Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2014
Penetapan Standar Satuan Harga Khusus Kegiatan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS KEGIATAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.460

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Satuan Harga Khusus Kegiatan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan Tahun Anggaran 2014.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri kehutanan No. P.67/Menhut-II/2013; Perda Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2013; Peraturan Direktur Jenderal bina PDASPS No. P.02/V-SET/2013; Perbup Kabupaten Boalemo No. 48 Tahun 2013; Perbup Kabupaten Boalemo No. 52 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Standar Satuan Harga Khusus Kegiatan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 38 Tahun 2014
Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbup No. 38 th 2014 ttg Standar Satuan Harga TA 2015.pdf

Abstrak

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2014/NO.482

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo serta mewujudkan tertibnya pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 50 halaman dengan lampiran

Kabupaten Konawe Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014
Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Utara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perda Konawe Utara No. 7 Tahun 2014.pdf

Abstrak

pembentukan-Kantor-Layanan-Pengadaan-Barang/Jasa

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2014/No. 66 , LL 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Konawe Utara, perlu dibentuk Lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersifat Struktural dan berdiri sendiri; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa dapat dibentuk, sesuai kebutuhan daerah dalam mengelola pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013; Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pembentukan kantor layanan pengadaan Barang/jasa, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan; 4. Organisasi Kantor Layanan Pengadaan; 5. Eselon; 6. Kelompok Jabatan Fungsional; 7. Tata Kerja; 8. Kepegawaian; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Lain – Lain; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2014.
15

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 27 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penugasan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 51 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Boalemo No. 32 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

Abstrak

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 48 Tahun 2013
Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbup No. 48 th 2013 ttg Standar Satuan Harga TA 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 42 Tahun 2013
Pedoman Pelaksanaan,Evaluasi Dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014

APBD Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo tahun anggaran 2014.

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2013/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan,Evaluasi Dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana APBD yang tertib administrasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1969; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalamnya mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan/Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 67 halaman dengan lampiran.

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 49 Tahun 2013
Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup No. 49 th 2013 ttg Standarisasi Sarana & Prasarana Kerja.pdf

Abstrak

Kabupaten Konawe

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2013
Pembentukan Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perda Konawe No. 08 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pembentukan-Kantor-Unit-Layanan-Pengadaan-Barang-Jasa-Lingkup-Pemerintah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2013/ NO. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisien, efektivitas, transparansi dan persaingan yang sehat serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, perlu dilaksanakan melalui unit layanan pengadaan Barang dan Jasa tersendiri; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan tiarang dan Jasa Pemerintah, Daerah diwajibkan memiliki Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan Pelayanan/Pembinaan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktikonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Kpnawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5478); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemeritah; 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemeritah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 1007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 68); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 69); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 48); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Unit layanan pengadaan barang dan jasa, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan umum; 2. Pembentukan, maksud, tujuan dan ruang lingkup ; 3. Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan; 4. Organisasi; 5. Eselonering; 6. Pengangkatan, pemberhentian dari dan dalam jabatan; 7. Karier dan tunjangan profesi; 8. Persyaratan menjadi anggota dan larangan bagi anggota ; 9. Tata kerja, mekanisme dan prosedur serta hubungan kerja; 10. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013.
14

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 5 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2013/NO.5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2013, serta untuk mendukung pelaksanaan dan pembebanan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari APBD menjadi tertib, terkendali, transparansi dan akuntabilitas
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2013; Perda Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 11 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2013/NO.11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2013, serta untuk mendukung pelaksanaan dan pembebanan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari APBD menjadi tertib, terkendali, transparansi dan akuntabilitas.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2013; Perda Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 14 Tahun 2013
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2013/NO.14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, terbuka dan kompetitif maka sangat diperlukan ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas dan kewenangan unit pelayanan pengadaan ULP, struktur organisasi dan pejabat ULP, persyaratan dan larangan menjadi anggota ULP, standar operasional prosedur ULP barang/jasa.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 16 Tahun 2013
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD.2013/NO.16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan masyarakat, serta untuk penyesuaian dan perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya pelaksanaan perjalanan dinas.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 27; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalamnya mengatur tentang kewenangan, perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, perjalanan dinas dalam daerah, pertanggungjawaban perjalanan dinas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 23 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 17 Tahun 2013
Standar Biaya Tahun Anggaran 2014

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perwako No. 17 th 2013 ttg Standar Biaya TA 2014.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2013/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk pengendalian dan keseragaman biaya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam 1 (satu) periode.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalamnya mengatur tentang standar biaya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo No. 25 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 21 Tahun 2013
Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2013/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus di dukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 11 Tahun 2007; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang asas dan tujuan penggunaan KDO, pendistribusian kendaraan dinas operasional, tata cara dan spesifikasi penyewaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 20 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014

APBD Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2014/NO.20

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pemberian insentif khusus serta pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis sebagaimana di atur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Walikota Gorontalo No. 17 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014, serta untuk menyeragamkan biaya pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2013; Perwali Gorontalo No. 17.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 17 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 21 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2014/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2013, serta untuk meningkatkan efisiensi, efektifif dan bertanggungjawab serta memperhatikan pemanfaatan belanja perjalan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana tekah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 28 Tahun 2014
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2014/NO.28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan bertanggungjawab serta memperhatikan pemanfaatan belanja perjalanan dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Gorontalo No. 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 36 halaman dengan lampiran

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 55 Tahun 2014
Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015

Download :
Pergub No. 55 th 2014 ttg Standar Satuan Harga TA 2015.pdf

Abstrak

standar satuan harga tahun anggaran 2015

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BD.2014/NO.55

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Perda No. 03 Tahun 2006; Perda No. 11 Tahun 2013; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 13 Tahun 2013; Perda No. 14 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran.

Kabupaten Labuhan Batu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2012
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2012
Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Standar Satuan Harga Tahun 2014

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Bone Bolango No. 22 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2014

Abstrak

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2014
Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Abstrak

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.524 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 1.524 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.524 peraturan (dalam 0,003 detik)