Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 382 kali

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009
Narkotika

Narkotika

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Download :
UU Nomor 35 Tahun 2009.pdf

Abstrak

2009

Undang-undang (UU) NO. 35, LN. 2009/ No. 143, TLN NO. 5062, LL SETNEG : 58 HLM

Undang-undang (UU) tentang Narkotika

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009.
Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Pusat

Diakses 416 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1997
Narkotika

Narkotika

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mencabut :

UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 916 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997
Psikotropika

Narkotika

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 283 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1976
Narkotika

Narkotika

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 660 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika

Download :
PP Nomor 40 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 560 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Narkotika

Download :
PP 25 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 339 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2010
Prekursor

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Narkotika

Download :
PP 44 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 59 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1980
Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, Dan Ganja

Narkotika

Download :
PP NO 1 TH 1980.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 84 kali

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007
Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Narkotika Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Mencabut :

KEPPRES No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional

Download :
PERPRES NO 83 TH 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 3576 kali

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2018
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019

Narkotika

Download :
Inpres Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 320 kali

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 12 Tahun 2011
Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 - 2015

Narkotika

Download :
Inpres_no_12_2011.pdf

Abstrak

Provinsi Sulawesi Barat

Diakses 345 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Piskotropika Dan Zat Adiktif Lainya

Narkotika

Download :
Perda No. 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

narkotika-piskotropika-zat adiktif

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Piskotropika Dan Zat Adiktif Lainya

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permendagri No.21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Gubernur dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi, menyusun Perda tentang Narkotika.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.5 Tahun 1997; UU No.7 Tahun 1997; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No.1 Tahun 2016; UU No.26 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.25 Tahun 2011; PP No.40 Tahun 2013; Perpres No.23 Tahun 2010; Permendagri No.21 Tahun 2013.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai asas, maksud dan tujuan pencegahan, tugas dan wewenang Pemda, dan peran serta masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 halaman, Penjelasan 5 halaman

Provinsi Bali

Diakses 354 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2017
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika

Download :
perda-7-2017.pdf

Abstrak

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013
1. Ketentuan Umum 2. Antisipasi Dini 3. Pencegahan 4. Penanganan dan Rehabilitasi 5. Kerja Sama 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Partisipasi Masyarakat 8. Pendanaan 9. Pelaporan 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
14 hlm

Provinsi Jambi

Diakses 325 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2017
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Narkotika

Download :
Perda No 5 th 2017.pdf

Abstrak

PENCEGAHAN - PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

ABSTRAK:

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara; Bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat Provinsi Jambi semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur. Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa aklai terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2011; Permensos No. 26 Tahun 2012; Permendagri No. 21 Tahun 2013.
Perda ini mengatur mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, meliputi: Ruang Lingkup; Antisipasi Dini; Pencegahan; Penanganan; Pasca Rehabilitasi; Partisipasi Masyarakat; Kerja Sama Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; Sanksi Administrasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
Pada saat Peraturan Derah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan Adiktif lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer; upaya pencegahan sekunder; upaya pencegahan tersier; Tata cara pembinaan dan pengawasan; penerapan tindakan administratif, diatur dalam Peraturan Gubernur Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
24 hlm.; Penjelasan 5 hlm.

Provinsi Kalimantan Tengah

Diakses 117 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah

Ketenagakerjaan Narkotika

Abstrak

ketenagaerjaan dan narkotika

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka keberadaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota perlu disesuaikan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
PASAL I; PASAL II

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Halaman

Provinsi Kalimantan Tengah

Diakses 36 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2009
Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah

Narkotika

Download :
Pergub 14 tahun 2009.pdf

Abstrak

Narkotika

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, BD.2009/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB III TATA KERJA; BAB IV KEPEGAWAIAN; BAB V PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009.
12 Halaman

Provinsi Sumatera Selatan

Diakses 103 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2009
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan

Narkotika Struktur Organisasi

Download :
PERDA NO.9 THN 2009.pdf

Abstrak

Provinsi Bangka Belitung

Diakses 213 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Narkotika

Abstrak

PENANGGULANGAN – PENYALAHGUNAAN – NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2015 Nomor 4 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

ABSTRAK:

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2015; Permensos No. 26 Tahun 2012; Permendagri No.21 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas dan tujuan, ruang lingkup, antisipasi dini, Pencegahan, penanganan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pasca rehabilitasi, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, sanksi administrasi dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
27 hlm

Provinsi Kalimantan Selatan

Diakses 154 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2012
Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya

Narkotika

Download :
PERDA_PROV_2012_16_TTG PENCEGAHAN.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Timur

Diakses 700 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2017
Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Narkotika

Download :
PERDA.7.2017.pdf

Abstrak

FASILITAS-PENCEGAHAN-PENYALAHGUNAAN-NARKOTIKA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRAK:

Bahwa Berdasarkan Ketentuan Passal 4 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Daerah Diberikan Kewenangan Untuk Menyusun Peraturan Daerah Mengenai Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
UU No.25 Tahun 1956; UU No.35 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.21 Tahun 2013; Perda No.05 Tahun 2008;
Ketentuan Umum, Antisipasi Dini, Pencegahan, Penanganan, Pendanaan, Kerjasama, Sistem Informasi, Partisipasi Masyarakat, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
26 hlm

Hasil Pencarian - ditemukan 88 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.