Hasil Pencarian - ditemukan 134 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011
Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang
   
2. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
   

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
   

Mengubah :

1. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006
Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
   
2. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1992
Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
   

Diubah dengan :

1. UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1982
Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963).

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1976
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
   

Mengubah :

1. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1969
Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
   

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1959
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1959
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1959
Penetapan "Undang_Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang-Undang

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958
Kewarga-Negaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
   

Diubah dengan :

1. UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1958
Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1969 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
   

Undang-undang (UU) Nomor 77 Tahun 1957
Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1950) tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-Undang

Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Menetapkan :

1. UUDrt No. 23 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri
   

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1948
Naturalisasi Joseph Cornelis De Groot

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1948
Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
   
2. UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia
   
3. UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1948
Naturalisasi Jean Henry Joseph de Quinze

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1947
Naturalisasi Curt Ulrich Gross

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1947
Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer

Kewarganegaraan dan Imigrasi