Hasil Pencarian - ditemukan 232 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 745 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

  Pemerintah Pusat
Diakses 1634 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012
Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

  Pemerintah Pusat
Diakses 581 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2010
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 1113 kali

Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

  Pemerintah Pusat
Diakses 457 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006
Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

  Pemerintah Pusat
Diakses 260 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2006
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 120 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 114 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 77 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 84 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 87 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 90 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 2029 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 633 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2004
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

  Pemerintah Pusat
Diakses 720 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004
Kekuasaan Kehakiman

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mencabut :

  1. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  2. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

  Pemerintah Pusat
Diakses 525 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2002
Grasi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Mencabut :

  1. UU No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 382 kali

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999
Jaminan Fidusia

Agraria Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 373 kali

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1999
Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mengubah :

  1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

  Pemerintah Pusat
Diakses 837 kali

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 2279 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981
Hukum Acara Pidana

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang