Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 3056 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Download :
UU Nomor 18 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 686 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2005
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang

Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 611 kali

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004
Sistem Jaminan Sosial Nasional

Kesehatan Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 40 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1248 kali

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Download :
UU Nomor 39 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 9122 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta
UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 20964 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003
Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang
UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana
UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Ketenagakerjaan

2003

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2003/NO.39, TLN NO.4279, LL SETNEG :79 HLM

Undang-undang (UU) tentang Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai: landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pembinaan; pengawasan; penyidikan; dan ketentuan pidana serta sanksi administratif di bidang ketenagakerjaan. Sanksi pidana menurut UU ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2003.
Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, peraturan perundang-undangan yang dicabut yaitu: Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8); Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647); Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87); Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208); Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545); Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8); UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia; UU Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan; UU Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing; UU Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana; UU Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital; UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja; UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; dan UU Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan nomor 27/PUU-IX/2011, nomor 37/PUU-IX/2011, dan nomor 58/PUU-IX/2011.
Penjelasan : 49 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 750 kali

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2000
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 28 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2930 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 21 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 810 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1998
Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mengubah :

UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1114 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1997
Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Diubah dengan :

UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Mencabut :

UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2530 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1992
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Mencabut :

PP No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia.
UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
PP No. 2 Tahun 1948 tentang Peraturan Kecelakaan 1947
PP No. 18 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 2, Tahun 1948 Dari Hal Peraturan Kecelakaan
UU No. 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja