Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.611 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2020

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA NO. 8 TAHUN 2020 PENYERTAAN MODAL PADA BANK SULTENG.pdf

Abstrak

penyertaan modal bank sulteng

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/NO.8, TLD NO.49

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH

ABSTRAK:

bahwa Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, perlu terus dikembangkan permodalannya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba serta dapat memberikan deviden kepada pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, oleh karena itu perlu dilakukan penyertaan modal kepada Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: bentuk dan besaran penyertaan modal; bagi hasil keuntungan; pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
6 halaman; Penjelasan 2 halaman.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI/2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

Mengubah :

Peraturan BI No. 20/16/PBI/2019 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
Peraturan BI No. 19/3/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

Download :
Peraturan BI No. 22-5-PBI-2020.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - Pinjaman - Likuiditas - Jangka Pendek - Bank Umum - Konvensional

2020

Peraturan Bank Indonesia NO. 22/5/PBI/2020, LN.2020/NO.124, TLN NO.6508, bi.go.id : 13 hlm.

Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional

ABSTRAK:

Untuk memberikan landasan hukum terkait pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) kepada bank umum konvensional dengan mempertimbangkan penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan dan penyesuaian pengaturan lainnya antara lain terkait pengaturan agunan aset kredit dan/atau aset pembiayaan yang akan dijaminkan kepada Bank Indonesia dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan BI Nomor 19/3/PBI/2017.
Dasar hukum Peraturan BI ini adalah UU Nomor 23 Tahun 1999 beserta perubahannya; UU Nomor 9 Tahun 2016; Perpu Nomor 1 Tahun 2020; dan Peraturan BI Nomor 19/3/PBI/2017.
Peraturan BI ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan BI Nomor 19/3/PBI/2017 antara lain: penyesuaian persyaratan bagi Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek untuk dapat memperoleh PLJP; penyesuaian terkait pengaturan agunan PLJP; dan penyesuaian dokumen permohonan PLJP.

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2015

Pendirian PT BPR Syariah Kab.Banyuwangi

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Salinan_Perda_No._3_Tahun_2015_.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006

Mediasi Perbankan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Download :
Peraturan BI No. 8-5-PBI-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 Tahun 2021

Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Peraturan OJK No. 9 Tahun 2021.pdf
Peraturan OJK No. 9 Tahun 2021_Penjelasan.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 1992

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP NO 77 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Download :
Peraturan BI No. 18-43-PBI 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

Mengubah :

PP No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

Download :
PP No. 40 th 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 Tahun 2017

Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Angka 1, angka 2, dan angka 3 Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Download :
Peraturan BI No. 19-2-PBI-2017.pdf

Abstrak

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 Tahun 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan

Mengubah :

Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 Tahun 2006 tentang Program Penjaminan Simpanan

Download :
Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2007.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2007.