Hasil Pencarian
Menemukan 781 peraturan (dalam 0,014 detik)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2016 Tahun 2016
Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Dicabut dengan :
-
Permen PUPR No. 24 Tahun 2021 tentang Pelayanan Advokasi Hukum
Mencabut :
-
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 600/PRT/M/2005 tentang Pedoman Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2010
Bantuan Hukum
Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
- Download :
- 89pb262010.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
Hukum Acara dan Peradilan Ketatanegaraan, Kenegaraan
Mengubah :
-
UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
-
UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
-
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 2020.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 170 Tahun 1953
Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Pontianak
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara
- Download :
- Keppres No. 170 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1970
Penghapusan Pengadilan Landreform
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 1970.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2020
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Perda Nomor 7 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2014
Penanganan Gugatan Perdata Aset Tanah dan/atau Bangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Hukum Acara dan Peradilan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Download :
- 8 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021
Pelaksanaan Advokasi Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Permen ESDM No. 9 Tahun 2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1948
Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- PP No 16 Tahun 1948.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2021
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Perda Kab Cianjur No 7 Tahun 2021.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015
Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
- Download :
- Perma Nomor 3 Tahun 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 84 Tahun 1998
Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_84 TH 1998.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- UU Nomor 10 Tahun 2021.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018
Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- Peraturan Bawaslu nomor 22 Tahun 2018.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018
Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1994
Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandar Lampung, Samarinda, Dan Denpasar
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_22 TH 1994.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2016
Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- Keppres Nomor 17 Tahun 2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1957
Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Cirebon Jakarta Dan Cirebon-Semarang
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Keppres No.65 Tahun 1957.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1957
Penolakan Banding dari J. Hooksoma pemilik Eloctro Technis Burau "Hoeksema" Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Gresik-Lamongan
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Keppres No.85 Tahun 1957.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1992
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- UU Nomor 20 Tahun 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1948
Permohonan Grasi
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Mengubah :
-
PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
-
PP No. 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi
- Download :
- PP No 3 Tahun 1948.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1957
Penolakan Banding Perusahaan Truk “Rosa”
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Keppres No.31 Tahun 1957.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012
Perintah Penangguhan Sementara
Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Kewarganegaraan dan Imigrasi
- Download :
- Perma Nomor 4 Tahun 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2002
Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo
Hukum Acara dan Peradilan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
- Download :
- KEPPRES No.13 TH 2002.pdf
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020
Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Mencabut :
-
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi