Hasil Pencarian
Menemukan 16 peraturan (dalam 0,001 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2003
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2003
Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002
Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Diubah dengan :

  1. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2012
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPRES No. 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015
Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Batang Hari
  Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2015
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

  Kabupaten Aceh Tamiang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2016
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pencucian Uang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kabupaten Banjar
  Pemerintah Pusat
  Kabupaten Teluk Wondama

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

Kepegawaian, Aparatur Negara Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Kota Tarakan