Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2017
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif dan Mebelair Tahun Anggaran 2017

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
Perbup_20_2017.pdf

Abstrak

HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - PEDOMAN PELAKSANAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif dan Mebelair Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar anak usia dini serta dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif dan Mebelair Tahun Anggaran 2017; bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif dan Mebelair Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
12 hal

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2013
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Tanah Bumbu No. 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

Download :
PERBUP No. 8 TAHUN 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, HIBAH.pdf

Abstrak

Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 145 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghapusan Piutang Dan Penyelenggaraan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 145 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 60 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen

Download :
PERBUP NO 60 TH 2021.pdf

Abstrak

perubahan-perbup-hibah-bansos-apbd

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Tahun 2021/No.60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa karena perkembangan kondisi, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup Sragen No 5 Tahun 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
Ketentuan Pasal 6 diubah,Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah,Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a).
5 hlm

Kabupaten Kutai Kertanegara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2013
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Abstrak

hibah-belanja

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2013/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

ABSTRAK:

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian Hibah dan Bantuan Sosial khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; guna lebih meningkatkan efisiensi,efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, diperlukan pedoman Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1985; UU No.31 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.53 Tahun 2011; Permendagri No.39 Tahun 2012; Perda No.16 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2008l Perbup No.54 Tahun 2011.
Hibah dapat berupa uang barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Hibah berupa barang dapat berbentuk: a. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi jaringan dan aset tetap lainnya (koleksi perpusatakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/budaya/olahraga, hewan dan tanaman); b.Aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak/software. Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bantuan sosial berupa barnag dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi jaringan dan aset tetap lainnya (koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/budaya/olahraga, hewan dan tanaman). Bantuan Sosial berupa jasa dapat berupa jasa dalam rangka kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah berupa uang atau barang atau jasa sesuai kemampuan keuangan daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2013.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.1 Tahun 2012. Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006;
Peraturan yang Akan Diatur: Hal-hal teknis terkait kriteria, pengusulan, syarat administratif, besaran hibah, mekanisme pencairan,penggunaan dana, pertanggungjawaban serta formatformatnya untuk hibah format pengajuan dan pertanggungjawaban serta besaran dana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (9), (10), (11) dan (12) diatur dalam peraturan bupati tersendiri; urusan pelayanan yang belum diatur dalam peraturan bupati ini akan diatur kemudian dengan surat keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf dd; Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).
168 hlm.

Provinsi Maluku Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2012
Tata Cara Pengelolaan Hibah Kepada Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
perda-no-6-tahun-2012_2.pdf

Abstrak

Tata Cara Pengelolaan Hibah Kepada Daerah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara No. 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Kepada Daerah

ABSTRAK:

Bahwa pengaturan tentang pengelolaan hibah kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-unclangan yang berlaku belum menjangkau pengaturan tentang hibah kepada daerah berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan / lembaga dalam negeri atau perseorangan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tatacara Pengelolaan Hibah Kepada Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas dan tujuan; c. ruang lingkup; d. sumber dan bentuk hibah; e. prinsip dan kriteria hibah kepala daerah; f. kewajiban, hak dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan hibah; g. perencanaan kegiatan yang dapat dibiayai dari hibah; h. persetujuan dan penandatanganan perjanjian hibah; i. tatacara penganggaran dan penyaluran hibah; j. tatacara pengunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hibah; k. pengawasan, pemantauan dan evaluasi; l. peran serta masyarakat; m. ketentuan peralihan; n. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XIV Bab dan 25 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Kabupaten Tabalong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2011
Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
tabalong_2011_03_hibah-kepada-pemerintah-kab-tab.pdf

Abstrak

Kota Tangerang Selatan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2021
Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perwal Nomor 7.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD Tahun 2021 Nomor 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

ABSTRAK:

Pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk dapat diselesaikan secara optimal dan dalam hal terdapat piutang yang tidak dapat dilakukan penagihan, Daerah dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan Piutang Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 19 Th 1997 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 51 Th 2008; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diganti dg UU No 9 Th 2015; PP No 71 Th 2010; PP no 14 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 35 Th 2017; PP no 55 Th 2016; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 64 Th 2013; Permendagri No 73 Th 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Penghapusan Piutang; 3. Tata Cara penghapusan Piutang; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
62 halaman

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 Tahun 2020
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, beserta Peraturan Nomor IX.C.11 yang merupakan lampirannya

Abstrak

Kabupaten Maluku Tengah

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2015
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perbup Malteng No 36 Tahun 2015.pdf

Abstrak

BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS – PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD. 2015/NO.205, LL KAB. MALUKU TENGAH: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Bahwa untuk kepentingan pembangunan daerah Maluku khususnya pembangunan sarana dan prasarana dasar di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan Dana Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk membiayai Program Prioritas Pemerintah Provinsi Maluku di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Prasarana Umum yang ada di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 22 Tahun 2013; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2014; Pergub Maluku No. 04 Tahun 2015; Perbup Maluku Tengah No. 43 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2015.
Lampiran: 2 Hlm.

Kabupaten Lebak

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2018
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Yang Sudah Kadarluasa

Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Abstrak

TATA CARA - PENGHAPUSAN PIUTANG - PAJAK DAERAH - SUDAH KADALUARSA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2018/No. 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Yang Sudah Kadarluasa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kadaluarsa.
UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 2009; PP No 58 Th 2005; Perda kab Lebak No 15 Th 2006; Perda Kab Lebak No 6 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kab Lebak No 3 Th 2017; Perbup Lebak No 38 Th 2014; Perbup Lebak No 31 Th 2015; Perbup Lebak No 56 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Penatausahaan Piutang Pajak daerah; 3. Tahapan penghapusan Piutang Pajak daerah Yang Sudah Kadaluarsa; 4. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
10 halaman

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 29 Tahun 2020
Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020

Pendidikan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perbup_29_2020 v.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PENGGUNAAN-HIBAH-DAK-OPERASIONAL-PENDIDIKAN-PAUD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/ No.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020; b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
17 hlm

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 85 Tahun 2016
Pedoman Penghapusan Piutang Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PB-85-2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2011
Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perpres_no_7_2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Ciamis

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2021
Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Ciamis

Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Abstrak

piutang pajak bumi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2021/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Ciamis

ABSTRAK:

bahwa untuk meringankan beban kewajiban masyarakat khususnya wajib pajak PBB-P2 ditengah merebaknya pandemi Covid-19, perlu dilakukan upaya berupa pemberian insentif/stimulus terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Sehingga guna kepentingan perlu mengatur Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jangka Waktu Pelaksanaan, dan Ketentuan Umum.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
4 halaman

Provinsi Bali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 13 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak Dan Subak Abian Provinsi Bali

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
pergub-13-2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Kayong Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2011
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PERDA NO 9 THN 2011 TTG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO. LL KAB. KAYONG UTARA: 28 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN DANA BERGULIR

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat di Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan modal usaha kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi dengan pola dana bergulir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir
Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 33 Tahun 1998; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 3 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 6 Tahun 2010
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Sumber Dana Bergulir; Persyaratan; Plafon dan Mekanisme Penyaluran; Hak dan Kewajiban; Pengelolaan Keuangan; Pengendalian dan Pengawasan; Resiko; Sanksi; Dana Operasional; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penjelasan sebanyak 2 halaman

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

Perbankan, Lembaga Keuangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan BI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

Download :
Peraturan BI No. 18-4-PBI 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Karawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2014
Pedoman Pemberian Hibah Biaya Operasional Perawatan dan Fasilitas Kepada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Bengkayang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2007
Sumber Pendapatan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Desa

Abstrak

Sumber Pendapatan Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/NO.5, TLD No.5, LL KAB. Bengkayang: 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumber Pendapatan Desa

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa perlu didukung dengan penerimaan keuangan desa dari Sumber Pendapatan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) Ketentuan Umum; 2) Pendapatan Desa: a. Sumber Pendapatan Desa, b. Kekayaan Desa, c. Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah, d. Dana Perimbangan, e. Hibah dan Sumbangan; 3) Pengurusan dan Pengelolaan; 4) Ketentuan Lain-lain; 5) Aturan Peralihan; 6) Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2007.
7 Halaman, dan Penjelasan sebanyak 2 halaman

Kabupaten Serang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 47 Tahun 2012
Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PERBUPNo_47_2012_Kabser.pdf

Abstrak

Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
UU No. 8 tahun 1985, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 40 tahun 2004, UU No. 24 tahun 2007, UU No. 11 tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, PP No. 57 tahun 2005, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 38 tahun 2007, PP No. 41 tahun 2007, PP No. 71 tahun 2007, PP No. 10 tahun 2011, PERPRES No. 54 tahun 2010, PERMEN No. 13 tahun 2006, PERDA No. 15 tahun 2006, PERDA No. 5 tahun 2008, PERDA No. 18 tahun 2011, PERDA No. 19 tahun 2011, PERDA 20 tahun 2011.
1.ketentuan umum;2.raung lingkup;3.hibah;4.bantuan sosial;5.monitoring dan evaluasi;6.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: 1. Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Serang; 2. Peraturan Bupati Serang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Bantuan kepada Organisasi Sosial Keagamaan di Kabupaten Serang; 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Organisasi Profesi dan Organiasi Kepemudaan di Kabupaten Serang; dan 4. Peraturan Bupati Serang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
Keputusan Bupati tentang hal-hal teknis yang belum diatur dalam perbup
34 halaman

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Download :
permen_no.39_th_2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Natuna

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2021
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERBUP. NO 61 TH 2021.pdf

Abstrak

hibah dan bantuan sosial

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumberkan dari APBD Kabupaten Natuna
-
68

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Download :
PP_no_42_th_2006.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 09 Tahun 2016
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perbup Sidrap Nomor 09 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGHAPUSAN PiUTANG PAJAK DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2016/NO.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Daerah rnerupakan sumber pendapatan daerah, yang pemungutan dan pengadrniniatrasian serta. penghapusan piutarignya perlu d.ilakukan dengan sebaik• baiknya, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan. Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih dapat dihapuskan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pcnghapusan Piutang Pajak
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbend.aharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera h dan Retribusi IJaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-undang Nornor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); I 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58); 7. Peraturan Pemerinta.h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Petnerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemer:intahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813); I 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pernbentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pernerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 11 ).
1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK DAERAH 3. PENATA USAHAAN 4. KEWENANGAN 5. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH 6. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
7

Hasil Pencarian
Menemukan 1.485 peraturan (dalam 0,015 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2006.

Hasil Pencarian Menemukan 1.485 peraturan (dalam 0,015 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.485 peraturan (dalam 0,015 detik)