Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2020 Tahun 2020
Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

APBD APBN

Status Peraturan :

Mencabut :

PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Download :
15_PMK.07_2020Per.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN DANA - DANA KEISTIMEWAAN - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2020

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 15/PMK.07/2020, BN. 2020/NO. 205, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 31 HLM

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, penyaluran, dan penatausahaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.170, TLN No.5339), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423), Perpres RI 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI Nomor 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lambat minggu pertama bulan Februari dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara berkala. Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian keluaran terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan.

CATATAN:

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI Nomor 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 121/PMK.07/2018 (BN Tahun 2018 No.1341) dan Permenkeu RI Nomor 173/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.1680), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
31 HLM. Lampiran Halaman 22 - 31.

Kabupaten Sumedang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2020
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERDA Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

retribusi-jasa-umum

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2020/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Sehubungan dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor menjadi jenis dan tarif penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan maka struktur tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan penyesuaian dan untuk melaksanakan sebagian wewenang bidang metrologi legal berupa tera dan tera ulang atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengawasannya telah diatur mengenai retribusi pelayanan tera dan tera ulang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta seiring perkembangan zaman, dimana tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang, maka besaran retribusi tera dan tera ulang perlu disesuaikan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Terdiri atas 2 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
19 halaman.

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2020
Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Kebijakan Pemerintah Keluarga, Perlindungan Anak

Download :
PB-10-2020.pdf

Abstrak

perlindungan anak

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2020/10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

ABSTRAK:

bahwa untuk rnenjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan, anak merupakan amanah dan Karunia T\rhan Yang Maha Esa, oleh karena itu Pemerintah Daerah, orang tua, dan masyarakat bertanggung jawab dalam pemenuhan hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta .hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber manusia; c. bahwa jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Cianjur menunjukan grafik kenaikan dari tahun ke tahun, karena itu perlu ada upaya pencegahan kongkrit yang dilakukan secara bersama-sama Pemerintah Daerah dan masyarakat secara efektif dan optimal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pencegahan Perkawinan Usia Anak
Undang-Undang Nomor Tahun 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2OO8, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2O11, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5O Tahun 2016
Terdiri dari 15 pasal, 11 BAB yaitu Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, PPPUA , Penguatan Kelembagaan , Upaya Pendampingan Dan Pemberdayaan, Pengaduan , Kebijakan, Strategi Dan Program , Monitoring Dan Evaluasi, Pembiayaan , Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
Mengatur mengenai pencegahan perkawinan usia anak
12 halaman

Kabupaten Majalengka

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2020
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
DPKPP.pdf

Abstrak

Kabupaten Tapin

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 06 Tahun 2020
Perjalanan Dinas

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Tapin No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas

Abstrak

Perjalanan dinas

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2020/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang menganut prinsip selektif,ketersedian anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja,efesiensi dan efektifitas penggunaan belanja daerah,akuntabilitas dan transparan, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lumpsum;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017;
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Perjalanan Dinas, memuat tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup, Jenis, Prinsip dan Biaya Perjalanan Dinas; 3. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; 4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 5. Perjalanan Dinas Luar Daerah; 6. Perjalanan Dinas Luar Negeri 7. Prosedur pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; dan 8. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
34 Halaman

Kabupaten Bulungan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Bulungan No. 14 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Abstrak

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2020/NOMOR 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan

ABSTRAK:

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah; Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah diubah pada Pasal 15 yaitu Untuk mendapatkan bantuan dana BOSDA, sekolah harus memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi sekolah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan
13 Halaman

Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2020
Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pemalang

COVID-19 / Corona

Download :
PERBUP_NO_28_TAHUN_2020.pdf

Abstrak

COVID19-CORONA-newnormal

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD No 28/2020

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 dilakukan upaya pencegahan dan penanganan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial maupun ekonomi b. bahwa pencegahan dan penanggulangan penularan Corona Virus Disease 2019 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat salah satunya dengan penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pemalang;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 17 Tahun 2018; Keppres No. 12 Tahun 2020; Kepmendagri No. 440 – 830 Tahun 2020; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tatanan normal baru yg dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid19 di berbagai aspek melipiti penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi di Daerah. Pedoman kegiatan luar rumah diantaranya kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan, bekerja di tempat kerja, keagamaan di rumah ibadah, tempat atau fasilitas umu, toko dan pusat komersial, pasar rakyat, sosial dan budaya, pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, restoran, rumah makan dan pedagang makanan kaki lima, perhotelan/penginapan, konstruksi dan hiburan. Pencegahan dan penanganan COVID-19 di Daerah dilakukan dengan cara deteksi dini dan isolasi/karantina. Penentuan Lokasi isolasi/karantina dan pemantauan dan evaluasi ditingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan penyiapan dalam rangka pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
22 hlm

Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 06 Tahun 2020
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Tanah Laut No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut

Abstrak

Perizinan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2020/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi perlu mengganti Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Lau, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan PresidenNomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pendelegasian Kewenangan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 tentangPendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
10 halaman

Kota Prabumulih

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 16 Tahun 2020
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih

Download :
Perwali Nomor 16 Tahun 2020.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, - URAIAN - TUGAS DAN FUNGSI - SEKRETARIAT DAERAH - KOTA - PRABUMULIH

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, B.D.2020/NO.16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih
UU No 6 Tahun 2001;UU No 33 Tahun 2004;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 56 Tahun 2019;Perda No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2020
Kedudukan Dan Susunan Organısası,Uraıan Tugas Dan Fungsı,Kelompok Jabatan Fungsıonal ,Tata Kerja,Kepegawaıan,Jabatan Perangkat Daerah,Pembıayaan,Ketentuan Peralıhan,

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
42 Hlm

Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2020
Pedoman Remunerasi BLUD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

PENGHASILAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 No 12 Seri G

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Remunerasi BLUD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 juncto Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 857/Menkes/SK/ IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas;
Berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Tujuan Remunerasi; 3. Prinsip Remunerasi; 4. Komponen Remunerasi; 5. Penatausahaan Keuangan; 6. Penyesuaian Pedoman Remunerasi; 7. Monitoring dan Evaluasi; 8. Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Kabupaten Seram Bagian Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2020
Tata Cara Perhitungan Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Desa

Download :
Perbup No.3 Tahun 2020_Tata Cara Perhitungan Penghasilan Pemdes.pdf

Abstrak

TATA CARA PERHITUNGAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD No. 2020/0195, LL KAB SBB : 5 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD, maka besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang penghasilan tetap pemerintah desa yang meliputi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan tenaga administrasi di dusun dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
Lamp 4 hlm

Kabupaten Ciamis

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Ciamis

COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Ciamis No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Ciamis

Abstrak

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 51 Tahun 2020
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 Pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta

Kesehatan Standar/Pedoman

Abstrak

pedoman-pencegahan-corona

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD.2020/NO.51

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 Pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa tatanan normal baru yang aman, sehat, dan produktif dapat diwujudkan dengan mengendalikan transmisi Corona Virus Disease-19, penguatan sistem pelayanan kesehatan, kesiapan dan kepatuhan seluruh unsur publik terhadap protokol kesehatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2020.
Materi pokok: Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 Pada Masa Tatanan Normal Baru, Monitoring dan Evaluasi, dan Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran : 25 Halaman

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 33 Tahun 2020
Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Semarang

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup_33_2020.pdf

Abstrak

BALAI-PENYULUHAN-PERTANIAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2020/ No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Semarang.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 16 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, Perpres Nomor 154 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SM.010/9/2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, wilayah kerja, ungsur keanggotaan, uraian tugas, tata kerja, pelaporan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
8 hlm

Kota Depok

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 49 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Depok

Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Mengubah :

PERWALI Kota Depok No. 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Profesional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Depok
PERWALI Kota Depok No. 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Depok

Abstrak

Standar/Pedoman-COVID-19 / Corona

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD 2020/No.50

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Depok

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Depok yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka penyesuaian terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam masa transisi, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
mengatur mengenai pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai level kewaspadaan sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota depok
12 halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 3 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

Download :
Salinan PP Nomor 62 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Perubahan - Peraturan Pemerintah - PP - Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP - Kementerian Keuangan

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 62, LN.2020/No.241, TLN No.6572, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

ABSTRAK:

Dengan diundangkannya UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.
Dasar hukum PP Ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; PP Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 52 Tahun 1998; dan PP Nomor 3 Tahun 2018.
PP ini mengatur mengenai perubahan PP Nomor 3 Tahun 2018 terkait pengaturan dalam Lampiran PP Nomor 3 Tahun 2018.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Lampiran PP ini sebanyak 12 hlm.

Kabupaten Lumajang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan

Kesehatan

Abstrak

KESEHATAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin dan nifas, maka perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Lumajang

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 42 Tahun 2020
Tata Cara Pemilihan, Persyaratan, Dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseoran Daerah Cianjur Sugih Mukti

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PB-42-2020.pdf

Abstrak

Kabupaten Serang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2020
Madrasah Diniyah Takmiliyah

Pendidikan

Download :
Perda_Nomor 7.pdf

Abstrak

MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2020/Nomor 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah

ABSTRAK:

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai bagian dari Pendidikan Diniyah Nonformal dan merupakan sub-sistem dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 55 Th 2007; PP No 47 Th 2008; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permenag No 13 Th 2014; Perda Kab Serang No 5 Th 2016; Perda Kab serang No 1 Th 2019; Perda Kab Serang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Madrasah Diniyah Takmiliyah; 3. Penyelenggaraan Pemberian Insentif Dan Pendataan Pendidik; 4. Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengawasan; 5. Peran sera Masyarakat; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan peralihan; 8. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
13 halaman

Kota Bandung

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 70 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 027 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip

Arsip

Status Peraturan :

Mengubah :

PERWALI Kota Bandung No. 27 Tahun 2019 tentang JADWAL RETENSI ARSIP

Download :
SLN PERWAL 70 TAHUN 2020+LAMPIRAN.pdf

Abstrak

Kabupaten Ogan Komering Ilir

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2020
PEMBAGIAN RINCIAN DANA KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup No 19 2020.pdf

Abstrak

pembagian-dana-kelurahan-setiap-kelurahan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN RINCIAN DANA KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Pembagian Rincian Dana Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 setiap Kelurahan.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU NO. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2020; PERBUP OKI No. 15 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Rincian Dana Kelurahan, Penyaluran Dana Kelurahan, Penatausahaan serta Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2020.
-
-
5 hlm

Kabupaten Bangka Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2020
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Hak Asasi Manusia

Abstrak

PENGARUSUTAMAAN-GENDER-DALAM-PEMBANGUNAN-DAERAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 281

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender, Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi, Serta Pembinaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
14

Kabupaten Karawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 64 Tahun 2020
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang

Desa

Download :
Perbup Nomor 64 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 75 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mencabut :

PERMENDAGRI No. 94 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit, Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Download :
Permendagri Nomor 75 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kabupaten Malang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 144 Tahun 2020
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
144.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 19.350 peraturan (dalam 0,02 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.

Hasil Pencarian Menemukan 19.350 peraturan (dalam 0,02 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 19.350 peraturan (dalam 0,02 detik)