Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2010
Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Kesehatan Narkotika

Abstrak

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 38 Tahun 2010
Badan Narkotika Kabupaten Kubu Raya

Narkotika Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERBUP NO.38 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4.a Tahun 2008
PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Narkotika

Download :
Perbup Nomor 4 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2008
LARANGAN MINUMAN KERAS/BERALKOHOL

Narkotika

Download :
6703_No.12 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman KerasBeralkohol .pdf

Abstrak

LARANGAN - MINUMAN KERAS - BERALKOHOL

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LARANGAN MINUMAN KERAS/BERALKOHOL

ABSTRAK:

bahwa memproduksi,mengedarkan, menjual dan menggunakan minuman keras pada hakikatnya bertentangan dengan norma-norma keagamaan dan kesusilaan dan dapat menggangu ketertiban dalam kehidupan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 1962; Kep.Presiden No. 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 MEN.KES/IV/77/1980; Peraturan Menteri Kesehatan No. 59/MENKES/PER/II/1982
PERDA ini Mengatur Mengenai Larangan Minuman Keras/Beralkohol; Meliputi Maksud dan Tujuan; Produksi, Peredaran, Pengeceran dan Penjualan; Pengecualian; Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2008.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5 hlmn;

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2008
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LAKHAR BNK

Narkotika Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perbup Nomor 10 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kabupaten Takalar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2004
LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA

Narkotika

Download :
Perda Takalar Nomor 2 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Kabupaten Poso

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2009
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

Narkotika

Download :
perda no 6 tahun 2009 ttg bnk.pdf

Abstrak

NARKOTIKA

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

ABSTRAK:

Bahwa untuk penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat dan penanganan yang lebih komprehensif, maka perlu dibentuk satu lembaga yang secara khusus menangani peredaran gelap narkotika yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional dan peningkatan koordinasi antar instansi di daerah khususnya di bidang narkotika; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perpres No. 83 Tahun 2007 pasal 27 perlu dientuk unit organisasi di daerah guna optimalisasi upaya-upaya pencegahan peredaran narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Perda tentang badan narkotika kabupaten.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 83 Tahun 2007; Perda Kabupaten Poso No. 1 Tahun 2008.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang badan narkotika kabupaten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang pembentukan; organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; kepegawaian; ketentuan lain-lain

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2009.
7 Halaman, Penjelasan : - hlm

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009
Narkotika

Narkotika

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Download :
UU Nomor 35 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007
Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Narkotika Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Mencabut :

KEPPRES No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional

Download :
PERPRES NO 83 TH 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2010
Prekursor

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Narkotika

Download :
PP 44 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 9 Tahun 2010
Standar Prosedur Operasional Penanganan Medis Tahanan dan Narapidana Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan/atau Zat Adiktif Lainnya

Kesehatan Narkotika

Abstrak

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2008
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. OKUT

Narkotika Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA-NO.-18-TAHUN-2008.pdf

Abstrak

- ORGANISASI - DAN -TATA KERJA - PELAKSANA - BADAN NARKOTIKA -

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2008/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. OKUT

ABSTRAK:

dengan telah banyak penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan aditif lainnya yang semakin meningkatkan sehingga membutuhkan penanganan komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi proporsonal di pusat dan daerah dipandang perlu di atur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika KAB. OKUT
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah: UU No 8 tahun 1974; UU No 8 tahun 1976; UU No 5 tahun1997; UU NO 37 tahun 2003, UU No 10 tahun 2004, UU No 32 tahun 2004, UU No 33 tahun 2004, PP No 41 tahun 2007, PerPres No 83 tahun 2007.
Materi Hukum dalam peraturan ini adalah: Pembentukan, Tata kerja, Eselonisasi, Pngangkatan Dan Penghentian Pelaksana Harian

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997
Psikotropika

Narkotika

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1976
Narkotika

Narkotika

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1980
Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, Dan Ganja

Narkotika

Download :
PP NO 1 TH 1980.pdf

Abstrak

Kabupaten Tebo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2005
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN,PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,OBAT-OBATAN TERLARANG PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADITIF LAINNYA (NAFZA)

Narkotika

Abstrak

PENCEGAHAN - PENANGGULANGAN - PENYALAHGUNAAN - NARKOTIKA - OBAT-OBATAN TERLARANG - PSIKOTROPIKA - ZAT ADITIF - LAINNYA

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2005/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN,PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,OBAT-OBATAN TERLARANG PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADITIF LAINNYA (NAFZA)

ABSTRAK:

Dengan lancarnya jalur lalu-lintas khususnya di jalan Lintas Sumatera dan kuatnya arus globalisasi yang mempunyai dampak baik dari segi yang positif maupun negatif di Kabupaten Tebo yang berpegangan kuat pada agama, adat istiadat serta kebudayaan; Efek negatif yang ditimbulkan yaitu semakin meluasnya jaringan peredaran Narkotika, obat-obat terlarang, psikotropika dan zat aditif lainnya yang berdampak negatif terhadap kesinambungan kehidupan generasi muda untuk melanjutkan pembangunan serta tingginya tingkat kriminalitas akibat penyalahgunaannya, maka untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba perlu upaya pencegahan dan penanggulangannya dan untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat khususnya di Kabupaten Tebo; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pencegahan dan Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika, Obat-obat Terlarang, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya (NAFZA);
UU No.54 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1981; UU No.23 Tahun 1992; UU No.5 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.11 Tahun 1962; PP No.27 Tahun 1983; PP No.6 Tahun 1988; Kepres No.17 Tahun 2002;
Perda Ini Mengatur Mengenai Pencegahan Dan Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika, Obat-obat Terlarang Psikotropika Dan Zat Aditif Lainnya; Meliputi; Ruang Lingkup; Kewajiban; Pengawasan; Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2005.
Hal-hal Yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan Diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
9 hlmn;

Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2009
Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah

Narkotika

Download :
Pergub 14 tahun 2009.pdf

Abstrak

Narkotika

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, BD.2009/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB III TATA KERJA; BAB IV KEPEGAWAIAN; BAB V PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009.
12 Halaman

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2008
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARlAN BADAN NARKOTlKA KABUPATEN (LAKHAR BNK)

Narkotika

Download :
Perda No 11 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 78 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan

Narkotika Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mengubah :

tentang
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan

Download :
PERGUB NO.78 THN 2008.pdf

Abstrak

pembentukan-badan-narkotika-provinsi

2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 78, BD.2008/NO.42 SERI D

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan Pergub No. 38 Tahun 2007 telah dibentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan. Sesuai surat Kepala Kepolisian Daerah Sumsel tanggal 4 Desember 2008 Nomor R/645/XII/2008 telah diusulkan penggantian Kalakhar BNP Sumsel yang disesuaikan dengan kepangkatan dan eselonisasi jabatannya. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1976; UU No. 8 Tahun 1996; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 1997; UU No. 22 tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Keppres No. 17 Tahun 2002; Pergub No. 38 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan Kalakhar BNP Sumsel.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2008.
Mengubah Pergub No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan
3 hlm

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2009
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan

Narkotika Struktur Organisasi

Download :
PERDA NO.9 THN 2009.pdf

Abstrak

organisasi-dan-tata-kerja-dinas-daerah

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden No.83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.25 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiman atelah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.41 Tahun 2007; Perpres RI No.83 Tahun 2007; Pembentukan Satuan Tugas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang sifatnya khusus dan dalam pelaksanaannya melibatkan unsur satuan sektoral;
Dalam Perda ini diatur mengenai Organisasi dan Tata Krrja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok da Fungsi Lakhar BNP; Serta Tata Kerja Kepala Lakhar BNP.

CATATAN: