Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Badung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 Tahun 2013
Pemberdayaan Pemuda

Pemuda dan Olah Raga

Download :
PERDA_21_2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Ogan Ilir

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014
Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Pemuda dan Olah Raga

Download :
PERDA-9-TAHUN-2014.pdf

Abstrak

pembinaan-dan-pengembangan-keolahragaan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pada Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional berupa masyarakat Indonesia yang seutuhnya, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas. Diperlukan instrumen hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Ogan Ilir yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu meningkatkan keolahragaan daerah di tingkat nasional.
Dasar Hukum: UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Hak Dan Kewajiban, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pembinaan Dan Pengembangan; Pengelolaan Cabang Olahraga; Kelembagaan; Penghargaan Atlet Berprestasi; Partisipasi Dan Dukungan Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah; Pembangunan Dan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Olahraga; Penggunaan Prasarana Dan Sarana Olahraga Milik Daerah; serta Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman

Kabupaten Majene

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2014
Kepemudaan

Pemuda dan Olah Raga

Download :
perda No. 3 Tahun 2014 KEPEMUDAAN OK.pdf

Abstrak

kepemudaan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2014.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepemudaan

ABSTRAK:

untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1985; UU No.3 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.20 tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; PP No.41 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2011.
dalam PERDA ini diatur mengenai Pelayanan Kepemudaan, Tugas, Wewenang dan Arah Tanggungjawab Pemerintah, serta Peran Tanggungjawab dan Hak Pemuda.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
17 halaman

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2012
Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 ttg Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2014
Penyelenggaraan Keolahragaan

Pemuda dan Olah Raga

Download :
PERDA-No-10-Th-2014-OLAHRAGA-CETAK-2014-perbaikan-pracetak.pdf

Abstrak

KEbijakan pemerintah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

ABSTRAK:

bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kalimantan Selatan harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi diberbagai even yang diselenggarakan; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 1956 Jo UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo UU Nomor 8 Tahun 2005 perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004; UU 3 Tahun 2005; UU 12 Tahun 2011; PP Nomor 16 Tahun 2007; PP Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 18 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 ;
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang terdiri atas : 1. KETENTUAN UMUM; 2. RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN; 3. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN; 4. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA; 5. PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN; 6. KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA; 7. PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA; 8. STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN; 9. PENGHARGAAN; 10. KOORDINASI DAN PENGAWASAN; 11. PERAN SERTA MASYARAKAT; 12. PENDANAAN; 13. SANKSI ADMINSTRATIF; 14. KETENTUAN PIDANA; 15. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014.
26 Halaman

Kabupaten Belitung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015
Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah

Pemuda dan Olah Raga

Download :
2. PENYELENGGARAAN KEOLAHRGAAN DAERAH.pdf

Abstrak

olahraga

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2015 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah

ABSTRAK:

Keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga perlu dilaksanakan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2007; PP 18 Tahun 2007; PP No. 44 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; Perda No. 9 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkokoh ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah. Pokok=pokok ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Ruang Lingkup Olahraga, Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga, Pengelolaan Keolahragaan, Penyelenggaraan Kejuaraan, Organisasi Keolahragaan, Pelaku Olahraga, Prasarana Dan Sarana Olahraga, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
28 hlm.

Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 44 Tahun 2013
Pedoman Pembentukan Karang Taruna Pada Kelurahan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pemuda dan Olah Raga

Abstrak

Kota Bukit Tinggi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2013
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pemuda dan Olah Raga Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA 05 Tahun 2013.doc

Abstrak

Kabupaten Penajam Paser Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2018
Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan olahraga terpadu siswa berprestasi daerah

Pemuda dan Olah Raga Pendidikan

Download :
Peraturan Bupati No. 32 Thn 2018.pdf

Abstrak

pendidikan dan olahraga

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/NO.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan olahraga terpadu siswa berprestasi daerah

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. b. bahwa penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap Olahraga yang meliputi Olahraga pendidikan dan Olahraga prestasi dalam rangka meningkatkan kesehatan, kebugaran dan prestasi siswa di tingkat provinsi dan nasional, dalam sistem manajemen pembinaan Olahraga terpadu;
dasar hukum;UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No 7 Tahun 2002;UU No 3 Tahun 2005;UU No 23 Tahun 2014;PP No 16 Tahun 2007;sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara. 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Pasal 2 Pendirian Pusdiklat dimaksudkan sebagai upaya pembinaan Olahraga Prestasi bagi siswa yang berprestasi di Daerah dalam rangka lebih memajukan dan meningkatkan prestasi Olahraga pada kegiatan provinsi, regional maupun nasional. Pasal 4 Ruang lingkup pembinaan Olahraga terpadu melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi meliputi: a. Pendirian pusdiklat; b. Pengelolaan pusdiklat; c. Struktur Pengelola; d. Kurikulum pusdiklat; e. Jenis Cabang Olahraga Dan Persyaratan Pembinaan; f. Pendanaan pusdiklat; g. Pengawasan. Pasal 8 Penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan dan Pelatihan Olahraga bagi siswa berprestasi melalui Pusdiklat dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi: a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan; b. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; Pasal 9 (1) Pusdiklat dikelola oleh pengelola yang terdiri atas: a. Kepala Dinas sebagai penanggungjawab; b. kepala SD/SMP sebagai ketua; c. kepala SD/SMP sebagai sekretaris membawahi: 1. Anggota yang berasal dari SD; 2. Anggota yang berasal dari SMP; 3. Anggota yang berasal dari UPT Pemuda dan Olahraga; 4. guru pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan SMP sebagai koordinator bidang pendidikan dan pelatihan SMP membawahi: - Anggota yang merupakan pelatih cabang olahraga SMP; 5. guru pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan SD sebagai koordinator bidang pendidikan dan pelatihan SD membawahi: - Anggota yang merupakan pelatih cabang olahraga SD. (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. (3) Bagan struktur pengelola Pusdiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 13 (1) Kurikulum pendidikan dan pelatihan (Kurikulum Diklat) pada Pusdiklat Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi terdiri dari materi program dan kegiatan cabang olah raga yang disusun oleh Tim Pengelola yang ditetapkan melaui Keputusan Kepala Dinas. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan kepada siswa di luar dari kurikulum kegiatan belajar mengajar. (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pusdiklat dilakukan oleh: a. Bupati melalui : 1. Inspektorat Daerah; dan 2. Kepala Dinas. b. Komite Sekolah melalui: 1. SD Negeri 038 Penajam; dan 2. SMP Negeri 21 Penajam Paser Utara. c. masyarakat. (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 melakukan pengawasan melalui audit internal. (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 melakukan pengawasan melalui pengendalian dan monitoring internal Dinas. (4) Komite Sekolah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c melakukan pengawasan dengan memberikan masukan atau kritikan dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan pusdiklat kepada Kepala Sekolah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
10hlm

Kota Pekalongan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2018
Penyelenggaraan Kepemudaan

Pemuda dan Olah Raga

Download :
Perda No 3 Tahun 2018 Penyelenggaraan Kepemudaan.pdf

Abstrak

kepemudaan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No 3/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional dan dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Kepemudaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Fungsi, Karakteristik, Arah dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda, Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan, Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan PEnutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
19 hlm

Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 83 Tahun 2018
Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon

Kepegawaian, Aparatur Negara Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
13. BD. PERBUP URTU DISBUDPARPORA.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013
Pemberdayaan Karang Taruna

Pemuda dan Olah Raga Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Mengubah :

Permensos No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Download :
Permensos 23 tahun 2013.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019
Karang Taruna

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan :

Mencabut :

Permensos No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Download :
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kota Depok

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 44 Tahun 2019
Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Melalui Gerakan Senam Peregangan Dinamis Saat Jam Kerja (Dynamic Office Stretching At Work) Untuk Kebugaran Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok

Kesehatan Pemuda dan Olah Raga

Download :
Perwal 44 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Kuningan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2019
Kepemudaan

Pemuda dan Olah Raga

Download :
peraturan-daerah-kabkuningan-no-14-thn-2019-ttng-kepemudaan_0.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012
Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana

Pemuda dan Olah Raga Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
permensos 28 tahun 2012.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 Tahun 2010
Pedoman Dasar Karang Taruna

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Diubah dengan :

Permensos No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna

Mencabut :

Download :
PERMENSOS 77 HUK 2010.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 Tahun 2006
Taruna Siaga Bencana

Pemuda dan Olah Raga

Download :
PERMENSOS 82 HUK 2006.pdf

Abstrak

Kota Tanjung Balai

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 45 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pemuda dan Olah Raga Struktur Organisasi

Abstrak

Struktur - tupoksi

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BD.2016/NOMOR 45

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai

ABSTRAK:

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU nomor 23 Tahun 2014; UU nomor 30 Tahun 2014; PP nomor 20 Tahun 1987; PP nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; uraian tugas dan fungsi; tata kerja dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
16 Hlmn.

Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2018
Penyelenggaraan Keolahragaan

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan :

Menetapkan :

tentang
Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Abstrak

KEOLAHRAGAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar dan sejahtera perlu ada pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan; Bahwa untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta untuk memajukan penyelenggaraan olahraga, perlu ada pedoman mengenai pembinaan dan pengembangan keolahragaan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Materi Pokok: Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaa, Tenaga Keolahragaan, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Penyedlaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana, Penyelenggaraan Kejuaraan dan Festival Olahraga, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha, Koordinasi dan Kerjasama, dan Sistem Informasi Keolahragaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Jumlah Halaman: 18 HLM; Penjelasan : 5 Halaman

Kota Pekalongan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2017
Penyelenggaraan Keolahragaan

Pemuda dan Olah Raga

Download :
Perda No 16 Tahun 2017.pdf

Abstrak

keolahragaan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD No 16/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

ABSTRAK:

bahwa bahwa olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani dan sosial serta bagian dari proses dan pencapain tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penyelenggaraan keolahragaan di Kota Pekalongan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik serta menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Hak, Kewajiban, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pengelolaan Keolahragaan, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Sarana dan Prasarana Olahraga, Organisasi Keolahragaan, Pelaku Olahraga, Pendanaan Keolahragaan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
29 hlm

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 61 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN OLAH RAGA REKREASI

Pemuda dan Olah Raga

Download :
Pergub Provinsi No.61 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Olahraga rekreasi

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD Th. 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN OLAH RAGA REKREASI

ABSTRAK:

Penyelenggaraan olahraga rekreasi merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jasmaniai, rohaniah, dan sosial. Penyelenggraaan olahraga rekreasi di Sulawesi Tenggara diarahkan untuk dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga dan menumbuhkan semangat untuk senang berolahraga.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU no.13 th.1964, UU No.3 th.20005, UU no.36 th 2009, UU no. 25 th.2009, UU no.23 th.2014, PP no.16 th.2017, PP no.17 th.2007, PP no.18 th.2007, Perda Sulawesi Tenggara no.13 th.2016, Pergub. sulawesi Tenggara No.70 th.2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan olahraga kreasi terkait maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan olahraga rekreasi, pendanaan, pengawasan pengelolaan, penyelenggaraan invitasi, pekan dan festifal olahraga rekreasi, peningkatan kualitas dan kuantitas prasaranan dan sarana olah raga rekreasi, prasarana kawasan olahraga wisata dan sarana olahraga

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
14 halaman

Kabupaten Sleman

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2018
Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pemuda, dan Pelatih Berprestasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pemuda dan Olah Raga

Abstrak

olahragawan - penghargaan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2018/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pemuda, dan Pelatih Berprestasi

ABSTRAK:

Bahwa penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda, dan pelatih yang berprestasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan, sehingga diperlukan pedoman dalam pemberian penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda dan pelatih berprestasi di Kabupaten Sleman
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indomesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015
Materi Pokok: Penerima Penghargaan, Persyaratan dan Tatacara Penominasian, Bentuk Penghargaan dan Mekanisme Penyaluran Penghargaan, Tim Penilai, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
Jumlah Halaman: 8 HLM;

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2014
Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga

Pemuda dan Olah Raga

Download :
Perpres Nomor 12 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Kotabaru

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2015
Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotabaru

Pemuda dan Olah Raga

Download :
12 Perbup 2015.pdf

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotabaru

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru, Dengan Sistematika Sebagai Berikut ; 1.Ketentuan Umum 2.Dinas Pemuda Dan Olahraga 3.Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2015.
25

Hasil Pencarian
Menemukan 229 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2014.

Hasil Pencarian Menemukan 229 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 229 peraturan (dalam 0,002 detik)