Hasil Pencarian - ditemukan 988 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1961
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang Menjadi Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Menetapkan :

1. UUDrt No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin
   

Undang-undang (UU) Nomor 72 Tahun 1957
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Menetapkan :

1. UUDrt No. 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri
   

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1948
Pemberantasan Penimbunan Barang Penting

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

1. PP No. 68 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 Dari Hal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang Untuk Menyimpan Jagung, Gaplek dan Lain Sebagainya
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1961
Barang

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah

Pengadaan Barang/Jasa Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2008
Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000
Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Pengadaan Barang/Jasa Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1958
Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 55 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah
   
2. PP No. 7 Tahun 1952 tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan Dan Organisasi-Organisasi Pemerintah
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1957
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 26 Tahun 1958 tentang Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah
   

Mengubah :

1. PP No. 7 Tahun 1952 tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan Dan Organisasi-Organisasi Pemerintah
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1952
Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan Dan Organisasi-Organisasi Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 26 Tahun 1958 tentang Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah
   

Diubah dengan :

1. PP No. 55 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1948
Pembatasan Pengeluaran Bahan Makanan dan Ternak Dari Daerah Republik Indonesia

Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1948
Penetapan Pembatasan Harga Dan Barang-Barang Penting

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 77 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Tahun 1948 Nomor 54 Dari hal Pembatasan Harga
   

Mencabut :

1. 
   Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kemakmuran No. 12 tahun 1947 (tentang Peraturan Penetapan harga barang-barang) dicabut.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2019
Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang

Pengadaan Barang/Jasa Pertahanan dan Keamanan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2018
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

Agraria Pengadaan Barang/Jasa Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PERPRES No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
   

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PERPRES No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   
2. PERPRES No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   
3. PERPRES No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
   
4. PERPRES No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   
5. PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2017
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional

Agraria Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
   

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2016
Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Agraria Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 148 Tahun 2015
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Agraria Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PERPRES No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
   
2. PERPRES No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
   
3. PERPRES No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
   
4. PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum