Hasil Pencarian
Menemukan 19 peraturan (dalam 0,012 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2023 Tahun 2023
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 103/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 2023
Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2023
Tanda Sah Tahun 2023

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
    Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
  2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
    Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
  3. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
    Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
  4. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
    Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
  5. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
    Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
  6. UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
    Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
  7. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
    Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
  8. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
    Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
  9. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
  10. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
  11. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
    Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
  12. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
  13. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
    Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
  14. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
    Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
  15. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
    Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
  16. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
  17. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
    Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
  18. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
    Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
  19. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
  20. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
    Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
  21. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
  22. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  23. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
    Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
  24. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  25. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
  26. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
  27. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
  28. PERPU No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
  29. PERPU No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  30. UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  31. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  32. UUDrt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
    Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
  33. UUDrt No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
    Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
  34. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

  35. Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023
Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Asuransi Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Koperasi, UMKM

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  2. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
  3. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
  4. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
  5. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
  6. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
  7. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
  8. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  9. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  10. UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
  11. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
  12. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  13. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  14. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  15. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
    Ketentuan mengenai: a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  16. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  17. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  18. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
  19. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  20. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  21. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  22. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  23. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  24. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  25. UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2023
Lembaga Produktivitas Nasional

Ketenagakerjaan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2023
Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, serta Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2023
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2023

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2023
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemasaran

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan