Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Konawe

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1A Tahun 2015
Mekanisme Pembiayaan Dan Alur Pengembalian Biaya Penangkaran Benih Padi Sawah

APBD Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perbup Konawe No.01.A Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Lembata

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2012
Pengembangan Koperasi

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA 9 PENGEMBANGAN KOPERASI.pdf

Abstrak

Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2013
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Abstrak

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan mendukung perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Eksistensinya menghadapi kendala dari segi permodalan dan penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penguatan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan. Sehingga dibuat ketentuan mengenai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2008; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 222/ PMK. 010/ 2008; Perda Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pembentukan, kedudukan, maksud, tujuan, dan asas yang dianut jaminan kredit daerah Sumatera Utara. Diatur pula tentang kegiatan usaha, pengeloaan, pembatasan, permodalan kegiatan, imbal jasa penagihan, klaim dan peralihan hak tagih, pelaporan, pembubaran dan likuidasi, penggabungan, peleburan, dan peralihan jaminan kredit daerah Sumatera Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
Peraturan daerah ini terdiri atas 16 hlm, Penjelasan : 4 hlm.

Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur

BUMD Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PERDA.05.2014.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2012
Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
perda_prov_kaltim_9_2012_JAMKRIDA.pdf

Abstrak

terbatas - perseroan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengab (KUMKM) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; PERPRES No. 2 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1998; PERMNDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan; tempat kedudukan; maksud & tujuan; kegiatan usaha; pengelolaan; pembatasan; permodalan; imbal jasa penjaminan; klaim & peralihan hak tagih; pelaporan; pengawasan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas Penjamin Krectit Daerah akan diatur lebih Ianjut dalam Anggaran Dasar.
8 hlm.

Kota Tangerang Selatan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 37 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Bantuan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Perwal no. 37 Tahun 2014.pdf

Abstrak

perubahan-perwal-nomor-59-tahun-2010

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD.2014/NO.37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Bantuan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Tangerang Selatan; b. bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan perundang-undangan dan hasil pemilihan umum tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 2009; PerMen Dalam Negeri No 1 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No 77 Tahun 2014; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010; PERWAL Tangerang Selatan No 59 Tahun 2010
Peraturan Ini Memuat; 1. Membantu Kegiatan Partai Politik Pemerintah Daerah; 2. Bantuan Keuangan; 3. Besaran Bantuan Keuangan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
8 halaman

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2015
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

KEPPRES No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Download :
Keppres Nomor 14 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2011
Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PP No.9 TH 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2014
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 86 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Download :
PP Nomor 21 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 67 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 127 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perbankan

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Download :
PP Nomor 127 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tahun 2014
Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perbankan Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 16-11-PBI 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Penajam Paser Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2008
Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Peraturan Bupati No. 11 Thn 2008.pdf

Abstrak

PEMBEBASAN-BIAYA-PELAYANAN-KESEHATAN-DASAR-DI-PUSKESMAS-PUSBAN-POLINDES-DAN-PUSLING-DALAM-WILAYAH-KAB-PPU

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2008/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

ABSTRAK:

Bahwa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Yang Merupakan Salah Satu Unsur Pencapaian Kesejahteraan Sosial, Perlu Dilakukan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pusban), Poliklinik Desa (Polindes) Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling) Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 1 Tahun 2008
Peraturan Bupati Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2008.
3 hlm

Kabupaten Jembrana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2009
Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009

APBD Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Perbu 07 Tahun 2009 Standar Biaya Khusus TA 2009.pdf

Abstrak

Kabupaten Jembrana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009

APBD Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Perbu 21 Tahun 2009 Perubahan Kedua Standar Biaya Khusus.pdf

Abstrak

Kabupaten Jembrana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009

APBD Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Perbu 10 Tahun 2009 Perubahan Perbu 07-2009 Standar Biaya Khusus.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PP 73 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP 85 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Agraria Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1996.pdf

Abstrak

TANAH - HAK TANGGUNGAN- AGRARIA

1996

Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 1996, LL SETNEG : 18 HLM

Undang-undang (UU) tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

ABSTRAK:

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan saat ini, ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum terbentuk. Mengingat perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan pengelolaan hak tanggungan. Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Selain hak-hak atas tanah tersebut, Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketentuan Undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Penjelasan : 25 hlm.

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1988
Lembaga Pembiayaan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Download :
KEPPRES NO 39 TH 1988.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1988
Lembaga Pembiayaan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Mencabut :

KEPPRES No. 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Download :
KEPPRES NO 61 TH 1988.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2001
Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perpajakan

Download :
PP NO 7 TH 2001.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 27 Tahun 2007
Pencabutan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Tentang Tambahan Biaya Pemungutan PKB Dan BBN-KB Untuk Kepolisian Dan Aparat Penunjang Lainnya

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Pergub 27 tahun 2007.PDF

Abstrak

aparatur negara

2007

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD.2007/27

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Tentang Tambahan Biaya Pemungutan PKB Dan BBN-KB Untuk Kepolisian Dan Aparat Penunjang Lainnya

ABSTRAK:

A. Bahwa Ditetapkannya Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Tentang Tambahan Biaya Pemungutan Pkb Dan Bbn-Kb Untuk Kepolisian Dan Aparat Penunjang Lalnnya Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah; B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007; Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002.
Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Tentang Tambahan Biaya Pemungutan PKB Dan BBN-KB Untuk Kepolisian Dan Aparat Penunjang Lalnnya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007.
2 Halaman

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 139 Tahun 2000
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Keputusan_Presiden_no_139 TH 2000.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 54 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.

Hasil Pencarian Menemukan 54 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 54 peraturan (dalam 0,003 detik)