Hasil Pencarian
Menemukan 292 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Provinsi Sulawesi Tenggara
  Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 22 Tahun 2013
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Provinsi Papua

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2013
Komisi Hukum Ad Hoc

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011
Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

  Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perbankan, Lembaga Keuangan Terorisme

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Peraturan BI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.03/2012 Tahun 2012
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Diubah dengan :

  1. PMK No. 189/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Mencabut :

  1. PMK No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakann Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2011 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
  2. PMK No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakann Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2014
Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 75 Tahun 1954
Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953
Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 17 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954
Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954
Amnesti dan Abolisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kota Tangerang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Sintang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2015
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2015
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kependudukan dan Perkawinan

  Kota Payakumbuh

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016
Perlindungan Perempuan dan Anak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Lampung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2016
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Pasaman Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2017
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Trenggalek

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Kabupaten Purworejo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Kabupaten Pandeglang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2017
Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Pringsewu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2016
PELAKSANAAN DETEKSI DINI (EARLY WARNING SYSTEM) TERHADAP INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Tindak Pidana Korupsi