Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 523 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011
Rumah Susun

Agraria Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

Download :
UU 20 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 745 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Agraria

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Download :
UU 1 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1035 kali

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Agraria Teritorial Indonesia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Abstrak

Pengelolaan - Wilayah Pesisir - Pulau-Pulau Kecil

2007

Undang-undang (UU) NO. 27, LN.2007/NO.84, TLN NO.4739, LL SETNEG : 43 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

ABSTRAK:

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.
dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2007.
UU ini telah dilakukan uji materil oleh MK dengan nomor putusan 3/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 28 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 446 kali

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007
Penataan Ruang

Agraria

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Download :
UU Nomor 26 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 222 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2000
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Agraria

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1114 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Agraria

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 381 kali

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999
Jaminan Fidusia

Agraria Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 42 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 167 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang

Agraria

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 143 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1997
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Agraria

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Download :
UU Nomor 21 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 226 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Agraria Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1996.pdf

Abstrak

TANAH - HAK TANGGUNGAN- AGRARIA

1996

Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 1996, LL SETNEG : 18 HLM

Undang-undang (UU) tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

ABSTRAK:

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan saat ini, ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum terbentuk. Mengingat perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan pengelolaan hak tanggungan. Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Selain hak-hak atas tanah tersebut, Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketentuan Undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Penjelasan : 25 hlm.