Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2013
PEDOMAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PERBUP NO 17 TH 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Timor Tengah Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2011
Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa hutan merupakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, sehingga keberadaannya harus dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal dan lestari; bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan hak dan lahan masyarakat terus meningkat sehingga perlu diatur prosedur dan mekanisme perizinan; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan masyarakat;
UU no. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26/menhut-II/2003 Tahun 2003; Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/menhut-II/2006 Tahun 2006; Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 18 Tahun 2008; Perda Kabupaten Timor Tengah Utara No. 37 Tahun 2001
Peraturan Daerah Tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Maksud dan Tujuan IPHHK dan IPHHBK; IV. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu; V. Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu; VI. Kewajiban dan Larangan; VII. Pembinaan dan Pengendalian; VIII. Sanksi Administrasi; IX. Ketentuan Penyidikan; X. Ketentuan Piadana; XI. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2011.
13 halaman

Kabupaten Aceh Barat

Qanun Nomor 15 Tahun 2015
Pengelolaan Usaha Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Qanun Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2015.pdf

Abstrak

pengelolaan usaha perkebunan

2015

Qanun NO. 15, BD.2015/No.15

Qanun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan

ABSTRAK:

Bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Aceh Barat perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergi dan untuk kepastian hukum bagi subjek hukum dalam penyelenggaraan suatu perkebunan dan kemitraan di Kabupaten Aceh Barat perlu adanya suatu Pengaturan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh Barat tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat.
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No.5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2000; UU No.31 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001; Permen Pertanian No.98 Tahun 2013; Permendagri No.1 Tahun 2014; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011; Qanun Aceh No.6 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Asas,Tujuan dan Fungsi, Ruang Lingkup, Perencanaan Perkebunan, Penggunaan Tanah, Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan, Penyelenggaraan Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan, Kerja Sama Kemitraan, Pembinaan Program Kemitraan, Lingkup Pembinaan Kemitraan, Koordinasi Kemitraan, Perbenihan, Perlindungan Tanaman, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Usaha Perkebunan, Pembinaan dan Pengawasan, Perilindungan Usaha Perkebunan, Kelembagaan dan Jaringan Usaha Perkebunan, Sengketa Usaha Perkebunan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2015.
63 halaman

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2017 Tahun 2017
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permendag No. 80 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 70 Tahun 2017.PDF

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2018
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/ M-DAG/ PER/5/ 2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permendag No. 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Mengubah :

Permendag No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/ M-DAG/PER/ 5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
Permendag No. 43/M-DAG/PER/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Download :
Permendag No. 64 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Kota Depok

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 33 Tahun 2019
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Kota Depok Kelas A Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

Kehutanan dan Perkebunan Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
Perwal 33 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2005
Izin Usaha Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan

Download :
Perda_Kab_Bangka_2005_04.pdf

Abstrak

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2007
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36, 47, 48, 49 Dan 50 Tahun 2001 Yang Mengatur Perizinan Pemanfaatan / Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Alam Dan Hutan Milik

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Kabupaten Bulungan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2009
Pengelolaan Hutan Mangrove di Kawasan Muara Sungai dan Pantai Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bulungan No. 1 Tahun 2016 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan

Download :
Perda Nomor 4Tahun 2009.pdf

Abstrak

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2004
Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium Dan Pengawasan Pemasaran/Peredaran Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Agraria Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda Provinsi Sultra No.05 Tahun 2004.pdf

Abstrak

pemeriksaan-LAPANGAN-pengujian-laborATORIUM-DAN-PENGAWASAN-PEMASARAN/PEREDARAN-BENIH-TANAMAN-PANGAN-DAN-HORTIKULTURA

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium Dan Pengawasan Pemasaran/Peredaran Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

ABSTRAK:

Bahwa mutu benih tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan penting dalam rangka melindungi kepentingan petani untuk menggunakan benih yang memenuhi standar kualitas yang berdampak pada peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa salah satu upaya yang efektif untuk menjaga mutu benih tanaman pangan dan hortikultura adalah melalui pemeriksaan lapangan, penguj dan laboratorium dan pengawasan pemasaran peredarannya. bahwa untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah maka kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dipungut retribusinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; PP No. 44 Tahun 1995; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001;
perda ini mengatur tentang kententuan umum, pemeriksaan,pengujian, dan pengawasan, pemasaran/peredaran, ketentuan retribusi, penyidikan, ketentuan lain, penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
30

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2009
Kehutanan Daerah

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda Kolaka Utara No.05 Tahun 2009.pdf

Abstrak

KEHUTANAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2009/No. 5, LL 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kehutanan Daerah

ABSTRAK:

Hutan merupakan salah satu Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi kekayaan masyarakat Kolaka Utara sehingga perlu diurus secara adil, lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang; Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari sisi ekologi, sosial maupun ekonomi sehingga perlu diurus secara adil dan lestari, agar mampu mensejahterakan masyarakat Kolaka Utara; Kolaka Utara sebagai Kabupaten yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu menata sistem kebijakan pemerintahan termasuk dibidang kehutanan secara demokratis yang mengandung prinsip-prinsip transpalasi, partisipasif dan bertanggung gugat serta memiliki sejumlah kewenangan dibidang kepengurusan hutan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kehutanan Daerah.
UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1990; UU No 23 Tahun 1997; UU No 41 Tahun 1999; UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No 3 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; PP No 44 Tahun 2004; PP No 45 Tahun 2004; PP No 3 Tahun 2008; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kehutanan No : P.43/Menhut-II/2008; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 Jo Nomor 48/KptsII/2004.
1. Ketentuan Umum; 2. Status dan Fungsi Hutan; 3. Kelembagaan Hutan; 4. Pengurusan Hutan; 5. Hak dan Peran Serta Masyarakat; 6. Penyelesaian Sengketa Kehutanan; 7. Penyidikan; 8. Ketentuan Pidana; 9. Sanksi Administratif; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009.
14 Halaman

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2007
Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda Provinsi Sultra No.05 Tahun 2007.pdf

Abstrak

pengelolaan-taman-hutan-raya-nipa-nipa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa

ABSTRAK:

Bahwa Taman Hutan Raya Nipa-Nipa yang terletak pada wilayah administrasi Kota Kendari dan Kabupaten Konawe yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 289 Tahun 1995, berdasarkan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, merupakan Kewenangan Provinsi. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan di atas serta dalam rangka optimalisasi pembangunan pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan taman hutan raya dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa.
UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah tentang UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 1994; PP No. 62 Tahun 1998; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 7 Tahun 1999; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2007; Keppres No. 32 Tahun 1990; Perda No. 5 Tahun 2000; Perda No. 5 Tahun 2005.
perda ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, FUNGSI POKOK KEHIDUPAN, PENGELOLAAN, KELEMBAGAAN, PERIZINAAN, KOLABORASI, PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN TAHURA NIPA-NIPA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
28

Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2007
IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda Kolaka No.17 Tahun 2007.pdf

Abstrak

KAYU PADA HUTAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD. 2007/ NO. 17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan Daerah untuk menggali potensi daerah yang ada; b. bahwa upaya pelaksanaan ketentuan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, maka perlu penyesuaian dan pengaturan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822). 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 5. Undang-undang Npmor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048; 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437 )sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Lembaran Negara RI Nomor 4458); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4128); 11. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2002 No. 66, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor.4206 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hukum serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Ri Tahun 2007 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696); 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 sebagaimana telah di rubah dengan Permenhut P.62/MenhutII/2006 tentang Penggunan Surat Keterangan asal usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak; 17. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1990 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah di Lingkup Pemerintah kabupaten Kolaka; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 19. Peraturan Daerah Kabupaten kolaka Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat D{RD kabupaten Kolaka;
Dalam peraturan ini diatur tentang izin pemanfaatan kayu pada hutan hak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kewenangan perizinan; persyaratan dan tatacara perizinan; tatacara penilaian permohonan dan pemberian izin; masa berlakunya izin; ketentuan pemungutan retribusi; pembinaan dan pengawasan; ketentuan pidana serta penyidikan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2007.
25

Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2001
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU / BUKAN KAYU DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU / BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda Kolaka No.20 Tahun 2001.pdf

Abstrak

HUTAN

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD. 2001/ NO. 33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU / BUKAN KAYU DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU / BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

ABSTRAK:

a. bahwa hutan produksi alam di Kabupaten Kolaka khususnya dan umumnya di Indonesia adalah merupakan karunia Tuhan yang maha esa yang perlu dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaaan hutan dan pembangunan kehutanan secara berkelanjutan yangdiarahkan untuk sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat masa kini dan masa yang akan datang; b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan sumber daya hutan yang optimal guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang maksimum dan lestari, serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata khususnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan, guna mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat, perlu diatur ketentuan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan perizinan pemungutan hasil hutan sebagai pedoman pemberian izin dan pelaksanaannya; c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 5. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048); 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; 9. Undang-undang NOmor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil; 10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1995 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); 11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3294); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ( Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 18); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3769); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 13); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 201); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 315 / KPTS II / 1999 Tentang Tata cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan; 19. Keputusan Menteri Kehutranan Nomor 05.1/KPTS II/2000 Tentang Kriteria dan Standar Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam; 20. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah kabupaten Kolaka; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
Dalam peraturan ini diatur tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu/bukan kayu pada hutan produksi alam dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai azas dan tujuan; pemanfaatan hutan produksi alam; izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; sanksi;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2001.
23

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2009
Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK)

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Kolaka Utara No.06 Tahun 2009.pdf

Abstrak

IZIN - PEMUNGUTAN - HASIL HUTAN - BUKAN KAYU

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2009/No. 6, LL 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK)

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.236/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Olahan Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Olahan Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada hutan produksi menegaskan bahwa Bupati/Walikota diberi kewenangan untuk memberikan izin IUPHHBK yang arealnya berada ada dalam wilayah Kabupaten/Kota; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).
UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 1997; UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; PP No 66 Tahun 2001; PP No 45 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No 3; PP No 38 Tahun 2007.
1. Ketentuan Umum; 2. Azas dan Tujuan; 3. Persyaratan Permohonan; 4. Tata Cara Pemberian Izin; 5. Hak dan Kewajiban; 6. Jenis Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu; 7. Ketentuan Retribusi; 8. Peredaran Hasil Hutan Bukan Kayu; 9. Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan; 10. Hapusnya Izin; 11. Larangan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penyidikan; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009.
10 Halaman

Kabupaten Konawe

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2008
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda Konawe No.14 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Susunan - organisasi - tata kerja - badan pelaksana - pertanian - perikanan - kehutanan - bp4k

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD. 2008/No. 62, LL 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf c dan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka perlu melakukan perubahan status Kantor Informasi Teknologi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIT_PPK) Kabupaten Konawe menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe, bahwa perubahan status Kantor Informasi Teknologi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIT-PPK) Kabupaten Konawe menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud di atas adalah, dalam rangka memberdayakan para petani dan nelayan melalui program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan agar petani dapat selalu berfungsi mengemban perannya sebagai komponen bangsa sekaligus melakukan koordinasi, integrasi, singkronisasi, optimalisasi, partisipasi dan advokasi masyarakat lintas sektoral, memfasilitasi serta memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah di sektor Pertanian, Perikanan dan kehutanan. bahwa sebagaimana maksud paa'a nuruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1992 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlkanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tatum 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 / Pemerintahan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara TAHUN 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Keputusan Presiden Rl Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen; Keputusan Menteri Dalam Hegeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Eselonisasi, Pengangkatan, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DAR! DAN DALAM JABATAN, Tata Kerja

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2008.
14

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2004
PENATAUSAHAAN PEREDARAN HASIL HUTAN

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda Kota Baubau No. 11 Tahun 2004.PDF

Abstrak

PENATAUSAHAAN - PEREDARAN - HUTAN

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2004/ NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAUSAHAAN PEREDARAN HASIL HUTAN

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertibnya pengelolaan, Pengawasan. dan pengendalian terhadap peredaran dan pemasaran hasil hutan dalam dan keluar Kota Bau-Bau, dipandang perlu melakukan Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan dalam Wilayah Kota Bau-Bau. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Peredaran hasil Hutan.
UU No.8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bau-Bau No. 5 Tahun 2004;
KETENTUAN UMUM, PENGANGKUTAN HASIL HUTAN,. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI TPK ,. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI INDUSTRI,. PERLAKUAN SKSHH PADA TEMPAT PEMBELIAN HASIL HUTAN DI LUAR INDUSTRI,. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI PELABUHAN UMUM,. BIAYA ADMINISTRASI,. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN,. KETENTUAN PIDANA,. SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2001
Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Non Kayu pada Tanah Milik/Hutan Rakyat

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Musi Rawas No. 16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Non Kayu pada Tanah Milik/Hutan Rakyat

Abstrak

IZIN-PEMANFAATAN-HASIL-HUTAN

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2001/NO.2 SERI C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Non Kayu pada Tanah Milik/Hutan Rakyat

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Urusan pengelolaan Hutan Milik/Hutan Rakyat bukan merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah Propinsi, dengan demikian kewenangan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten. Untuk pelaksanaan tersebut diatas perlu diatur izin pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu pada tanah milik/hutan rakyat dengan perda.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 62 Tahun 1998; PP No. 51 Tahun 1998; PP No. 6 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmenhut No. 271/Kpts-IV/1993; Kepmenhut No. 272/Kpts-IV/1993; Kepdirjen PH No. 230/Kpts-IV-TPHH/1992; Kepdirjen PH No. 138/Kpts-IV-TPHH/1993; SK DirjenRRL No. 30/Kpts/V/1997.
Dalam peraturan ini diatur tentang KETENTUAN UMUM, PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN, SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA, BIMBINGAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2001.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
7 hlm

Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2004
Pemasaran Lada Putih Bangka Belitung

Agraria Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda_Prov_Babel_2004_02.PDF

Abstrak

Kabupaten Buleleng

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2009
Penertiban Penebangan Pohon Dan Bambu Di Luar Kawasan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda Nomor 3 Tahun 2009.doc

Abstrak

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2001
Izin Hak Pemungutan hasil Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-No.12-Th.2001-ttg-Izin-Hak-Pemungutan-Hasil-Hutan.pdf

Abstrak

IZIN-PEMUNGUTAN-HASIL-HUTAN

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2001/NO.1 SERI C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Hak Pemungutan hasil Hutan

ABSTRAK:

Sejalan dengan Otonomi Daerah yang pelaksanaannya dititik beratkan di Kabupaten dimana telah diserahkan beberapa urusan dibidang Kehutanan kepada daerah dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada hutan Produksi, Bupati diserahi sebagian urusan dibidang Kehutanan termasuk pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Untuk itu perlu nenetapkan perda ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 51 Tahun 1998; PP No. 6 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmenhut No. 271/Kpts-IV/1993; Kepmenhut No. 272/Kpts-IV/1993; Kepdirjen PH No. 230/Kpts-IV-TPHH/1992; Kepdirjen PH No. 138/Kpts-IV-TPHH/1993.
Dalam peraturan ini diatur tentang KETENTUAN UMUM, TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN PERIZINAN, PELAKSANAAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KEWAJIBAN, SANKSI, HAPUSNYA HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2001.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
7 hlm

Kabupaten Selayar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2007
PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda Selayar Nomor 3 Tahun 2007.pdf

Abstrak

kehutanan - perkebunan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2007/NO.03 TLD NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan adanya penebangan pohon secara tidak terkendali dengan menggunakan gergaji rantai, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap gergaji rantai baik penjualan, pemilikan dan penggunaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 658, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ; 15. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/KptsII/1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts/II/2000 tentang Kriteria Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam ; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Wilayah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 14); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 2);
Penjual gergaji rantai hanya dapat menjual gergaji rantainya kepada : a. Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari pejabat yang berwenang yaitu : 1. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 2. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) 3. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). b. Pemegang izin usaha industri/kerajinan kayu yang menggunakan gergaji rantai untuk memotong kayu di industrinya. c. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu yaitu : 1. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup 2. BUMN Departemen Pertanian 3. BUMN Departemen Kehutanan 4. Instansi Pemerintah lainnya yang bergerak di bidang Kehutanan. d. Perorangan yang memiliki hutan milik dan atau kelompok pada wilayah hutan kemasyarakatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017.
18 halaman

Kabupaten Sinjai

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

Kehutanan dan Perkebunan Struktur Organisasi

Download :
KAB_SINJAI_7_2001.pdf

Abstrak

struktur organisasi

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60
: 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2001.
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 1995 tentang pembentukan tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1995 Seri D Nomor 5) dan Peraturan pelaksanaannya.
7 halaman

Kabupaten Kapuas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2002
Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dan Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT)

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam

Abstrak

PERIZINAN

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2002/6 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dan Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT)

ABSTRAK:

A. Bahwa Pemanfaatan sumber daya alam hutan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan hasil hutan tetapi juga dapat berupa pemanfaatan kawasan hutan; B. Bahwa sumber daya alam di wilayah kabupaten Kapuas memiliki potensi yang sangat besar dalam hal pemanfaatan hasil hutan; C. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang berasaskan kemandirian dan keseimbangan maka setiap potensi obyektif daerah dalam ini sektor kehutanan harus diberdayakan dan dikelola semaksimal mungkin secara arif dan bijaksana sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan pembangunan;
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU BAB III IJIN USAHA HUTAN TANAMAN BAB IV SANKSI DENDA DAN SANKSI ADIMISTRATIF BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2002.
27 Halaman

Kabupaten Murung Raya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2004
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Murung Raya

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda 13 tahun 2004.pdf

Abstrak

perkebunan dan kehutanan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2004/13 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah memberikan penegasan terhadap pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan konservasi alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah Pasal 5 butir 9 tentang Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan
Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang – undang Nomor 24 Tahun 1994; Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang – undang Nomor 20 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 22 tahun 1999; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AREAL IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB III IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB IV PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB V PEREDARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB VII BIAYA PUNGUTAN; BAB VIII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN; BAB IX HAPUSNYA IJIN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
10 Halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 678 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2019.

Hasil Pencarian Menemukan 678 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 678 peraturan (dalam 0,003 detik)