Hasil Pencarian
Menemukan 294 peraturan (dalam 0,003 detik)
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012
Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 22 Tahun 2013
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- Pergub Sultra No.22 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2012
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) KABUPATEN TANGGAMUS
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2013
Komisi Hukum Ad Hoc
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- PERDA NOMOR 16 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011
Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman
- Download :
- bn954-2011.pdf
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perbankan, Lembaga Keuangan Terorisme
Mencabut :
-
Peraturan BI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
- Download :
- Peraturan BI No. 14-27-PBI-2012.PDF
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.03/2012 Tahun 2012
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perpajakan
Dicabut dengan :
-
PMK No. 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Diubah dengan :
-
PMK No. 189/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Mencabut :
-
PMK No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakann Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
- Download :
- PMK Nomor 129 Tahun 2012.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2011 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perpajakan
Mengubah :
-
PMK No. 129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
-
PMK No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakann Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
- Download :
- PMK Nomor 189 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2014
Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pertahanan dan Keamanan
- Download :
- PP Nomor 76 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 75 Tahun 1954
Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Dicabut dengan :
-
UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
- Download :
- UU Nomor 75 Tahun 1954.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953
Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Ditetapkan dengan :
-
UU No. 17 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
- Download :
- UU Darurat Nomor 6 Tahun 1953.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954
Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Ditetapkan dengan :
- Download :
- UU Darurat Nomor 4 Tahun 1954.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954
Amnesti dan Abolisi
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- Perda Nomor 3 Tahun 2015.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2015
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2015
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kesehatan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kependudukan dan Perkawinan
- Download :
- PP Nomor 43 Tahun 2017.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016
Perlindungan Perempuan dan Anak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- PERDA NO 11 TH 2016 (ok).pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2016
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- Perbup Nomor 28 Tahun 2016.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
Pembentukan Produk Hukum Daerah
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- Perda Nomor 4 Tahun 2017.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2017
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- Perbup 26 Tahun 2017.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
- Download :
- PERBUP 61 TAHUN 2015.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
- Download :
- PERDA NOMOR 4 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2017
Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- No.11 Tahun 2017.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2016
PELAKSANAAN DETEKSI DINI (EARLY WARNING SYSTEM) TERHADAP INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- PERBUP NOMOR 25 TAHUN 2016.pdf