Hasil Pencarian
Menemukan 445 peraturan (dalam 0,01 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
  2. PP No. 6 Tahun 2009 tentang jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985
Bea Materai

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
  2. UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
  3. UU No. 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 3 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

  Kabupaten Bengkayang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2013
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Sistem Pengendalian Intern

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2006 Tahun 2006
Modul Penerimaan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
  2. PMK No. 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007
  3. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentei Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2000
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan)

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 21 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2009
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Arsip PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 75 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional
  2. PP No. 44 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

  Kabupaten Seluma

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2014
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2014
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial
  2. PP No. 57 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

  Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2015
Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenhub No. 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
  2. Kepmenhub Nomor KM 35 Tahun 2009

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021
Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga
  2. PMK No. 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.02/2022 Tahun 2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.02/2022 Tahun 2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2011
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian
  2. PP No. 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1988
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Yang Dilakukan Oleh Pemborong

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2005
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 73 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Taif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
  2. PP No. 32 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.02/2013 Tahun 2013
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 190/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

  2. ketentuan mengenai tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen Dan Sisa Surplus Bank Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2007
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
  2. PP No. 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
  3. PP No. 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2017
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2004
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
  2. PP No. 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian

  Kabupaten Melawi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2008
Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan dalam Wilayah Kabupaten Melawi

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2001
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 46 Tahun 2004 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak