Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 948 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Download :
UU Nomor 31 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2234 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012
Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 141 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011
Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU 16 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 5039 kali

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Download :
UU Nomor 51 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2808 kali

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Download :
UU Nomor 50 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1256 kali

Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Download :
UU Nomor 49 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1996 kali

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Download :
UU Nomor 48 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1605 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Download :
UU Nomor 3 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 84 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 115 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 143 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 5 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 133 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 4 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 101 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 98 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 109 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 115 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2290 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 3549 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 30 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Arbitrase - Alternatif - Penyelesaian Sengketa

1999

Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872, LL SETNEG : 26 HLM

Undang-undang (UU) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

ABSTRAK:

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya sehingga perlu ditetapkan undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Hakim.
Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka. Selain itu, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999.
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 39 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 2118 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997
Peradilan Militer

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Download :
UU Nomor 31 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1032 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997
Pengadilan Anak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pengadilan Anak

1997

Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1997/ No. 3, TLN NO. 3668, LL SETNEG : 23 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengadilan Anak

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman; UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Dalam UU ini diatur mengenai pengaturan pengadilan Anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: a) mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh; b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja; atau c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1998.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 40 hlm.

Hasil Pencarian - ditemukan 447 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2017.