Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Konawe Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2012
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

APBN Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Konawe Utara No. 13 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Retribusi-Pengendalian-Menara-Telekomunikasi

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. 2012/No. 36 , LL 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 6. Tata Cara Penghitungan Retribusi 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 8. Kewajiban Pembayaran Retribusi 9. Wilayah Pungutan 10. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 11. Surat Pendaftaran 12. Pengendalian dan Pengawasan 13. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayar Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 14. Pemanfaatan 15. Sanksi Administrasi 16. Keberatan 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 18. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 19. Kadaluwarsa Penagihan 20. Pembukuan dan Pemeriksaan 21. Insentif Pemungutan 22. Ketentuan Penyidikan 23. Ketentuan Pidana 24. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2012.
10

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 51 Tahun 2014
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 103 Tahun 2014
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015

APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Permen-No.103-TH-2014.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.02/2012 Tahun 2012
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran

Download :
2012 PMK 134.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
2011 PMK 39.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
2011 PMK 40.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/Pmk.07/2010 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

APBN

Download :
2011 PMK 42.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.07/2011 Tahun 2011
Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil