Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2013
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA NO 10 Thn 2013 Rancangan Perda IMTA Kalsel.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah guna membiayai pembangunan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi ; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif 6. Struktur Dan Besarnya Tarif ; 7. Wilayah Pemungutan ; 8. Kewenangan Pemungutan; 9. Pemanfaatan Penerimaan; 10. Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran; 11. Masa Retribusi, Saat Terutangnya Retribusi, Dan Penetapan Retribusi; 12. Sanksi Administrasi; 13. Penagihan; 14. Keberatan; 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi ; 17. Kedaluwarsa Penagihan ; 18. Pembukuan Dan Pemeriksaan; 19. Insentif Pemungutan ; 20. Ketentuan Penyidikan ; 21. Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Diubah sebagian dengan :

PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Mengubah sebagian :

PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Download :
Perda-No.-2-Tahun-2014.pdf

Abstrak

retribusi-jasa-usaha

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Dengan telah diserahkannya kewenangan pengelolaan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka Pemprov. Sumsel berwenang memungut retribusi pelayanan kepelabuhanan. Dengan telah terbentuknya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan maka terhadap pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Rumah Sakit tersebut dapat dipungut retribusi. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah belum diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2012. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; Perda No. 4 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan mengenai jenis retribusi, retribusi pelayanan kepelabuhanan, tarif retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2014.
Mengubah Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 15 Tahun 2012
5 hlm, Lampiran : 2 hlm

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Download :
Perda-No.-01-Tahun-2014.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - KEDUA - ATAS - PERATURAN - DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah dibentuknya Rumah Sakit khusus Gigi dan Mulut yang merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan Provinsi,yang selain menyelengarakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dapat juga menyelengarakan pendidikan dibidang kesehatan gigi dan mulut maka terhadap kedua jenis jasa tersebut dikenakan retribusi daerah
Dasar Hukum dalam Perda ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945;UU No 25 Tahun 1959;UU No 32 Tahun 2004 sebagaiamana telah beberapa kali di ubah,terakhir dengan UU No 32 tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;Perda No 3 Tahun 2012;sebagaimana telah diubah dengan perda No 14 Tahun 2012;
Materi pokok dalam Perda ini ialah :Perubahan kedua atas peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan yang di diubah No 3 Tahun 2012
peraturan yang akan di atur No 14 Tahun 2012
7 Hlm

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2012
Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Diubah sebagian dengan :

PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Mengubah sebagian :

PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

retribusi-jasa-usaha

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2012/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian Perdagangan terdapat objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, berupa laboratorium pengujian mutu hasil perikanan dan laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu barang. Pada Bappeda dan Balai Pelatihan Kesehatan Dinkes terdapat objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa gedung/mess dan perlengkapannya. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut belum diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; Perda No. 4 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2012.
Mengubah Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
6 hlm, Lampiran : 4 hlm

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012
Perubahan atas Perda No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Mengubah sebagian :

tentang
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

retribusi-jasa umum

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2012/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf m UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pendidikan adalah merupakan salah satu objek retribusi daerah yang dikelompokkan dalan jenis retribusi jasa umum. Pelayanan kesehatan jiwa anak/remaja pada RS Ernaldi Bahar belum diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Retribusi Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak/Remaja pada RS Ernaldi Bahar perlu diatur dalam perda ini.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; Perda No. 3 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan mengenai jenis retribusi jasa umum, retribusi pelayanan pendidikan, struktur dan besarnya tarif retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2012.
Mengubah Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
6 hlm, Lampiran : 5 hlm

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2012
Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.-5-Tahun-2012-ttg-Retribusi-Perizinan-Tertentu.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - PERIZINAN - TERTENTU

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Bahwa dengan terbitnya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah,maka peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Daerah izin trayek dan izin operasi dan peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2010 tentang retribusi izn trayek Angkutan Sungai,Danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota,perlu diadakan penyesuain dengan membentuk peraturan daerah baru
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945;UU No 25 Tahun 1959;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;UU no 33 Tahun 2004;UU No 38 Tahun 2004;UU no 17 tahun 2008;UU No 22 Tahun 2009;UU No 28 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;PP No 27 Tahun 1983 Sebagaimana telah di ubah dengan PP No 58 Tahun 2010;PP No 41 Tahun 1993;PP No 38 Tahun 2007;PP No 61 Tahun 2009;PP No 20 Tahun 2010;PP No 69 Tahun 2010;Perda No 5 Tahun 2008;Perda No 8 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No 1 Tahun 2011
Materi pokok dalam perturan ini adlah : Ketentuan Umum , Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai ,Danau,dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota,Wilayah Pemungutan,Penetuan Pembayaran ,tempat Pembayran ,Angsuran dan penundaan Pembayaran ,Pemungutan retribusi,Penetapan Retribusi ,Penagihan,Pengembalian Kelebihan pembayaran, Kadaluwarsa penagihan,pemeriksaan,Insentif pemungutan,saksi Administrasi,Penyidik,ketentuan pidana,ketentuan peralihan,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2012.
19 Hlm

Kota Palembang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2013
Izin Lingkungan

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Palembang No. 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Mencabut :

tentang
Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup

Download :
Perda-Kota-Palembang-No-3-Tahun-2013-ttg-Izin-Lingkungan.pdf

Abstrak

izin-lingkungan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Lingkungan

ABSTRAK:

Setiap usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Guna mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti dengan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, amdal, keterbukaan informasi dan peran masyarakat, persyaratan kompetensi dalam penyusunan dokumen amdal, komisi penilai amdal, tugas komisi penilai amdal, kerangka acuan andal, penilaian andal dan RKL-RPL, keputusan kelayakan lingkungan hidup, tata tertib rapat, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hudup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, permohonan dan penerbitan izin lingkungan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.
Mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup
28 hlm

Kota Palembang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2013
Izin Usaha Konstruksi

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

tentang
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

izin-usaha-konstruksi

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Konstruksi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstuksi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis, bentuk dan bidang usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, hak dan kewajiban pemegang IUJK, laporan pertanggungjawaban, pemberdayaan dan pengawasan, sanksi administratif, mekanisme pemberlakuan kembali IUJK, sistem informasi, ketentuan lain-lain, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Mencabut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
15 hlm, Lampiran : 7 hlm

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERDA Kab. Bantul No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Kota Lubuk Linggau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.3-th-2012.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan Iingkungannya dan dalam rangka terwujudnya tertib dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai fungsinya, perlu mengatur Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur mengenai penjabaran atas Ketentuan Umum, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Ketentuan Jarak Bangunan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan, Penertiban Imb, Pelaporan Dan Sanksi Serta Penyidikan Dan Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pelimpahan kewenangan penerbitan IMB, proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi dan dokumen Rencana Teknis, proses administrasi pelaksanaan penerbitan baru/revisi IMB meliputi persyaratan dokumen perubahan rencana teknis, pemeriksaan dan penelitian kembali, serta tenggang waktu, jarak bangunan dan bagian bagian Jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan, tata cara pemungutan dan penyetoran, tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi, Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif, Ketentuan dan mekanisme pemutihan IMB
21 halaman

Kota Lubuk Linggau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011
Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kota Lubuk Linggau No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.11-Thn-2011-ttg-Retribusi-Daerah.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kota Lubuklinggau perlu disesuaikan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Retribusi Daerah
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur mengenai penjabaran atas Ketentuan Umum, Objek Dan Golongan Retribusi, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Tata Cara Pemungutan Pembayaran, Insentif Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Pengapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Pemanfaatan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Sanksi Administratif, Penyidikan Dan Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 36 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 42 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 43 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 44 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 08 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2004 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Ketentuan mengenai Tata cara penggunaan tera/tera ulang, Struktur dan besarnya tarif retribusi tera/tera ulang pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), Tata cara pengajuan permohonan dan syarat-syarat pemberian izin usaha, Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif, tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi, Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, Tata cara pengurangan, keringanan pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota
42 halaman

Kota Lubuk Linggau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2011
Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kota Lubuk Linggau No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Download :
Perda-No.10-Thn-2011-ttg-Pajak-Daerah.pdf

Abstrak

PAJAK - DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C perlu disesuaikan dengan membentuk peraturan daerah baru
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini ialah ;Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 8 Tahun 1981 ;UU No 7 Tahun 2001;UU No 14 Tahun 2002;UU No 7 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;. UU No 33 Tahun 2004;. UU No 28 Tahun 2009 ;UU No 32 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;PP No 27 Tahun 1983 ;PP No 38 Tahun 2007;PP No 91 Tahun 2010;PP No 69 Tahun 2010;
Materi pokok dalam peraturan daerah ini antara lain;Jenis Pajak,Pajak Hotel,Pajak restoran,Pajak hiburan,Pajak Reklame,Pakjak penerangan jalan,Pajak Mineral bukan logam dan bantuan,pajak parkir,masa pajak, saat terutangnya pajak,Pemungutan dan penetapan pajak,tata cara pembayaran dan penagihan,keberatan dan banding,pengurangan dan keringanan pajak,pembetulan,pembatalan pengurangan ketetapan,dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi,kadarluasa penagihan pajak,pembukuan dan pemeriksaan,insentif pemungutan,ketentuan khusus,ketentuan penyidik,ketentuan pidana,pelaksanaan ,pemberdayaan ,pengawasan dan pengendalian

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 Hlm

Kota Lubuk Linggau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2011
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.8-Thn-2011-ttg-Retribusi-Pasar-Grosir-danatau-Pertokoan.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - PASAR - GROSIR - DAN/ATAU - PERTOKOAAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka di pandang perlu untuk mengatur Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain :Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU No 8 Tahun 1981;UU No 7 Tahun 2021;. UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 ;UU No 33 Tahun 2004 ;;UU No 28 Tahun 2009; ;UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 1983;sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010;PP No 58 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 69 tahun 2010;Kemendagri No 7 Tahun 2003;Perda No 20 Tahun 2006;
Materi pokok dlaan peraturan ini adalah:Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Lubuklinggau untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan. Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm

Kota Palembang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2012
Pencabutan Perda Kota Palembang No 23 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perda Kota Palembang No 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-1-2012.pdf

Abstrak

perubahan - norma keselamatan - kesehatan kerja

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Perda Kota Palembang No 23 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perda Kota Palembang No 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

ABSTRAK:

berdasarkan permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dan UU Nomor 28 Tahun 2009, maka Perda Kota PAlembang Nomor 23 Tahun 2001 dan Perda Kota PAlembang Nomor 6 Tahun 2004, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang lenih tinggi
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU Nomor 28 TAhun 1959; UU Nomor 32 TAhun 2004; UU Nomor 28 TAhun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur pencabutan Perda Kota PAlembang Nomor 23 Tahun 2001 dan Perda Kota PAlembang Nomor 6 Tahun 2004

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini pencabutan Perda Kota PAlembang Nomor 23 Tahun 2001 dan Perda Kota PAlembang Nomor 6 Tahun 2004
3 hlm

Kota Palembang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 28 Tahun 2011
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-28-2011.pdf

Abstrak

retribusi-penjualan-produksi-usaha-daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2011/NO.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 138 UU No.28 Tahun 2009, sebagaimana upaya tersedianya benih ikan, induk ikan dan calon ikan yang bermutu dan dapat mencukupi kebutuhan para pembudidaya ikan serta dapat meningkatkan prokdutifitas hasil perikanan dan merupakan salah satu sumber PAD.
Dasar Hukum Perda ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.11 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.8 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No,12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 sebagaiman atelah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2001; PP No.19 Tahun 2006; PP No.54 Tahun 2002; PP No.38 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2011; Perda Kota Palembang No.44 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2007; Perda Kota Palembang No.15 Tahun 2004; Perda Kota Palembang No.6 Tahun 2008; Perda Kota Palembang No.9 Tahun 2008.
Dalam Perda ini diatur mengenai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif; Wilayah Pemungutan Retribusi; serta tata cara pemungutan tarif retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman

Kota Palembang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 27 Tahun 2011
Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan Penyedotan Kakus

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-27-2011.pdf

Abstrak

pengelolaan-dan-retribusi-pelayanan-persampahan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2011/NO.27

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan Penyedotan Kakus

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya UU No.28 Tahun 2009, dan dalam upaya mengintensifkan penerimaan PAD yang merupakan salah satu pendapatan daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Perda Kota Palembang No.12 Tahun 2006, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dasar Hukum Perda ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 1999; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kota Palembang 44 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2007; Perda Kota Palemang No.15 Tahun 2004; Perda Kota Palembang No.6 Tahun 2008; Perda Kota Palembang no.9 Tahun 2008.
Dalam Perda ini diatur mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula menganai Asas dan tujuan pelaksanaannya; Perizinan kegiatan pengelolaan sampah dan penyedotan kakus ; Hak dan Kewajiban setiap orang; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus; serta Kerjasama dan Kemitraan dalam Pelaksanaannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perda ini mencabut berlakunya Perda Kota Palembang No.12 Tahun 2006 beserta peraturan pelaksanaannya.
21 halaman

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2012
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2012
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Gunungkidul No.6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
PERDA Kab. Gunungkidul No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 ttg Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2012
Retribusi Tempat Pelelangan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2012
Retribusi Izin Trayek

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kab. Gunungkidul No.9 Tahun 2012 ttg Retribusi Izin Trayek.pdf

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2012
Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2012
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 15 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Abstrak

Kabupaten Tapin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2014
Pajak Air Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
KAB_TAPIN_6_2014.pdf

Abstrak

PAJAK DAN RETRIBUSI

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Restoran, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan. Besaran persentasi tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dianggap terlalu memberatkan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-331/MK.7/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 118.342/00769/KUM/2014 tanggal 5 Agustus 2014, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 Jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tapin No. 1 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dengan perubahan sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah; 2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf g diubah; 3. Ketentuan Pasal 37 diubah; 4. Ketentuan Pasal 59 diubah; 5. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) diubah; 6. Ketentuan Pasal 63 diubah; 7. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73, disisipkan 1 (satu) Pasal, yaknis Pasal 72A; 8. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) diubah; 9. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah; 10. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.
10 halaman

Kabupaten Tapin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014
Retribusi Pelayanan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_TAPIN_7_2014.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 13.624 peraturan (dalam 0,005 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 13.624 peraturan (dalam 0,005 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 13.624 peraturan (dalam 0,005 detik)