Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014
Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat

Desa

Download :
PERDA No. 5 Thn 2014 BANGUNMANDAR.pdf

Abstrak

pembangunan-desa

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.01, TLD NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat

ABSTRAK:

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, masalah yang dihadapi adalah masih adanya Desa-desa yang termasuk dalam kategori tertinggal dan sebagian masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan sebagai upaya komprehensif, diperlukan suatu cara penanggulangan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008' UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Perpres No.13 Tahun 2009; Permendagri No.7 Tahun 2007; Permedagri No.51 Tahun 2007; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.2 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2012; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 Tahun 2010; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.5 Tahun 2010; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.1 Tahun 2013.
dalam PERDA ini diatur mengenai Penetapan Desa Sasaran Program Bangun Mandar, Kelembagaan Program Bangun Mandar, serta Tata Kerja dalam Melaksanakan Program Bangun Mandar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2014.
20 halaman, Penjelasan 7 halaman

Kabupaten Muara Enim

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_no_8_thn2014.pdf

Abstrak

- PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 -

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa usaha terutama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2O11 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan, berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959, UU No 32 Tahun 2OO4, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 20O8, UU No 28 Tahun 2OO9, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2O11.
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Nama, Obyek, dan subyek Retribusi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Hlm

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2014
Hak Keuangan Bagi Deputi dan Tenaga Profesional pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perpres Nomor 85 Tahun 2014.pdf
Perpres Nomor 85 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 154 Tahun 2014
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perpres Nomor 154 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kota Kediri

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 17 Tahun 2014
Perubahan atas Perwali Kediri No 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Kota Kediri TA 2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

PEDOMAN UMUM

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD No 17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwali Kediri No 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Kota Kediri TA 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di Kota Kediri, perlu merubah honorarium Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Kota Kediri Tahun Anggaran 2014;
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 / PRT / M / 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Honorarium Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2014 dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2014 diubah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2014.

Kota Kediri

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 53 Tahun 2014
Perubahan atas Perwali Kediri No 49 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taxi di Wilayah Kota Kediri

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

ANGKUTAN UMUM

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD No 53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwali Kediri No 49 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taxi di Wilayah Kota Kediri

ABSTRAK:

a. bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap operasionalisasi angkutan taxi, sehingga tarif jasa angkutan taxi perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taxi di Wilayah Kota Kediri;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346); Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taxi di Wilayah Kota Kediri diubah;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
3 Halaman

Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2014
PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN ARUS LALU LINTAS DI WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI

Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERBUP_NO_25_TAHUN_2014_TTG_JARINGAN_JALAN_DAN_ARUS_LL.pdf

Abstrak

Kabupaten Pamekasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2014
Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemkab Pamekasan

Struktur Organisasi

Abstrak

SOTK

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD No 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemkab Pamekasan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 /XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 /XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah; 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 354/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 014/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/1/2013 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Diploma-III;
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Akademi Keperawatan; Penjabaran Tugas, Kewenangan, Tanggung Jawab dan Wewenang (direktur; Wakil Dirktur Bidang Akademik, Bidang Kemahasiswaan, Bidang Kerjasama; Sekretariat); Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja (Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pada Akademi Keperawatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan Akademi Keperawatan maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan/ atau Instansi lain.); Pembiayaan Akademi Keperawatan dibebankan pada APSD serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014.
13 Halaman

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2014
Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenhub No. 51 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2014 Tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

Download :
PM_33_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

Provinsi Lampung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2014
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download :
P_LAMPUNG_20_2014.pdf.pdf

Abstrak

pencemaran udara, polusi

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

ABSTRAK:

a. pencemaran udara di Provinsi Lampung, telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas udara dan daya dukung lingkungan; b. udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara:
1. Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 5 'I'ahun 1984; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 14. Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 1999; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 17. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007; 18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004; 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2005; 20. Peraturan Menteri Negara Linglrungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008; 21. Pcraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009; 22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009; 23. Peraturan Menteri Negara Linglrungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009; 24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995; 25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/ 1/ 1996; 26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/ 1/ 1996; 27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/l/ 1996; 28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nornor KEP-45/MENLH/l/1997; 29. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; 30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010; 32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
mengenai pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pernulihan mutu udara sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
19 Halaman, dan 14 Halaman Penjelasan

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2014 Tahun 2014
Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PMK No. 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
PMK No. 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
ketentuan mengenai penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka pengelolaan kelebihan kas negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas

Download :
2014 PMK 3.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.06/2014 Tahun 2014
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
PMK No. 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Download :
2014 PMK 164.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.05/2014 Tahun 2014
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PMK No. 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat

Download :
2014 PMK 262.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.05/2014 Tahun 2014
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mencabut :

PMK No. 221/PMK.05/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 Tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
PMK No. 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus

Download :
2014 PMK 266.pdf

Abstrak

Kabupaten Semarang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2014
Perlindungan Anak

Keluarga, Perlindungan Anak

Download :
Peraturan_Daerah_6_2014.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN ANAK

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Anak

ABSTRAK:

a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, baik secara fisik, mental maupun sosial; b. bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Asas dan tujuan; Hak dan Kewajiban Anak; Kewajiban dan Tanggung Jawab Anak; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; ABH; Kelembagaan Perlindungan Anak; Evaluasi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2014.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut
66

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014
Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2014
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
PERDA-NO-8-Th-2014-TTG-PERTGGJWBN-APBD-2013.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, yang berisi 10 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014.
9 halaman

Kabupaten Muna

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download :
Perda Muna No. 11 Tahun 2014.pdf

Abstrak

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2014/ NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan ; Bahwa tarif Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dirasa cukup tinggi sehinggga memberatkan masyarakat, maka perlu diadakan perubahan tarif .
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959 ; UU No. 8 Tahun 1981 ; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 ; UU No. 14 Tahn 2002 ; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 33 Tahun 33 ; UU No. 28 Tahun 2009 ; UU No. 12 Tahun 2011 ; PP No. 135 Tahun 2000 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 79 Tahun 2005 ; PP No. 69 Tahun 2010 ; PP No. 91 Tahun 2010 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 ; Permendagri No. 53 Tahun 2007 ; Permendagri No. 54 Tahun 2009 ; Permendagri No. 1 Tahun 2014 ; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur dalam Pasal I, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Dan Pasal II.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2014.
10 Halaman

Kabupaten Jombang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2014
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

Arsip

Download :
PERATURAN DAERAH NO 22 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

SOTK

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, Lembaran Daerah No 22/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Palisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyelarasan dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja yang ada, sebagai upaya tertib pengawasan, penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana konsideran Menimbang huruf a, maka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik .Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Palisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5094); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Palisi Pamong Praja; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi clan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan clan Peralatan Operasional Satuan Palisi Pamong Praja .
Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten .Jombang, Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari: 1. Kepala Satuan; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. 3. Bidang Penegakan Perundang-undangan membawahi: Daerah, a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi: a. Seksi Operasi dan Pengendalian; b. Seksi Pengamanan; 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi: a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; 6. Kelompok Jabatan Fungsional; 7. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 120, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor12D) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kabupaten Tulungagung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014
Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

Kabupaten Barito Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014
Pemberdayaan Koperasi UMKM

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA NO 7 TAHUN 2014 tentang Pembedayaan Koperasi UMKM.pdf

Abstrak

KOPERASI-UKM

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Koperasi UMKM

ABSTRAK:

a. bahwa koperasi, usaha kecil mikro dan menengah di Kabupaten Barito Utara sebagai pelaku usaha,memiliki arti penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat serta sebagai wahana penciptaan lapangan kerja; b. bahwa pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah harus ditangani secara serius diimbangi dengan sumberdaya manusia, koperasi, usaha mikro kecil menengah yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 ; Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 ; Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2014
KETENTUAN UMUM ; TUJUAN DAN PRINSIF PEMBERDAYAAN ; PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN ; BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN ; PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA ; KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA ;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
Peraturan Bupati
25

Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2014
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN DAN PENANDATANGANAN GAJI BERKALA, CUTI TAHUNAN, CUTI SAKIT DAN CUTI BERSALIN BAGI PEGAW AI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP_18_TH_2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2014
Standar Operasional Prosedur Belanja Surat Kabar Dan Majalah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2014.pdf

Abstrak

standar-operasional-prosedur

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, LD.2014/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Belanja Surat Kabar Dan Majalah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

ABSTRAK:

salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur adalah pemenuhan informasi melalui belanja koran dan majalah di setiap SKPD.
dasar hukum: UU No.40 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dewngan Perpres No.70 Tahun 2012; Permendagri No.52 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Standar Operasional Prosedur Belanja Surat Kabar dan Majalan di Lingkungan Kabupaten Mamuju Utara.5

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman

Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014
Pemakaman

Download :
Perda 7 2014.docx

Abstrak

Kabupaten Tapin

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Tapin No. 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Download :
PERBUP 26 THN 2014.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 10.174 peraturan (dalam 0,016 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2014.

Hasil Pencarian Menemukan 10.174 peraturan (dalam 0,016 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 10.174 peraturan (dalam 0,016 detik)