Hasil Pencarian
Menemukan 159 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Konawe Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan

APBD Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Pajak dan Retribusi Daerah

  Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 35 Tahun 2012
Pembinaan dan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Provinsi Maluku Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2013
Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2014
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018
Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

Hak Asasi Manusia Kesehatan Kewarganegaraan dan Imigrasi Narkotika Terorisme Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

Hak Asasi Manusia Kesehatan Kewarganegaraan dan Imigrasi Narkotika Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permenkumham No. 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014
Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Mencabut :

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2016
Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenkumham No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian

Mencabut :

  1. Permenkumham No. M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-06.Gr.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing Yang Terkena Biaya Beban Dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
  2. Permenkumham No. M.HH- 06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian

Mengubah :

  1. Permenkumham No. M.HH- 06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2018
Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2017
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN BANYUWANGI DI LUAR NEGERI

Kewarganegaraan dan Imigrasi Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2015
Bebas Visa Kunjungan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Diubah dengan :

  1. PERPRES No. 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

Mencabut :

  1. PERPRES No. 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
  2. PERPRES No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
  3. KEPPRES No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
  4. KEPPRES No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 105 Tahun 2015
Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
  2. PERPRES No. 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2014
Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet AMPERA Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967

Kewarganegaraan dan Imigrasi Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
  2. PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
  3. PP No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
  4. PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, Dan Izin Keimigrasian
  5. PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian
  6. PP No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2015
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2011
Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2011
Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 128 Tahun 2015
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Muna Barat

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi Struktur Organisasi

  Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 21 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

  1. PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 73 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

  Kabupaten Konawe

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2015
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Konawe

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi