PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.971 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik

Kependudukan dan Perkawinan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik
  2. PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 133 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI

Kependudukan dan Perkawinan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 4 Tahun 2017
Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 1970
Mengangkat Para Penanggung Jawab Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Daerah

Kependudukan dan Perkawinan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 30 Tahun 2017
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kependudukan dan Perkawinan Desa Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita Keluarga Berencana

Status Peraturan
Mencabut :
  1. 1. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 22); dan 2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 22)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 05 Tahun 2011
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Kependudukan dan Perkawinan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Mengubah sebagian :
  1. PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 73 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2017
Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kota Administrasi Jakarta Utara Berdasarkan Analisa Jabatan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62049)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan