Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Kendari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2010
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perda Kota Kendari No.04 Tahun 2010 .pdf

Abstrak

Pusat Pelayanan Terpadu - Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2010/ NO. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRAK:

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, sehingga wajib diberantas ; Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik pada skala internasional bahkan pada skala daerah, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia ; Dan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah diberikan amanah untuk membentuk dan menyelenggarakan Pusat Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1981 ; UU No. 7 Tahun 1984 ; UU No. 6 Tahun 1995 ; UU No. 6 Tahun 1995 ; UU No. 23 Tahun 2002 ; UU No. 10 Tahun 2004 ; UU No. 32 Tahun 2004 ; UU No. 21 Tahun 2007 ; PP No. 9 Tahun 2008 ; PP No. 16 Tahun 2010 ; Perpres No. 69 Tahun 2008 ; Perda Kota Kendari No. 3 Tahun 2000
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, tujuan, prinsip dan asas , pembentukan pusat pelayanan terpadu, fasilitas dan perlengkap PPT, petugas pelaksana pelayanan terpadu , tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu , pemantauan dan evaluasi , pendanaan , struktur kelembagaan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2010.
Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.
18 Halaman

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2007
Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

BUMD Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perda Provinsi Sultra No.02 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Perubahan-Bentuk-Badan-Hukum

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2007 /No. 2 , LL 55 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

ABSTRAK:

Bahwa bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 1981 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan operasional perbankan dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 7 Tahun 1992; Perda Nomor 5 Tahun 2003
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Perubahan Bentuk dan Hukum 3. Nama dan Tempat kedudukan 4. Prinsip, Maksud dan Tujuan 5. Lapangan Usaha 6. Modal dan Saham 7. Rapat Umum Pemegang Saham 8. Direksi 9. Dewan Komisaris 10. Kepegawaian 11. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih 12. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 13. Perubahan dan Likuidasi 14. Pembinaan dan Pengawasan 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Lain-Lain 17. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2007.
11

Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2008
Pemberlakuan Produk Hukum Kabupaten Pontianak Di Kabupaten Kubu Raya

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERBUP NO.9 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Kabupaten Dharmasraya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2008
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PERDA NO 9 TAHUN 2008 TENTANG PPNS.pdf

Abstrak

Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perda no. 3-2009 ttg perubahan ketentuan pidana dlm perda.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2007
Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Abstrak

Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2004
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
P_SUMUT_6_2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Download :
UU Nomor 49 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2008
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

KEPPRES No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak

Download :
PERPRES NO 69 TH 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2006
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 1 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 4 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 5 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2002
Grasi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi

Download :
UU Nomor 22 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Kabupaten Kediri

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2008
Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun 2008

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
perbup no 9.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2010
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Download :
UU Nomor 5 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 111 Tahun 2004
Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
KEPPRES No.111 TH 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 2001
Mengabulkan Permohonan Ekstradisi yang diajukan Pemerintah Philipina a.n. Dennis Austin Standeffer

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_46_th_2001.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2009
Lembaga Pembiayaan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

KEPPRES No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Download :
PERPRES No.9 TH 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006
Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004
Kekuasaan Kehakiman

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mencabut :

UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman