Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Bangli

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Pendidikan

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 55 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Abstrak

Kabupaten Buru

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2014
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru

Pendidikan

Download :
23 Pemberian Tugas Belajar.pdf

Abstrak

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD. 2014/NO.23, LL KAB BURU: 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru untuk meningkatkan prestasi, dedikasi, dan produktivitas kerja, perlu memberi kesempatan bagi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk mengikuti pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar. Bahwa pengaturan tugas belajar dan izin belajar dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah maupun PNS yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 18 Tahun 2008.
Peraturan ini menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar PNS dapat diberikan tugas belajar. Peraturan ini mengatur bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengusulkan PNS yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai calon penerima tugas belajar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Usulan tersebut akan dibahas dalam sidang Baperjakat dan hasil sidangnya disampaikan secara tertulis kepada Bupati Buru. Dengan pertimbangan Baperjakat, Bupati akan menetapkan Keputusan pemberian tugas belajar kepada PNS. Lebih lanjut, peraturan ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah menanggung biaya pendidikan PNS yang melaksanakan tugas belajar. Terkait izin belajar, peraturan ini mengatur bahwa PNS yang ingin meningkatkan profesionalismenya wajib mengajukan permohonan izin belajar secara tertulis kepada Kepala SKPD. Izin belajar diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran: 6 hlm

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 77 Tahun 2012
Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Daerah

Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 54 Tahun 2011
Pendidikan Etika Berlalu Lintas Pada Satuan Pendidikan

Pendidikan

Abstrak

Provinsi Jawa Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pendidikan

Download :
PERDA.NOMOR_9_.TAHUN_2014_.TENTANG_PENYELENGGARAAN_PENDIDIKAN_.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 86 Tahun 2014
Penggunaan Fasilitas Asrama dan Jasa Pelayanan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendidikan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2013
Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan

Download :
perda-Nomor-6-Tahun-2013-tentang-Penyelenggaraan-Pendidikan.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 13 Tahun 2015
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan

Abstrak

PELATIHAN – PENDIDIKAN – PENYELENGGARAAN

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2015/NO.13

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan apratur yang kompeten dan professional melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk itu diperlukan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.
Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman penyelenggaraan Diklat bagi apratur di Badan Diklat dan bertujuan agar penyelenggaraan Diklat bagi apratur di Badan Diklat atau lokasi yang ditunjuk dapat terlaksana secara efisien, efektif dan akuntabel.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.
12 HLM; -

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 36 Tahun 2013
Pelaksanaan Pengintegrasian Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini dan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang di Pos Pelayanan Terpadu

Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan Pendidikan

Abstrak

Kabupaten Banjar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Banjar

Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
perbup no 7 th 2015 ttg juknis penggunaan dana BOMM SMA.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, LD.2015/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar semua penduduk usia pendidikan menengah mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan, perlu dukungan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA/SMALB/SMK; bahwa agar penggunaan dana Bantuan Operasional Mutu (BOMM) SMA/SMALB/SMK dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur melalui petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Thun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Banjar, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan Dan Sasaran; 3. Pengelolaan Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM); 4. Besaran Dan Peruntukan Dana Bomm; 5. Perencanan Kegiatan; 6. Penggunaan Dana Bomm Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal; 7. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana; 8. Monitoring Dan Evaluasi; 9. Pengawasan Dan Sanksi ; 10. Doukumen Pelaksanaan; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 Tahun) Untuk SMA/SMK/SMALB di Kabupaten Banjar Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rintisan wajib Belajar Dua Belas Tahun (Wajar 12 tahun) untuk SMA/SMK/SMALB di Kabupaten Banjar Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 halaman

Kabupaten Sampang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2011
PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Pendidikan

Download :
Perbup 23 Th 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2011
Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tanah Laut

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Tanah Laut No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 3 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 70 Tahun 2008 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 127 Tahun 2015 tentang Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah
PERGUB Prov. DIY No. 127 Tahun 2015 tentang Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 29 Tahun 2012
Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 33 Tahun 2011
Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 58 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2011
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya

Pendidikan

Abstrak

Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 18 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2015-2016

Pendidikan

Download :
PERWAKO-18-2015.pdf

Abstrak

petunjuk-teknis-penerimaan-peserta-didik-baru

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2015/NO.18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2015-2016

ABSTRAK:

Dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kota Palembang, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2015-2016 dan menetapkannya dengan perwali.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Permendiknas No. 20 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan prinsip, persyaratan penerimaan peserta didik baru, jalur penerimaan peserta didik baru, jumlah maksimum setiap kelas dan kelas paralel. rayonisasi, peserta didik luar kota, nilai UA dan UN, prosedur pendaftaran, penyusunan peringkat, seleksi, pengumuman dan daftar ulang, kepanitiaan, pembiayaan, pemantauan dan penyusunan laporan, penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2015.
19 hlm

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 37 Tahun 2015
Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa

Pendidikan

Abstrak

ISTIMEWA – BAKAT ¬– PENGEMBANGAN

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD.2015/NO.37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa

ABSTRAK:

Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melaksanakan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar dapat mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011.
Maksud pengembangan minat dan bakat istimewa adalah untuk meningkatkan kinerja bidang pendidikan di daerah melalui peningkatan prestasi peserta didik pada skala nasional dan internasional.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015.
7 HLM; -

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 21 Tahun 2012
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah

Pendidikan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah

Abstrak

Provinsi Maluku

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2011
Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Provinsi Maluku

Pendidikan

Download :
Perda No. 9 Tahun 2011.pdf

Abstrak

WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI PROVINSI MALUKU

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/9,TLD NO.09, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Provinsi Maluku

ABSTRAK:

Bahwa pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang merupakan hak warga negara dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan keluarga. Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara yang harus dilaksanakan secara merata melalui suatu sistem yang terintegrasi. Sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang murah, peningkatan mutu serta relevansi dalam menjawab tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Wajib belajar 9 (sembilan) tahun di provinsi Maluku telah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka perlu diitngkatkan menjadi program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia di Provinsi Maluku perlu memperpanjang masa Wajib Belajar sampai dengan 12 (dua belas) tahun, jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2002; PP No. 29 Tahun 1990; PP No. 72 Tahun 1991; PP No. 73 Tahun 1991; PP No. 38 Tahun 1992; PP No. 39 Tahun 1992; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PERDAPROMAL No. 03 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Tujuan dan Fungsi, Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Pengelolaan, Tata Kerja Pengelola Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Hak dan Kewajiban Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan Pendidikan, Pengawasan, dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2011.
19 hlm

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 12 Tahun 2014
Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Untuk Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2015
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download :
Perbup-No-9-Tahun-2015.pdf

Abstrak

TUGAS - FUNGSI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2015/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Perda No. 31 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, Kelompok jabatan fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang mengatur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
23 hlm tanpa Penjelasan/Lampiran.

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 25 Tahun 2012
Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 ttg Penyelenggaraan Perparkiran

Abstrak

Kabupaten Tulungagung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 39 Tahun 2013
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Pendidikan

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 2.475 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 2.475 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 2.475 peraturan (dalam 0,003 detik)