Hasil Pencarian
Menemukan 6.478 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Lampung Selatan
  Kabupaten Jayapura

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2015
TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2015

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 142 Tahun 2015
Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

  Kota Sabang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 10 Tahun 2015
Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kabupaten Rejang Lebong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015
Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 30 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No.1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kabupaten Paser
  Provinsi Bali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 17 Tahun 2014
Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2014

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 153 Tahun 1954
Pengesahan Keputusan Gubernur Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 Tahun 2019
Batas Daerah Antara Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016
Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Mencabut :

  1. Permensos No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2015
Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017

Mencabut :

  1. Permensos No. 20 Tahun 2014 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2015

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018
Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permensos No. 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2017
Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019

Mencabut :

  1. Permensos No. 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi Dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2017

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2014
Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2015

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016

Mencabut :

  1. Permensos No. 20 Tahun 2013 tentang Pelimpahan kewenangan dekonsentrasi dan penugasan tugas pembantuan ke instansi sosial provinsi dan instansi sosial kabupaten/kota tahun anggaran 2014

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2013
Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 20 Tahun 2014 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2015

Mencabut :

  1. Permensos No. 27 Tahun 2012 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2013

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2012
Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2013

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 20 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014

Mencabut :

  1. Permensos No. 148 Tahun 2011 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup kementerian Sosial Tahun 2012

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 148 Tahun 2011
Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2012

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 27 Tahun 2012 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2013

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016
Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  2. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengubah :

  1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonian Nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan
  2. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  3. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Mencabut :

  1. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
  3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  4. UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Mengubah :

  1. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonian Nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan

Mencabut :

  1. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014
Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

Agraria Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja