Hasil Pencarian - ditemukan 7071 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   
2. UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   

Mengubah :

1. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kesehatan Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
   

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014
Perasuransian

Asuransi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
   

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014
Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
   

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2014
Keperawatan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2014
Konservasi Tanah dan Air

Lingkungan Hidup

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014
Tenaga Kesehatan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
   

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014
Pengelolaan Keuangan Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014
Jaminan Produk Halal

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014
Kelautan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
   Mencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3)

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
   

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2014
Pencarian dan Pertolongan

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014
Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
   

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2014
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
   

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2014
Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2014
Hukum Disiplin Militer

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2014
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
   
2. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   

Mencabut :

1. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
   
2. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
   
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
   
4. UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
   

Mengubah :

1. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   
2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah