Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2015
Unit pelaksana teknis dinas pendapatan daerah kabupaten lamongan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
6 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 39 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perjanjian dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Palembang No. 55 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mengubah :

tentang
Perwali No. 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang
tentang
Perwali No. 61 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perwali No. 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

Download :
PERWAKO-39-2015.pdf

Abstrak

pelimpahan-wewenang-perizinan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD.2015/NO.39

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perjanjian dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan dalam rangka mengoptimalkan dan memperluas kewenangan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, maka perlu melimpahkan beberapa jenis perijinan baru yang belum diakomodir oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang. Pelimpahan kewenangan beberapa perijinan baru kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif serta efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Perwali No. 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang perlu diubah kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan mengenai jenis perrijinan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
4 hlm

Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 54 Tahun 2015
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWAKO-54-2015.pdf

Abstrak

pelimpahan-wewenang-camat

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2015/NO.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat

ABSTRAK:

Persyaratan substantif pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat yang meliputi wewenang bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan dari walikota kepada camat. Pengaturan tentang pelimpahan sebagian kewenangan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota No. 47 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perda No. 11 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan tugas camat, kewenangan yang dilimpahkan, pembiayaan dan penerimaan, pembinaan, pelaporan dan evaluasi, prosedur penandatanganan, pertanggungjawaban, pencabutan dan pelimpahan wewenang, penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
9 hlm, Lampiran : 33 hlm

Kabupaten Jombang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2014
Perubahan atas peraturan Bupati No 1 tahun 2009 tentang Tupoksi Sekda

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Jombang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2014
Perubahan Kedua atas Perbub Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tupoksi dan Fungsi Dinas PU,Cipta Karya, Tata Ruang , Kebersihan dan Pertamanan Kab jombang

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERATURAN BUPATI NO 17 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 59 Tahun 2015
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWAKO-59-2015.pdf

Abstrak

izin-usaha-mikro-kecil-pendelegasian-kewenangan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD.2015/NO.59

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat

ABSTRAK:

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada camat yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Uaha Mikro dan Kecil, pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari walikota. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kriteria, ruang lingkup, prinsip dan tujuan, pendelegasian kewenangan, pelaksanaan, pendampingan, pendanaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2015.
8 hlm

Kabupaten Jombang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2015
Tusi Bakesbangpol

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Jombang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2015
Tusi Sekda Kabupaten Jombang

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERATURAN BUPATI NO 2 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Jombang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2015
Tusi Dinas PU Pengairan Kabupaten Jombang

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERATURAN BUPATI NO 4 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Jombang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2015
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tusi Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERATURAN BUPATI NO 7 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Aceh Tamiang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2014
Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati kepada Wakil Bupati

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2014/No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati kepada Wakil Bupati

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu melimpahkan sebagian tugas dan wewenang Bupati Aceh Tamiang kepada Wakil Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014.
Dalam Perbup Daerah ini diatur tentang ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman

Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 35 Tahun 2014
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
35 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2015
Unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum cipta karya kabupaten lamongan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
8 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2015
Pemberiaan Kekuasaan Memutus Permintaan Pinjaman (KMPP) pada PD. BPR bank daerah lamongan

BUMD Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
18 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Jember

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3.1 Tahun 2013
Oganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERBUP 3.1 TAHUN 2013 - TUPOKSI UPT DISPENDA 2013.pdf

Abstrak

SOTK

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3.1, BD No 3.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Oganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, guna menunjang kinerja operasional Dinas Pendapatan dalam pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah agar berjalan lebih optimal, perlu membentuk dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Jember; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14); Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5); Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 55);
UPT Pendapatan adalah: a. UPT Pendapatan Kaliwates meliputi wilayah kerja Kecamatan Kaliwates, Sumbersari dan Patrang; b. UPT Pendapatan Mayang meliputi wilayah kerja Kecamatan Mayang, Tempurejo, Mumbulsari dan Silo; c. UPT Pendapatan Arjasa meliputi wilayah kerja Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Pakusari dan Sukowono; d. UPT Pendapatan Kalisat meliputi wilayah kerja Kecamatan Kalisat, Sumberjambe dan Ledokombo; e. UPT Pendapatan Rambipuji meliputi wilayah kerja Kecamatan Rambipuji, Panti, Sukorambi, Ajung dan Jenggawah; f. UPT Pendapatan Balung meliputi wilayah kerja Kecamatan Balung, Ambulu, Wuluhan dan Puger; g. UPT Pendapatan Kencong meliputi wilayah kerja Kecamatan Kencong, Jombang, Gumukmas dan Umbulsari; dan h. UPT Pendapatan Tanggul meliputi wilayah kerja Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Semboro dan Sumberbaru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 68 Tahun 2014
Petunjuk Teknis Perwali Yogyakarta No.41 Tahun 2014 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Perwali Yogyakarta No. 42 Tahun 2014 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perwali Yogyakarta No.52 Tahun 2012 ttg Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perwali Yogyakarta No.53 Tahun 2012 ttg Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 63 Tahun 2012
Perubahan atas Perbub No 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
63 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 66 Tahun 2013
Perubahan atas Perbub No 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
66 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 67 Tahun 2013
Perubahan atas Perbub No 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
67 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2012
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
68 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kota Tidore Kepulauan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 03 Tahun 2015
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kota Tidore Kepulauan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

Jabatan Struktural-Uraian Tugas

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 03, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 289

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kota Tidore Kepulauan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, perlu adanya regulasi terkait uraian tugas jabatan strukturan pada jabatan. Maka perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Uraian Tugas Jabatan Strukturan pada Kecamatan.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2013.
Peraturan walikota ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. maksud dan tujuan; c. urauan tugas; d. susunan organisasi; e. ketentuan pentup. Peraturan ini terdiri dari V Bab dan 5 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
19

Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
68.pdf

Abstrak

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara