Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 1424 kali

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014
Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Download :
UU Nomor 39 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2693 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
UU Nomor 18 Tahun 2013.pdf

Abstrak

2013

Undang-undang (UU) NO. 18, LN.2013/No. 130, TLN No. 5432, LL SETNEG: 68 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013.
a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pemerintah Pusat

Diakses 2846 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan Pertanian dan Peternakan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1308 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2004
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Download :
UU Nomor 19 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 636 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2004
Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Download :
UU Nomor 18 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Perkebunan

2004

Undang-undang (UU) NO. 18, LN. 2004/ No. 85, TLN NO. 4411, LL SETNEG : 28 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perkebunan

ABSTRAK:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan YME yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai Asas, Tujuan, dan Fungsi penyelenggaraan perkebunan. Pengaturan perkebunan meliputi perencanaan, penggunaan tanah, pemberdayaan dan pengelolaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil, penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2004.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan nomor 55/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 14 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 628 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2000
Perlindungan Varietas Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
UU Nomor 29 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 5525 kali

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999
Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Mencabut :

UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Download :
UU Nomor 41 Tahun 1999.pdf

Abstrak

KEHUTANAN

1999

Undang-undang (UU) NO. 41, LN. 1999/ No.167, TLN NO. 3888, LL SETNEG : 32 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kehutanan

ABSTRAK:

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu, hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999.
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku: oschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketetnuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 35/PUU-X/2012.
Penjelasan : 29 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 2713 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1992
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1292 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992
Sistem Budidaya Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Mencabut :

UU No. 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1570 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1990.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2144 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 357 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1961
Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman

Agraria Kehutanan dan Perkebunan Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 355 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1956
Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

Agraria Kehutanan dan Perkebunan

Download :
UU Nomor 29 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 267 kali

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1956
Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan

Agraria Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"

Download :
UU Nomor 28 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 127 kali

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 1954
Penetapan Bagian I.B.W III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 59 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 90 kali

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mengubah :

UUDrt No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat

Download :
UU Darurat Nomor 1 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 116 kali

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954
Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat

Agraria Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UUDrt No. 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Download :
UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 688 kali

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PP_Pengganti_UU_No_1_th_2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 966 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Download :
PP Nomor 57 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 569 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Download :
PP Nomor 105 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 666 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 1956.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.