seruyan Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Kapuas Dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Katingan Dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Lamandau Dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 40Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 43 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Prabumulih Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 44Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 48 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 49 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 50 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 51 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Donggala Dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Poso Dengan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
- Download :
- PERMENDAGRI Nomor 60 Tahun 2017.pdf