Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012
Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perda Provinsi Sultra No.03 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Perubahan-Bentuk-Badan-Hukum

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2012 /No. 3 , LL 20 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

ABSTRAK:

Bahwa bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Teriggara sebagaimana teiah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 perlu disesuaikan dengan kebutuhan/perkembangan pembangunan dan perekonomian dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku; Bahwa dangan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara diharapkan lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempercepat proses pelaksanaan pembangunan daerah termasuk keikutsertaan masyarakat dalam menunjang permodalan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
Dasar Hukum : UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum (pasal 1) 2. Perubahan bentuk badan hukum (pasal 2 – pasal 3) 3. Nama dan tempat kedudukan (pasal 4 – pasal 5) 4. Prinsip, maksud dan tujuan (pasal 6 – pasal 7) 5. Lapangan usaha (pasal 8) 6. Modal dan saham (pasal 9 – pasal 10) 7. Rapat umum pemegang saham (pasal 11) 8. Direksi (pasal 12 – pasal 13) 9. Dewan komisaris (pasal 14 – pasal 15) 10. Kepegawaian (pasal 16) 11. Kekayaan (pasal 17) 12. Tahun buku, rencana kerja dan anggaran (pasal 18 – pasal 19) 13. Penetapan dan penggunaan laba bersih (pasal 20) 14. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (pasal 21) 15. Pembubaran dan likuidasi (pasal 22) 16. Pembinaan (pasal 23) 17. Pengawasan (pasal 24) 18. Pendirian (pasal 25) 19. Ketentuan peralihan (pasal 26) 20. Ketentuan lain-lain (pasal 27) 21. Ketentuan penutup (pasal 28)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2012.
20 Halaman

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 22 Tahun 2013
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Pergub Sultra No.22 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Tanggamus

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2012
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) KABUPATEN TANGGAMUS

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Abstrak

Provinsi Papua

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2013
Komisi Hukum Ad Hoc

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PERDA NOMOR 16 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

KOMISI-HUKUM-AD HOC

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2013/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Komisi Hukum Ad Hoc

ABSTRAK:

Bahwa untuk membantu Gubernur, DPRP, dan MRP dalam penyiapkan rancangan Perdasus dan Perdasi sebagai pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 perlu membentuk Komisi Hukum Ad Hoc.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Komisi Hukum Ad Hoc dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang bentuk dan susunan keanggotaan; kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang; tata cara penyiapan Raperdasus dan Raperdasi; dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Penjelasan: 1 hlm.

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011
Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
bn954-2011.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perbankan, Lembaga Keuangan Terorisme

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan BI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 14-27-PBI-2012.PDF

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.03/2012 Tahun 2012
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Diubah dengan :

PMK No. 189/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Mencabut :

PMK No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakann Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Download :
PMK Nomor 129 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2011 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

PMK No. 129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
PMK No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakann Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Download :
PMK Nomor 189 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2014
Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pertahanan dan Keamanan

Download :
PP Nomor 76 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 75 Tahun 1954
Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Download :
UU Nomor 75 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953
Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

UU No. 17 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Darurat Nomor 6 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954
Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

Download :
UU Darurat Nomor 4 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954
Amnesti dan Abolisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Kota Tangerang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perda Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

bantuan-hukum-untuk-masyarakat-miskin

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum; b. bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin telah diamanatkan dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 16 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 42 tahun2013; PP Nomor 42 Tahun 2013; PM Ham no 22 tahun 2013
1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Prinsip; 3. Ruang Lingkup Dan Tujuan; 4. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 5. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi; 6. Hak Dan Kewajiban; 7. Larangan; 8. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum; 9. Penganggaran Dana Bantuan Hukum; 10. Tata Cara Pengajuan Dana Bantuan Hukum Yang Berasal Dari Apbd; 11. Pengawasan; 12. Ketentuan Penyidiikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2015.
15 halaman

Kabupaten Sintang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2015
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8, TLD No.8, LL KAB. SINTANG: 19 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

ABSTRAK:

bahwa segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1974, UU No.4 Tahun 1979, UU No.8 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1999, UU no.20 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU no.1 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Prinsip Pelayanan; Hak dan Kewajiban Korban; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyelenggaraan Perlindungan; Pendampingan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2015.
19 Halaman

Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2015
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kesehatan

Abstrak

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015/NO.18, TBD No.18, LL KAB. KAPUAS HULU: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tataa Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014, PERDA Kabupaten Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2014.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewajiban, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2015.
14 halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PP Nomor 43 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kota Payakumbuh

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016
Perlindungan Perempuan dan Anak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PERDA NO 11 TH 2016 (ok).pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2016
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perbup Nomor 28 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Pasaman Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perda Nomor 4 Tahun 2017.pdf

Abstrak

produk hukum

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib admintrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Pembentukan Peraturan Daerah; Perencanaan Peraturan Daerah; Penyusunan Peraturan Daerah; Pembentukan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi dan Penggandaan; Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
31 Halaman

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2017
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perbup 26 Tahun 2017.pdf

Abstrak

GUGUS-TUGAS-PENCEGAHAN-DAN-PENANGANAN-TINDAK-PIDANA-PERDAGANGAN-ORANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tlndak Pidana Perdagangan Orang.
Dasar hukum Perbup ini antara lain UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2007; Perda Kab No. 4 tahun 2016.
Materi pokok Perbup ini adalah Mengatur gugugs tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
8 hlm.

Kabupaten Purworejo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

bantuan hukum untuk masyarakat miskin

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No. 4/ 2017 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia berdasarkan asas keadilan dan persamaan didepan hukum, Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab atas bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai bentuk pelayanan terhadap pemenuhan rasa keadilan di Daerah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Daerah;
Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyeleb=nggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan, larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
15 hlm

Kabupaten Pandeglang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2017
Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
No.11 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/No. 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

ABSTRAK:

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta guna terwujudnya ketertiban dan keseragaman penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar berjalan efektif, efisien, terarah dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
UU No 8 Th 1981; UU No 14 Th 1985 yg telah diubah dg UU No 3 Th 2009; UU No 2 Th 1986 yg telah diubah dg UU No 49 Th 2009; UU No 5 Th 1986 yg telah diubah dg UU No 51 Th 2009; UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permendagri No 12 Th 2014; Perda kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Maksud Dan Tujuan; 4. Perkara Hukum; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Pelaporan; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
32 halaman

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2016
PELAKSANAAN DETEKSI DINI (EARLY WARNING SYSTEM) TERHADAP INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Tindak Pidana Korupsi

Download :
PERBUP NOMOR 25 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Melawi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2017
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Abstrak

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2017/NO.15, TLD NO.183, LL KAB.MELAWI: 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

ABSTRAK:

Setiap WN berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derahat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM, sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitnah dan kodratnya tanpa diskriminasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 4 Tahun 2006, Perpres No. 18 Tahun 2014, PermenPPA No. 1 Tahun 2010, PermenPPA No. 5 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perlindungan, Kekerasan, Hak Perempuan Korban Kekerasan, Tanggungjawab Pemerintah dan Kelembagaan, Pusat Pelayanan Terpadu, Sistem Informasi dan Pelaporan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
11 Halaman; Penjelasan 7 Halaman.

Hasil Pencarian
Menemukan 344 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.

Hasil Pencarian Menemukan 344 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 344 peraturan (dalam 0,002 detik)