Hasil Pencarian
Menemukan 1.145 peraturan (dalam 0,01 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2013
Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 115 Tahun 2015
Pelestarian Kawasan Warisan Geologi

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERGUB No. 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1996
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
  2. PP No. 8 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 74 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan
  4. PP No. 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 63 Tahun 1954
Pengangkatan Panitia Negara Urusan Pembagian Tanah Perkebunan Sumatera Utara

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.07/2012 Tahun 2012
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012

APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 182/PMK.07/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018
Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permen LHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  2. Permen LHK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
  3. Permen LHK No. 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

  4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

  Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 34 Tahun 2018
Penyelenggaraan Perhutanan Sosial

Kehutanan dan Perkebunan

  Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 27 Tahun 2019
Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Melalui Kearifan Lokal

Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

  Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 43 Tahun 2021
Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan

  Kabupaten Demak

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2018
Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2018/2019 dan Musim Kemarau Tahun 2019

Kehutanan dan Perkebunan

  Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2018
Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Kehutanan dan Perkebunan

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2020
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permendag No. 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar, Harga Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
  2. Permendag No. 55/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Tata Cara Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
  3. Permendag No. 112/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
  4. Permendag No. 54/M-DAG/PER/9/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdangangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
  5. Permendag No. 36/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1959
Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1956

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1999
Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
  2. PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

  Kabupaten Maros

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2009
Kehutanan Masyarakat di Kabupaten Maros

Kehutanan dan Perkebunan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1990
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

Kehutanan dan Perkebunan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1994
Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
  2. KEPPRES No. 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi

  Kabupaten Barito Kuala

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016
Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Kehutanan dan Perkebunan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 21 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1985
Pembangunan Taman Wisata Curug Dago Sebagai Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda

Kehutanan dan Perkebunan Pariwisata dan Kebudayaan