PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 456 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2016 Tahun 2016
Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen PUPR No. 24 Tahun 2021 tentang Pelayanan Advokasi Hukum
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 600/PRT/M/2005 tentang Pedoman Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2017
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 80 Tahun 2022
Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 56 Tahun 2017
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1948
Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2017
Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2013
Komisi Hukum Ad Hoc

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1954
Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 18 Tahun 1954

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan