Hasil Pencarian
Menemukan 1.297 peraturan (dalam 0,006 detik)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2011
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni Di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Proses Penetapannya Dilakukan oleh Menteri dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding
APBN Pengadaan Barang/Jasa
Dicabut dengan :
-
Permenhub No. 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- Download :
- PM._No_._27_Tahun_2011_.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.02/2019 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Mengubah :
-
PMK No. 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
-
PMK No. 105/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
-
PMK No. 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
- Download :
- 159~PMK.02~2019Per.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2020 Tahun 2020
Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
APBD APBN
Mencabut :
-
PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
-
PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
-
PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
-
PMK No. 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
-
PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
- Download :
- 15_PMK.07_2020Per.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.02/2012 Tahun 2012
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
- Download :
- PMK Nomor 95 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1957
Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
APBN
- Download :
- UU Nomor 42 Tahun 1957.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1989
Pembentukan Dana Bantuan Presiden
APBN
- Download :
- KEPPRES NO 4 TH 1989.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 Tahun 2014
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
APBN
Diubah dengan :
-
PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
-
PMK No. 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
-
PMK No. 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
- Download :
- PMK Nomor 32 Tahun 2014.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2012
Langkah-langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- Download :
- Inpres No 7 2012.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1958
Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
APBN
- Download :
- UU Nomor 32 Tahun 1958.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2015
Pedoman Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
APBN Desa
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.07/2015 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
APBN
Mengubah :
-
PMK No. 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
-
ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK/07 /2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.07 /2015
- Download :
- 147~PMK.07~2015Per.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.05/2015 Tahun 2015
Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- Download :
- 263_PMK.05_2015.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011
Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Dicabut dengan :
-
PMK No. 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Download :
- PMK Nomor 165 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1978
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
APBN
Mengubah :
-
UU No. 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
- Download :
- UU Nomor 3 Tahun 1978.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
APBN
Mengubah :
-
UU No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
- Download :
- UU Nomor 12 Tahun 2014.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.02/2019 Tahun 2019
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dan Tarif Tenaga Listrik
APBN
Dicabut dengan :
-
PMK No. 16/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik
- Download :
- 227~PMK.02_2019.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1954
Penetapan Bagian Va (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Diubah dengan :
-
UU No. 9 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
- Download :
- UU Nomor 43 Tahun 1954.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 01 Tahun 2017
Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
- Download :
- PERBUP NOMOR 1 TAHUN 20170001.PDF
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.07/2012 Tahun 2012
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Diubah dengan :
-
PMK No. 182/PMK.07/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
- Download :
- 2012 PMK 02.PDF
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2017
Tata Cara Pengelolaan Kas Besi Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- Download :
- Permenlu No. 9 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.05/2020 Tahun 2020
Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perpajakan COVID-19 / Corona
- Download :
- 107_PMK.05_2020Per.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1968
Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)
APBN
Dicabut dengan :
-
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
-
UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
-
Pasal 7 "Indische Comptabiliteitswet" (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1954,
- Download :
- UU Nomor 9 Tahun 1968.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
APBN
- Download :
- UU Nomor 53 Tahun 1958.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 1983
Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984
APBN
- Download :
- Keppres No 56 TH 1983.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011
APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Mengubah :
-
PMK No. 74/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
-
PMK No. 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
- Download :
- PMK Nomor 172 Tahun 2011.pdf