Hasil Pencarian
Menemukan 83 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Provinsi Kalimantan Selatan
  Kota Madiun

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2017
IDENTITAS DAERAH

Hak atas Kekayaan Intelektual

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1993
Bentuk Dan Isi Surat Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1991
Tata Cara Permintaan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Hak atas Kekayaan Intelektual Keluarga, Perlindungan Anak

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019
Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
  2. Permenkumham No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2018
Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2018
Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018
Permohonan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014
Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Hak atas Kekayaan Intelektual Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Hak atas Kekayaan Intelektual Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

  Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 69 Tahun 2018
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

  Kabupaten Jayapura

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2016
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

Hak atas Kekayaan Intelektual

  Kabupaten Luwu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011
Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Hak atas Kekayaan Intelektual

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014
Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016
Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual

  Provinsi Papua

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 19 Tahun 2008
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua

Hak atas Kekayaan Intelektual

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2010
Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002
Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Mencabut :

  1. UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
  2. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
  3. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2005
Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 2003
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2004
Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

Hak atas Kekayaan Intelektual Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2004
Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah

Hak atas Kekayaan Intelektual Kehutanan dan Perkebunan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 84 Tahun 2006
Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2006
Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak atas Kekayaan Intelektual Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja