Hasil Pencarian
Menemukan 274 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  Kabupaten Polewali Mandar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2015
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

  Provinsi Kalimantan Selatan
  Provinsi Maluku

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2014
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Ogan Komering Ilir
  Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2015
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 62 Tahun 2014
Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban dan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. tentang
    Keputusan Walikota No. 12 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban, dan Tindakan Hukum Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

  Provinsi Kalimantan Selatan
  Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2015
Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 10 Tahun 2018
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2017-2021

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Pandeglang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2017
Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Pringsewu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2016
PELAKSANAAN DETEKSI DINI (EARLY WARNING SYSTEM) TERHADAP INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Tindak Pidana Korupsi

  Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 48 Tahun 2019
Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2019
Tata Cara Pemberian Remisi dalam Keadaan Bencana Alam pada Provinsi Sulawesi Tengah

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Sanksi Administratif Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018
Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
  2. Permenkumham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
  3. Permenkumham No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010
Remisi Susulan

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Mencabut :

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Mengubah :

  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

  Kabupaten Kotabaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2018
Program Pembentukan Peraturan Daerah

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kota Singkawang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Melawi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2017
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Penajam Paser Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2018
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang