Hasil Pencarian
Menemukan 254 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
Persyaratan Dan Tata cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu

Agraria PNBP Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2018
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
  2. PP No. 4 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permensos No. 183 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial RI

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 183 Tahun 2011
Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial

Mencabut :

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 75/HUK/2006 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Departemen Sosial RI

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2019
Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi Dan Pos Persepsi

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2013
Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 46 Tahun 2016
Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2018
Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2011
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PNBP Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

Mencabut :

  1. PP No. 77 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2011
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian

PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2012
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sosial

PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 2 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial

Mencabut :

  1. PP No. 61 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Sosial

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2012
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Diubah dengan :

  1. PP No. 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

Mencabut :

  1. PP No. 24 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Mencabut :

  1. PP No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2012
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum

PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2012
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2012
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Pertanian dan Peternakan PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Mencabut :

  1. PP No. 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
  2. PP No. 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2012
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Ketenagakerjaan PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan

Mencabut :

  1. PP No. 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi