Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 24 Tahun 2011
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2011/NO.24, TLD NO.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ABSTRAK:

Penggunaan media lembaga penyiaran publik dalam menyebarkan informasi pembangunan yang akurat dan terpercaya telah lazim dilakukan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten di Indonesia. Khususnya Radio, media ini dianggap sangat efektif karena mudah berada di tengah masyarakat dan didengarkan orang banyak. Berdasarkan realitas tersebut, perlu adanya pembentukan Perda tentang Pembentukan lembaga Penyiaran Publik Radio di Kabupaten Lampung Selatan
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Bentuk, kedudukan, tugas dan fungsi 3. Perizinan 4. alat kelengkapan 5. Dewan pengawas 6. Dewan direksi 7. Kepala stasiun radio 8. Sumber biaya 9. Ketentuan peralihan 10. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011.
10 hlm, penjelasan 4 hlm

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 34 Tahun 2018
Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Saluran Serat Optik Bawah Tanah Bersama

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PB-34-2018.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016
Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Permensos No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

Download :
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Mengubah :

Permensos No. 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

Download :
PERMENSOS NOMOR 8 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 82 Tahun 2018
Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
27. BD. PERBUP URTU DISKOMINFO.pdf

Abstrak

Kabupaten Konawe

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2010
Ketentuan Dan Tata Cara Mendirikan Perangkat Radio Dan Pemancar Telekomunikasi Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perbup Konawe No.08 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Kota Tangerang Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2010
Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERDA-No-5-Tahun-2010.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2010/.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika

ABSTRAK:

a. bahwa perkembangan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang semakin meningkat mempunyai arti strategis serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika; b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kota Tangerang Selatan;
1. pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945;2. UU No. 8 tahun 1999;3. UU No. 36 tahun 1999;4. UU No. 23 tahun 2000;5. UU No. 32 tahun 2004 ;6. UU No. 25 tahun 2007 ;7. UU No. 26 tahun 2007;8. UU No. 40 tahun 2007;9. UU No. 51 tahun 2008 ;10. UU No. 25 tahun 2009;11. UU No.28 tahun 2009;12. UU No. 38 tahun 2009;13. PP No.37 tahun 1985;14. PP No, 52 tahun 2000;15. PP No. 53 tahun 2000 ;16. PP No, 102 tahun 2000;17. PP No. 36 tahun 2005;18.PP No. 38 tahun 2007 ;19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009
1. ketentuan umum;2. maksud dan tujuan;3. komunikasi dan informatika;4. pembinaan dan pengawasan;5. penyidikan;6. ketentuan pidana;7. ketentuan peralihan;8. ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 halaman

Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2008
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK BATANG HARI

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERDA NOMOR 19 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

LEMBAGA - PENYIARAN - PUBLIK - LOKAL - RADIO - PUBLIK - BATANG HARI

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2008/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK BATANG HARI

ABSTRAK:

bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial; bahwa dalam upaya meningkatkan peran media komunikasi massa perlu dibentuk lembaga penyiaran publik di Kabupaten Batang Hari; bahwa pembentukan lembaga penyiaran publik berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 dapat dibentuk didaerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.11 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2005
PERDA ini Mengatur Mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari; Meliputi Bentuk dan Nama Lembaga Penyiaran; Sifat dan Tujuan; Perizinan; Alat Kelengkapan; Susunan Organisasi; Pelaksanaan Siaran; Dewan Pengawas; Dewan Direksi; Sumber Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2008.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
10 hlmn;1 lmpiran; 3 pnjlsn

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2007
JASA MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI DAN RADIO SIARAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perda No. 4 Tahun 2007-JASA MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI DAN.pdf

Abstrak

JASA - MEDIA ELEKTRONIK - TELEVISI - RADIO - SIARAN - MILIK PEMERINTAH DAERAH

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2007/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang JASA MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI DAN RADIO SIARAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

bahwa Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah merupakan media komunikasi elektronik milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat dan merupakan bagian integral pembangunan nasional; bahwa untuk menghasilkan siaran yang baik dan berkualitas perlu didukung oleh sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia sehingga dalam kegiatan operasional berjalan sesuai dengan yang diharapkan; bahwa dalam melaksanakan kegiatan di dalam dan diluar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan biaya operasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Media Elektronik Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 66 Tahun 2001
PERDA ini Mengatur Mengenai Jasa Media Elektronik Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah; Meliputi Nama Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2007.
Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9 hlmn; 1 pnjlsn

Kabupaten Tebo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2009
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TEBO

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Peraturan Daerah_Tebo_2009_12.pdf

Abstrak

PENATAAN - PEMBANGUNAN - MENARA TELEKOMUNIKASI - DI KABUPATEN TEBO

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TEBO

ABSTRAK:

bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi menyebabkan pertumbuhan menara telekomunikasi di Kabupaten Tebo yang pembangunannya perlu ditata dan dikendalikan; bahwa pembangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu potensi bagi pendapatan daerah; bahwa pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c , perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tebo;
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 43 Tahun 2993; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007
PERDA ini Mengatur Mengenai Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tebo; Meliputi Asas, Tujuan dan Prinsip Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi; Jenis dan Bentuk Menara Telekomunikasi; Persyaratan Umum Menara; Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pengurusan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Larangan dan Sanksi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Sanksi Administrasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2009.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
11 hlmn; 1 pnjlsn

Kabupaten Luwu Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2008
Pedoman Penataan Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Tekomunikasi Kabupaten Luwu Utara

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO. 19 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Kabupaten Luwu Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 34 Tahun 2010
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERBUP NO. 34 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2007
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perbup Nomor 7 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Kabupaten Banggai

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
KabupatenBanggai-2009-9.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS -PERDA KABUPATEN BANGGAI NOMOR 29 TAHUN 2001

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/No.11, TLD No. 56

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK:

bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, dimana masih ada jenis jasa pelayanan yang menjadi objek retribusi yang belum diatur didalamnya, sehingga terhadap peraturan daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian; bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 198; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kabupaten Banggai No. 29 Tahun 2001; Perda Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2008
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi diubah sebagai berikut : 1). Diantara ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 1a dan diantara angka 4 dan 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a dan diantara 6 dan angka 7 disisipkan 11 (sebelas) angka yaitu angka 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6j dan angka 6k; 2) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah; 3).Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah; 4). Diantara ketentuan BAB XIX dan XX disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB XIX A dan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 24A

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2009.
6 Halaman; Penjelasan: 1 Hlm.

Kabupaten Landak

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2008
Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Seluler

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA NO 18 TH 2008 PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2008
Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window

Diubah dengan :

PERPRES No. 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window

Download :
PERPRES NO 10 Th 2008.pdf

Abstrak

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 70 Tahun 2010
Penggunaan Layanan Internet yang Tersaring Walikota Yogyakarta

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2007
Jaringan Data Spasial Nasional

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Download :
PERPRES NO 85 TH 2007.pdf

Abstrak

Kabupaten Jembrana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 37 Tahun 2007
Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perbu 37 Tahun 2007 Bapel Jimbarwana TV.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2003
Tim Koordinasi Telematika Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional

Mencabut :

KEPPRES No. 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

Download :
KEPPRES No.9 TH 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 2002
Pengesahan Instruments Amending The Constitution And The Convention Of The International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi Dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Minneapolis, 1998)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
KEPPRES No.25 TH 2002.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 2002
Pengesahan Amendments Of The Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization Intelsat (Perubahan Terhadap Perjanjian Berkaitan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intelsat)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
KEPPRES No.26 TH 2002.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2002
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indosat Tbk.

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PP No.30 TH 2002.pdf

Abstrak

Kota Sawah Lunto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2002
Susunan Organisasi Kantor Pusat data elektronik dan Telematika Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Struktur Organisasi

Download :
20 2002.PDF

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2010
Pengendalian Menara Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERDA-No.-08-Th.-2010-PENGENDALIAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI.pdf

Abstrak

pengendalian menara telekomunikasi

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

sebagai upaya untuk mensinergikan kebutuhan di bidang telekomunikasi dengan aspek kemanfaatan lingkungan sehingga tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan kenyamanan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka di pandang perlu untuk meletakkan landasan-landasan pengaturan peyelenggaraan telekomunikasi sehingga bisa terwujud pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi yang berwawasan lingkungan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009 dan Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng , Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 .
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2010.
11 halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 615 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2002.

Hasil Pencarian Menemukan 615 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 615 peraturan (dalam 0,002 detik)