Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2018
KETENAGALISTRIKAN

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Provinsi 2 2018.pdf

Abstrak

KETENAGALISTRIKAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/No. 02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETENAGALISTRIKAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang ketenagaiistrikan meiiputi Penetapan Peraturan Daerah Provinsi dibidang ketenagalistrikan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53261; 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 7); 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan, RUKD, usaha dan pengusahaan, pemanfaatan sumber energi primer, perizinan, harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik, lingkungan hidup dan keteknikan, penggunaan tanah, kerjasama, sistem informasi ketenagalistrikan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, penyidikan, dan sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018.
Semua perizinan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.
Peraturan Gubernur akan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
38 Hlm.

Kabupaten Purworejo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2018
Penyelenggaraan Pelayanan tera dan Tera Ulang Serta Pengawasan Metrologi Legal

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
NOMOR 7 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No.7/ 2018 Seri E Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan tera dan Tera Ulang Serta Pengawasan Metrologi Legal

ABSTRAK:

bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kebenaran pengukuran dalam kehidupan sehari-hari dan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam menjamin kebenaran pengukuran serta untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan perlu diatur dalam Peraturan Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 2 Tahun 1981; UU No 8 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 2 Tahun 1985;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Kewajiban dan Larangan, Pengawasan Metrologi Legal, Unit Metrologi Legal, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Lain-Lain, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
26 hlm

Kabupaten Serdang Bedagai

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2017
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda No. 9 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2017/No. 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi, maka perlu melakukan pencabutan peraturan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Daerah ini Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 Nomor 7).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2 Hlm.

Kabupaten Melawi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PERDA NO 10 TAHUN 2017 TTG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/NO.10, TLD NO.178, LL KAB.MELAWI: 3 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan

ABSTRAK:

Berdasarkan lampiran huruf CC UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan Pemda Provinsi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, Pasal 38 dihapus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
2 Halaman; Penjelasan : 1 Halaman

Kabupaten Sijunjung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2014
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda No 3 Tahun 2014 ttg Minerba.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2011
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Abstrak

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek dan subjek pajak 3. Dasar pengenaan dan tarif pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Masa pajak 6. Pendataan dan pendaftaran 7. Penetapan dan pemungutan pajak 8. Surat tagihan pajak 9. Tata cara pembayaran dan penagihan 10. Keberatan dan banding 11. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif 12. Pengembalian kelebihan pembayaran 13. Kadaluwarsa penagihan 14. Pembukuan dan pemeriksaan 15. Insentif pemungutan 16. Ketentuan khusus 17. Penyidikan 18. Ketentuan pidana 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
20 hlm

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2011
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda No 10 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2013
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PERBUP NO 04 TH 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Rejang Lebong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013
Pertambangan Rakyat

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
2013-7-perda.pdf

Abstrak

PERTAMBANGAN RAKYAT

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran daerah Kabupaten rejang lebong Tahun 2014 Nomor 88

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertambangan Rakyat

ABSTRAK:

Kegiatan pertambangan rakyat dan potensi mineral logam, bukan logam dan batuan, tersebar di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan pelaksanaannya perlu diusahakan untuk menunjang pemerataan berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. pertambangan rakyat merupakan kegiatan Penambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat, menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan luas wilayah pertambangan serta investasi yang terbatas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang tegas dan jelas, dalam rangka mengatur pengelolaan pertambangan rakyat di daerah agar pelaksanaannya dapat lebih tertib, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan, maka perlu adanya landasan hukum pengaturan tentang pertambangan rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain pembentukan peraturan perundang – undangan daerah. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pertambangan Rakyat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 23 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertambangan Rakyat. Dimuat tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, penggolongan bahan tambang, wilayah pertambangan rakyat. izin pertambangan rakyat, pengelolaan limbah, pelaksanaan pertambangan rakyat, penggunanan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, perlindungan masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, berakhirnya izin pertambangan rakyat, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2014.
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pertambangan rakyat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Peraturan ini terdiri atas 16 hlm.

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2012
Pertambangan Umum

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PERDA NO 11 PERTAMBANGAN UMUM (tambahan MK).pdf

Abstrak

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2012
Reklame dan Pasca Tambang

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PERDA NO 12 REKLAMASI EDIT1(pilihan 2).pdf

Abstrak

Kabupaten Timor Tengah Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK:

bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar–besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten berwenang membentuk peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 45 Tahun 2003; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 10 Tahun 2010; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2010; PP No. 55 tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; Perpres No. 82 Tahun 2005; Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.15/MEN/VIII/2008; Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/MenHut-II/2009; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/261M.PE/1995; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995; Keputusan Menteri ESDM No. 1453.K/29/MEM/2000; Peraturan menteri ESDM No. 18 Tahun 2008; Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009; Peraturan Menteri ESDM 17 tahun 2010; Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2011; Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 8 Tahun 2010; Perda Kabupaten Timor Tengah Utara No. 37 Tahun 2001; Perda Timor Tengah Utara No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Timor Tengah Utara No. 8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Timor Tengah Utara No. 4 tahun 2009; Perda Kabupaten Timor Tengah Utara No. 6 Tahun 2009
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup Pengelolaan, Kewenangan dan Penggolongan Bahan Tambang; III. Perencanaan Wilayah Pertambangan; IV. Pengusulan Wilayah Pertambangan dan Perubahan Wilayah Pertambangan; V. Wilayah Usaha Pertambangan; VI. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; VII. Data dan Informasi; VIII. Pemberian dan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; IX. Izin Usaha Pertambangan; X. Wilayah Pertambangan Rakyat; XI. Izin Usaha Jasa Pertambangan; XII. Pendapatan Negara dan Daerah; XIII. Dana Pengelolaan; XIV. Pembinaan dan Pengawasan; XV. Larangan; XVI. Penyelesaian Sengketa; XVII. Sanksi Administrasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2012.
82 halaman

Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 23 Tahun 2013
Reklamasi dan Pascatambang

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda Nomor 23 Tahun 2013 ttg Reklamasi dan Pasca Tambang.docx

Abstrak

rekalmasi-dan-pasca-tambang

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2013/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Reklamasi dan Pascatambang

ABSTRAK:

Kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan agar berfungsi sesuai peruntukannya. Sehingga, diperlukannya dibentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Reklamasi dan Pascatambang.
UU No.47 Tahun 1999 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.38 Tahun 2007; PP No.78 Tahun 2010; Perda Kab.Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Barat No.5 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Barat No.11 Tahun 2010; Permen ESDM No.18 Tahun 2008; Permenhut No.P.4/Menhut-II/2011.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang reklamasi dan pascatambang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, prinsip reklamasi dan pasca tambanga, tata laksana reklamasi dan pasca tambang, persutujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, pelaksanaan dan pelaporan, jenis reklamasi dan pasca tambang, penyerahan lahan reklamasi dan lahan pasca tambang, pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.
Yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004
19 hlm

Provinsi Bali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 48 Tahun 2014
Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Klilogram

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERGUB_48_2014.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permendag No. 69/M-DAG/PER/9/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 50/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harus Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag_No._58_Th._2017.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 51 Tahun 2015
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERGUB-51-2015 copy copy.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/9/2017 Tahun 2017
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permendag No. 79 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 58/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 69 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C

Download :
18 TAHUN 2009.pdf

Abstrak

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2003
Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Pertambangan Umum

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda-Nomor-09-Tahun-2003.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-tugas-pemerintah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2003/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Pertambangan Umum

ABSTRAK:

Sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Dalam rangka pelayanan yang prima pada usaha pertambangan umum, maka perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam berwawasan lingkungan. Untuk terciptanya pengusahaan bahan galian secara profesional diperlukan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang berkelanjutan. Untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi usaha Pertambangan Umum dalam Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1967; UU No.11 Tahun 1967; UU No.6 Tahun 1968 telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1970; UU No.11 Tahun 1974; UU No.23 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.32 Tahun 1969; PP No.27 Tahun 1980; PP No.27 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dibidang Pertambangan Umum.DIatur pula mengenai Wilayah Pertambangan; Wewenang dan Tanggungjawab; Izin Usaha Pertambangan Umum; Tata Cara Permohonan Izin; Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Berakhirnya Izin Pertambangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman

Kabupaten Muara Enim

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2009
Pengelolaan Panas Bumi

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda-No.2-Thn-2009-ttg-Pengelolaan-Panas-Bumi.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN-PANAS-BUMI

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Panas Bumi

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan membuat peraturan perundangundang di bidang pertambangan panas bumi. Panas bumi adalah salah satu sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Muara Enim dan merupakan energi yang ramah lingkungan dan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya Panas Bumi dan sebagaimana dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 59 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai wewenang dan tanggung jawab Bupati untuk melakukan Pengelolaan Panas Bumi; Penggunaan Tanah; Tahapan Kegiatan Usaha Panas Bumi; Pengusahaan Panas Bumi; Hak Dan Kewajiban Pemegang Iup; Data Panas Bumi; serta Pembinaan Dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 Halaman

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 65 Tahun 2008
Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang berasal dari Bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran di Kabupaten Musi Rawas

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perbup-No.65-Tahun-2008.pdf

Abstrak

harga-jual-tenaga-listrik

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2008/NO.65

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang berasal dari Bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran di Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perda No. 15 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, harga satuan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; Keppres No. 104 Tahun 2003; Perda No. 4 Tahun 1998.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, harga jual tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hlm

Kabupaten Bulungan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2004
Perizinan Usaha Pertambangan Umum

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bulungan No. 1 Tahun 2016 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan

Download :
Perda Nomor 5Tahun 2004.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2001
Pengelolaan Pertambangan Umum

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
PERDA Kab. Bangka No. 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan

Download :
Perda_Kab_Bangka_2001_06.pdf

Abstrak

Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2004
Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Download :
Perda_Prov_Babel_2004_03.PDF

Abstrak

Kota Prabumulih

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2003
Penyelenggaraan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Dalam Wilayah Kota Prabumulih

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda-No.12-Tahun-2003-ttg-Penyelenggaraan-Usaha-Migas-Bumi.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-usaha-minyak-gas-bumi

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2003/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Dalam Wilayah Kota Prabumulih

ABSTRAK:

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu diatur masalah tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pengusahaan Migas baik dalam rangka Otonomi Daerah, Dekonsentrasi maupun Tugas Perbantuan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
Dasar hukum dalam Perda ini adalah UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 06 Tahun 2001; UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 19 Tahun 1973; PP No. 11 Tahun 1979; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 45 Tahun 1985; PP No. 35 Tahun 1994; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 18 Tahun 1988; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi dalam wilayah Kota Prabumulih dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur tentang wewenang penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, pemberian izin, persetujuan, dan tata cara permohonan kegiatan, jangka waktu berlakunya izin, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota
9 hlm

Hasil Pencarian
Menemukan 683 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.

Hasil Pencarian Menemukan 683 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 683 peraturan (dalam 0,002 detik)