Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 41 Tahun 2015
Standar Belanja

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Belanja

Download :
Pergub DIY No. 41 Tahun 2015 ttg Standar Belanja.pdf

Abstrak

BELANJA – STANDAR

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2015/NO.43

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Belanja

ABSTRAK:

Dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007.
Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2015.
Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40.1 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja
4 HLM; -

Kota Batu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 9 Tahun 2014
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perwali Nomor 9 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Tapin

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2013
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP 28 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2015
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
perbup_9.pdf

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
1. Tujuan Pembentukan ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan penyediaan barang/jasa secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. ULP berkedudukan di Sub Bagian Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya; 3. Susunan Organisasi ULP terdiri dari Kepala, Sekretariat, Kelompok Kerja (Pokja), dan Staf pendukung; 4. Pembiayaan penyelenggaran kegiatan ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 45 Tahun 2015
Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 59 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
PERGUB Prov. DIY No. 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
PERGUB Prov. DIY No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
PERGUB Prov. DIY No. 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
PERGUB Prov. DIY No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Abstrak

JASA – BARANG – HARGA

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, BD.2015/NO.47

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

ABSTRAK:

Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ).
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014.
Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2015.
Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah, Peraturan Gubernur DIY No. 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah, dan Peraturan Gubernur DIY No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
5 HLM; -

Kabupaten Tapin

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 38 Tahun 2013
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP 38 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Banjar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 71 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banjar

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kota Tidore Kepulauan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 33 Tahun 2015
Pedoman Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Pedoman Standar Satuan Harga Barang-Jasa

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 319

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Harga Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
Peraturan walikota ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. ruang lingkup; c. perhitungan standar harga; d. perbedaan standar harga; e. penutup. Peraturan ini terdiri dari V Bab dan 8 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Kabupaten Blitar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2015
Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUB PBJ DESA 2015 - 3 final.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 2 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 8 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 25 Tahun 2011 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 36 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25 Tahun 2011 tentang Standar Harga Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 25 Tahun 2011 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah

Abstrak

Kabupaten Buru

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 48 Tahun 2014
Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
48 Tahun 2014_Standar Satuan Harga TA 2015.pdf

Abstrak

SATUAN HARGA ta 2015 - standar

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD. 2014/NO.48, LL KAB BURU: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.
Peraturan ini menetapkan bahwa Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015 berfungsi berupa batas tertinggi ataupun berupa estimasi. Standar Satuan Harga baik berupa batas tertinggi ataupun berupa estimasi tercantum dalam lampiran peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014.
Lampiran: 16 hlm

Kota Batu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 14 Tahun 2015
PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perwali Nomor 14 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan danakuntabel serta guna menunjang tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga hasil pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu adanya Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015, Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015.
mengatur mengenai pedoman tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa yang meliputi tujuan dan prinsip pengadaan, ruang lingkup, pengadaan barang/ jasa melalui swakelola, pengadaan barang/ jasa melalui penyedia barang/ jasa yang meliputi tahap perencanaan dan pelaksanaan, pedoman pengadaan barang / jasa sesuai dengan besaran nominal, pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 halaman - 8 lampiran

Kota Batu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 40 Tahun 2015
PENGADAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK RUMAH DINAS DAERAH KOTA BATU

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perwali Nomor 40.pdf

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGADAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK RUMAH DINAS DAERAH KOTA BATU

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batu, dan terbatasnya ketersediaan Rumah Dinas, perlu adanya pengaturan tentang pengadaan rumah dinas di Kota Batu; b. bahwa rumah dinas merupakan salah satu unsur penting sebagai sarana penunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Batu; c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 tentang Pengadaan Rumah Negara, ketentuan Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, Peraturan Daerah Kota Batu nomor 13 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
mengatur mengenai pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk rumah dinas daerah kota Batu yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Instansi pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan pengadaan rumah dinas, memberikan kepastian hukum bagi Instansi Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan pengadaan rumah dinas, dengan prinsip efisien, efektif, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel, kesejahteraan, penghormatan dan perlindungan terhadap Pemilik. Mengatur Mengenai Klasifikasi dan Standar tipe Rumah Dinas, Cara dan Tahapan Pengadaan Rumah Dinas. memuat perencanaan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk rumah dinas, persiapan pengadaan rumah dinas , pelaksanaan pengadaan rumah dinas, dan memuat ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman - 1 Lampiran

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 67 Tahun 2012
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Kabupaten Kupang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2015
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA SIPIL LAINNYA DI KABUPATEN KUPANG

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2015
Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup-No-20-Tahun-2015.pdf

Abstrak

standar - biaya

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2015/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Sebagai acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan Angggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016, maka perlu menetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Permenkeu No. 65/PMK.02/2015; Perda No. 29 Tahun 2008; Perda No. 11 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang dimasukan sebagai biaya masukan. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2015.
5 hlm tanpa Penjelasan/Lampiran.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbup-No-6-Tahun-2015.pdf

Abstrak

TUGAS - FUNGSI - PERUBAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2015/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PerPres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Perka LKPP No. 5 Tahun 2012; Perda No. 8 Tahun 2010; Perda No. 2 Tahun 2013; Perbup No. 8 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Diatur pula tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati diubah Ketentuan Pasal 1 angka 13.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2015.
4 hlm tanpa Penjelasan dan Lampiran.

Kota Blitar

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERWALI PENGADAAN BARANG DAN JASA.pdf

Abstrak

Kabupaten Malang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2015
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Download :
17 Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.pdf

Abstrak

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 31 Tahun 2014
Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.88 Tahun 2013 ttg Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 81 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Kabupaten Jember

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2014
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP NO. 3 TH. 2014 - PENGADAAN BARANG JASA RSD KALISAT 2014.pdf

Abstrak

BLUD

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD No 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pengelolaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu mengatur kewenangan Pengadaan barang / Jasa; b. bahwa agar pengaturan kewenangan pengadaan barang / jasa di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember sebagai BLUD secara penuh dapat berjalan efektif, transparan dan akuntabel perlu mengatur dan menetapkan Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14); Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1); Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 72); Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 34); Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 45); Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa bagi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember sebagai Badan Layanan Umum Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 51); Keputusan Bupati Nomor 188.45/195/012/2013 Tentang Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember Sebagai Badan Layanan Umum Dengan Status Penuh (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 195);
RSD Kalisat sebagai BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi; dilakukan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Bupati; Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud , harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 56 Tahun 2013
Perubahan atas Perbub Mojokerto No 52 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2013
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP TAHUN 2013 NO.1.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.364 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 1.364 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.364 peraturan (dalam 0,002 detik)