Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Pohuwato

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2013
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Lingkungan Hidup Teritorial Indonesia

Abstrak

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.157

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk karena keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan melalu pemberdayaan masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2012.
Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil termasuk di dalamnya mengatur tentang azas dan tujuan, ruang lingkup, penetapan batas wilayah laut kewenangan kabupaten, perencanaan, pemanfaatan, masyarakat adat, masyarakat lokal, peran serta masyarakat, organisasi pengelola, pembiayaan, pengawasan dan pengendalian, reklamasi pantai, rehabilitasi, konservasi, mitigasi bencana, sanksi, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 35 halaman dengan lampiran

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 25 Tahun 2014
Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia

Download :
Pergub Sultra No.25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 59 Tahun 2014
Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014

Lingkungan Hidup Teritorial Indonesia

Download :
Pergub Sultra No.59 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 4 Tahun 2014
Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Abstrak

Kabupaten Bangka Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 Tahun 2014
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2034

Teritorial Indonesia

Download :
Perda_Kab Bateng_2014_20.pdf

Abstrak

WILAYAH – RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014-2034

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD No.205.2014/NOREG 4.21/2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2034

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2034
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Asas, tujuan, dan ruang lingkup; 2. Kedudukan dan wilayah RZWP3K; 3. Rencana Alokasi Ruang; 4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang RZWP3K; 6. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat; 7. Penyidikan; 8. Ketentuan pidana - Peratuan Daerah ini terdiri dari XI BAB dan 52 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
46 hlm

Kabupaten Pesawaran

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014
BATAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Teritorial Indonesia

Download :
PERDA_1_2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 2017
Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Teritorial Indonesia

Abstrak

Kota Pekalongan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan

Teritorial Indonesia

Download :
Perda No 20 Tahun 2017.pdf

Abstrak

zonasi wilayah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD No 20/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bidang kelautan dan perikanan, sub urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan urusan Pemerintah Provinsi maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2 hlm

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Seruyan Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Kapuas Dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Katingan Dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Lamandau Dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 40Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 43 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Prabumulih Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 44Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 48 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 49 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 50 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 51 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Donggala Dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Poso Dengan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 60 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 189 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2014.

ABSTRAK:	membentuk Peraturan Daerah tentang Batas Kabupaten Pesawaran Dengan Kabupaten Lampung Selatan Pasal 18 ayat (6) UUD1945; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2008; PERDA Nomor 1 Tahun 2008. PERDA, Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, Pembagian Urusan Pemerintahan, Kecamatan, Urusan Pemerintah
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 19 halaman, penjelasan 2 halaman

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2017.

Hasil Pencarian Menemukan 189 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 189 peraturan (dalam 0,002 detik)