Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 52 Tahun 2015
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Hak atas Kekayaan Intelektual Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERGUB NOMOR 052 TAHUN 2015 ttng LHKPN 2015.pdf

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Kepegawaian, Aparatur Negara

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, BD.2015/NO.52

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaporkan kekayaannya; bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/ 05/ M.PAN/ 04/ 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan; dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Menyampaikan dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep.07/KPK/02/2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyampaian LHKPN dan LHKASN; 3. Tata Cara Penyampaian LHKPN dan LHKASN; 4. Tim Khusus Pengelola LHKPN dan LHKASN; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Sanksi Administrasi; 7. Tata Cara Penjatuhan; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Lain-Lain; 10. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
10

Kota Madiun

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2017
IDENTITAS DAERAH

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
Perda No 18 tentang Identitas Daerah.pdf

Abstrak

hki

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD NOMOR 13/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IDENTITAS DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Kota Madiun perlu mempertegas dan memperkuat identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah, yang merupakan cerminan karakteristik, ciri khas daerah, sekaligus memiliki makna filosofis dan sosiologis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat serta daerah Kota Madiun; b. bahwa Lambang Daerah Kota Madiun merupakan tanda identitas daerah yang menggambarkan potensi daerah, nilai-nilai sosial budaya masyarakat serta simbol kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam upaya pembangunan daerah Kota Madiun; c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 4 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kotamadya Madiun dan Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 5 Tahun 1970 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Identitas Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Materi Pokok berisi tentang Peraturan Daerah Tentang Identitas Daerah; Ketentuan, Ruang Lingkup, Kedudukan Dan Fungsi, Nama, Lambang, Penggunaan Dan Penempatan , Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 4 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kotamadya Madiun; b. Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 5 Tahun 1970 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Madiun di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman + Lampiran 97 halaman)

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1993
Bentuk Dan Isi Surat Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten

Download :
PP No. 11 Th 1993.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1991
Tata Cara Permintaan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten

Download :
PP NO 34 TH 1991.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Hak atas Kekayaan Intelektual Keluarga, Perlindungan Anak

Download :
PERMENSOS NOMOR 19 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019
Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenkumham No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
Permenkumham No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten

Download :
Permenkumham Nomor 30 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2018
Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Download :
Permenkumham Nomor 15 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2018
Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Download :
Permenkumham Nomor 39 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018
Permohonan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014
Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Hak atas Kekayaan Intelektual Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Download :
Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Hak atas Kekayaan Intelektual Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenkumham No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Download :
Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 69 Tahun 2018
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
No 69 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kabupaten Jayapura

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2016
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
PERBUP 19 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Luwu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011
Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
perda-luwu-4.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014
Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Download :
UU Nomor 28 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016
Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Provinsi Papua

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 19 Tahun 2008
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
PERDASUS PAPUA NOMOR 19 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2010
Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
Perpres No.37 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002
Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Mencabut :

UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Download :
UU Nomor 19 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2005
Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

Download :
PERPRES NO 20 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 2003
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

Download :
Keputusan_Presiden_no_85_th_2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2004
Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

Hak atas Kekayaan Intelektual Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PP No.13 TH 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2004
Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah

Hak atas Kekayaan Intelektual Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PP No.14 TH 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2004
Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
PP No.27 TH 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 84 Tahun 2006
Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
PERPRES No.84 TH 2006.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 83 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2003.

Hasil Pencarian Menemukan 83 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 83 peraturan (dalam 0,002 detik)