Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Trenggalek

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 57 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Sewa Tanah Sawah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Agraria Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Ngawi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2014
Pengadaan tanah Bagi Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD

Agraria

Download :
PERDA_2014_11.pdf

Abstrak

Kabupaten Banyuasin

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin No 88 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Agraria Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup-No-8-2015.pdf

Abstrak

SISTEM-PROSEDUR-PEMUNGUTAN-BEA-PEROLEHAN-HAK-ATAS-TANAH-BANGUNAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, LD.2015/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin No 88 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

Pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuasin No. 88 Tahun 2011 guna mengoptimalkan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyuasin, perlu diadakan perubahan dan ditinjau kembali, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banyuasin No. 27 Tahun 2006; Perda Kabupaten Banyuasin No. 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banyuasin No. 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banyuasin No. 88 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Program Nasional Agraria (Prona)

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona)

Download :
PERMEN ATR_KBPN No. 1 Tahun 2015_Prona.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 17 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal

Download :
PERMEN ATR_KBPN No. 2 Tahun 2015_Standar Pelayanan.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
Persyaratan Dan Tata cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu

Agraria PNBP Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Permen ATR_KBPN No. 3 Tahun 2015_Persyaratan dan tata cara PNBP.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
Program Nasional Agraria (Prona)

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona)

Download :
Permen No 4 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
Izin Lokasi

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi

Mencabut :

Download :
Permen No 5 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Download :
Permen No 6 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
Permen No 10 Tahun 2015-LHKPN (DI STEMPEL).pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

Permen PUPR No. 11/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Download :
Permen No 11 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pengandaran Provinsi Jawa Barat

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Permen No 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
Perbentukan Perwakilan Kantor Pertanahan KabupatenButon Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Permen No 13 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Dan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, Dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

Download :
Permen No 14 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara Untuk Pengembangan Peternakan

Agraria Pertanian dan Peternakan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Permen No 16 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015
Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal

Agraria Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal

Download :
Permen No 17 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015
Uraian Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015
Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
Permen No 19 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara

Agraria Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
Permen No 20 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Tulang Bawang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2012
Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang

Agraria Kependudukan dan Perkawinan Lingkungan Hidup

Download :
PERDA Nomor 03 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Tulang Bawang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2013
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG 2012 – 2032

Agraria Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERDA 5 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2011
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Agraria Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No.05 Tahun 2011.pdf

Abstrak

BEA-HAK-TANAH-BANGUNAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2011/NO. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga untuk tertibnya pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor pajak dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Peraturan Daearah
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1987; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluwarsa, Ketentuan Khusus, dan Ketentuan Pidana serta Penyidikan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2011.
15 halaman

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 2 Tahun 2013
Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Agraria Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2014
Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Agraria

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab untuk menjamin dan menjaga keamanan serta ketenteraman di wilayahnya; bahwa sengketa dan konflik di bidang pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi; bahwa dalam rangka penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan fasilitasi penanganan terhadap penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud, dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan; 5. Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan; 6. Pemberitahuan Hasil Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 7. Sistem Informasi; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2014.
10 halaman

Kabupaten Konawe Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
Izin Lokasi

Administrasi dan Tata Usaha Negara Agraria

Download :
Perda Konawe Utara No. 03 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Izin-Lokasi

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/No.73, TLD.2015/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Lokasi

ABSTRAK:

Investasi yang menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal didasarkan pada tata guna tanah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. penggunaan tanah yang dilakukan oleh penanam modal belum ada yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, sehingga merugikan kepentingan daerah. dengan diserahkannya kewenangan bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian izin lokasi, maka diperlukan pengaturan tentang izin lokasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang izin lokasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang azas dan tujuan, objek dan subjek izin, kewenangan pemberian izin, syarat dan tata cara memperoleh izin lokasi, masa berlaku dan perpanjangan izin, hak dan kewajiban pemegang izin, larangan dan pembinaan serta pengawasan. Badan dan perorangan yang memerlukan tanah untuk kegiatan usaha tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun sebelum memperoleh Izin Lokasi dari Bupati. Izin Lokasi tidak dapat diterbitkan dikawasan daerah aliran sungai. Izin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap penggunaan lahan yang telah diberikan izin lokasi. Dalam hal terdapat sengketa akibat diterbitkannya Izin Lokasi oleh sebab tertentu dan/atau sebab yang tidak diketahui sebelumnya, maka Pemerintah Daerah akan menyelesaikan sesuai dengan kewenangannya. Diatur pula tentang ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
18 Halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 567 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 567 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 567 peraturan (dalam 0,002 detik)