Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
Perangkat Desa

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda Kulon Progo No. 3 Tahun 2015 ttg Perangkat Desa.pdf

Abstrak

Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 49 Tahun 2016
Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

standar operasional Prosedur pada dinas keuangan dan aset daerah provinsi gorontalo

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, BD.2016/NO.49

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja Dinas Keuangan dan Aset Daerah agar berdayaguna dan berhasilguna melalui standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi Dinas Keuangan dan Aset daerah untuk melaksanakan tugas.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 20 tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 13 Tahun 2009; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2013; Perda Provinsi Gorontalo No. 12 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, standar operasional prosedur, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 41 Tahun 2008
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
PERGUB Prov. DIY No. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No. 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Abstrak

Kabupaten Murung Raya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2006
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERDA Kab. Murung Raya No. 1 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya

Download :
Perda 2 tahun 2006.pdf

Abstrak

Lambang Daerah - administrasi

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2006/19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah, perlu dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2004
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 01 Seri E), diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2006.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 01 Seri E), diubah
9 Halaman

Kota Sabang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 12 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 9 TAHUN 2013, TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Nomor 12 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 9 TAHUN 2013, TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan terhadap Pegawai Negeri Sipil pindahan maka dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1965, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 53 Tahun 2010, PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006,
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 2 Pasal

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012.
4

Kabupaten Murung Raya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Perbup Mura No 2 Tahun 2018 ttg Perub Perbup No 19 Tahun 2017.pdf

Abstrak

administrasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2018/2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan. Dalam rangka perluasan jangkauan pelaksanaan pendaftaran tanah sitematis lengkap di wilayah Kabupaten Murung Raya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor :25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 18) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
9 Halaman

Kota Palangkaraya

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 32 Tahun 2019
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2019 TTG LHKPN KOTA PKY_opt.pdf

Abstrak

kepegawaian

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2019/32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang. Untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen dari Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melaporkan harta kekayaannya. Untuk memperkuat komitmen pencegahan upaya diperlukan Palangka Republik tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kerjasama sinergis antara Pemerintah Kota Raya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
10 Halaman

Kota Kediri

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 3 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERWAL_3_Tahun_2021_SALINAN_PERWAL_PERJALANAN_DINAS.pdf

Abstrak

perjalanan dinas

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan perjalanan dinas; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka ketentuan yang berkaitan dengan perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup, prinsip perjalanan dinas; surat perjalanan perjalanan; biaya perjalanan dinas; pembayaran biaya perjalanan dinas; pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
jumlah 27 halaman

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2019
Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Peraturan BATAN No. 3 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Aceh Tengah

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 63 Tahun 2020
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020

Administrasi dan Tata Usaha Negara Dana Desa

Download :
Perbup_63_2020.pdf

Abstrak

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD No.910/2020

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa, sehingga perlu penambahan alokasi ADK dari Bagian Dana Perimbangan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 136 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan terkahir kali dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No, 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 5 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 127 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 55 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengalokasian dan Penghitungan Rincian Alokasi Dana Kampung, Penatausahaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
17 halaman

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2021
Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Permendagri Nomor 57 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1947
Pembawaan Uang dan larangan tentang Uang yang Tidak Berlaku Lagi

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 10 Tahun 1946 tentang Pembawaan Uang dari Satu ke Lain Daerah

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Kabupaten Kepulauan Sula

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 07 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda 7_10.pdf

Abstrak

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan evaluasi beban kerja perangkat daerah, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah serta kebutuhan tertib penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini terdiri dari 2 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 61 Tahun 2008
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2014
Standar Operasional Prosedur Belanja Surat Kabar Dan Majalah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2014.pdf

Abstrak

standar-operasional-prosedur

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, LD.2014/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Belanja Surat Kabar Dan Majalah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

ABSTRAK:

salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur adalah pemenuhan informasi melalui belanja koran dan majalah di setiap SKPD.
dasar hukum: UU No.40 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dewngan Perpres No.70 Tahun 2012; Permendagri No.52 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Standar Operasional Prosedur Belanja Surat Kabar dan Majalan di Lingkungan Kabupaten Mamuju Utara.5

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman

Kabupaten Majene

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2011
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.pdf

Abstrak

kependudukan-pencatatan sipil

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ABSTRAK:

informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan administrasi kependudukan perlu terkoordinasi dan berkesinambungan melalui pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sesuai UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perda Tingkat II Majene No.7 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majene dipandang sudah tidak sistem lagi dengan perlembagaan administrasi kependudukan yang sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dipandang perlu diganti dan disesuaikan.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 1984; UU No.9 Tahun 1992; UU No.28 Tahun 1999; UU No.29 tahun 1999; UU No.39 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 tahun 2006; UU No.23 tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; PP No.9 tahun 1975; PP No.27 Tahun 1983; PP No.31 Tahun 1998; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.37 tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Kepres RI No.88 tahun 2004; Perpres No.25 Tahun 2008; Permendagri No.28 Tahun 2005; Permendagri No.35 A Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006.
dalam PERDA ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan pemerintah Kabupaten Majene dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2011.
24 halaman, Penjelasan 7 halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1952
Perubahan Rayon Kemahalan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PP No. 024 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 54 Tahun 2017
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Balangan No. 27 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Download :
2017 - PERBUP 54 ttg Tupoksi Dinas Koperasi.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2017/NO.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan dalam pembangunan Di Daerah. dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahdan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana elimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu elitetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil j Mikro dan Perindustrian .
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Funsi dan Uraian Tugas DInas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
16 Halaman

Kabupaten Tanah Datar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2019
STANDARDISASI HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
26.doc

Abstrak

standar/pedoman

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDARDISASI HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG STANDARDISASI HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM 2. STANDARDISASI HARGA BARANG/JASA 3. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
4 halaman

Kabupaten Konawe

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2010
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Perda Konawe No.07 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Susunan-Organisasi-tata Kerja-Lembaga-Teknis-Daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2010/No. 84, LL 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance). Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan Satuan Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 26 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kab. Konawe No.13 Tahun 2007; Perda Kab. Konawe No.6 Tahun 2009;
Dalam peraturan ini mengatur tentang Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2010.

Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 41 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 11 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Bantul No. 11 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Abstrak

Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 59 Tahun 2017
Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Tanah Laut

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 59 Tahun 2017.pdf

Abstrak

URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BD.2017/NO.59

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Tanah Laut

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Tanah Laut;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
1. Ketentuan Umum 2. Uraian Tugas Staf Ahli 3. Mekanisme Kerja 4. penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
9

Kota Banda Aceh

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 45 Tahun 2018
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
45 2018.pdf

Abstrak

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, Berita Daerah

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Qanun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pemberian Penghapusan Administrasi; BAB III Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Aministrasi; BAB IV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
13

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2017
Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

Permensos No. 17 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019

Download :
PERMENSOS NOMOR 17 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015
Angka Kode Instansi Pusat dan Daerah Serta Kode Pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perka BKN Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 5.082 peraturan (dalam 0,007 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 1952.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.

Hasil Pencarian Menemukan 5.082 peraturan (dalam 0,007 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 5.082 peraturan (dalam 0,007 detik)