Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Tangerang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 13 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Perwal_No__13_Tahun_2021.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS - PEMBIAYAAN TANGERANG CERDAS

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Tahun 2021 Nomor 13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas

ABSTRAK:

Petunjuk teknis pemberian bantuan biaya pendidikan melalui program tangerang cerdas telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas, namun dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu diganti.
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permendikbud No 6 Th 2018; Kepmensos No 146/HUK/2013; Perda Kota Tangerang No 11 Th 2007; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 7 Th 2020; Perwal Tangerang No 58 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 41 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Kriteria Peserta Didik Penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas; 3. Tim OME - TC; 4. Mekanisme Pendataan Peserta Didik Penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas; 5. Besaran Pembiayaan Tangerang Cerdas; 6. Mekanisme Penyaluran; 7. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana; 8. Pemberhentian Pembiayaan Tangerang Cerdas; 9. Monitoring Dan Evaluasi; 10. Pembinaan Dan Pengawasan; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021.
13 halaman

Kota Payakumbuh

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 12 Tahun 2017
PENETAPAN STANDAR BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL JASA KONSULTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERWAKO NO 12 TH 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN STANDAR BESARAN BIAYA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah (BD)

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN STANDAR BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL JASA KONSULTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pembinaa untuk mendorong terwujudnya peningkatan profesionalisme tenaga ahli dan perusahaan Jasa Konsultasi yang berdaya saing serta untuk memberikan apresiasi yang layak, maka dipandang perlu menetapkan pedoman sebagai acuan dalam menentukan standar besaran biaya langsung personil untuk pekerjaan Jasa Konsultansi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 18 Tahun 1999; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 29 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kota Payakumbuh No 17 Taun 2016; Perwako Kota Payakumbuh No 84 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 8 Pasal

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
10 HLM

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2011
Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PP No.9 TH 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Jembrana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2009
Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009

APBD Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Perbu 07 Tahun 2009 Standar Biaya Khusus TA 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2000
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Download :
PP No.86 TH 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Mengubah :

PERPRES No. 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
PERPRES No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
PERPRES No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Download :
Perpres Nomor 101 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2018 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mengubah :

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Download :
PermenPUPR12-2018.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 27 Tahun 2007
Pencabutan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Tentang Tambahan Biaya Pemungutan PKB Dan BBN-KB Untuk Kepolisian Dan Aparat Penunjang Lainnya

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Pergub 27 tahun 2007.PDF

Abstrak

aparatur negara

2007

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD.2007/27

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Tentang Tambahan Biaya Pemungutan PKB Dan BBN-KB Untuk Kepolisian Dan Aparat Penunjang Lainnya

ABSTRAK:

A. Bahwa Ditetapkannya Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Tentang Tambahan Biaya Pemungutan Pkb Dan Bbn-Kb Untuk Kepolisian Dan Aparat Penunjang Lalnnya Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah; B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007; Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002.
Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Tentang Tambahan Biaya Pemungutan PKB Dan BBN-KB Untuk Kepolisian Dan Aparat Penunjang Lalnnya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007.
2 Halaman

Kabupaten Karo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 39 Tahun 2018
TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PerBupKaro039_2018.pdf

Abstrak

TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil perinvestasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun tentang 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2018; Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016.
Objek Tarif, Subyek Tarif, dan Jenis pelayanan medis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
35

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.08/2012 Tahun 2012
Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
2012 PMK 14.PDF

Abstrak

Kabupaten Lembata

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2012
Pengembangan Koperasi

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA 9 PENGEMBANGAN KOPERASI.pdf

Abstrak

Kota Payakumbuh

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2017
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) FASILITASI PEMBIAYAAN BADAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

APBD Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PERWAKO NO 7 TH 2017.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA KHUSUS

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah (BD)

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) FASILITASI PEMBIAYAAN BADAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan berupa Pinjaman Pembiayaan daerah kepada masyarakat pelaku usaha mikro oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016; ; Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 19 Tahun 2016; Peraturan Walikota Payakumbuh No 11 Tahun 2013; Peraturan Walikota Payakumbuh No 112 Tahun 2016; Peraturan Walikota Payakumbuh No 106 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 4 Pasal

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
7 HLM

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 127 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Download :
PP Nomor 127 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP 85 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2016
Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Download :
PP Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1996.pdf

Abstrak

TANAH - HAK TANGGUNGAN- AGRARIA

1996

Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 1996, LL SETNEG : 18 HLM

Undang-undang (UU) tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

ABSTRAK:

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan saat ini, ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum terbentuk. Mengingat perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan pengelolaan hak tanggungan. Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Selain hak-hak atas tanah tersebut, Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketentuan Undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Penjelasan : 25 hlm.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 14 Tahun 2016
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pinjaman daerah Provinsi Sulawesi Barat

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Abstrak

pengelolaan-pinjaman-daerah

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BD.2016/ No 14

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pinjaman daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian pengelolaan pinjaman daerah yang transfaran agar sesuai dengan ruang lingkup, tugas dan fungsinya serta azas-azas tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya dasar hukum mengenai standar penyelenggaraan pengelolaan pinjaman daerah.
dasar hukum: UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.1 Tahun 2008; PP No.30 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.2 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.1 Tahun 2013; Perjanjian Investasi Pemerintah antara Pusat Investasi Pemerintah bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat No.34/2015, Tanggal 28-01-2015, Amandemen Perjanjian No.04/A.Perjanjian/2015, Tanggal 1408-2015 dan terakhir Amandemen Perjanjian No.06/A.Perjanjian /2015 dan 007.3/2796/SET, Tanggal 28-10-2015; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.2 Tahun 2015; Pergub No.29 Tahun 2015.
dalam Peraturan gubernur ini diatur mengenai standar operasional prosedur pencairan pinjaman untuk pembayaran uang muka, pembayaran termin, pembayaran penyelesaian pekerjaan, pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2016.
12 halaman, Lampiran 16 halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
PP 73 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2020
Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi Layanan Pos Universal, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, Dan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Abstrak

JATUH TEMPO PEMBAYARAN KONTRIBUSI LAYANAN POS UNIVERSAL, BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI, KONTRIBUSI KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL, DAN BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

2020

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 3, BN 2020/ NO456; PERATURAN.GO.ID; 8 HLM

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi Layanan Pos Universal, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, Dan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran

ABSTRAK:

a. bahwa telah ditetapkan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional; b. bahwa penetapan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia termasuk pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan jatuh tempo pembayaran kontribusi layanan pos universal, biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi, dan biaya izin penyelenggaraan penyiaran untuk membantu perusahaan, khususnya UMKM dan UMI bidang pos dan informatika, serta menjaga keberlangsungan hubungan kerja diantara perusahaan dengan pekerja; d. bahwa dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor S-332/MK.02/2020 pada tanggal 29 April 2020 hal Penyampaian Jawaban atas Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran PNBP, telah dinyatakan bahwa pengaturan jatuh tempo merupakan bagian dari proses bisnis yang diatur oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi Layanan Pos Universal, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, dan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065); 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1444) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1676); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 791); 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 841);
Mengubah : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1444) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1676); 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); dan 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 791)

CATATAN:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Mengubah : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1444) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1676); 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); dan 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 791)
8 halaman

Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2012
Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
perda_prov_kaltim_9_2012_JAMKRIDA.pdf

Abstrak

terbatas - perseroan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengab (KUMKM) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; PERPRES No. 2 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1998; PERMNDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan; tempat kedudukan; maksud & tujuan; kegiatan usaha; pengelolaan; pembatasan; permodalan; imbal jasa penjaminan; klaim & peralihan hak tagih; pelaporan; pengawasan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas Penjamin Krectit Daerah akan diatur lebih Ianjut dalam Anggaran Dasar.
8 hlm.

Kota Payakumbuh

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 9 Tahun 2017
STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERWAKO NO 9 TH 2017.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, Berita Daerah (BD)

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK:

Bahwa Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang penuh resiko dan kesiapsiagaan 1x24 jam yang membutuhkan perhatian dan komitmen yang kuat untuk keberhasilan dalam pelaksanaan tugas , baik penanggulangan kebakaran maupun bencana alam lainnya.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 8 Tahun 1956; UU No 17 Tahun 2003; UU 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No 26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2009; Perda Kota Payakumbuh No 19 Tahun 2016; Perwako Kota Payakumbuh No 17 Tahun 2016; Perwako Kota Payakumbuh No 112 Tahun 2016; dan Perwako Kota Payakumbuh No 66 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 4 Pasal

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
4 HLM

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.06/2020 Tahun 2020
Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan :

Mencabut :

PMK No. 2/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 105/PMK.06/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 143/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Download :
58_PMK.06_2020.pdf

Abstrak

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR - PEMBINAAN - PENGAWASAN

2020

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 58/PMK.06/2020, BN. 2020/NO. 549, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 25 HLM

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

ABSTRAK:

bahwa untuk menyikapi perkembangan proses bisnis dan melaksanakan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional,serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN No. 4957); PP No. 43 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 117); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan LPEI. Pembinaan meliputi namun tidak terbatas pada aspek tata Kelola dan aspek operasional. Pengawasan meliputi namun tidak terbatas pada kinerja LPEI, penyelenggaraan tata kelola LPEI, dan kesesuaian kegiatan LPEI dengan RKAT dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur pula ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan direktur, pedoman penyusunan RJP dan RKAT, pelaksanaan pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor, atau kegiatan lain dalam rangka mendukung ekspor, penugasan khusus, pengelolaan sumber pendanaan dan penempatan dana, kegiatan operasional, Penerapan Prinsip Kehatihatian, penyampaian laporan kepada Menteri, Pengukuran dan Penilaian Kinerja, sanksi, kewajiban LPEI dalam memelihara rasio kecukupan modal, dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Direktur.

CATATAN:

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
-
28 HLM, Lampiran halaman 26-28.

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 139 Tahun 2000
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Keputusan_Presiden_no_139 TH 2000.pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tahun 2014
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
pojk 29-2014.pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tahun 2014
Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
pojk 31-2014.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 78 peraturan (dalam 0,016 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2014.

Hasil Pencarian Menemukan 78 peraturan (dalam 0,016 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 78 peraturan (dalam 0,016 detik)