Hasil Pencarian - ditemukan 1037 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 2382 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kependudukan dan Perkawinan Keluarga, Perlindungan Anak

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

  Pemerintah Pusat
Diakses 6140 kali

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

  Pemerintah Pusat
Diakses 2676 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

  Pemerintah Pusat
Diakses 2226 kali

Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

  Pemerintah Pusat
Diakses 1176 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Kependudukan dan Perkawinan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

  Pemerintah Pusat
Diakses 3303 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006
Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

  Pemerintah Pusat
Diakses 3143 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1992
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

  Pemerintah Pusat
Diakses 3550 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

  Pemerintah Pusat
Diakses 619 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1961
Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

  Pemerintah Pusat
Diakses 156 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1955
Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati

Kependudukan dan Perkawinan Perpajakan

  Pemerintah Pusat
Diakses 240 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 401 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1947
Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia

Mengubah :

  1. UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia
  2. UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 1443 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

  Pemerintah Pusat
Diakses 4732 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1946
Warga Negara dan Penduduk Negara

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
  2. UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
  3. UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 68 kali

Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955
Kependudukan Orang Asing

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 5646 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  2. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

  Pemerintah Pusat
Diakses 718 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019
Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan Keluarga, Perlindungan Anak

  Pemerintah Pusat
Diakses 2053 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2017
Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Kependudukan dan Perkawinan

  Pemerintah Pusat
Diakses 305 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kependudukan dan Perkawinan

  Pemerintah Pusat
Diakses 4188 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
  2. PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik