Hasil Pencarian - ditemukan 664 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2014
Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009
Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
   

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007
Energi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2003
Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
   

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001
Minyak dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
   
2. UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997
Ketenaganukliran

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom
   

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1985
Ketenagalistrikan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
   
2. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
   

Diubah dengan :

1. UU No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
   

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1963
Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina dengan p.t. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Pertamina dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan dengan P.T. Shell indonesia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1963
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamina Dan Pan American Oil Company Menjadi Undang-Undang

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1962
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
   

Menetapkan :

1. PERPU No. 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1961
Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
   

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1959
Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 11 Tahun 1961 tentang Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
   

Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951
Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1962
Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

1. UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019
Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018
Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi PNBP Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018
Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
   
2. PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
   
3. PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
   
4. PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
   
5. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017
Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan