Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 515 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016
Penjaminan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
UU Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PENJAMINAN

2016

Undang-undang (UU) NO. 1, LN.2016/NO.9, TLN NO.5835, LL SETNEG : 32 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penjaminan

ABSTRAK:

bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasaratas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karenaterbatasnya jaminan,bahwa untuk memudahkan akses permodalan, dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin,bahwa untuk mendorong industri penjaminan yangdiselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, dan berperan penting dalam pembangunan nasional, perlu melakukan pengaturan terhadap industri penjaminan bahwa membentuk Undang-Undang tentang Penjaminan
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kendala internal, antara lain, terkait dengan keterbatasan modal, tidak mempunyai laporan keuangan yang baik, dan manajemen bersifat kekeluargaan. Adapun kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016.
32 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 1077 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Agraria Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1996.pdf

Abstrak

TANAH - HAK TANGGUNGAN- AGRARIA

1996

Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 1996, LL SETNEG : 18 HLM

Undang-undang (UU) tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

ABSTRAK:

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan saat ini, ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum terbentuk. Mengingat perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan pengelolaan hak tanggungan. Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Selain hak-hak atas tanah tersebut, Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketentuan Undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Penjelasan : 25 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 435 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2016
Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PP Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 232 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 127 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perbankan

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Download :
PP Nomor 127 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 184 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 67 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1437 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Download :
PP Nomor 21 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 167 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2014
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 86 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 168 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2011
Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PP No.9 TH 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 157 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP 85 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 147 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PP 73 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 168 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2001
Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perpajakan

Download :
PP NO 7 TH 2001.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 510 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2000
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Download :
PP No.86 TH 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 181 kali

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Mengubah :

PERPRES No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
PERPRES No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Download :
Perpres Nomor 101 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 758 kali

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERPRES No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Mengubah :

PERPRES No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Download :
Perpres Nomor 24 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 186 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2015
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

KEPPRES No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Download :
Keppres Nomor 14 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 100 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 139 Tahun 2000
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Keputusan_Presiden_no_139 TH 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 419 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1988
Lembaga Pembiayaan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Mencabut :

KEPPRES No. 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Download :
KEPPRES NO 61 TH 1988.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 95 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1988
Lembaga Pembiayaan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Download :
KEPPRES NO 39 TH 1988.pdf

Abstrak

Provinsi Sumatera Utara

Diakses 196 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2013
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Abstrak

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan mendukung perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Eksistensinya menghadapi kendala dari segi permodalan dan penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penguatan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan. Sehingga dibuat ketentuan mengenai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2008; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 222/ PMK. 010/ 2008; Perda Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pembentukan, kedudukan, maksud, tujuan, dan asas yang dianut jaminan kredit daerah Sumatera Utara. Diatur pula tentang kegiatan usaha, pengeloaan, pembatasan, permodalan kegiatan, imbal jasa penagihan, klaim dan peralihan hak tagih, pelaporan, pembubaran dan likuidasi, penggabungan, peleburan, dan peralihan jaminan kredit daerah Sumatera Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
Peraturan daerah ini terdiri atas 16 hlm, Penjelasan : 4 hlm.

Provinsi Kalimantan Timur

Diakses 188 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur

BUMD Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PERDA.05.2014.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 48 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2015.