Hasil Pencarian
Menemukan 3.035 peraturan (dalam 0,009 detik)
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2015
Perubahan Perbup OKU Timur No. 3 Tahun 2005 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati dan Pemberian Kuasa untuk Atas Nama Bupati OKU Timur Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemkab Kab OKU Timur
Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Dicabut dengan :
-
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Pendelegasiaan Sebagaian Wewenang Bupati dan Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Bupati Ogan Komering Ulu Timur Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Download :
- Perbup-No-24-Tahun-2015-1.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 2003
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- KEPPRES No.23 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1950
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1950 Dan Pengangkatan Tirtawinata Menjadi Jaksa Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Mencabut :
-
Keppres No. 19 Tahun 1950
- Download :
- Keppres No.31 Tahun 1950.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 252 Tahun 1963
Memberhentikan Wiryono P, S.H. Sebagai Menteri Kehakiman Ad Interim dan Mengangkat Astrawinata, S.H. Sebagai Menteri Kehakiman dan Oei Tjoe Tat, S.H. Menteri Negara Presidium Kabinet
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No 252 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 285 Tahun 1965
Pengangkatan Karsono Werdoyo Menjadi Duta Besar Di Albania
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No 285 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 64 Tahun 1963
Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Delegasi Konferensi GANEFO
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No 64 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 2014
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres Nomor 40 tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 Tahun 1967
Pengangkatan Kolonel TNI Thajib Sebagai Direktur Utama Perusahaan Tambang Timah Negara
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No 159 Tahun 1967.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 415 Tahun 1961
Pengangkatan Presiden Direktur PN Asuransi Kerugian Eka Nusa
Asuransi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No 415 Tahun 1961.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 2005
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- KEPPRES NO 30 TH 2005.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2016
Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Permen Kominfo Nomor 15 Tahun 2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 189 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Wijaya Karya
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No 189 Tahun 1961.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2018
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Mencabut :
-
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan PemerintahanYang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Download :
- Perda_10_th_2018.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2016
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2010
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres 7 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 2002
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- KEPPRES No.72 TH 2002.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2018
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- No.40 perbup pendelegasian wewenang.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 345 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Aneka Bhakti
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No 345 Tahun 1961.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Mencabut :
-
PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- Download :
- PP 38 Tahun 2007.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kab Kediri
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- PERBUP NOMOR 46 TAHUN 2016.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2008
Pendelegasian Penandatanganan Dokumen Lelang Izin Pengusahaan Kepada Sekretaris Daerah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2018
Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Mencabut :
-
Permenhub No. 75 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
-
Permenhub No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
-
Permenhub No. 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Download :
- PM_71_TAHUN_2018.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2018
PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR UNTUK ATAS NAMANYA MENANDATANGANI PENETAPAN PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- PERBUP NO 10 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 62 Tahun 2018
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 50 Tahun 2013
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013-2014
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi