Hasil Pencarian
Menemukan 1.542 peraturan (dalam 0,012 detik)
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Kerja
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Perumahan, Permukiman Cipta Kerja
Mengubah :
-
UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan -
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) -
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
-
UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
-
UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
-
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
-
UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
-
UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
-
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
-
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
-
UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
-
UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
-
UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
-
UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
-
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
-
UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
-
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
-
UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
-
UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
-
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
-
UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
-
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
-
UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
-
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
-
UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
-
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
-
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
-
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
-
UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
-
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
-
UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
-
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
-
UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
-
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
-
UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
-
UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
-
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
-
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
-
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
-
UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
-
UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
-
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
-
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
-
UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
-
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
-
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
-
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
-
UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
-
UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
-
UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
-
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
-
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
-
UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
-
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
-
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
-
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
-
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
-
UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
-
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
-
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
-
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
-
UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
-
UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
-
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
-
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
-
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
-
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
-
UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
-
UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
-
UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
-
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
-
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
-
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
-
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
-
UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
-
UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
-
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
-
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
-
UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
-
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
-
UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
-
Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
- Download :
- UU_Nomor_11_Tahun_2020-compressed.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- 2011 PMK 39.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2010
Pedoman Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Dicabut dengan :
-
Permen ESDM No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 700.K/80/M.PE/1989 tentang Pedoman Umum Pengawasan
- Download :
- Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2013
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- PERPRES 09 2013.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 38 Tahun 2015
Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KG di Sulawesi Tenggara
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- Pergub Sultra No.38 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian
Mengubah :
-
Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu
- Download :
- Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2009
Pengelolaan Pertambangan Umum
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2018
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Dicabut dengan :
-
Permendag No. 61 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
Mencabut :
-
Permendag No. 44 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
- Download :
- Permendag No. 57 Tahun 2018.PDF
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2017
Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Dicabut dengan :
-
Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
- Download :
- Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2017.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2011
Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- PERBUP_2_2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Mengubah :
- Download :
- Perpres Nomor 36 Tahun 2018.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2017
Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang dan Penambang pada Sumur Minyak Tua di Kabupaten Bojonegoro
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- No. 30.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 146 Tahun 2015
Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- Perpres Nomor 146 Tahun 2015.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 9 Tahun 2019
Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahunan Izin Usaha Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Selatan
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2016
Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis Online Real Time Pada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian
- Download :
- Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2016.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2012
Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- PERDA NO 12 TH 2012.pdf
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tahun 2016
Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Diubah dengan :
-
Permenperin No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
-
Permenperin No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Download :
- Permenperin_No_15_2016.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 17 Tahun 2020
Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral, Batubara, Minyak Dan Gas Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- PERGUB-17-2020.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022
Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Mencabut :
-
Permen ESDM No. 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik
- Download :
- Salinan Permen ESDM No 10 Tahun 2022.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 2001
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan Perekonomian
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Mencabut :
-
KEPPRES No. 135 Tahun 2000 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_45 TH 2001.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2011
Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Dicabut dengan :
-
Permen ESDM No. 22 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Mencabut :
-
Permen ESDM No. 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
- Download :
- Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2005
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Dicabut dengan :
-
PERPRES No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Mencabut :
-
KEPPRES No. 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
- Download :
- PERPRES NO 22 TH 2005.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 34 Tahun 2008
Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak, dan Gas Bumi
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009
Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Diubah dengan :
-
Permen ESDM No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
- Download :
- Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014
Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Dicabut dengan :
-
Permendag No. 43/M-DAG/PER/7/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar
Mencabut :
-
Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar
- Download :
- Permendag No. 29 Tahun 2014.pdf