Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 1241 kali

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Agraria Teritorial Indonesia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Abstrak

Pengelolaan - Wilayah Pesisir - Pulau-Pulau Kecil

2007

Undang-undang (UU) NO. 27, LN.2007/NO.84, TLN NO.4739, LL SETNEG : 43 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

ABSTRAK:

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.
dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2007.
UU ini telah dilakukan uji materil oleh MK dengan nomor putusan 3/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 28 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 809 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996
Perairan Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Mencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3)

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1996.pdf

Abstrak

PERAIRAN - TERITORIAL INDONESIA

1996

Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1996, LL SETNEG : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perairan Indonesia

ABSTRAK:

Untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang baru.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
Dalam UU ini diatur mengenai wilayah perairan Indonesia. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain mengatur mengenai batas wilayah perairan, diatur juga mengenai hak lintas bagi kapal-kapal asing. Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan: 1) melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau 2) berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 17 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 685 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1983.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 141 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1973
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Teritorial Indonesia

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1973.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 205 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1973
Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Teritorial Indonesia

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1973.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 601 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1973
Landas Kontinen Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1973.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 106 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1951
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 184 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1948
Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 252 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019
Perdagangan Perbatasan

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Teritorial Indonesia Perekonomian

Download :
PP Nomor 34 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1251 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018
Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan

Download :
PP Nomor 4 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pengamanan - Wilayah Udara - Indonesia - TERITORIAL

2018

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN.2018/NO.12, TLN NO.6181, LL SETKAB : 24 HLM.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Dalam PP ini diatur mengenai teritorial Indonesia khususnya wilayah udara yang merupakan wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Pengamanan wilayah udara Indonesia diwujudkan melalui : a) penetapan status Wilayah Udara dan kawasan udara; b) pengaturan mengenai bentuk pelanggaran wilayah kedaulatan; c) pelaksanaan tindakan terhadap pesawat dan personel Pesawat Udara; dan d) tata cara dan prosedur pelaksanaan pemaksaan oleh Pesawat Udara Negara. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara harus memiliki lzin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan : 12 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 219 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2010
Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil Terluar

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PP 62 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 405 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2010
Perlindungan Lingkungan Maritim

Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan

Download :
PP 21 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 862 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2010
Kenavigasian

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian

Download :
PP 5 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 207 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Teritorial Indonesia

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Download :
PP 37 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1614 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Mencabut :

PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Download :
PP 26 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 235 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2002
Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Teritorial Indonesia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia