Hasil Pencarian
Menemukan 1.542 peraturan (dalam 0,012 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Kerja

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  3. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  4. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  5. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  6. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  7. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  8. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  9. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  10. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  11. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  12. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  13. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  14. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  15. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  16. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  17. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  18. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  19. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  20. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  21. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  22. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  23. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  24. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  25. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  26. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  27. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  28. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  29. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  30. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  31. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  32. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  33. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  34. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  35. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  36. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  37. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  38. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  39. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  40. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  41. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  42. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  43. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  44. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  45. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  46. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  47. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  48. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  49. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  50. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  51. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  52. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  53. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  54. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  55. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  56. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  57. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  58. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  59. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  60. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  61. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  62. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  63. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
  64. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  65. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  66. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  67. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  68. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  69. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  70. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  71. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
  72. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  73. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  74. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  75. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  76. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  77. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  78. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  79. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  80. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  81. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  82. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  83. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  84. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  85. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  86. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2010
Pedoman Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen ESDM No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Mencabut :

  1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 700.K/80/M.PE/1989 tentang Pedoman Umum Pengawasan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2013
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 38 Tahun 2015
Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KG di Sulawesi Tenggara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu

  Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2009
Pengelolaan Pertambangan Umum

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2018
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permendag No. 61 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

  1. Permendag No. 44 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2017
Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

  Kabupaten Klungkung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2011
Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mengubah :


  Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2017
Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang dan Penambang pada Sumur Minyak Tua di Kabupaten Bojonegoro

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 146 Tahun 2015
Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 9 Tahun 2019
Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahunan Izin Usaha Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Selatan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2016
Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis Online Real Time Pada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

  Kabupaten Grobogan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2012
Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tahun 2016
Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenperin No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
  2. Permenperin No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

  Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 17 Tahun 2020
Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral, Batubara, Minyak Dan Gas Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022
Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permen ESDM No. 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 2001
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 135 Tahun 2000 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2011
Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen ESDM No. 22 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Mencabut :

  1. Permen ESDM No. 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2005
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

  Kabupaten Tojo Una-Una
  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009
Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permen ESDM No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014
Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permendag No. 43/M-DAG/PER/7/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

  1. Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar