Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Pekalongan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 09 Tahun 2018
Klasifikasi Pasar Rakyat di Kota Pekalongan

Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perwal No. 9 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PEREKONOMIAN - PASAR

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 09,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Klasifikasi Pasar Rakyat di Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Klasifikasi Pasar Rakyat di Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat mengenai klasifikasi/jenis pasar yang dapat dikategorikan sebagai pasar rakyat beserta dengan wilayah pasar yang termasuk di dalamnya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
3 hal

Kabupaten Pasaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2020
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman

Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perbup no 68 tahun 2020.pdf

Abstrak

Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2023
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Sragen Tahun 2023

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perbup Sragen Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Abstrak

blt-dbhcht-buruh pabrik-buruh tani

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Tahun 2023 No.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Sragen Tahun 2023

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Sragen khususnya sektor pertanian tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau dimaksud; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 06/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan guna memulihkan perekonomian melalui bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian bantuan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021;Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 1. Pemberian BLT DBHCHT; 2. Kriteria Penerima BLT DBHCHT; 3. Pendataan; 4. Tata cara penyaluran dan pelaporan; dan 5. Monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
6 hlm

Kabupaten Pasaman

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 55 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Sosial

Struktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perbup no 55 tahun 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Pati

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 64 Tahun 2021
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
PERBUP NO 64 TH 2021.pdf

Abstrak

tata cara pemberian-bantuan langsung tunai

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2021/NO.64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang besaran BLT, penerima BLT, pendataan dan penetapan penerima BLT, pencairan dan penyauran BLT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2021.
14 Halaman

Kabupaten Pasaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

Struktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2021

Download :
Perbup 12 Tahun 2022.pdf

Abstrak

TATA KERJA DINAS SOSIAL

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permendagri No. 99 Tahun 2018 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Perda Kab. Pasaman No. 5 Tahun 2021
Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Sosial.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2021
15

Hasil Pencarian
Menemukan 6 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Hasil Pencarian Menemukan 6 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 6 peraturan (dalam 0,002 detik)