Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Sijunjung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/SIjunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan

Pendidikan

Download :
Perda No 7 Tahun 2013 ttg Perubahan Pelpen.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2013
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Pendidikan

Download :
PERBUP NO 16 TH 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 70 Tahun 2015
Pedoman Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap

Pendidikan

Download :
PERBUP NO. 70 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP-PEDOMAN-PENGELOLAAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap

ABSTRAK:

bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlumembentuk lembaga sekolah baru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI; KURIKULUM DAN WAKTU BELAJAR; SISWA, PENDIDIK, SARPRAS, PEMBIAYAAN DAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2015.
9

Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 116 Tahun 2015
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat

Pendidikan Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO. 116 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA-TUGAS- FUNGSI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015; b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. C. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015
Mengatur Tentang Ketentuan Umum, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
12

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Pendidikan

Download :
PERBUB no. 9 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pendidikan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2013/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

ABSTRAK:

Dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar semua pendu-duk usia jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan, perlu dukungan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs. Agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur melalui petunjuk teknis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasyah Tsanawiyah diubah, yaitu terkait penganggaran Dana BOP SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta, perhitungan alokasi dana per sekolah/madrasah, rincian alokasi dana, Dana BOP khusus eks RSBI, Penyaluran Dana BOP ke sekolah swasta, dan larangan pungutan kepada orangtua/wali siswa yang berkaitan dengan pembiayaan operasional pendidikan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2013.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasyah Tsanawiyah
8 halaman

Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2013
Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan

Download :
Perda Nomor 22 Tahun 2013 ttg Penyelenggaraan Pendidikan.doc

Abstrak

pendidikan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2013/NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan. Dalam otonomi daerah, Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan dengan biaya murah namun tetap memperhatikan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta tata kelola dalam sistem pendidikan. Sehingga, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
UU No.8 Tahun 1981; UU No.4 Tahun 1997; UU No.39 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2011; Perpres No.1 Tahu 2007; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP NO.19 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.55 Tahun 2007; PP No.47 Tahun 2008; PP NO.48 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Perda Kab.Kutai Barat No.3 Tahun 2008
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang penyelenggaraan pendidikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, visi, misi dan tujuan pendidikan, azas dan fungsi pendidikan, hak dan kewajiban, pengelolaan, pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan, peran serta masyarakat, kerjasama, pengawasan, sanksi administratif, ketentuan pendidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.
Yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.16 Tahun 2001; UU No.32 Tahun 2004; PP No.27 Tahun 1983; PP No.17 Tahun 2010
46 hlm

Kabupaten Toraja utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2014
PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORA.IA UTARA

Pendidikan

Download :
Perbup Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2013
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permensos No. 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Mencabut :

Download :
PERMENSOS 08 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permensos No. 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung

Download :
PERMENSOS NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 66 Tahun 2018
Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
perbup66.pdf

Abstrak

Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 37 Tahun 2018
Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Struktur Organisasi

Download :
perbup37_d5.pdf

Abstrak

Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2018
Ketentuan Mengenai Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji dan Peningkatan Infrastruktur Sarana Prasarana Peribadatan di Kabupaten Cirebon pada APBD Tahun Anggaran 2018

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Download :
perbup7_e6.pdf

Abstrak

Kota Sukabumi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 141 Tahun 2019
Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Pendidikan Standar/Pedoman

Abstrak

Kota Sukabumi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 140 Tahun 2019
Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Pendidikan Standar/Pedoman

Abstrak

Kota Sukabumi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 99 Tahun 2019
Pedoman Peran Serta Dalam Mendukung Akselerasi Fungsi Penelitian Dan Pengembangan

Pendidikan Standar/Pedoman

Abstrak

Kabupaten Sukabumi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 62 Tahun 2019
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dan Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Tindak Pidana Korupsi

Download :
15perbup-no.-62-tahun-2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Ciamis

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 27 Tahun 2018
Pedoman Pemberian Beasiswa Melalui Program Calakan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Kurang Mampu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
27-Tahun-2018-PEDOMAN-BEASISWA-CALAKAN_com.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Permensos No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial

Mencabut :

Download :
PERMENSOS NOMOR 11 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Status Peraturan :

Mengubah :

Permensos No. 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Sosial

Download :
PERMENSOS NOMOR 4 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERMENSOS NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017
Restorasi Sosial

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Download :
PERMENSOS NOMOR 22 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014
Penyuluhan Sosial

Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERMENSOS 10 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Gorontalo Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 25 Tahun 2010
Wajib Baca Tulis Al Qur'an Bagi Siswa yang Beragama Islam di Kabupaten Gorontalo Utara

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Abstrak

Kabupaten Balangan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2010
Pendidikan Di Kabupaten Balangan

Pendidikan

Abstrak

pendidikan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan Di Kabupaten Balangan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraaan dan pengelolaan pendidikan yang baik. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidkan di Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum : UU RI No. 8 Tahun 1981; UU RI No. 4 Tahun 1997; UU RI No. 39 Tahun 1999; UU RI No. 2 Tahun 2003; PP RI No. 20 Tahun 2003; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; UU RI No. 14 Tahun 2005; PP RI No. 27 Tahun 1990; PP RI No. 28 Tahun 1990; PP RI No. 29 Tahun 1990; PP RI No. 13 Tahun 2002; PP RI No. 9 Tahun 2003; PP RI No. 19 Tahun 2005; PP RI No. 58 Tahun 2005; PP RI No. 79 Tahun 2005; PP RI No. 47 Tahun 2008; PP RI No. 48 Tahun 2008; PP RI No. 74 Tahun 2008;PP RI No. 41 Tahun 2009; PP RI No. 17 Tahun 2010; PP RI No. 52 Tahun 2009; PP RI No. 1 Tahun 2007; Kepres RI No. 23 Tahun 1976; Kepres RI No. 3 Tahun 2003; Kepres RI No. 80 Tahun 2003; Peraturan Mendiknas RI No. 12 Tahun 2007; Peraturan Mendiknas RI No. 13 Tahun 2007; Peraturan Mendagri RI No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 16 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2006; Mendiknas RI No. 22 Tahun 2006; Peraturan Mendiknas RI No. 23 Tahun 2006; Peraturan Mendiknas RI No. 24 Tahun 2006; Peraturan Mendiknas RI No. 50 Tahun 2007; Peraturan Mendiknas RI No. 10 Tahun 2009; Peraturan Mendiknas RI No. 69 Tahun 2009; Peraturan Mendagri RI No. 20 Tahun 2009; Keputusan Mendikbud RI No. 1265/M/1977; Keputusan Mendikbud RI No. 023/0/1997; Keputusan Mendiknas RI No. 44 Tahun 2002; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 40/KEP/M.Pan/4/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 40/KEP/M.Pan/6/2003; Keputusan Mendikna RI No. 129a/U/2004; Perda Prov Kalsel No. 3 Tahun 2009; Perda Prov Kalsel No. 6 Tahun 2009; Perda Prov Kalsel No. 7 Tahun 2009; Perda Kab Balangan No. 2 Tahun 2008; Perda Kab Balangan No 3 Tahun 2008; Perda Kab No. 10 Tahun 2009; Perda Kab Balngan No. 12 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini Mengatur tentang: Pendidikan di Kabupaten Balangan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Dasar dan fungsi tujuan; 3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Ruang Lingkup; 5. Hak dan Kewajiban Penduduk, Ourang Tua, Masyarakat Dan Pemerintah Daerah; Bagian Kesatu : Hak dan Kewajiban Penduduk Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban Orang Tua Bagian Ketiga : Hak dan Kewajiban Masyarakat Bagian Keempat : Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah 1. Peserta Didik; 2. Jalur dan Jenjang Jenis Pendidikan; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Pendidikan Dasar Bagian Ketiga : Pendidikan Menengah Bagian Keempat : Pendidikan Formal Bagian Kelima : Pendidikan Informal Bagian Ketujuh : Pendidikan Anak Usia Dini Bagian Kedelapan : Pendidikan Keagamaan Bagian Kesembilan : Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 3. Bahasa Pengantar; 4. Wajib Belajar; 5. Standar Nasional Pendidikan; 6. Kurikulum; 7. Kalender Pendidikan; 8. Perencanaan Kelas; 9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Bagian Kesatu : Pendidik Bagian Kedua : Kepala Sekolah Bagian Ketiga : Tugas Kepala Sekolah Bagian Keempat : Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah Bagian Kelima : Masa Tugas Kepala Sekolah Bagian Keenam : Pemberhentian Kepala Sekolah Bagian Ketujuh : Pemindahan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagian Kedelapan : Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagian Kesembilan : Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Bagian Kesepuluh : Sistem Penggajian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS 10. Sarana dan Prasarana Pendidikan; 11. Pendanaan Penididikan; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Sumber Pendanaan Pendidikan Bagian Ketiga : Pengelolaan Dana Pendidikan Bagian Keempat : Pengalokasian dan Pembiayaan Dana Pendidikan 12. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; Bagian Kesatu : Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Bagian Kedua : Kurikulum dan Ujian Akhir Bagian Ketiga : Pembiayaan dan Sumber Dana Bagian Keempat : Peran Pemerintah Daerah Bagian Kelima : Pengawasan 18. Pengembangan Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional 19. Peran Serta Masyarakat Dalamk Pendidikan Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Pendidikan Berbasis Masyarakat Bagian Ketiga : Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah 20. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bagian Kesatu : Evaluasi Bagian Kedua : Akreditasi Bagian Ketiga : Sertifikasi 21. Pendirian, Pengintegrasian dan Penutupan Satuan Pendidikan Bagian Kesatu : Pendirian Bagian Kedua : Pengintegrasian Bagian Ketiga : Penutupan Satuan Pendidikan 22. Kerjasama Pendidikan 23. Pengawasan Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Pemilik Bagian Ketiga : Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Pemilik Bagian Keempat : Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Pemilik Bagian Kelima : Pemberhentian Pengawas Sekolah dan Pemilik 24. Penyidikan; 25. Sanksi Administratif; 26. Ketentuan Pidana; 27. Ketentuan Peralihan; 28. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
55 Halaman

Kabupaten Muara Enim

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2009
Tarif Angkutan Bus Sekolah & Tarif Pelajar dalam Kab Muara Enim

Pendidikan Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

bus-sekolah-pelajar-tarif

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2009/NO.5 SERI E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Bus Sekolah & Tarif Pelajar dalam Kab Muara Enim

ABSTRAK:

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama kepada para pelajar, baik yang menggunakan sarana angkutan bus sehilah atau sarana angkutan umum lainnya maka perlu ditetapkan dan diatur tarif bus sekolah dan tarif angkutan pelajar dalam Kabupaten Muara Enim dengan Perbup. Tarif angkutan bus sekolah dan tarif angkutan pelajar berdasarkan pada tarif angkutan umum yang telah ditetapkan berdasarkan pada Perbup No. 6 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2006; Kepmenhub No. 35 Tahun 2003; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2008; Perbup No. 6 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang tarif angkutan bus sekolah dan tarif pelajar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, tarif angkutan pelajar/anak sekolah, tata cara pemungutan tarif, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2009.
4 hlm

Hasil Pencarian
Menemukan 2.376 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.

Hasil Pencarian Menemukan 2.376 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 2.376 peraturan (dalam 0,002 detik)