Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kementerian Luar Negeri

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2021
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024

Reformasi Birokrasi

Download :
Permenlu No 5 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019

Download :
Peraturan LAN Nomor 20 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Polewali Mandar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 41 Tahun 2021
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 -2024

Reformasi Birokrasi

Download :
PERBUP 41 RADMAP.doc

Abstrak

ROAD-MAP-REFORMASI-BIROKRASI-PEMERINTAH-KABUPATEN-POLEWALI-MANDAR-TAHUN-2020-2024

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD. 2021/NO. 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 -2024

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokasi sebagai wujud tata kelolah pemerintahan yang baik (good governance), perlu disusun pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 5 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 18 Tahun 2016;Perpres No. 81 Tahun 2010;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permenpan RB No. 37 Tahun 2013;Permenpan RB No. 25 Tahun 2013;Perda No. 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2021.
27 hlm

Kabupaten Nganjuk

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2019
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Reformasi Birokrasi

Download :
PERBUP 26-2019 SALINAN575.pdf

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman - Reformasi Birokrasi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, diperlukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. tahapan pembangunan Zl; b. syarat dan mekanisme penetapan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM; c. pembinaan dan pengawasan; dan d. evaluasi dan pelaporan .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
9 Halaman

Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2021
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenko Polhukam No. 4 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019

Download :
Peraturan Kemenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenkumham No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham No. 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
Nomor 11 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2021
Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Reformasi Birokrasi

Download :
Perbub No 16 tahun 2021.pdf

Abstrak

Tata cara pelaksanaan peringatan hari jadi kabupaten tanjabbar

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 65 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 TentangPembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); SALINAN 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6358); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11);
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HARI JADI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
7

Kabupaten Maluku Barat Daya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2019
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 - 2020

Reformasi Birokrasi

Download :
PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI.pdf

Abstrak

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2016 - 2020

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. No. 2019/30, LL Kab MBD: 53 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 - 2020

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, Road Map Reformasi Birokrasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturna Bupati Maluku Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Provinsi Riau

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 46 Tahun 2021
Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi

Download :
Pergub No 46 Tahun 2021 Salin.PDF

Abstrak

Budaya-Kerja

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD.2021/NOMOR 46

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) dan Budaya kerja (culture set).
Dasar Hukum Pergub ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 5 (lima) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Nilai Budaya Kerja; Pengembangan Budaya Kerja; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Lamp I

Kabupaten Purworejo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2022
Purworejo Kabupaten Cerdas

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kebijakan Pemerintah Reformasi Birokrasi

Download :
6 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

kabupaten cerdas

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NOMOR.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Purworejo Kabupaten Cerdas

ABSTRAK:

bahwa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan umum yang mudah, cepat, terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat; bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, kemajuan jaman dan peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya untuk melakukan pembaharuan atau inovasi dibidang pelayanan umum melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas di Kabupaten Purworejo, perlu disusun ketentuan mengenai Purworejo Kabupaten Cerdas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Purworejo Kabupaten Cerdas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Dimensi Purworejo Cerdas Bab III Kebijakan Bab IV Kelembagaan Bab V Infrastruktur Bab VI Data dan Aplikasi Bab VII Perencanaan dan Tata Kelola Bab VIII Manajemen Inovasi Bab IX Kerja Sama Bab X Insentif dan Disinsentif Bab XI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bab XII Pendanaan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
22 hlm

Kabupaten Konawe Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2022
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi

Download :
PERBUP KAB KONUT NO 46 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Kabupaten Jember

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2022
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022-2024

Reformasi Birokrasi

Abstrak

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022-2024

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022-2024

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi untuk memberikan arah tentang rencana kerja rinci yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022-2024.
Mengingat: 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 ten tang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 442); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI, MONITORING DAN EVALUASI, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
6 halaman

Kabupaten Bengkalis

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2022
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis

Reformasi Birokrasi

Download :
46666591501Nomor_9_-_2022_compressed.pdf

Abstrak

road-map-reformasi-birokrasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2022/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Permendagri Nomor 135 Tahun 2018
Terdiri dari 5 (lima) Bab dan 9 Pasal, yaitu Bab tentang: Ketentuan umum, Road map reformasi birokrasi, Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, Pembiayaan, dan Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku maka Perbup Bengkalis Nomor 63 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Lampiran: 46 Halaman

Kabupaten Morowali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2022
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi

Download :
Peraturan-Bupati-No-15-2022.pdf

Abstrak

Kabupaten Morowali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2017
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali

Sistem Pengendalian Intern Reformasi Birokrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Morowali No. 7 Tahun 2022 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

Download :
Peraturan-Bupati-No-7-2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Konawe Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2021
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024

Reformasi Birokrasi

Download :
PERBUP NO. 14 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Bandung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 87 Tahun 2022
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Bandung No. 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Download :
PERBUP KAB. GARUT NO 87 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Kabupaten Sikka

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2022
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024

Reformasi Birokrasi

Download :
Perbup 7 2022 Reformasi Birokrasi Pemkab Sikka.pdf

Abstrak

PEMERINTAH-BIROKRASI-REFORMASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2022/ No. 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UU No.69 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Permen PANRB No.25 Tahun 2020; Perda Kab. Sikka No.3 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Reformasi Birokrasi; IV. Road Map Reformasi Birokrasi; V. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
11 halaman

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022
Mutasi Kepegawaian Dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Download :
SE Menteri PAN-RB Nomor 21 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kota Solok

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 33 Tahun 2022
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 - 2026

Reformasi Birokrasi

Abstrak

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 - 2026

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah secara rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
1. UU No. 8 Tahun 1956 2. UU No. 23 Tahun 2014 3. UU No. 30 Tahun 2014 4. Perpres No. 81 Tahun 2010 5. Perpres No. 47 Tahun 2021 6. Permenpan RB No. 37 Tahun 2013 7. Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 8. Permenpan RB No. 60 Tahun 2021
Road Map Reformasi Birokrasi merupakan dokumen secara rinci tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
105

Kota Pontianak

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 107 Tahun 2020
Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Download :
107 tahun 2020 ocr.pdf

Abstrak

birokrasi

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 107, BD.2020/NO.107, LL KOTA PONTIANAK: 5 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 telah ditetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi; Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pengorganisasian; Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
5 Halaman Peraturan

Kota Pontianak

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 94 Tahun 2019
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi

Download :
94 tahun 2019 ocr.pdf

Abstrak

reformasi birokrasi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 94, BD.2019/NO.94, LL KOTA PONTIANAK: 5 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, maka perlu diambol langkah-langkah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek manajemen pemerintah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 15/PAN/7 /2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013;
Peraturan ini mengatur ketentuan umum;Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi; Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pengorganisasian; Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
5 halaman peraturan

Kabupaten Konawe Kepulauan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2018
Standar Operasional Prosedur Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Standar/Pedoman Reformasi Birokrasi

Download :
PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Kota Pariaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 41 Tahun 2022
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan

Kepegawaian, Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Download :
PERWAKO NOMOR 41 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Kabupaten Agam

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2022
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2022-2026

Reformasi Birokrasi

Download :
PERBUP NO.18 THN 2022.pdf

Abstrak

reformasi birokrasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 No. 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi dan birokrasi, perlu menyusun perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPANRB No. 9 Tahun 2011, PermenPANRB No. 25 Tahun 2020, PermenPANRB No. 26 Tahun 2020, Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016, Perda Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2022
Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi Kabupaten Agam dan rencana rinci Reformasi Birokrasi yang disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama5 (lima) tahun 2022-2026. Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026 digunakan sebagaiacuan bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk menetapkan program kerja reformasi birokrasi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
103 Hlm

Hasil Pencarian
Menemukan 44 peraturan (dalam 0,025 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.

Hasil Pencarian Menemukan 44 peraturan (dalam 0,025 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 44 peraturan (dalam 0,025 detik)