Hasil Pencarian
Menemukan 261 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kota Kendari
  Provinsi Sulawesi Tenggara
  Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2008
Pemberlakuan Produk Hukum Kabupaten Pontianak Di Kabupaten Kubu Raya

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kabupaten Dharmasraya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2008
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Sambas
  Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2007
Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2004
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2008
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2006
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2002
Grasi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Mencabut :

  1. UU No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi

  Kabupaten Kediri

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2008
Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun 2008

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2010
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 111 Tahun 2004
Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 2001
Mengabulkan Permohonan Ekstradisi yang diajukan Pemerintah Philipina a.n. Dennis Austin Standeffer

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2009
Lembaga Pembiayaan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006
Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004
Kekuasaan Kehakiman

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mencabut :

  1. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  2. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2004
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang