Hasil Pencarian
Menemukan 781 peraturan (dalam 0,014 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2016 Tahun 2016
Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen PUPR No. 24 Tahun 2021 tentang Pelayanan Advokasi Hukum

Mencabut :

  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 600/PRT/M/2005 tentang Pedoman Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

  Kabupaten Bekasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2010
Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara dan Peradilan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
  2. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
  3. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 170 Tahun 1953
Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Pontianak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1970
Penghapusan Pengadilan Landreform

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreforem

  Kabupaten Lebong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2020
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan

  Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2014
Penanganan Gugatan Perdata Aset Tanah dan/atau Bangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Hukum Acara dan Peradilan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021
Pelaksanaan Advokasi Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1948
Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Kabupaten Cianjur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2021
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu

Hukum Acara dan Peradilan

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015
Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 84 Tahun 1998
Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018
Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1994
Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandar Lampung, Samarinda, Dan Denpasar

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2016
Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1992
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1948
Permohonan Grasi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
  2. PP No. 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1957
Penolakan Banding Perusahaan Truk “Rosa”

Hukum Acara dan Peradilan

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012
Perintah Penangguhan Sementara

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Perma No. 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2002
Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020
Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi