Hasil Pencarian - ditemukan 486 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 120 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1958
Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 96 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan

  Pemerintah Pusat
Diakses 88 kali

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 1954
Pengesahan Persetujuan Tambahan antara Republik Indonesia dengan Export Import Bank of Washington

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 99 kali

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1954
Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 93 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1954
Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 121 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1954
Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  Pemerintah Pusat
Diakses 81 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1953
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 110 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1952
Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Pinjaman Darurat" Sebagai Undang-Undang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 94 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1951
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 94 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 122 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1950
Pinjaman Republik Indonesia pada Bank Import Bank of Washington

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 149 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1946
Peraturan Untuk Merubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946

  Pemerintah Pusat
Diakses 211 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1946
Pinjaman Nasional 1946

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 1946 tentang Peraturan Untuk Merubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional

  Pemerintah Pusat
Diakses 11 kali

Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952
Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 6 kali

Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950
Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 7 kali

Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950
Pinjaman Darurat

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 12 kali

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1963
Surat Hutang Landreform

Agraria APBN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 1347 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018
Pinjaman Daerah

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 884 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2017
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
  2. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah