Hasil Pencarian
Menemukan 402 peraturan (dalam 0,008 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2018
Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Pemalang

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 06 Tahun 2014
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Masyarakat Miskin

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 15 Tahun 1962
Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1948
Kejahatan-kejahatan dalam Keadaan Bahaya yang dapat Dihukum dengan Hukuman Mati

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

  Kabupaten Pringsewu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2015
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN PRINGSEWU

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
  Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2022
Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mencabut :


  1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

  Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016
Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

  Kabupaten Solok

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2019
Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Tambrauw

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Tulang Bawang Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2016
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Bengkayang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2017
Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

  Kabupaten Blora

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 45 Tahun 2019
Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Blora

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

  Kabupaten Pasaman Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1948
Rumah Tutupan

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954
Amnesti dan Abolisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 10 Tahun 2018
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2017-2021

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1987
Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi)

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
  2. KEPPRES No. 156 Tahun 1950 tentang Pembebasan Hukuman Untuk Seluruhnya Atau Untuk Sebagian Pada Tiap Tanggal 17 Agustus

  Kabupaten Cilacap

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 73 Tahun 1958
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
  4. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
  5. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 91 Tahun 2000
Pemberian Remisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Kabupaten Semarang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2021
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Bengkayang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perizinan, Pelayanan Publik