Hasil Pencarian - ditemukan 534 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008
Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1989
Telekomunikasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
   

Mencabut :

1. UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1964
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi
   

Menetapkan :

1. PERPU No. 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 1963
Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2002
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indosat Tbk.

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2001
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2000
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000
Penyelenggaraan Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
   
2. PP No. 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara
   
3. PP No. 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan Dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi
   
4. PP No. 20 Tahun 1980 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 Tentang Radio Amaratisme Di Indonesia
   
5. PP No. 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah
   
6. PP No. 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme Di Indonesia
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2000
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Tbk.

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1993
Penyelenggaraan Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
   

Mencabut :

1. PP No. 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1992
Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi

Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1991
Perlindungan Dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1991
Penyelenggaraan Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
   

Mencabut :

1. PP No. 53 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum
   
2. PP No. 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi Untuk Umum
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1990
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi

Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1986
Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1984
Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

BUMN Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Mencabut :

1. PP No. 9 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Pos Dan Giro
   
2. PP No. 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Pos Dan Giro