Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Surakarta

Diakses 311 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2017
Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA_NO_6_TAHUN_2017.pdf

Abstrak

perusahaan umum daerah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No. 6/ 2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta

ABSTRAK:

Bahwa bahwa guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang lebih bermutu dan mampu bersaing di era global, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait perubahan nama, bentuk badan hukum, modal dasar dan ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota ”Pedaringan” Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota“Pedaringan” Surakarta;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pendirian, Maksud dan Tujuan, Permodalan, Tata Cara Penyertaan Modal, Logo, Kedudukan, Asas, Tujuan,Ruang Lingkup, dan Wilayah Usaha, Organ dan Kepegawaian, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Tata Cara Evaluasi, SPI, Rencana Kerja dan Laporan, Penggunaan Laba, Perubahan Bentuk Badan Hukum, Pembubaran dan Likuidasi, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Penilaian Tingkat Kesehatan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
37 hlm

Pemerintah Pusat

Diakses 354 kali

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014
Jaminan Produk Halal

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
UU Nomor 33 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1740 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014
Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 31) menjadi Undang-Undang
UU No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 07 Tahun 2014.pdf

Abstrak

2014

Undang-undang (UU) NO. 7, LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perdagangan

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam drijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan c. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Pusat

Diakses 524 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014
Perindustrian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Download :
UU Nomor 03 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 877 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012
Perkoperasian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1608 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 529 kali

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2007
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
UU Nomor 44 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 10457 kali

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007
Perseroan Terbatas

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Download :
UU Nomor 40 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 15319 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 37 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Kepailitan - Penundaan Kewajiban - Pembayaran Utang

2004

Undang-undang (UU) NO. 37, LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443, LL SETNEG : 126 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ABSTRAK:

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu ditetapkan UU baru.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44); Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227); UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam UU ini diatur mengenai kepailitan; penundaan kewajiban pembayaran utang; dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi Undang- Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
Penjelasan : 54 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 1762 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001
Yayasan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 556 kali

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2000
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
UU Nomor 36 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 170 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000
Desain Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Nomor 31 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 317 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2000
Rahasia Dagang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Nomor 30 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1364 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 818 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 245 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1997
Dokumen Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 967 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1995
Usaha Kecil

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 585 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1995
Perseroan Terbatas

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Perseroan Terbatas

1995

Undang-undang (UU) NO. 1, LN. 1995/ No. 13, TLN NO. 3587, LL SETNEG : 65 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas

ABSTRAK:

Peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, perlu mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas.
Dalam UU ini diatur mengenai pengelolaan kegiatan perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Secara garis besar, UU ini mengatur mengenai pendirian, anggaran dasar, pendaftaran dan pengumuman perseroan, rapat umum pemegang saham, laporan tahunan dan penggunaan laba, dan pembubaran perseroan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Pusat

Diakses 1455 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992
Perkoperasian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Mencabut :

UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 279 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987
Kamar Dagang dan Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1987.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 2164 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008.