Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Bombana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2016
Kebutuhan Dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Bombana No.03 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Boyolali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2016
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

pertanian - perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2016/No.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK:

bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah, maka perlu pengaturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa tengah No. 6 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa tengah No. 2 Tahun 2013; Perda Kabupaten Boyolali No. 3 Tahun 2010; Perda Kabupaten Boyolali No. 14 Tahun 2016;
1. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 2. Perencanaan dan penetapan 3. Pengembangan 4. Penelitian 5. Pemanfaatan 6. Pembinaan 7. Pengendalian 8. pengawasan 9. Sistem Informasi 10. Pembiayaan 11. Peran Serta Masyarakat 12. sanksi ADministratif 13. Ketentuan Penyidikan 14. ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 hlm

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 42 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 64.1 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 64.1 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 101 Tahun 2016
Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3H)

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 101 Tahun 2016.pdf
SOP Kegiatan P3H.xlsx

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD.2016/NO.101

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3H)

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3H), dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3H).
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3H), Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit(P3H). 3.Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
5

Kabupaten Bangka Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2016
Hari Muntok White Pepper, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Lada

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA No. 10 Tahun 2016_Hari Muntok White Paper.pdf

Abstrak

HARI MUNTOK WHITE PEPPER, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI LADA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No.6 SERI E 2016 / NOREG : 7.10/2016

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hari Muntok White Pepper, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Lada

ABSTRAK:

Untuk mengembalikan kejayaan Muntok White Pepper di Kabupaten Bangka Barat, dipandang perlu menetapkan Hari Muntok White Pepper yang merupakan bagian penting bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat, Hari Muntok White Pepper merupakan sebuah apresiasi bagi penumbuhan komitmen dan semangat untuk petani lada di Kabupaten Bangka Barat, untuk menentukan tanggal yang merupakan pedoman dan acuan bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan Hari Muntok White Pepper.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan dengan UU No.9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penetapan Hari Muntok White Pepper Di Kabupaten Bangka Barat, Peringatan Hari Jadi, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Lada, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
- Ketentuan teknis pelaksanaan Strategi Perlindungan Petani diatur dalam Peraturan Bupati. - Ketentuan teknis pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Bupati.
5 hlm

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 33 Tahun 2020
Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Semarang

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup_33_2020.pdf

Abstrak

BALAI-PENYULUHAN-PERTANIAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2020/ No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Semarang.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 16 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, Perpres Nomor 154 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SM.010/9/2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, wilayah kerja, ungsur keanggotaan, uraian tugas, tata kerja, pelaporan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
8 hlm

Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 Tahun 2011
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permentan No. 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian

Download :
Permentan Nomor 49 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2016
Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Cirebon

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
2016 32 PERBUP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN CIREBON.pdf

Abstrak

Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 62 Tahun 2015
Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Pada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani

Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Peraturan Bupati No 62 Th 2015.pdf

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara-Pertanian dan Peternakan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2015/NO.469

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Pada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyuluhan Pada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Pada Kelompok Tani/Gabungan KelompokTani.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Pada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Pada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2015.
6 halaman

Kota Payakumbuh

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 17 Tahun 2016
STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA PAYAKUMBUH

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERWAKO NO 17 TH 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Tanggamus

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 42 Tahun 2014
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016

Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
PB-8-2016.pdf

Abstrak

Kota Semarang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 126 Tahun 2016
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Dinas Pertanian Pada Dinas Pertanian Kota Semarang

Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Download :
pw126.pdf

Abstrak

STRUKTUR-ORGANISASI-upt-pertanian

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 126, BD.2016/No.126

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Dinas Pertanian Pada Dinas Pertanian Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Dinas Pertanian; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Dinas Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
10 hlm

Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 79 Tahun 2017
Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Sukoharjo 79_Th_2017.pdf

Abstrak

BRIGADE-ALAT-MESIN-PERTANIAN-DAN-TATA-CARA-PENGELOLAAN-ALAT-MESIN-PERTANIAN-PADA-DINAS-PERTANIAN-DAN-PERIKANAN-KABUPATEN-SUKOHARJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Tahun 2017/No.79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa alat mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan alat mesin pertanian dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian sebagai upaya pencapaian swasembada pertanian berkelanjutan melalui bantuan Alat Mesin Pertanian yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu strategi pengelolaan alat mesin pertanian; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian menyatakan agar alat dan/atau mesin pertanian dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung peningkatan produksi pangan perlu mengatur penggunaannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1457); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/I/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang membidangi Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang lingkup dalam Pertauran Bupati ini meliputi : a. Brigade Alsintan; b. Struktur Organisasi; c. Peran dan Tugas Brigade; d. Mekanisme; e. Kerjasama; f. Pengelolaan; g. Monitoring dan Evaluasi; dan h. Pelaporan. -Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan Alsintan bantuan dari pemerintah di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
9 Halaman

Kota Surakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2010
Alokasi dan Harga Eceran Tertlnggl ( HET ) PUPUK Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
4960PERWALI_NO_8_TAHUN_2010.pdf

Abstrak

PUPUK BERSUBSIDI - ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTLNGGL ( HET )

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2010/No. 10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertlnggl ( HET ) PUPUK Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan guna meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani diperlukan adanya subsidi pupuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010.
9 hal

Kota Semarang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2022
Keamanan Pangan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
perda2_2022(ketik).pdf

Abstrak

keamanan pangan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keamanan Pangan

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas; bahwa Pemerintah Kota Semarang menghadapi tantangan dan permasalahan keamanan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia yang dapat terjadi melalui proses kontaminasi, penambahan zat aditif, secara alami sudah terdapat di dalam bahan pangan, dan pemalsuan pangan sehingga perlu adanya upaya penjaminan mutu dan keamanan pangan dengan penerapan praktek-praktek yang baik dalam bidang pangan serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan; bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan sertafasilitasi pengembangan usaha pangan untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan terhadap petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan di bidang pangan segar dan pangan industri rumah tangga sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keamanan Pangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab III Jenis Pangan dan Tempat Usaja Pangan Bab IV Penyelenggaraan Keamanan Pangan Bab V Perizinan Berusaha dalam Keamanan Pangan Bab VI Label dan Iklan Pangan Bab VII KLB dan Kedaruratan Keamanan Pangan Bab VIII Sistem dan Informasi Keamanan Pangan Bab IX Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Bab X Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab XI Peran Serta Masyarakat Bab XII Kerjasama Pemerintah Daerah Bab XIII Penyelesaian Sengketa Bab XIV Ketentuan Penyidikan Bab XV Ketentuan Lain-Lain Bab XVI Ketentuan Peralihan Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
48 hlm

Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 66 Tahun 2017
Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014
Pedoman Penilaian Pusat Pelatihan Pertanian Dan Perdesaan Swadaya Berprestasi

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 27/Per/ SM.820/J/04/13

Download :
Permentan Nomor 46 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tahun 2015
Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO)

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)

Download :
Permentan Nomor 11 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/KP.240/9/2015 Tahun 2015
Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permentan No. 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

Download :
Permentan Nomor 49 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2/2018 Tahun 2018
Pedoman Alih Teknologi Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permentan No. 99/Permentan/OT.140/10/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Pedoman Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
Permentan No. 06/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Download :
Permentan Nomor 7 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kabupaten Demak

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 84 Tahun 2019
Tata Kelola Komisi Irigasi Kabupaten Demak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2009

Download :
perbup-no-84-tahun-2019 demak.pdf

Abstrak

pertanian - TATA KELOLA KOMISI IRIGASI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2019/NO.84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Komisi Irigasi Kabupaten Demak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kebutuhan irigasi untuk berbagai pihak serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi; bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Tata Kelola Komisi Irigasi Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Komisi Irigasi kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja komisi irigasi, prosedur pemilihan dan penetapan komisi irigasi, hubungan kerja antar komisi irigasi, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2009 dicabut
16 hlm

Kabupaten Sragen

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2015
Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Petani

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
7. Perda Pertani.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN-DAN-PEMBERDAYAAN-TERHADAP-PETANI

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7, TLD/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Petani

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan; b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, maka petani membutuhkan perlindungan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Petani.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;) 4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 8. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).
Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani paling sedikit memuat strategi dan kebijakan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel yang berdasarkan pada: a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; b. rencana tata ruang wilayah; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. tingkat pertumbuhan ekonomi; e. jumlah Petani; f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat. (2) Perencanaan tersebut merupakan bagian yang integral dari: a. rencana pembangunan daerah; b. rencana pembangunan Pertanian daerah; dan c. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perlindungan terhadap Petani tersebut diberikan kepada: a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
27 Halaman

Kabupaten Bone

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 60 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2018/NO/60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 9. Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 84);
1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 3. SUSUNAN ORGANISASI 4. TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 5. TATA KERJA 6. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 7. PEMBIAYAAN 8. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
11

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 48 Tahun 2018
Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar

Pangan, Pertanian dan Peternakan Sistem Pengendalian Intern

Download :
Pergub Nomor 48 Tahun 2018.pdf

Abstrak

pangan

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2018/No 48

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar

ABSTRAK:

pangan yang aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; masyarakat Provinsi Sulawesi Barat merupakan produsen sekaligus konsumen pangan terpadu, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang cukup, aman, bemutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang-Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan;
UU No 18 Tahun 1999; UU NO 26 Tahun 2004; UU NO 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1999; PP No 28 Tahun 2004; PP No 17 Tahun 2015;
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.

Hasil Pencarian
Menemukan 3.416 peraturan (dalam 0,017 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.

Hasil Pencarian Menemukan 3.416 peraturan (dalam 0,017 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 3.416 peraturan (dalam 0,017 detik)