Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
PP No. 6 Tahun 2009 tentang jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

Download :
PP Nomor 74 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985
Bea Materai

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
UU No. 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 3 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

Download :
Salinan PP Nomor 62 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Perubahan - Peraturan Pemerintah - PP - Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP - Kementerian Keuangan

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 62, LN.2020/No.241, TLN No.6572, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

ABSTRAK:

Dengan diundangkannya UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.
Dasar hukum PP Ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; PP Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 52 Tahun 1998; dan PP Nomor 3 Tahun 2018.
PP ini mengatur mengenai perubahan PP Nomor 3 Tahun 2018 terkait pengaturan dalam Lampiran PP Nomor 3 Tahun 2018.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Lampiran PP ini sebanyak 12 hlm.

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2022 Tahun 2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi dan Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
121_PMK.02_2022.pdf

Abstrak

Kabupaten Bengkayang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2013
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

penyertaan modal-pemerintah daerah-perseroan-perseroan terbatas-bank-bank kalimantan barat-bank kalbar-bengkayang

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5, TLD No.5, LL KAB. BENGKAYANG: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang

ABSTRAK:

Penetapan Perda ini mempertimbangkan bahwa alam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu melakukan penambahan modal dari Pemerintah Daerah guna memperkuat struktur permodalan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar
Penetapan Perda ini dilakukan dengan dasar hukum sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3791); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010; 21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012.
Perda ini memuat pokok-pokok atas materi sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Penyertaan Modal; 4. Penganggaran; 5. Pertanggungjawaban; 6. Pengawasan; 7. Pembagian Deviden; 8. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2013.
7 Halaman, 3 Halaman Penjelasan

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2006 Tahun 2006
Modul Penerimaan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
PMK No. 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007
PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentei Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara

Download :
PMK Nomor 99 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2000
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan)

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 21 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

Download :
PP No.67 TH 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2009
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Arsip PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 75 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional
PP No. 44 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Download :
PP_No_53_2009.pdf

Abstrak

Kabupaten Seluma

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2014
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
2014 2 Perbup.pdf

Abstrak

pengelolaan-pemanfaatan-klaim-jaminan kesehatan-rsud

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMATAHUN 2014 NOMOR 02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. bahwa agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan berjalan dengan efeldif dan efisien perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan; b. bahwa program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah program perlindungan kesehatan kepada peserta yang sistem pembiayaannya dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan); c. bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Tais setiap bulan mengajukan tagihan klaim pelayanan kepada BPJS Kesehatan dengan menggunakan system INA CBG's; d. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperoleh dari klaim pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU 3/2003; UU 32/2004; UU 40/2004; UU 36/2009; UU 44/2009; UU 44/2009; UU 24/2011; PP 101/2012; Perpres 12/2013; KepMenKes 436/Menkes/IV/1993; Perda Seluma 16/2007; dan Perda Seluma 6/2011.
Materi Pokok: Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan yang dilayani di RSUD Tais adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan. Ruang lingkup Pela.yanan Kesehatan Tingkat Lanjutan sebagaimana disebut pada ayat (1), meliputi : a. Rawat Jalan Tingkat lanjutan; b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan; c. Pelayanan Persalinan; d. Pelayanan Gawat Darurat, dan; e. Pelayanan Ambulans.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2014.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka 2012Tentang Pengelolaan Dana Klaim Jaminan tidak berlaku lagi. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun Kesehatan dicabut dan dinyatakan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Tais.
10 Halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2014
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial
PP No. 57 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

Download :
PP Nomor 64 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2015
Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kepmenhub Nomor KM 35 Tahun 2009

Download :
PM_67_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021
Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mencabut :

PMK No. 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga
PMK No. 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan

Download :
155_PMK.02_2021.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.02/2022 Tahun 2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
17_PMK.02_2022.pdf

Abstrak

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI – JENIS DAN TARIF – KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2022

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 17/PMK.02/2022, BN.2022/NO. 228; https:jdih.kemenkeu.go.id : 5 Hlm

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum diatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245), PP 81 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 223, TLN No. 6421), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268, TLN No. 6584), PP 96 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 208, TLN No. 6721), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 970), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri terdiri atas denda dan dana kompensasi. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib disetorkan ke Kas Negara. Tata cara pengenaan denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri ditetapkan oleh menteri yang rrienyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

CATATAN:

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
9 HLM, Lampiran halaman 6-9.

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.02/2022 Tahun 2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
108_PMK.02_2022.pdf

Abstrak

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL - JENIS DAN TARIF - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2022

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 108/PMK.02/2022, BN.2022/NO. 622; https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245), PP 31 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 68, TLN No. 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi PP 48 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 58, TLN No. 6660), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268, TLN No. 6584), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 78 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 192), Permenkeu RI 113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 970), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari Jasa pelayanan teknis pengujian, Jasa pelayanan teknis kalibrasi, Jasa pelayanan pelatihan teknis, Jasa pelayanan inspeksi Teknik, Jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin, dan Hasil kegiatan praktek pendidikan vokasi. Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil kegiatan praktek pendidikan vokasi dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama. Dengan pertimbangan tertentu tarif atas Jen1s Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) a tau 0% (nol persen). Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor ke Kas Negara.

CATATAN:

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
229 HLM, Lampiran halaman 7-229

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2011
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian
PP No. 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

Download :
PP Nomor 47 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1988
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Yang Dilakukan Oleh Pemborong

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

Download :
PP NO 28 TH 1988.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.01/2013 Tahun 2013
Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Perizinan, Biaya Persetujuan, dan Denda Administratif yang Berasal Dari Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Cabang Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Asing, dan Organisasi Audit Asing

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
PMK Nomor 90 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2005
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 73 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Taif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
PP No. 32 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

Download :
PP NO 78 TH 2005.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.02/2013 Tahun 2013
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 190/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan
ketentuan mengenai tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen Dan Sisa Surplus Bank Indonesia

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2007
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
PP No. 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
PP No. 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Download :
PP 82 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 27 Tahun 2010
Penggunaan Dana Jasa Layanan Pendidikan dan Latihan Pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010

Pendidikan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2017
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Download :
PP Nomor 33 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2004
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
PP No. 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian

Download :
PP No.7 TH 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2001
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 46 Tahun 2004 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
PP NO 18 TH 2001.pdf

Abstrak

Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2013
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Perimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenkes No. 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

Download :
Permenkes Nomor 85 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 452 peraturan (dalam 0,019 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1986.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2014.

Hasil Pencarian Menemukan 452 peraturan (dalam 0,019 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 452 peraturan (dalam 0,019 detik)