Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2011
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni Di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Proses Penetapannya Dilakukan oleh Menteri dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding

APBN Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenhub No. 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Download :
PM._No_._27_Tahun_2011_.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.02/2019 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PMK No. 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
PMK No. 105/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
PMK No. 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Download :
159~PMK.02~2019Per.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2020 Tahun 2020
Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

APBD APBN

Status Peraturan :

Mencabut :

PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Download :
15_PMK.07_2020Per.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN DANA - DANA KEISTIMEWAAN - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2020

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 15/PMK.07/2020, BN. 2020/NO. 205, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 31 HLM

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, penyaluran, dan penatausahaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.170, TLN No.5339), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423), Perpres RI 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI Nomor 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lambat minggu pertama bulan Februari dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara berkala. Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian keluaran terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan.

CATATAN:

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI Nomor 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 121/PMK.07/2018 (BN Tahun 2018 No.1341) dan Permenkeu RI Nomor 173/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.1680), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
31 HLM. Lampiran Halaman 22 - 31.

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.02/2012 Tahun 2012
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PMK Nomor 95 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1957
Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 42 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1989
Pembentukan Dana Bantuan Presiden

APBN

Download :
KEPPRES NO 4 TH 1989.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 Tahun 2014
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
PMK No. 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
PMK No. 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

Download :
PMK Nomor 32 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2012
Langkah-langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Inpres No 7 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1958
Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 32 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-Bagian- VB-kementerian -Perekonomian- dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk -Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 32, LN. 1958 No. 82, LL SETNEG : 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
BAB I (Pengeluaran).5B.1Kementerian dan Pengerluaran Umum ..9.545.0005B.2Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Ne-geri ...............................20.636.5005B.3Direktorat Perekonomian Rakyat .....369.7005B.4Jawatan Perekonomian Umum ..........8.572.800 BAB I (Pengeluaran).5B.1Kementerian dan Pengerluaran Umum ..9.545.0005B.2Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Ne-geri ...............................20.636.5005B.3Direktorat Perekonomian Rakyat .....369.7005B.4Jawatan Perekonomian Umum ..........8.572.800 Bagian VB, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perekonomian

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
10

Kabupaten Banjar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2015
Pedoman Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN Desa

Download :
perbup no 5 th 2015 ttg pedoman pengelolaa dana desa dari apbd.pdf

Abstrak

APBN, Desa

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

ABSTRAK:

Agar pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada Desa di Kabupaten Banjar berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, meliputi Ketentuan Umum; Prinsip Pengelolaan; Penggunaan; Pengalokasian; Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Desa; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015.
8 halaman

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.07/2015 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

PMK No. 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK/07 /2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.07 /2015

Download :
147~PMK.07~2015Per.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.05/2015 Tahun 2015
Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
263_PMK.05_2015.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011
Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Download :
PMK Nomor 165 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1978
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1978.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2014.pdf

Abstrak

anggaran-pendapatan-belanja-negara-tahun-anggaran-2014

2014

Undang-undang (UU) NO. 12, LN.2014/No. 142, TLN No. 5547, LL SETNEG: 24 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi tahun 2014 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.246.106.955.600.000,00 (satu kuadriliun dua ratus empat puluh enam triliun seratus enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperkirakan sebesar Rp386.946.415.445.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas: a. penerimaan sumber daya alam; b. pendapatan bagian laba BUMN; c. PNBP lainnya; dan d. pendapatan BLU. Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp1.876.872.758.707.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh enam triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas: a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan b. anggaran Transfer ke Daerah. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.280.368.574.301.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus satu ribu rupiah). (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp2.818.309.614.000 (dua triliun delapan ratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang diterushibahkan ke daerah. Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperkirakan sebesar Rp596.504.184.406.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam triliun lima ratus empat miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Perimbangan; dan b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperkirakan sebesar Rp491.882.888.478.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas: a. DBH; b. DAU; dan c. DAK. (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp117.663.562.827.000,00 (seratus tujuh belas triliun enam ratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp403.035.574.566.000,00 (empat ratus tiga triliun tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.
-
-
-

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.02/2019 Tahun 2019
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dan Tarif Tenaga Listrik

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 16/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik

Download :
227~PMK.02_2019.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1954
Penetapan Bagian Va (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 9 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Download :
UU Nomor 43 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Kabupaten Solok

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 01 Tahun 2017
Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017

APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 20170001.PDF

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.07/2012 Tahun 2012
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012

APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PMK No. 182/PMK.07/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012

Download :
2012 PMK 02.PDF

Abstrak

Kementerian Luar Negeri

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2017
Tata Cara Pengelolaan Kas Besi Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Permenlu No. 9 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.05/2020 Tahun 2020
Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perpajakan COVID-19 / Corona

Download :
107_PMK.05_2020Per.pdf

Abstrak

COVID-19 –PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH–PERTANGGUNGJAWABAN

2020

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 107/PMK.05/2020, BN.2020/NO.882, https:jdih.kemenkeu.go.id : 13 HLM

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

ABSTRAK:

: - Bahwaagar belanja subsidi dalam rangka pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah dapat ditatausahakan dan dikelola secara tertib dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 28/PMK.03/2020 (BN Tahun 2020 No.335),Permenkeu RI 86/PMK.03/2020 (BN Tahun 2020 No.781).
Objek pajak yang mendapat insentif berupa Pajak DTP merupakan objek pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersumber dari APBN yang diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN, APBN Perubahan, dan/atau peraturan perundangundangan mengenai perubahan postur APBN. Peraturan Menteri ini digunakan untuk pertanggungjawaban pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP sesuai masa pajak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai insentif Pajak DTP untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19

CATATAN:

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
- Lampiran halaman 14-15.

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1968
Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
Pasal 7 "Indische Comptabiliteitswet" (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1954,

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 53 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian I.B.W. XIII-Perusahaan- Negara- Tambang- Timah- Bangka-dari- Anggaran- Republik-Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 53, LN. 1958 No. 103, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) darianggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan sepertiyang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undag-undang ini
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 1983
Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984

APBN

Download :
Keppres No 56 TH 1983.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011

APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

PMK No. 74/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
PMK No. 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011

Download :
PMK Nomor 172 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.297 peraturan (dalam 0,006 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2011.

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bagian VIII B (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pelayaran) dariAnggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . - - 7

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 1989.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.

Hasil Pencarian Menemukan 1.297 peraturan (dalam 0,006 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.297 peraturan (dalam 0,006 detik)