Hasil Pencarian - ditemukan 2984 peraturan
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan :
Mengubah :
-
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Download :
- UU Nomor 15 Tahun 2019.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- UU Nomor 30 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2014
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan :
Mengubah :
-
UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
-
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Download :
- UU Nomor 04 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan :
Mengubah :
-
UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Download :
- UU Nomor 24 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011
Penanganan Fakir Miskin
Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
- Download :
- UU 13 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan :
Diubah dengan :
-
UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Mencabut :
-
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Download :
- UU 12 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan :
Dicabut dengan :
-
UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut :
-
UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Download :
- UU Nomor 27 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008
Ombudsman Republik Indonesia
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- UU Nomor 37 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan :
Mencabut :
-
UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
- Download :
- UU Nomor 29 Tahun 2007.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan :
Dicabut dengan :
-
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Mencabut :
-
UU No. 2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah
- Download :
- UU Nomor 10 Tahun 2004.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan :
Dicabut dengan :
-
UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut :
-
UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Download :
- UU Nomor 22 Tahun 2003.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997
Statistik
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan :
Mencabut :
-
UU No. 7 Tahun 1960 tentang Stastistik
-
UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus
- Download :
- UU Nomor 16 Tahun 1997.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995
Pemasyarakatan
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- UU Nomor 12 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1985
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan :
Dicabut dengan :
-
UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Diubah dengan :
-
UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
Mengubah :
-
UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Download :
- UU Nomor 2 Tahun 1985.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1969
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan :
Dicabut dengan :
-
UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Download :
- UU Nomor 9 Tahun 1969.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1969
Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan :
Dicabut dengan :
-
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
Diubah dengan :
-
UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 1969.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1969
Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- UU Nomor 6 Tahun 1969.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- UU Nomor 5 Tahun 1969.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1968
Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- UU Nomor 25 Tahun 1968.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1968
Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan :
Dicabut dengan :
-
UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Diubah dengan :
-
UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang