Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2020
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa Standar/Pedoman

Download :
PERBUP_NO_31_TAHUN_2020.pdf

Abstrak

DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 No 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur tentang tata cara pengisian BPD, pengisian antar waktu dan pemberhentian BPD, tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban BPD, ketentuan mengenai penyusunan tata tertib BPD, dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah BPD, dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Banyuwangi.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Keanggotaan BPD; Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengisian Anggota BPD Antarwaktu; Kelembagaan BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; Pendanaan; Peraturan Tata Tertib BPD; Ketentuan Peralihan; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.

Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2020
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Rencana Tapak

Lingkungan Hidup

Download :
PERBUP_NO_32_TAHUN_2020.pdf

Abstrak

Lingkungan HIDUP

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 No 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Rencana Tapak

ABSTRAK:

a. bahwa dengan pesatnya pembangunan fisik kawasan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu adanya upaya mengendalikan, menata, dan mengembangkan pemanfaatan ruang secara tertib, terarah dan terpadu; b. bahwa persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) merupakan salah satu instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka memenuhi ketersediaan ruang terbuka, mewujudkan penataan dan mengendalikan pembangunan perumahan, mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan tidak kumuh, serta pengurusan pemecahan sertifikat tanah; c. bahwa agar pelaksanaan penerbitan persetujuan rencana tapak dapat diselenggarakan dengan baik, perlu adanya produk hukum daerah yang mengatur mengenai tata cara penerbitan persetujuan rencana tapak; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Rencana Tapak.
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2018.
Ketentuan umum; Ketentuan Rencana Tapak (Site Plan); Persyaratan Prasarana, Sarana dan Utilitas; Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan); Penerbitan Pengesahan Perubahan Rencana Tapak (Site Plan); Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.

Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 33 Tahun 2020
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP_NO_33_TAHUN_2020_PERBUP_PERUBAHAN_TUSI_DISPAR.pdf

Abstrak

SOTK

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 No 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
1. Di antara huruf e dan huruf f, ayat (1), Pasal 3 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ea dan setelah ayat (6) Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat; 2. Di antara huruf g dan huruf h Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ga ; 3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.

Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 34 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP_NO_34_TAHUN_2020.pdf

Abstrak

SOTK

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 No 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; RIncian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2020
Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta

BUMD

Abstrak

Perusahaan-air-daerah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Materi pokok: Nama, Tempat dan Kedudukan, Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu Berdiri, Modal, Satuan Pengawas Internal dan Komite Audit, Penggunaan Laba, Pembinaan dan Pengawasan, Pembubaran, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, dan Penetapan Tarif

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Jumlah Halaman: 16 HLM; Penjelasan : 5 Halaman

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2020
Rencana Umum Energi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2050

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Rencana-energi

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Umum Energi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2050

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2050.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017.
Materi pokok: Penyusunan Rencana, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Penjelasan : 2 Halaman; Lampiran : 68 Halaman

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 22 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya kepada pegawai negeri sipil yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bone bolango tahun anggaran 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/No. 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.24 Tahun 2020; Perda Kab Bone Bolango No.67 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Tunjangan Hari Raya, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Waktu Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Tata Cara Pembayaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Terdiri dari 10 Halaman dengan Lampiran

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2020
Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

pedoman penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2020/No. 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2006; PP No.40 Tahun 2006; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.13 Tahun 2019; Perpres No.29 Tahun 2014; Perda Kab Bone Bolango No.8 Tahun 2012; Perda Kab Bone Bolango No.5 Tahun 2014; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana Telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyususnan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango teramsuk didalamnya mengatur tentang Maksud Dan Tujuan, Penyelenggaraan Sakip.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2020
Pemberian Pembebasan Sanksi PBB-P2 dan Keringanan Pajak Daerah dalam Rangka Pencegahan Dampak Ekonomi atas Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan COVID-19 / Corona

Download :
PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

pemberian pembebasan sanksi pbb-p2 dan keringanan pajak daerah dalam rangka pencegahan dampak ekonomi atas penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten bone bolango tahun 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2020/No. 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pembebasan Sanksi PBB-P2 dan Keringanan Pajak Daerah dalam Rangka Pencegahan Dampak Ekonomi atas Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka percepatan panangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; Perda Kab Bone Bolango No.2 Tahun 2011; Perda Kab Bone Bolango No.27 Tahun 2011; Perda Kab Bone Bolango No.9 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pemberian Pembebasan Sanksi PBB-P2 dan Keringanan Pajak Daerah Dalam Rangka Pencegahan Dampak Ekonomis Atas Penyebararan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Maksdu dan Tujuan, Runglingkup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Terdiri dari 10 Halaman dengan Lampiran

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 35 Tahun 2020
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango

BUMD Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 35 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik daerah kabupaten bone bolango

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2020/No. 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017; PP No.16 Tahun 2018; Perda Kab Bone Bolango No.7 Tahun 2007; Perda No.4 Tahun 2019; Perda No.5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengadaan Secara Elektronik, Pembiayaan, Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengawasan Dan Pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas kepada pegawai sipil yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bone bolango tahun anggaran 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2020/No. 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Pengahsilan Ketuga Belas Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No,28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.44 Tahun 2020; Perda Kab Bone Bolango No.7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas, Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas, Wkatu Pembayaran Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas, Tata Cara Pembayaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2020
Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif

Perekonomian

Download :
PERDA 1 2020 PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF.pdf

Abstrak

PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki kedudukan penting dan strategi dalam menopong ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan lapangan kerja baru guna meningkatkan masyarakat, perlu pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif yang terencana, terprogram dan berkesinambungan; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk m elakukan mengembangkan ekonomi kreatif; c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pem bentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tk. I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pem bentukan Daerah Tk.I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tk.I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414).
KETENTUAN UMUM SEKTOR INDUSTRI KREATIF PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BENTUK PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF KERJASAMA DAN JARINGAN USAHA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
15

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2020
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Kebijakan Pemerintah

Download :
PERDA 2 2020 PENYELENGGARAAN SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK.pdf

Abstrak

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

a. bahwa untuk m ewujudkan tata kelola pem erintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pem erintah berbasis eletronik; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pem erintah daerah berbasis elektronik m aka diperlukan landasan hukum sebagai arah dalam Penyelenggaraan Sistem Pem erintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Sulawesi Tenggara; c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pem erintahan Berbasis Elektronik, diperlukan pengelolaan sistem Pem erintahan berbasis elektronik di daerah; d. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dim aksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu m enetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan Sistem Pem erintahan Berbasis Elektronik.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pem bentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 ); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pem erintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pem erintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
KETENTUAN UMUM TATA KELOLA SPBE LAYANAN SPBE SDM SPBE KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA PENDANAAN SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
18

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2020
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bone Bolango

Kesehatan COVID-19 / Corona

Download :
PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalaian coronan virus disease 2019 (covid-19) di wilayah kabupaten bone bolango

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2020/No. 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan instruksi Presiden Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengendalaian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.4 Tahun 1984; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 104 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; PP No.40 Tahun 1991; PP No.50 Tahun 2012; PP No.33 Tahun 2018; PP No.88 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.82 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020; Instruksi Mendagri No.4 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Sanksi, Sosialisasi dan Partisipasi, Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2020
Penyelenggaraan Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pertahanan dan Keamanan

Abstrak

KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulawesi Tenggara yang tenteram, tertib bagi dan disiplin, perlu peningkatan pelaksanaan ketentraman , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 Undang- Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah, Daerah b e r h a k menetapkan kebijakan Daerah u n t u k menyelenggarakan u r u s a n p e m e r in t a h an yang menjadi kewenangan Daerah; c. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a d a n h u r u f b, perlu men et ap k an Pera t u r a n Daerah t en t a n g penyelenggaraan kete n t er a ma n , ketertiban umum, d a n p e rl i ndungan masyarakat.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 T ah u n 1964 t en t a n g Penetapan P e r a t u r a n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T ahun 1964 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 Prp. T ah u n 1960 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah d an Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d i u b ah beberapa kali, t e r a k h ir dengan Undang-Undang Nomor 9 T ahun 2015 t en t a n g Pe r u b ah a n Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 16 T ah u n 2018 t en t a n g S a t u a n Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2018 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 6205); 5. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ah u n 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah d i u b ah dengan P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 T ah u n 2018 t en t a n g Pe r u b ah a n a t a s P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ah u n 2015 t e n t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 157 ).
KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT JASA PELAYANAN DASAR PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDANAAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
9

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 41 Tahun 2020
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/No. 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.18 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2004; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2006; PP No.40 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; Perda Kab Bone Bolango No.67; Perda Kab Bone Bolango No.6 Tahun 2016; Perda Kab Bone Bolango No.12 Tahun 2018; Perda Kab Bone Bolango No.3 Tahun 2019; Perda Kab Bone Bolango No.1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Dompu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 31 Tahun 2020
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download :
PERBUP NO. 31 COVID_compressed.pdf

Abstrak

PETUNJUK-PELAKSANAAN-BANTUAN-LANGSUNG-TUNAI-DANA-DESA-UNTUK-PENANGANAN-DAMPAK-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019-(COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, BAGIAN HUKUM KAB. DOMPU

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK:

dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk pcnanganan dampak Corona Virus ± • Disease 2019 (covid-19), maka perlu menyusun petunjuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dan Desa di Kabupaten Dompu.
Undang-undang nomor 69 tahun 1958 Undang-undang Nomor 6 tahun, 2014 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Peraturan Pemerintah pcngganti Undang• Undang Nomor 1 tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Rcpublik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019
Ruang lingkup pengaturan meliputi: a. Sasaran dan kriteria; b. Pendataan; c. Perhitungan alokasi; d. Penganggaran; e. Penyaluran dan besaran; f. Pembinaan dan pcngawasan; g. Pelaporan dan pertanggungiawaban; h. Dukungan Stakeholder i. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
-
-
26

Kabupaten Dompu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2020
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP NO 21 TAMBAHAN PENGHASILAN.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-PERATURAN-BUPATI-DOMPU-NOMOR-35-TAHUN-2019-TENTANG-TAMBAHAN-PENGHASILAN-BAGI-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-DOMPU

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BAGIAN HUKUM KAB. DOMPU

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan . Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 UU nomor 17 Tahun 2003 UU Nomro 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.\ 80 Tahun 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 Peraturan Bupati DOmpu Nomor 35 Tahun 2019 Peraturan Bupati Dompu Nomor 53 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu . Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 201), diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2020.
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 35 TAHUN 2019
-
11

Kabupaten Dompu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download :
PERBUP NO 32 BANTUAN TUNAI DESA COVID.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-DOMPU-NOMOR-31-TAHUN-2020-TENTANG-PETUNJUK-PELAKSANAAN-BANTUAN-LANGSUNG-TUNAI-DANA-DESA-UNTUK-PENANGANAN-DAMPAK-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019-(COVID-19)-DI-KABUPATEN-DOMPU

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BAGIAN HUKUM KAB. DOMPU

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK:

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ' , Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384), perlu dilakukan penyesuaian dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Dompu;
UU Nomor 69 Tahun 1958 UU Nomor 6 Tahun 2014 UU Nomor 23 Tahun 2014 UU Nomor 30 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• Undang Nomor 1 tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Reptiblik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Peraturan Bupati Dompu Nomor 31 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 246) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 31 TAHUN 2020
-
7

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.01/2020 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan

Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

PMK No. 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan

Download :
128_PMK.01_2020.pdf

Abstrak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PERUBAHAN – PROSES BISNIS

2020

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 128/PMK.01/2020, BN.2020/NO.1043, https:jdih.kemenkeu.go.id : 10 Hlm

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan dan untuk menampung dinamika kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan dan sebagai upaya simplifikasi proses bisnis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 131/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1034); Permenkeu RI No. 136/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1388); Permenkeu RI No. 180/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 1825); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Perubahan atas ketentuan mengenai Penyusunan SOP pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Pasal 13), SOP di lingkungan Kementerian Keuangan (Pasal 14), hal-hal yang perlu dimuat dalam SOP (Pasal 18), penelaahan terhadap SOP (Pasal 21), indikator aspek administratif (Pasal 27), laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP (Pasal 34), dan Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lampiran III)

CATATAN:

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Mengubah PMK No. 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap usulan SOP yang telah disampaikan oleh pimpinan unit organisasi Eselon I atau unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional di Lingkungan Kementerian Keuangan
52 HLM, - Lampiran Halaman 11 s.d. 51.

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 02 Tahun 2020
Standar Biaya Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Daerah

Standar/Pedoman

Download :
2. Raperbup Standar Biaya Pengawasan.pdf

Abstrak

Standar biaya pengawasan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2020/No.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu diberikan belanja penunjang operasional pengawasan dalam bentuk belanja jasa pengawasan bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada di Lingkungan Inspektorat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Daerah, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kegiatan Pengawasan Yang Dilaksanakan; 3. Penugasan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan; 4. Standar Biaya Pengawasan; 5. Pembayaran Biaya Pengawasan; 6. Pertanggungjawaban; 7. Pembiayaan Pembebanan; dan 8. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
12 Halaman

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 03 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu

Kebijakan Pemerintah

Download :
3. PERUBAHAN PERBUP TANBU SANTUNAN KEMATIAN.pdf

Abstrak

kependudukan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2020/No.03

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mempermudah dan memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi permohonan santunan kematian perlu memangkas persyratan dan memperpanjang waktu penyerahan berkas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atasperaturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 Tentang santunan Kematian Bagi Penduduk Yang Tidak mampul, berisi tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu, (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 61), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 3 diubah; dan 3. Ketentuan Pasal 4 diubah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
6 halaman

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 04 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah

Struktur Organisasi

Download :
4. PERUBAHAN KEDUA PERBUP NO.59.pdf

Abstrak

SOTK

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2020/No.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk menekan jumlah pengangguran dan meningkatkan keterampilan serta daya saing masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah, berisi tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 78), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf k; dan 2. Ketentuan Pasal 4 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
7 halaman

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 05 Tahun 2020
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
5. PERBUP BPHTB.pdf

Abstrak

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2020/No.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat; 3. Dasar Pengenan dan Penghitungan Pajak; 4. Bentuk, Isi, Tata Cara Pembayaran dan Penyampaian SSPD Serta Penelitian SSPD; 5. Tata Cara Penerbitan SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT; 6. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT; 7. Tata Cara Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; 8. Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksiadministratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak; 9. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 10. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa; dan 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
46 Halaman

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 06 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Tanah Bumbu No. 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Download :
6. PERBUP PERUBAHAN NO 11 TH 2014.pdf

Abstrak

PBB

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2020/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan menyesuaikan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta memberikan penghargaan kepada veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya dan tim penuntut Kabupaten Tanah Bumbu perlu diberikan pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014 Tentangtata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksadministrasi, Pengurangan Atau Pembatalanketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Danperkotaan, berisi tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 10), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) diubah; 3. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) diubah; dan 4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IIA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
9 Halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 12.941 peraturan (dalam 0,004 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 12.941 peraturan (dalam 0,004 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 12.941 peraturan (dalam 0,004 detik)