Hasil Pencarian
Menemukan 19 peraturan (dalam 0,012 detik)
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2023 Tahun 2023
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan
Badan Layanan Umum
Mencabut :
-
PMK No. 103/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan
- Download :
- 1_PMK.05_2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 2023
Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
- Download :
- Keppres Nomor 1 Tahun 2023.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2023
Tanda Sah Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- PERMENDAG NOMOR 06 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Mencabut :
-
Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Download :
- PERMENDAG NOMOR 04 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Mengubah :
-
PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Download :
- PP Nomor 1 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2023
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2023
Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
Arsip
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana
Mencabut :
-
UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 -
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 -
UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 -
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 -
UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 -
UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 -
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 -
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 -
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 -
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 -
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 -
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 -
UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 -
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 -
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 -
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 -
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 -
UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 -
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 -
UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 -
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 -
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 -
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 -
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 -
UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
-
UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
-
UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
-
PERPU No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
-
PERPU No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
-
UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
-
UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
-
UUDrt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 -
UUDrt No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 -
UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
-
Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 2023.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023
Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- Download :
- PERMENDAG NOMOR 02 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Asuransi Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Koperasi, UMKM
Mencabut :
-
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
-
UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
-
UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
-
UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
-
UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
-
UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
-
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
-
UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
-
UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
-
UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
-
UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
-
UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
-
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
-
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
-
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Ketentuan mengenai: a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku -
UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
-
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
-
UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
-
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
-
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
-
UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
-
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
-
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
-
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
-
UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- Download :
- UU Nomor 4 Tahun 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2023
Lembaga Produktivitas Nasional
Ketenagakerjaan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- Perpres Nomor 1 Tahun 2023.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2023
Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
Arsip
Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 39 Tahun 2023
Pedoman Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022
Kebijakan Pemerintah
- Download :
- Perwal Banjar Baru No-39 Tahun 2022.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2023
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Kepegawaian, Aparatur Negara
- Download :
- PERMENDAG NOMOR 01 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2023
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2023
Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, serta Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
- Download :
- Perpres Nomor 2 Tahun 2023.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2023
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2023
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
- Download :
- PERMENDAG NOMOR 03 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2023
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemasaran
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PERMENDAG NOMOR 05 TAHUN 2023.pdf