Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 13502 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2019
Kebidanan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
UU Nomor 4 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kebidanan

2019

Undang-undang (UU) NO. 4, LN.2019/NO.56, TLN NO.6325, LL SETKAB : 36 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Kebidanan

ABSTRAK:

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggungjawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan. Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesia dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain, sehingga belum memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BAB I Ketentuan Umum BAB II Pendidikan Kebidanan BAB III Registrasi dan Izin Praktik BAB IV Bidan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri BAB V Bidan Warga Negara Asing BAB VI Praktik Kebidananan BAB VII Hak dan Kewajiban BAB VIII Organisasi Profesi Bidan BAB IX Pendayagunaan Bidan BAB X Pembinaan dan Pengawasan BAB XI Ketentuan Peralihan BAB XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
36

Pemerintah Pusat

Diakses 5182 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018
Kekarantinaan Kesehatan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kesehatan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

kekarantinaan-kesehatan

2018

Undang-undang (UU) NO. 6, LN.2018/NO.128, TLN NO.6236, LL SETKAB : 53 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Kekarantinaan Kesehatan

ABSTRAK:

a. dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang; b. kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional; c. bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal; d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
Peraturan Pelaksanaan
53

Pemerintah Pusat

Diakses 4534 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2018
Kepalangmerahan

Kesehatan

Download :
UU Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kepalangmerahan

2018

Undang-undang (UU) NO. 1, LN.2018/No. 4, TLN No.6180, LL SETNEG : 35 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kepalangmerahan

ABSTRAK:

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan UU Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, mewajibkan negara untuk menerapkan dalam sistem hukum nasional. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan yang menggunakan lambang kepalangmerahan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal, maka pengaturan mengenai kepalangmerahan perlu diatur dalam undang-undang.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 dan UU Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara kepalangmerahan yang dilakukan oleh pemerintah dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam masa damai dan masa konflik bersenjata. Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai lambang kepalangmerahan yang berfungsi sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal. Dalam kegiatan kepalangmerahan peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara: 1) memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana; 2) mengawasi kegiatan kepalangmerahan; 3) memberikan masukan terhadap kebijakan kepalangmerahan; dan 4) menyampaikan informasi dan/atau laporan penyalahgunaan lambang dan nama kepalangmerahan. Aturan mengenai lambang dan logo kepalangmerahaan diatur dalam lampiran UU ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pcrundang-undangan yang mengatur Kepalangmerahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Penjelasan : 12 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 4896 kali

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kesehatan Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1720 kali

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2014
Keperawatan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
UU Nomor 38 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 8287 kali

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014
Tenaga Kesehatan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
UU Nomor 36 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2726 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2014
Kesehatan Jiwa

Kesehatan

Download :
UU Nomor 18 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 727 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013
Pendidikan Kedokteran

Kesehatan Pendidikan

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 13564 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Download :
UU 24 Tahun 2011.pdf

Abstrak

2011

Undang-undang (UU) NO. 24, LN.2011/No. 116, TLN No. 5256, LL SETNEG: 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.
Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan b. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 69 menyatakan : Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemerintah Pusat

Diakses 3078 kali

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2009
Rumah Sakit

Kesehatan

Download :
UU Nomor 44 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 8118 kali

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009
Kesehatan

Kesehatan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Download :
UU Nomor 36 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 4655 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008
Pengelolaan Sampah

Kesehatan

Download :
UU Nomor 18 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 700 kali

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004
Sistem Jaminan Sosial Nasional

Kesehatan Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 40 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 3726 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004
Praktik Kedokteran

Kesehatan

Download :
UU Nomor 29 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Kedokteran - PRAKTIK - PROFESI

2004

Undang-undang (UU) NO. 29, LN. 2004/ No.116, TLN NO. 4431, LL SETNEG : 42 HLM

Undang-undang (UU) tentang Praktik Kedokteran

ABSTRAK:

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai asas dan tujuan praktik kedokteran, pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia, standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi, registrasi dokter dan dokter gigi, penyelenggaraan praktik kedokteran, pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran. Dalam menjalankan profesinya, dokter dan dokter gigi juga dapat dipidana sesuai ketentuan yang telah diatur dalam UU ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2005.
Dengan disahkannya Undang-undang ini maka Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan dokter dan dokter gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
Penjelasan : 26 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 6302 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992
Kesehatan

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Djiwa
UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
UU No. 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis
UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum
UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan
UU No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik
UU No. 18 Tahun 1953 tentang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu