Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 47 Tahun 2017
Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
perbup no 47 ttg kode etik pengelolaan pengadaan.pdf

Abstrak

PENGADAAN BARANG DAN JASA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik pengelolaan pengadaan barang/jasa daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
Peraturan Bupati tentang Kode Etik pengelolaan pengadaan barang/jasa daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Komite Etik; Pemeriksaan dan Keputusan; Sekretaris Komite Etik; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
11 halaman

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2015
Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 61 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Kabupaten Pakpak Bharat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA YANG BERLAKU TAHUN 2018 DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
18pbppb024.pdf

Abstrak

STANDAR SATUAN HARGA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2018/ No. 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA YANG BERLAKU TAHUN 2018 DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan masih adanya beberapa ketentuan kebutuhan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang belum terakomodasi dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Yang Berlaku Tahun 2018 di Kabupaten Pakpak Bharat dan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga yang berlaku Tahun 2018 di Kabupaten Pakpak Bharat. b. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pengadaan barang/jasa dan mempertimbangkan usulan perubahan pengadaan barang/jasa oleh Organisasi Perangkat Daerah, perlu merubah lampiran dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Yang Berlaku Tahun 2018 di Kabupaten Pakpak Bharat. c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Yang Berlaku Tahun 2018 Di Kabupaten Pakpak Bharat.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Yang Berlaku Tahun 2018 di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga yang berlaku Tahun 2018 di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 7).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka : 1. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Yang Berlaku Tahun 2018 di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 39); 2. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Yang Berlaku Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2 Hlm, Lampiran: I, 4 Hlm

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2011
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni Di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Proses Penetapannya Dilakukan oleh Menteri dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding

APBN Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenhub No. 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Download :
PM._No_._27_Tahun_2011_.pdf

Abstrak

Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 57 Tahun 2018
Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sragen

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengadaan Barang/Jasa Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 57 TH 2018.pdf

Abstrak

kode etik pegawai-layanan pengadaan barang/jasa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD No. 57/ 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Layanan pengadaan Barang/Jasa serta meningkatkan integritas pegawai tayanan Pengadaan Barang/Jasa, perlu disusun Kode Etik Pegawai Layanan pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik pegawai layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sragen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 tahun 2008; PP No. 52 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 16 tahun 2018; Perda No. 5 Tahun 2016; Perbup No. 87 Tahun 2016; Perbup No. 25 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Nilai nilai Dasar Bagi Pegawai LPBJ; Kode Etik Pegawai LPBJ; Penegakan Kode Etik Pegawai LPBJ; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
10 hlm

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2019
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Sambas No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas

Download :
Perbup_15_2019.pdf

Abstrak

PENCABUTAN PERATURAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/NO.42, LL Kab. Sambas : 3 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, tugas dan fungsi pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten Sambas dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2015, Permendagri No.112 Tahun 2018, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Pencabutan Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman;

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PMK No. 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download :
PMK Nomor 194 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Kota Kediri

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 3 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERWAL_3_Tahun_2021_SALINAN_PERWAL_PERJALANAN_DINAS.pdf

Abstrak

perjalanan dinas

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan perjalanan dinas; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka ketentuan yang berkaitan dengan perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup, prinsip perjalanan dinas; surat perjalanan perjalanan; biaya perjalanan dinas; pembayaran biaya perjalanan dinas; pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
jumlah 27 halaman

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2017
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif dan Mebelair Tahun Anggaran 2017

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
Perbup_20_2017.pdf

Abstrak

HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - PEDOMAN PELAKSANAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif dan Mebelair Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar anak usia dini serta dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif dan Mebelair Tahun Anggaran 2017; bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Rehab, Alat Permainan Edukatif dan Mebelair Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
12 hal

Kota Bandung

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 544 Tahun 2008
Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandung E-Procurement (BeP)

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
544. Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kabupaten Polewali Mandar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 49 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP 49 REVISI BLUD Pengadaan Barang dan Jasa.pdf

Abstrak

blud - barang/jasa - pengadaan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2021/NO.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin upaya penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan kebijakan dalam percepatan penyediaan alat-alat kesehatan serta peningkatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar, perlu penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.23 Tahun 2005sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 36) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015
5 hlm

Kabupaten Berau

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 45 Tahun 2017
Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Layanan-Informasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2017/NO.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

ABSTRAK:

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan good govemance yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan harus dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perbup No. 3 Tahun 2010; Perbup No. 45 Tahun 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA; BAB III SISTEM INFORMASI; BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI; BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
6 hlm.

Kota Tangerang Selatan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 5 Tahun 2020
Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Pada BAdan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perwal_5.pdf

Abstrak

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD Tahun 2020 Nomor 5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Pada BAdan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, dengan proses pengadaan yang sederhana, efektif dan efisien serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dalam mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 51 Th 2008; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 79 Th 2018; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa; 3. Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa; 4. Ketentuan Lain-Lain; 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.
7 halaman

Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 111 Tahun 2017
Analisa Standar Belanja

APBD Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 111 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Kayong Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2012
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Pengadaan Barang/Jasa Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

PEDOMAN-PENGADAAN BARANG/JASA

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2012/NO.1, LL KAB KAYONG UTARA: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perka LKPP No. 2 Tahun 2010; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 6 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik; Penggunaan Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Etika Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; Pembiayaan Operasional; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 HLM

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.06/2019 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PMK No. 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
PMK No. 209/PMK.06/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
PMK No. 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
PMK No. 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

Download :
5~PMK.06~2019Per.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018
Pengawasan Barang Beredar Dan/ Atau Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/ M-DAG/PER/ 5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

Download :
Permendag No. 69 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kota Banjar

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 69 Tahun 2020
Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

PERWALI Kota Banjar No. 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020
PERWALI Kota Banjar No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020
PERWALI Kota Banjar No. 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Standar/Pedoman-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah-Pengadaan Barang/Jasa

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, BD.2020/69

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020, Dan bahwa sehubungan adanya kebutuhan biaya khusus dan biaya keluaran pada beberapa perangkat daerah yang memerlukan perubahan dan penambahan, sehingga Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan telah diubah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
9 halaman

Kabupaten Mahakam Ulu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2020
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPUNG

APBD Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbub No. 13 Tahun 2020.pdf

Abstrak

pengadaan - barjas

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPUNG

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.6 Tahun 2014; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 60 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.44 Tahun 2016; Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019 .
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Nilai Pengadaan, Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Pembayaran Prestasi Kerja, Keadaan Kahar, Pemutusan Surat Perjanjian, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan Dan Serah Terima, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengadaan Secara, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017
48 hlm.

Kabupaten Pacitan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 67 Tahun 2020
Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
67 PERBUP_NO_067_TAHUN_2020_KODE_E_T_I_K_PENYELENGGAR.pdf

Abstrak

pbj

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 67

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

ABSTRAK:

menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu adanya kode etik bagi penyelenggara pengadaan barang/jasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan;
mengatur kode etik penyelenggara pengadaaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memuat nilai dasar dan penyelenggara pengadaan barang/jasa, prinsip, kewajiban, larangan dan majelis pertimbangan kode etik, pengaduan pelanggaran, pemeriksaan dan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
9

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 12 Tahun 2013
Perubahan Atas Pergub DIY No.34 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 2000
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Mengubah :

KEPPRES No. 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997
KEPPRES No. 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
KEPPRES No. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
KEPPRES No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Download :
Keputusan_Presiden_no_18_th_2000.pdf

Abstrak

Provinsi Papua Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 3 Tahun 2014
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat Bidang Konstruksi

Pengadaan Barang/Jasa Struktur Organisasi

Download :
Pergub PB Tahun 2014 Nomor 3.pdf

Abstrak

Kabupaten Sumedang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 126 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Sumedang No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Sumedang No. 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020

Download :
Perbup 126 Th 2019 ttg Perubahan Standar Biaya 2020 (1).pdf

Abstrak

Kota Jambi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 34 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Abstrak

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN - PENGADAAN BARANG/JASA - PERUBAHAN

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD.2014/NO.34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

ABSTRAK:

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan Daerah
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 28 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 92 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014;
Perwali ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2014.
Menghapus Lampiran IIIB. Mengubah ketentuan Lampiran IV menjadi Lampiran IVA dan Lampiran IVB.
3 hlm.

Hasil Pencarian
Menemukan 2.966 peraturan (dalam 0,009 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2000.

Hasil Pencarian Menemukan 2.966 peraturan (dalam 0,009 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 2.966 peraturan (dalam 0,009 detik)