Hasil Pencarian
Menemukan 117 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2021 Tahun 2021
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 96/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.03/2021 Tahun 2021
Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian
  2. PMK No. 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai
  3. tentang
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.02/2021 Tahun 2021
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 227/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dan Tarif Tenaga Listrik

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun 2021
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
  2. PMK No. 99 /PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  2. PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  3. PMK No. 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  4. PMK No. 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  5. PMK No. 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
  6. tentang
    Lampiran huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Agraria, Pertanahan Penanaman Modal dan Investasi Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2021
Penyelenggaraan Rumah Susun

Perizinan, Pelayanan Publik Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Konsumen Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.08/2021 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
  2. PERPRES No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
  3. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Agraria, Pertanahan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  2. PERPRES No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  3. PERPRES No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  4. PERPRES No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  5. PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021
Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya

Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan

  Kabupaten Halmahera Tengah
  Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 01 Tahun 2021
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan

  Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2021
Kepemudaan

Pemuda dan Olah Raga

  Kabupaten Hulu Sungai Utara
  Kabupaten Hulu Sungai Utara
  Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 2 Tahun 2021
Perencanaan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri

  Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum