Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2014
Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Permenhub No. 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Download :
pm_47_tahun_2014.pdf

Abstrak

Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013
Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau

Kesehatan Perlindungan Konsumen

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenkes No. 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1755/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Tulisan Peringatan Kesehatan Pada Label Rokok

Download :
Permenkes Nomor 28 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018
Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permendag No. 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen
Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen

Download :
Permendag No. 58 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol

Download :
jdih_04082202382162eb776d9bf30.pdf

Abstrak

peredaran minuman beralkohol

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/NOMOR.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, menciptakan keseimbangan dan perlindungan dari dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol; bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha bagi para pihak yang berkepentingan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas, dibutuhkan adanya perbaikan pengaturan dalam hal pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dimaksud; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang baru terkait pengendalian, pengawasan dan penertiban Peredaran minuman beralkohol, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2, angka 6 dan angka 11, penghapusan angka 14, angka 15 dan angka 26 Pasal 1, penyisipan angka 15A, angka 16A dan 16B, angka 17A dan 17B Pasal 1, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 24, perubahan ayat (2) Pasal 25, perubahan Pasal 26, perubahan ayat (1) Pasal 27, perubahan Pasal 28, perubahan Pasal 29, penghapusan Pasal 30, perubahan ayat (1) Pasal 32, perubahan Pasal 33.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 diubah.
14 hlm

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2015
Pembentukan Badan Penyelesai Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Muna, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sintang, dan Kota Ternate

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Konsumen

Download :
Keppres Nomor 13 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1991
Standar Nasional Indonesia

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
PP No. 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri

Download :
PP NO 15 TH 1991.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2014
Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Permenhub No. 91 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Permenhub No. 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Permenhub No. 2 Tahun 2014 tentang Besaran Biaya Tambahan Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Permenhub No. 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2006 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Download :
PM_51_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 89 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Perlindungan Konsumen Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Download :
PP Nomor 89 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2020 Tahun 2020
Rencana Bisnis Lembaga Penjamin

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen Perekonomian

Download :
SE OJK Nomor 4 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kabupaten Tulungagung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2020
Pemotongan Hewan Ternak dan Pemeriksaan Daging

Perlindungan Konsumen

Abstrak

perlindungan konsumen

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2E/2020

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemotongan Hewan Ternak dan Pemeriksaan Daging

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging; b. bahwa dalam rangka memelihara ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), maka dipandang perlu untuk mengatur pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging dengan Peraturan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/ KPTS/OT.140/10/2005 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/ Permentan/OT. 140/2/2008 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan/OT. 140/1/2010 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2011 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; rumah potong hewan/rumah potong unggas; pemeriksaan, pemotongan hewan dan pemeriksaan daging; penjualan daging; sanksi administratif; dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
15 halaman

Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2015
Kebutuhan, Penyaluran Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Peternakan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2015

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Konsumen Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download :
2015 06 PERBUP HET PUPUK (DISTANBUNAKHUT).pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2006
Retribusi Tera

Perlindungan Konsumen Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda no. 10-2006 ttg retribusi tera.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2006/NO.10, TLD No.10, LL PROV. KALBAR: 16 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tera

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Daerah Otonom maka pengelolaan laboratorium kemetrologian yang semula merupakan kewenangan Pemerintah menjadi kewenangan Provinsi;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.2 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1981, UU No.18 Tahun 1997, UU No.8 Tahun 1999, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.26 Tahun 1983, PP No.2 Tahun 1985, PP No.25 Tahun 2000, PP No.66 Tahun 2001, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Perda No.4 Tahun 1986, Perda No.6 Tahun 2003, Perda No.2 Tahun 2005, Perda No.4 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Obyek, Subyek Dan Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dalam Penetapan Tarif Tera, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan Dan Tempat-Tempat Pelayanan Kemetrologian, Tata Cara Pendaftaran, Tata Cara Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 8 halaman lampiran .

Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2018
Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

Perlindungan Konsumen Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

TERA - RETRIBUSI

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/NO.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l, Pasal 122, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018
Materi Pokok: Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Termasuk Dalam Retribusi Jasa Umum, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Diukur Berdasarkan Jenis Pelayanan Pengujian UTTP, Dan Pengujian BDKT, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Penentuan Pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran, Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, dan Pemberian Insentif Pemungutan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Jumlah Halaman: 19 HLM; Penjelasan : 3 Halaman

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 126 Tahun 2015
Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 91 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Permenhub No. 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Permenhub No. 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Download :
PM_126_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2013
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen

Download :
PERDA-NO.-3-TAHUN-2013-TTG-PERLINDUNGAN-KONSUMEN-FINAL.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN KONSUMEN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3, TLD NO.270

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

ABSTRAK:

untuk menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen perlu memberdayakan konsumen memperoleh haknya secara adil dan seimbang yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. memperhatikan lingkup urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan Provinsi, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan atas barang dan/atau jasa di wilayah Provinsi. berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen.
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota . Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/MDAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik.
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.
23

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1962
Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pp no 015 tahun 1962.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 17 Tahun 2019
Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Jawa Tengah

Kesehatan Perlindungan Konsumen Standar/Pedoman

Download :
pergub_17_th_2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PEMBINAAN-PENGAWASAAN-OBAT-MAKANAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD.2019/No.17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya pada obat dan makanan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan kctentuan Pasal 6 ayat ( 1 ) dan ayat (2) Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 4 1 Tahun 2 0 1 8 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 1 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, pembentukan, tugas, susunan organisasi, kerjasama, pembiayaan, pengawasan dan pengendalian, pelaporan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
6 hlm

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2016
Pelarangan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Perlindungan Konsumen

Abstrak

PELARANGAN – PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN – MINUMAN BERALKOHOL

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelarangan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

Dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruknya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pelarangan pengadaan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pangkalpinang.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 7 Tahun 1955; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Pangkalpinang No. 24 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penggolongan dan jenis minuman beralkohol, pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
7 hlm

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2010
Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenhub No. 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api

Download :
km._no._38_tahun_2010.pdf

Abstrak

Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 74 Tahun 2015
Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran,Dan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol

Kesehatan Perlindungan Konsumen Perindustrian

Download :
2015_74.pdf

Abstrak

Provinsi Banten

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011
Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

Kesehatan Lingkungan Hidup Perlindungan Konsumen Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-No.-6-Thn-2011.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap kesehatan hewan, mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan zoonosis, perlindungan terhadap pelestarian hewan, menjaga ketersediaan produk hewan, serta melindungi dan menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal maka diperlukan peran Pemerintah Daerah; b. bahwa lalu lintas hewan dan/atau produk hewan keluar masuk ke Provinsi Banten setiap tahun semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan penataan secara berkelanjutan menuju pencapaian ketahanan pangan nasional dan memberikan kepastian hukum serta ketertiban dalam masyarakat
Pasal 18 UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 18 Tahun 2009, PP No. 15 Tahun 1977, PP No. 22 Tahun 1983, PP No. 82 Tahun 2000, PP No. 38 Tahun 2007.
Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas hewan dan produk hewan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan umum; 2. Tanggung jawab dan kewajiban; 3. Jenis hewan dan produk hewan yang keluar masuk daerah; 4. izin lalu lintas hewan dan produk hewan; 5. Prosedur pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan; 6. Pembatasan dan pelarangan lalu lintas hewan dan produk hewan; 7. Pengawasan lalu lintas hewan dan/atau produk hewan; 8. Penangkapan hasil tangkapan/sitaan/barang bukti; 9. Partisipasi masyarakat; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Perda Provinsi Banten No. 43 Tahun 2002
Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda yang mengatur tentang tata cara pengembangan peternakan.
16 halaman

Kabupaten Lebak

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 7 Th 2016; PP No 50 Th 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Perencanaan; 4. Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan; 5. Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan; 6. Pendanaan; 7. Pengawasan; 8. Partisipasi Masyarakat; 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
27 halaman

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015
Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri

Download :
PM_185_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Perlindungan Konsumen

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Download :
PP Nomor 31 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Malinau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2011
Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

Perlindungan Konsumen Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Download :
Perda Nomor 8 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 291 peraturan (dalam 0,02 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 1991.

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.

Hasil Pencarian Menemukan 291 peraturan (dalam 0,02 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 291 peraturan (dalam 0,02 detik)