Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2013
Pelayanan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Download :
Perda_Kab_Bangka_2013_16.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah

Ketenagakerjaan Narkotika

Abstrak

ketenagaerjaan dan narkotika

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka keberadaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota perlu disesuaikan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
PASAL I; PASAL II

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Halaman

Kota Lubuk Linggau

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 31 Tahun 2013
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Lubuklinggau

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWAL 31 TH 2013.pdf

Abstrak

STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL-BIDANG-KETENAGAKERJAAN

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD.2013/NO.31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Lubuklinggau

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011, maka Pemerintahan Daerah menerapkan dan menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan; serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013.
11 hlm.

Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2012
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto

Ketenagakerjaan

Download :
32 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Malang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2013
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil

Badan Layanan Umum Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Malang No. 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil

Download :
15 pengangkatan & pemberhentian pgwai BLUD nonPNS.pdf

Abstrak

Kabupaten Malang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 33 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil

Badan Layanan Umum Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Malang No. 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil

Download :
33 perub 15 th 2013 pengangkatan & pemberhentian pgwi BLUD.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 93 Tahun 2014
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Download :
PERGUB NO 093 TH 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Landak

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2012
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Download :
PERDA-NO-4-2012-PENY-KETENAGAKERJAAN.pdf

Abstrak

Kabupaten Badung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2014
Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Download :
PERDA_8_2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Tulang Bawang Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2013
PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

Ketenagakerjaan

Download :
PERDA NMR 9 THN 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Bantaeng

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Ketenagakerjaan

Download :
PERDA-NO-2-TAHUN-2015-TTG-PENYELENGGARAAN-PELATIHAN-KERJA-.pdf

Abstrak

PELATIHAN KERJA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas

ABSTRAK:

Rendahnya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja, serta tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang ada, sehingga perlu untuk melakukan upaya dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing; sesuai dengan amanat Pasal 28 D ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; pembangunan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing di era globalisasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri telah menjadi agenda atau program kerja yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 – 2018; sebagaimana dimaksud diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Pelatihan Kerja dan Produktivitas.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Setifikasi Profesi 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012tentang Kerangka Kualifikasi Naional Indonesia 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri; 13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem 3 Pelatihan Kerja 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta; 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah; 16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Daerah 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten bantaeng.
MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2015.
13 halaman

Kabupaten Seruyan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2015
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan

Ketenagakerjaan

Abstrak

organisasi

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/30

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEDUDUKAN; BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS; BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VII TATA KERJA; BAB VIII KEPEGAWAIAN; BAB IX PEMBIAYAAN; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
37 Halaman

Kabupaten Nunukan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA-NO-03-2015.pdf

Abstrak

PERPANJANGAN – RETRIBUSI – IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Retribusi penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 sebagai salah satu Retribusi Daerah. Penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten adalah merupakan urusan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; Perdakab. Nunukan No. 6 Tahun 2001; Perdakab Nunukan No. 45 Tahun 2003; Perdakab Nunukan No. 4 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Nama, Objek, dan Subjek Retribusi. Bab 3: Golongan Retribusi. Bab 4: Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa. Bab 5: Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi. Bab 6: Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi. Bab 7: Wilayah Pemungutan. Bab 8: Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang. Bab 9: Tata Cara Pemungutan. Bab 10: Tata Cara Pembayaran. Bab 11: Tata Cara Penagihan. Bab 12: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi. Bab 13: Insentif Pemungutan. Bab 14: Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi. Bab 15: Kedaluwarsa Penagihan. Bab 16: Sanksi Administrasi. Bab 17: Pembinaan dan Pengawasan. Bab 18: Ketentuan Penyidikan. Bab 19: Ketentuan Pidana. Bab 20: Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 HLM

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2015
Kriteria Desa Khusus Dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
Perbup Kolut No.13 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2015
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Download :
Perbup Kolut No.16 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2013
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketenagakerjaan

Download :
Perbup Kolut No.09 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2013
Besaran Intensif Petugas Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kolaka Utara

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Kolut No.24 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2013
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Kolut No.25 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Konawe Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2015
BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup Konut No. 16 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Konawe Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan

APBD Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Konawe Selatan No. 01 Tahun 2014.pdf

Abstrak

RETRIBUSI – PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2014/ NO. 1, LL 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe selatan khususnya di bidang Perizinan Tertentu, perlu diatur mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU oleh UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.02/MEN/III/2008; Perda Kab. Konawe Selatan No. 13 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Perda Kab Konawe Selatan No. 6 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, penetapan retribusi. Diatur pula mengenai tata cara pemungutan dan tata cara pembayaran, serta sanksi administrasi dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerjanya sebesar 5 (lima) persen dari total perolehan pungutan retribusi dimaksud. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2014.
14 Halaman

Kota Tangerang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 57 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan

Ketenagakerjaan

Download :
Perwal-Nomor-57-Tahun-2015.pdf

Abstrak

petunjuk-teknis-pemberian-intensif-pendidik-dan-tenaga-kependidikan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD.2015/NO.57

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan

ABSTRAK:

Guna kelanjaran dan kejelasan pembayaran insentif terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No.20 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PERDA KOTA TANGERANG No.11 Tahun 2007, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.13 Tahun 2014
petunjuk teknis pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi persyaratan dan mekanisme usulan penerima insentif, pertanggungjawaban insentif, monitoring dan evaluasi, serta sanksi

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perwal Kota Tangerang No.44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BD Kotang Tahun 2013 Nomor 44)
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 57, BD.2015/NO.57 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIKAN
8 HLM

Kabupaten Tangerang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2011
Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang

Ketenagakerjaan

Download :
Perbup-25-2011-SOTK-Apotik-Sumber-Jaya.pdf

Abstrak

Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2011/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang

ABSTRAK:

: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2004 telah dibentuk Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang; b. Bahwa dalam rangka pelaksanan Peraturan Daerah tersebut pasal 25 perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang;
1. UU No. 5 Tahun 1962 ;2. UU No. 3 Tahun 2000 ;3. UU No. 32 Tahun 2004 ;4. PP No. 38 Tahun 2007 ;5. Perda Kab Tanggerang No. 3 Tahun 2004 ;6.Perda Kab Tanggerang No. 8 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.kedudukan, tugas dan fungsi;3.susunan organisasi ;4.apoteker pengelola apotik;5.penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
8 halaman

Kabupaten Bombana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2013
Biaya Administrasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan

Ketenagakerjaan

Download :
Perbup Bombana No.05 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014
Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah

Ketenagakerjaan

Download :
PERDA-No-7-TAHUN-2014.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah

ABSTRAK:

bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan harus mampu memberikan solusi bagi permasalahan ketenagakerjaan di daerah serta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupannya; bahwa dalam rangka turut mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan tenaga kerja daerah agar menjadi tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja; bahwa agar pemberdayaan tenga kerja daerah dapat dilakukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. Informasi Pasar Kerja; 4. Pelatihan Kerja; 5. Perluasan Kesempatan Kerja; 6. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Daerah; 7. Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah; 8. Sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah; 9. Pembinaan; 10. Partisipasi Masyarakat; 11. Pembiayaan; 12. Penyidikan; 13. Sanksi Administrasi; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014.
19 halaman

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2013
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA NO 10 Thn 2013 Rancangan Perda IMTA Kalsel.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah guna membiayai pembangunan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi ; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif 6. Struktur Dan Besarnya Tarif ; 7. Wilayah Pemungutan ; 8. Kewenangan Pemungutan; 9. Pemanfaatan Penerimaan; 10. Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran; 11. Masa Retribusi, Saat Terutangnya Retribusi, Dan Penetapan Retribusi; 12. Sanksi Administrasi; 13. Penagihan; 14. Keberatan; 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi ; 17. Kedaluwarsa Penagihan ; 18. Pembukuan Dan Pemeriksaan; 19. Insentif Pemungutan ; 20. Ketentuan Penyidikan ; 21. Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 635 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.

Hasil Pencarian Menemukan 635 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 635 peraturan (dalam 0,003 detik)