Hasil Pencarian
Menemukan 763 peraturan (dalam 0,014 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Serta Janda Dudanya

  Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 15 Tahun 1962
Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 100 Tahun 1956
Banding Trayek Angkutan Atas Nama Kwee Seng Giok pemilik perusahaan truck "L.K"

Hukum Acara dan Peradilan Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2005
Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2010
Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Pedoman Penanganan Ekstradisi

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Tindak Pidana Korupsi

  Kabupaten Pringsewu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2015
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN PRINGSEWU

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1993
Pembentukan Kejaksaan Negeri Di Cibinong

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2022
Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mencabut :


  1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1951
Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Protokoler

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

  Kabupaten Solok

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2019
Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2000
Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
  2. PP No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
  3. PP No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
  4. PP No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
  5. PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
  6. PP No. 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
  7. PP No. 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim