Hasil Pencarian
Menemukan 21 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Batang Hari
  Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 Tahun 2012
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

Pencucian Uang Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Peraturan BI No. 19/10/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

  Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2015
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

  Kabupaten Aceh Tamiang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2016
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pencucian Uang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kabupaten Teluk Wondama

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

Kepegawaian, Aparatur Negara Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Kabupaten Banjar
  Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tahun 2017
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Pencucian Uang Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Peraturan BI No. 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank
  2. Peraturan BI No. 12/3/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013
Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Agraria Kepegawaian, Aparatur Negara Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 27 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2012
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPRES No. 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

  Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tahun 2009
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Pencucian Uang Perbankan, Lembaga Keuangan Terorisme

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Peraturan BI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Mencabut :

  1. Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  2. Peraturan BI No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  3. Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

  Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 Tahun 2006
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

Pencucian Uang Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Peraturan BI No. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2003
Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2003
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002
Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Diubah dengan :

  1. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

  Kota Tarakan
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015
Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi

  Pemerintah Pusat