Hasil Pencarian
Menemukan 1.144 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Konawe Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2012
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

APBN Pajak dan Retribusi Daerah

  Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 51 Tahun 2014
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

  Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 103 Tahun 2014
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015

APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.07/2011 Tahun 2011
Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.07/2014 Tahun 2014
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.06/2014 Tahun 2014
Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

APBN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara

Mencabut :

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

APBN

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2013 Tahun 2013
Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.02/2014 Tahun 2014
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015

APBD APBN

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.02/2014 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015

APBN

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.02/2014 Tahun 2014
Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015

APBN Kesehatan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 268/PMK.05/2014 Tahun 2014
Tata cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga

APBN

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 269/PMK.05/2014 Tahun 2014
Tata cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Untuk Otoritas Jasa Keuangan

APBN

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 278/PMK.05/2014 Tahun 2014
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

APBN

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.05/2013 Tahun 2013
Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil

Agraria APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 51/PMK.07/2016 tentang Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.06/2013 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.07/2012 Tahun 2012
Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012

APBN

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2012 Tahun 2012
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.07/2011 Tahun 2011
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015

APBD APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22