Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 71 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019
Pesantren

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download :
UU Nomor 18 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 5082 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Sistem-nasional-ilmu-pengetahuan-teknologi

2019

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2019/NO.148, TLN NO.6374, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 53 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

ABSTRAK:

1. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, negara berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; 2. Untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat ilmu pengtahuan dan teknologi, perlu diatur mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa; c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman sehingga perlu diganti;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai landasan dalam peumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa; 2. Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai acuan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; 3. Kliring teknologi, Audit Teknologi, dan alih teknologi dalam Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian terhadap Teknologi yang besifat strategis dan/atau yang sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Penegasan mengenai penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendekatan proses yang mencakup Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta pendekatan produk yang mencakup Invensi dan Inovasi; 5. Wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan bagi penyandang dana, sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6. Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 7. Pembinaan dan pengawasan, serta tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan teknologi guna menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan; 8. Kemitraan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan luar negeri dilakukan dengan berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif; 9. Untuk kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, baik fisik mapun digital, serta budaya dan kearifan lokal Indonesia, dilakukan pengaturan pengalihan material bagi kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia dengan dunia yang bersumber dari pembiayaan asing dalam melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.
52

Pemerintah Pusat

Diakses 429 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013
Pendidikan Kedokteran

Kesehatan Pendidikan

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1569 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012
Pendidikan Tinggi

Pendidikan

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 570 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2009
Badan Hukum Pendidikan

Pendidikan

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 785 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005
Guru dan Dosen

Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 9395 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003
Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2003.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN NASIONAL

2003

Undang-undang (UU) NO. 20, LN.2003/NO.78, TLN NO.4301, LL SETNEG : 37 HLM

Undang-undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional

ABSTRAK:

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Bahwa UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta didik; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; bahasa pengantar; dan wajib belajar. Selain itu diatur juga mengenai standar nasional pendidikan; kurikulum; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan; pendanaan pendidikan; pengelolaan pendidikan; peran serta masyarakat dalam pendidikan; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendirian satuan pendidikan; penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain; pengawasan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2003.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, UU Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan Nomor Putusan 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dan nomor 58/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 20 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 210 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1990
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
UU No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1990.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1319 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989
Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mencabut :

UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia