Hasil Pencarian - ditemukan 503 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1958
Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Menetapkan :

1. UUDrt No. 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan
   

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 1954
Pengesahan Persetujuan Tambahan antara Republik Indonesia dengan Export Import Bank of Washington

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1954
Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1954
Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1954
Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
   

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1953
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1952
Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Pinjaman Darurat" Sebagai Undang-Undang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1951
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1951
Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda Sebagai Undang-Undang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1951
Memberikan Persetujuan kepada Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1950
Pinjaman Republik Indonesia pada Bank Import Bank of Washington

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1946
Peraturan Untuk Merubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1946
Pinjaman Nasional 1946

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 9 Tahun 1946 tentang Peraturan Untuk Merubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional
   

Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952
Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950
Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950
Pinjaman Darurat

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1963
Surat Hutang Landreform

Agraria APBN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018
Pinjaman Daerah

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2017
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
   
2. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah