Hasil Pencarian - ditemukan 447 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 948 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

  Pemerintah Pusat
Diakses 2234 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012
Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

  Pemerintah Pusat
Diakses 141 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011
Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat
Diakses 5039 kali

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 2808 kali

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

  Pemerintah Pusat
Diakses 1256 kali

Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

  Pemerintah Pusat
Diakses 1996 kali

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

  Pemerintah Pusat
Diakses 1605 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

  Pemerintah Pusat
Diakses 84 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 115 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 143 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 133 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 101 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 98 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 109 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 115 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 2290 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 3549 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat
Diakses 2118 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997
Peradilan Militer

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
  2. UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
  3. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

  Pemerintah Pusat
Diakses 1032 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997
Pengadilan Anak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak