Hasil Pencarian
Menemukan 3.035 peraturan (dalam 0,009 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2015
Perubahan Perbup OKU Timur No. 3 Tahun 2005 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati dan Pemberian Kuasa untuk Atas Nama Bupati OKU Timur Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemkab Kab OKU Timur

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Pendelegasiaan Sebagaian Wewenang Bupati dan Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Bupati Ogan Komering Ulu Timur Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 2003
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1950
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1950 Dan Pengangkatan Tirtawinata Menjadi Jaksa Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Keppres No. 19 Tahun 1950

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 285 Tahun 1965
Pengangkatan Karsono Werdoyo Menjadi Duta Besar Di Albania

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 64 Tahun 1963
Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Delegasi Konferensi GANEFO

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 2014
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 Tahun 1967
Pengangkatan Kolonel TNI Thajib Sebagai Direktur Utama Perusahaan Tambang Timah Negara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 415 Tahun 1961
Pengangkatan Presiden Direktur PN Asuransi Kerugian Eka Nusa

Asuransi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 2005
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2016
Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 189 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Wijaya Karya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2018
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :


  1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan PemerintahanYang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2010
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 2002
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2018
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 345 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Aneka Bhakti

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

  Kabupaten Kediri

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kab Kediri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2008
Pendelegasian Penandatanganan Dokumen Lelang Izin Pengusahaan Kepada Sekretaris Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2018
Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenhub No. 75 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  2. Permenhub No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  3. Permenhub No. 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

  Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 50 Tahun 2013
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013-2014

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi