Hasil Pencarian - ditemukan 2731 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 4703 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 2994 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2014
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
  2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

  Pemerintah Pusat
Diakses 1910 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

  Pemerintah Pusat
Diakses 1669 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011
Penanganan Fakir Miskin

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat
Diakses 2197 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

  Pemerintah Pusat
Diakses 2012 kali

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mencabut :

  1. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 1163 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008
Ombudsman Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 2361 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

  Pemerintah Pusat
Diakses 963 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Mencabut :

  1. UU No. 2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah

  Pemerintah Pusat
Diakses 3774 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 813 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997
Statistik

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 7 Tahun 1960 tentang Stastistik
  2. UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus

  Pemerintah Pusat
Diakses 1161 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995
Pemasyarakatan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat
Diakses 1740 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1985
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diubah dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

Mengubah :

  1. UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 828 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 306 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1969
Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan

  Pemerintah Pusat
Diakses 451 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 652 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 254 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1968
Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 361 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1968
Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

  Pemerintah Pusat
Diakses 499 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1968
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Menjadi Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang