Hasil Pencarian
Menemukan 3.002 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2010 Tahun 2010
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Keluarga, Perlindungan Anak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2010 Tahun 2010
Pendirian Taman Anak Sejahtera

Pendidikan Keluarga, Perlindungan Anak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 Tahun 2010
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2010 Tahun 2010
Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2011

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2010 Tahun 2010
Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 Tahun 2010
Pedoman Dasar Karang Taruna

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Diubah dengan :

  1. Permensos No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna

Mencabut :

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian

Mengubah :

  1. Permenkumham No. M.HH- 06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010
Remisi Susulan

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Mencabut :

  Pemerintah Pusat
  BPK RI

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010
Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.02/2010 Tahun 2010
Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan, Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat

Subsidi, PSO

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 32/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Diubah dengan :

  1. PP No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  2. PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Mengubah :

  1. PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Diubah dengan :

  1. PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  2. PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Mengubah :

  1. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2010
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Mengubah :

  1. PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
  2. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

  Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2010
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERDA Prov. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2019 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Diubah dengan :

  1. PERDA Prov. Bangka Belitung No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah

  Kota Metro

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2010
POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kabupaten Pesawaran

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 07 Tahun 2010
PAJAK HOTEL

Pajak dan Retribusi Daerah

  Kabupaten Pesawaran

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 Tahun 2010
PAJAK RESTORAN

Pajak dan Retribusi Daerah