Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2016 Tahun 2016
Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 24 Tahun 2021 tentang Pelayanan Advokasi Hukum

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 600/PRT/M/2005 tentang Pedoman Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Abstrak

Kabupaten Bekasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2010
Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
89pb262010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara dan Peradilan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Perubahan - Undang-Undang - UU - Mahkamah Konstitusi

2020

Undang-undang (UU) NO. 7, LN.2020/No.216, TLN No.6554, jdih.setneg.go.id : 12 hlm

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor I Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi UU sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 UUD 1945; dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
UU ini mengatur mengenai beberapa perubahan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu antara lain terkait dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 170 Tahun 1953
Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Pontianak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No. 170 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1970
Penghapusan Pengadilan Landreform

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreforem

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1970.pdf

Abstrak

Kabupaten Lebong

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2020
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah meliputi : a. bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi; b. peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum; dan c. bantuan operasional lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
22

Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2014
Penanganan Gugatan Perdata Aset Tanah dan/atau Bangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Hukum Acara dan Peradilan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
8 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021
Pelaksanaan Advokasi Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Permen ESDM No. 9 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1948
Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PP No 16 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Kabupaten Cianjur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2021
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda Kab Cianjur No 7 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015
Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perma Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 84 Tahun 1998
Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_84 TH 1998.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 10 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pembentukan - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

2021

Undang-undang (UU) NO. 10, LN.2021/No.297, TLN No. 6754, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

ABSTRAK:

Luasnya wilayah pelayanan hukum dan dengan adanya pembentukan provinsi baru, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta yang semula 6 (enam) provinsi menjadi 8 (delapan) provinsi, pengadilan Tinggi TUN Medan yang semula 8 (delapan) provinsi menjadi 10 (sepuluh) provinsi, dan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang berjumlah 6 (enam) provinsi serta untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi TUN Banjarmasin, Pengadilan Tinggi TUN Mataram, dan Pengadilan Tinggi TUN Manado.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1986.
UU ini mengatur mengenai pembentukan empat Pengadilan Tinggi TUN di: 1) Palembang yang berkedudukan di kota Palembang, 2) Banjarmasin yang berkedudukan di kota Banjarmasin, 3) Mataram yang berkedudukan di kota Mataram, dan 4) Manado yang berkedudukan di kota Manado.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Ketentuan mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, penyediaan sarana dan prasarana, serta anggaran untuk Pengadilan Tinggi TUN Palembang, Pengadilan Tinggi TUN Banjarmasin, Pengadilan Tinggi TUN Mataram, dan Pengadilan Tinggi TUN Manado ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
Penjelasan: 6 hlm

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018
Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu

Download :
Peraturan Bawaslu nomor 22 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018
Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1994
Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandar Lampung, Samarinda, Dan Denpasar

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keputusan_Presiden_no_22 TH 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2016
Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres Nomor 17 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1957
Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Cirebon Jakarta Dan Cirebon-Semarang

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.65 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1957
Penolakan Banding dari J. Hooksoma pemilik Eloctro Technis Burau "Hoeksema" Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Gresik-Lamongan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.85 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1992
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 20 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1948
Permohonan Grasi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
PP No. 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi

Download :
PP No 3 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1957
Penolakan Banding Perusahaan Truk “Rosa”

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.31 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012
Perintah Penangguhan Sementara

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perma No. 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara

Download :
Perma Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2002
Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
KEPPRES No.13 TH 2002.pdf

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020
Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 781 peraturan (dalam 0,014 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 1953.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1948.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.

Hasil Pencarian Menemukan 781 peraturan (dalam 0,014 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 781 peraturan (dalam 0,014 detik)