Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Sijunjung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2013
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hak Asasi Manusia Kesehatan

Download :
Perda No 3 Tahun 2013 ttg ASI Eksklusif.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2013
PEDOMAN PENGGUNAAN PERDAPATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERASAL DARI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kesehatan

Download :
PERBUP NO 10 TH 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2013
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) SERTA PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Kesehatan

Download :
Perda No. 02 Tahun 2013.docx

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2013
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELACURAN

Kesehatan

Download :
Perda No. 03 Tahun 2013.doc

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2014
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kesehatan

Download :
PERBUP NO 13 TH 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kesehatan

Download :
PERBUP NO 14 TH 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2014
KAWASAN TANPA ROKOK

Kesehatan

Download :
PERBUP NO 18 TH 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 172A Tahun 2015
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
Perbup Muna Barat No.172A Tahun 2015.pdf

Abstrak

PERATURAN INTERNAL - RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) - RUMAH SAKIT JIWA DAERAH - KABUPATEN MUNA BARAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 172A,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit; bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 79 Tahun 2015; Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 112 Tahun 2015
Perbup ini mengatur mengenai Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat, meliputi: Ketentuan Umum; Pemilik; Penyelenggaraan Rumah Sakit; Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2015.
13 Halaman

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 2 Tahun 2015
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Download :
2 Tahun 2015.pdf

Abstrak

jaminan kesehatan

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2015/No.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh

ABSTRAK:

Bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah dan hak asasi manusia yang harus dilindungi untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan upaya bersama Pemerintah Aceh, masyarakat dan partisipasi pihak swasta.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No.24 Tahun 1956; Undang-Undang No.40 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Undang-Undang No.36 Tahun 2009; Undang-Undang No.44 Tahun 2009; Undang-Undang No.24 Tahun 2011; Undang-Undang No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 23Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2003; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2003; Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008; Qanun Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2008; Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2010. ;
Peraturan ini mengatur tentang: ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; pelaksanaan; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015.
5 halaman

Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 194A Tahun 2015
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Muna Barat No.194A Tahun 2015.pdf

Abstrak

retribusi - pelayanan kesehatan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 194A, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 194A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

Bahwa Retribusi pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan dengan memperhatikan potensi daerah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-undang No 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 178/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes/SK/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010; Peraturan Bupati Muna Barat No 14 tahun 2015
Perbup ini mengatur mengenai pengenaan retribusi atas pelayanan kesehatan, meliputi: Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Tata Cara Perhitungan Retribusi; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Ketentuan Besarnya Tarif; Wilayah Pungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Pengendalian dan Pengawasan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan Jasa Pelayanan; Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015.
17 Halaman

Kabupaten Toraja utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perbup Nomor 12 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sigi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2012
IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN

Kesehatan

Abstrak

sarana dan tenaga kesehatan-izin penyelenggaraan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/No.12, TLD No.37.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab dan urusan wajib pemerintah kabupaten; Bahwa penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan diperlukan untuk pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan kepada masyarakat yang pengaturannya dilakukan melalui perizinan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1996.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, perizinan, izin baru, pengecualian, sanksi administrasi, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2012.
17 Halaman, Penjelasan: 5 Halaman.

Kabupaten Klungkung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2012
Pengaturan Dana Jaminan Persalinan Yang Menjadi Pendapatan / Penerimaan Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Klungkung

Kesehatan

Download :
PERBUP_12_2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Klungkung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2012
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Sulinggih Dan Pemangku Kahyangan Tiga Di Kabupaten Klungkung

Kesehatan

Download :
PERBUP_28_2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Klungkung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2011
Pengelolaan Dana Retribusi Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKBM Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Di UPT Puskesmas Se Kabupaten Klungkung

Kesehatan

Download :
PERBUP_17_2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Klungkung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2011
Pengaturan Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Yang Menjadi Pendapatan/ Penerimaan Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Klungkung

Kesehatan

Download :
PERBUP_18_2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 22 Tahun 2018
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
PB-22-2018.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Diubah dengan :

KEPPRES No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Download :
Keppres Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2018
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit

Kesehatan Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Cianjur No. 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit

Download :
PB-23-2018.compressed.pdf

Abstrak

Kabupaten Sukabumi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019
Kawasan Tanpa Rokok

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download :
65perda-nomor-4-tahun-2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Ciamis

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2018
Pengelolaan Sampah

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download :
2-Tahun-2018-pengelolaan-sampah_com.pdf

Abstrak

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 43 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Cianjur No. 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit

Download :
PB-43-2019.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
PERMENSOS NOMOR 6 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018
Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
PERMENSOS NOMOR 12 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012
Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Kesehatan Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permensos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Mencabut :

Download :
Permensos 26 tahun 2012.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 3.609 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.

Hasil Pencarian Menemukan 3.609 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 3.609 peraturan (dalam 0,002 detik)