Hasil Pencarian
Menemukan 310 peraturan (dalam 0,013 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2008
Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
  2. PP No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 477 B Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Ong Sun Boen Dan Tjia Kim Swi

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Hak Asasi Manusia Kewarganegaraan dan Imigrasi Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
  2. Peraturan KPU No. 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

  Provinsi Sulawesi Selatan
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 96 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Dr. A.J.G.H. Kostermans

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat
  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021
Visa dan Izin Tinggal

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
  2. Permenkumham No. 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas
  3. Permenkumham No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan, Penyampaian Persetujuan Visa Tinggal Terbatas, dan Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Terbatas Secara Elektronik, Serta Pemberian Izin Tinggal Terbatas Elektronik
  4. Permenkumham No. 33 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Bagi Orang Asing Eks Warga Negara Indonesia dan Keluarganya Pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan
  5. Permenkumham No. 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas
  6. Permenkumham No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan
  7. Permenkumham No. 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap
  8. Permenkumham No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  9. Permenkumham No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  10. Permenkumham No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
  11. Permenkumham No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  12. Permenkumham No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  13. Permenkumham No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  14. Permenkumham No. M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-IZ.01.02 Tahun 1998 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1948
Naturalisasi Jean Henry Joseph de Quinze

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2015
Cap Keimigrasian

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian
  2. Permenkumham No. 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1994
Visa, Izin, Masuk, Dan Izin Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
  2. PP No. 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
  3. PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020
Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa

Kewarganegaraan dan Imigrasi COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 410 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Hubertus August Goossens

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
  2. PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2012
Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1005.IZ.03.02 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan Paspor bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Tujuan Timur Tengah pada Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus Tenaga Kerja Indonesia Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 294 Tahun 1960
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Teng Tjoei King, Cs. (6 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 52 Tahun 2016 tentang Penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 326 Tahun 1960
Pewarganegaraan Ong Tiong Sien Cs. (5 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2022
Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenhub No. 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia
  2. Permenhub No. 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 477 A Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) John Chan Kok Cheng

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Kabupaten Madiun

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2017
Kabupaten Layak Anak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2007
Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 265/U/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1980
Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia