Hasil Pencarian
Menemukan 158 peraturan (dalam 0,002 detik)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018
Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

Hak Asasi Manusia Kesehatan Kewarganegaraan dan Imigrasi Narkotika Terorisme Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. Permenkumham No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
   

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

Hak Asasi Manusia Kesehatan Kewarganegaraan dan Imigrasi Narkotika Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mengubah :

1. Permenkumham No. 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
   

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah :

1. Permenkumham No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
   

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014
Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. Permenkumham No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
   

Mencabut :

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mengubah :

1. Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
   

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2016
Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. Permenkumham No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
   

Mencabut :

1. Permenkumham No. M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-06.Gr.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing Yang Terkena Biaya Beban Dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
   
2. Permenkumham No. M.HH- 06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
   

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
   

Mengubah :

1. Permenkumham No. M.HH- 06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
   

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2018
Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 38 Tahun 2006
Lembaga Kemasyarakatan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2005
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
   

Mengubah :

1. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
   

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2008
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan
   

Diubah dengan :

1. PERPRES No. 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
   

Mengubah :

1. KEPPRES No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
   
2. KEPPRES No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 2003
Bebas Visa Kunjungan Singkat

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan
   

Diubah dengan :

1. PERPRES No. 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
   
2. PERPRES No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
   
3. KEPPRES No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 2003
Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor Timur

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 2003
Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Jurnalis Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2003
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan
   

Diubah dengan :

1. PERPRES No. 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
   
2. PERPRES No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
   

Mengubah :

1. KEPPRES No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
   

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Kewarganegaraan dan Imigrasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PERPRES No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
   
2. PERPRES No. 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
   
3. PERPRES No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
   

Mengubah :

1. PERPRES No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006
Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
   
2. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2005
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
   

Mengubah :

1. PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, Dan Izin Keimigrasian
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2005
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
   

Mengubah :

1. PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, Dan Izin Keimigrasian
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007
Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
   
2. PP No. 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2008
Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
   
2. PP No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1996
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Agraria Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1994
Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian