Hasil Pencarian
Menemukan 763 peraturan (dalam 0,014 detik)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan
Dicabut dengan :
-
PP No. 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Serta Janda Dudanya
- Download :
- PP NO 71 TH 2005.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Hukum Acara dan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016
Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Perma Nomor 2 Tahun 2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 1957
Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Cirebon-Kadipaten-Cileunyi
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Keppres No.76 Tahun 1957.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- UU Nomor 50 Tahun 2009.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 15 Tahun 1962
Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- PERPU No. 15 Tahun 1962.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 100 Tahun 1956
Banding Trayek Angkutan Atas Nama Kwee Seng Giok pemilik perusahaan truck "L.K"
Hukum Acara dan Peradilan Transportasi Darat/Laut/Udara
- Download :
- Keppres No.100 Tahun 1956.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2005
Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek
Hak atas Kekayaan Intelektual Hukum Acara dan Peradilan
Dicabut dengan :
-
PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
- Download :
- PERPRES NO 20 TH 2005.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2010
Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- Keppres 15 Tahun 2010.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2021
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Hukum Acara dan Peradilan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Pedoman Penanganan Ekstradisi
Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- Perma Nomor 13 Tahun 2016.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2015
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DI KABUPATEN PRINGSEWU
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1957
Penolakan Banding dari Loe Ong Khing Pemilik Perusahaan Truck "Hebat" Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Kedurus-Brangkal
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- Keppres No.82 Tahun 1957.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2008
Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmur Kejaksaan Negeri Blang Pidie Kejaksaan Negeri Wangiwangi Kejaksaan Negeri Punjung Kejaksaan Negeri Padang Aro Dan Kejaksaan Negeri Singaparna
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- Keppres_No_15_Th_2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1993
Pembentukan Kejaksaan Negeri Di Cibinong
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_34 TH 1993.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2022
Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
Mencabut :
-
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
- Download :
- perda_1_th_2022.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- UU Nomor 6 Tahun 2005.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 62 Tahun 2002
Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, Dan Pengadilan Agama Tilamuta
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- KEPPRES No.62 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1951
Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surakarta
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara
- Download :
- Keppres No.197 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Protokoler
Mengubah :
-
PP No. 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Download :
- PP Nomor 14 Tahun 2022.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950
Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- UU Darurat Nomor 18 Tahun 1950.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- PP No 7 TH 1991.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2019
Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- Perda no 11 Tahun 2019.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2000
Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan
Dicabut dengan :
-
PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
-
PP No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
-
PP No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
-
PP No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
-
PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
-
PP No. 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
-
PP No. 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim
- Download :
- PP No.8 TH 2000.pdf