Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 2162 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019
Sumber Daya Air

Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Sumber Daya - Air

2019

Undang-undang (UU) NO. 17, LN.2019/NO.190, TLN NO.6405, JDIH.SETNEG.GO.ID : 50 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Sumber Daya Air

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota: (a). huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Suburusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 3 huruf b, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b; (b). huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor I Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5, yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Pusat

Diakses 1929 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2017
Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

Lingkungan Hidup Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

PENGESAHAN-MINAMATA-CONVENTION-ON-MERCURY

2017

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2017/NO.209, TLN NO.6125, LL SETNEG : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

ABSTRAK:

bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; bahwa penggunaan merkuri dari aktivitas manusia berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif; bahwa pada tanggal 10 Oktober 2Ol3 di Kumamoto, Jepang, Pemerintah Indonesia menandatangani Minamata Conuention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri), yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari emisi dan pelepasan merkuri serta senyawa merkuri yang diakibatkan oleh aktivitas manusia
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
12 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 2241 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2014
Konservasi Tanah dan Air

Lingkungan Hidup

Download :
UU Nomor 37 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1039 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2014
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 7431 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 365 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004
Sumber Daya Air

Lingkungan Hidup

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Sumber Daya Air

2004

Undang-undang (UU) NO. 7, LN. 2004/ No. 32, TLN NO. 4377, LL SETNEG : 55 HLM

Undang-undang (UU) tentang Sumber Daya Air

ABSTRAK:

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan YME yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras dan perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Selain pemerintah, Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004.
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali.
Penjelasan : 110 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 5159 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 4243 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1982
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1982.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1711 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1974
Pengairan

Lingkungan Hidup

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1974.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 675 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1962
Karantina Udara

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 153 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2019
Pulau Karantina

Lingkungan Hidup Pertanian dan Peternakan

Download :
PP Nomor 69 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2040 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Perekonomian

Download :
PP Nomor 46 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1234 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
PP No. 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

Download :
PP 7 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 844 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Download :
PP Nomor 57 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2784 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan Hidup

Download :
PP Nomor 46 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 998 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Lingkungan Hidup Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Download :
PP Nomor 108 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 732 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2015
Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif

Lingkungan Hidup Pertahanan dan Keamanan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif

Download :
PP Nomor 58 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 12292 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Download :
PP Nomor 101 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 392 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2014
Hak Guna Air

Lingkungan Hidup

Download :
PP Nomor 69 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2024 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014
Kesehatan Lingkungan

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download :
PP Nomor 66 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 1772 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.