Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Mempawah

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2014
Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Pontianak Tahun 2014

Pertanian dan Peternakan

Download :
No.5-thn-2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Magetan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2014
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK ERKTOR PERTANIAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Kabupaten Tapin

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2013
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Tapin Tahun 2013

Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Kabupaten Luwu Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2011
Kerjasama Operasional Pendayagunaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian

Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA-NO.-3-THN-2011-TENTANG-ALSINTAN.pdf

Abstrak

pertanian dan peternakan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3, TLD NO.214

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian

ABSTRAK:

: a. bahwa dalam upaya menunjang pembangunan di bidang pertanian salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan pemanfaatan teknologi Alsintan di tingkat petani harus memperoleh pertimbangan yang cermat agar mampu tumbuh dan berkembang secara wajar; b. bahwa dalam upaya pendayagunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), perlu dikembangkan Sistem Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang merupakan salah satu lembaga ekonomi pedesaan; c. bahwa melalui Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang berskala ekonomi dan berorientasi pasar, serta dengan dukungan tenaga-tenaga profesional diharapkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan di daerah pedesaan serta dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman; 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 400/Kpts/OT.160/8/2003 tentang Tim Teknis Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).
Pemanfaatan Alsintan dilakukan dengan pola KSO antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian sebagai pemberi bantuan Alsintan dengan mitra kerja sama yaitu Kelompok Tani/UPJA sebagai penerima bantuan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2012.
22 halaman

Kabupaten Lamongan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 30 Tahun 2014
Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014

Pertanian dan Peternakan

Download :
30 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 67 Tahun 2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 64.1 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 64.1 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Kabupaten Banjar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2015
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Petanian di Kabupaten Banjar

Pertanian dan Peternakan

Download :
perbup no 9 th 2015 ttg HET pupuk bersubsidi.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, LD.2015/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Petanian di Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.130/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 091 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banjar, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Pupuk Bersubsidi; 3. Peruntukan Pupuk Bersubsidi; 4. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ; 5. Realokasi Pupuk Bersubsidi ; 6. Penyaluran Pupuk Bersubsidi ; 7. Het Dan Kemasan Pupuk Bersubsidi; 8. Pengawasan Dan Pelaporan; 9. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman

Kabupaten Sekadau

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2015
Harga Dasar Bibit Durian dan Lengkeng di Balai Benih Hortikultura Kabupaten Sekadau

Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup-No.-23-Tahun-2015.pdf

Abstrak

HARGA DASAR BIBIT DURIAN DAN LENGKENG DI BALAI BENIH HOLTIKULTURA KABUPATEN SEKADAU

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, LD.2015/NO.23, LL KAB. SEKADAU: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Dasar Bibit Durian dan Lengkeng di Balai Benih Hortikultura Kabupaten Sekadau

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan bibit buah-buahan (holtikultura) dalam bidang tanaman pangan dan holtikultura maka pemerintah kabupaten Sekadau menyelenggarakan produksi usaha daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penjualan bibit holtikultura;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.16 Tahun 1992, UU No.32 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 2009, UU No.13 Tahun 2010, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2002, PP No.38 Tahun 2007, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.1 tahun 2012, Perda No.8 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Asas dan Tujuan; Penetapan Struktur dan Besarnya harga Dasar Bibit Durian dan lengkeng; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman

Kabupaten Sampang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2011
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011

Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup 21 Th 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Sanggau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA-NO-2-TH-2015.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2, TLD NO.2, LL KAB. SANGGAU: 30 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK:

Bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Sanggau semakin berkurang dikarenakan lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan .
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.41 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.1 Tahun 2011, Perda No.10 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perencanaan; Penetapan; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Sistem Informasi; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman, 10 halaman lampiran

Kabupaten Sampang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 29A Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011

Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup 29a Th 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 51 Tahun 2014
Kebutuhan Dan Penyaluran Serta HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 2015

Pertanian dan Peternakan

Download :
51.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pertanian dan Peternakan

Download :
PD_2015-5.pdf

Abstrak

tenaga Kerja

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan pertanian merupakan prioritas utama bagi Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur yang menetapkan visi Provinsi Jawa Timur sebagai pusat Agrobisnis terkemuka yang berdaya saing global pada tahun 2020; b. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Asas dan Tujuan dilaksanakannya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perlindungan Petani; Pemberdayaan Petani; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
31 Halaman

Kabupaten Luwu Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2015
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA-NO.-6-TAHUN-2015.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 88 Tahun 2012
Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 29 Tahun 2014
Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan 2014/2015

Pertanian dan Peternakan

Download :
29 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 37 Tahun 2014
Kebutuhan dan penyaluran Serta harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014

Pertanian dan Peternakan

Download :
37 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 64.1 Tahun 2012
Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 67 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 64.1 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013
PERGUB Prov. DIY No. 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 64.1 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 42 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 64.1 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 64.1 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 38 Tahun 2015
pedoman intensifikasi pertanian kabupaten lamongan tahun 2015/2016

Pertanian dan Peternakan

Download :
38 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 11 Tahun 2014
Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2014

Perikanan dan Kelautan Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Kabupaten Banyuasin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 24 Tahun 2012
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pertanian dan Peternakan

Abstrak

PERLINDUNGAN-LAHAN-PERTANIAN-PANGAN-BERKELANJUTAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2012/NO.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK:

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945; Lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyuasin semakin berkurang karena beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai perencanaan dan penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengembangan; pemanfaatan; pembinaan; pengendalian; pengawasan; perlindungan dan pemberdayaan petani; pembiayaan; peran serta masyarakat; penyidikan; serta ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 hlm.

Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 50 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 55 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2014

Pertanian dan Peternakan

Download :
PERBUP_50.pdf

Abstrak

Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 71 Tahun 2013
Perubahan Kedua Atas Perbup Kulon Progo No. 59 Tahun 2012 ttg Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran

Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 59 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Kota Lubuk Linggau

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 15 Tahun 2013
Cadangan Pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau

Pertanian dan Peternakan

Download :
PERWAL 15 TH 2013.pdf

Abstrak

CADANGAN-PANGAN-PEMERINTAH

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2013/NO.15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Lubuklinggau yang merupakan bagian dari subsistem cadangan pangan, perlu adanya cadangan pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau; Cadangan pangan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat memberikan manfaat yang optimal, maka cadangan pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu dikelola dengan baik dan diatur dengan jelas; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Lubuklinggau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan; sasaran; lembaga pengelola cadangan pangan; cadangan pangan pemerintah kota; organisasi pelaksana; pengadaan, mekanisme penyaluran; serta pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2013.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubukulinggau.
7 hlm.

Hasil Pencarian
Menemukan 1.495 peraturan (dalam 0,004 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 64.1 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Hasil Pencarian Menemukan 1.495 peraturan (dalam 0,004 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.495 peraturan (dalam 0,004 detik)