Hasil Pencarian
Menemukan 3.203 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  BPK RI

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2010
Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

  BPK RI

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

  BPK RI

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010
Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2010
Dewan Gelar Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Diubah dengan :

  1. PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  2. PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Mengubah :

  1. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2010
Kenavigasian

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010
Satuan Polisi Pamong Praja

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Mencabut :

  1. PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2010
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2010
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Mengubah :

  1. PP No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
  2. PP No. 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002
  3. PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2010
Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Diubah dengan :

  1. PP No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010
Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Agraria

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2010
Penelitian Dan Pengembangan Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan Pendidikan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2010
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mencabut :

  1. PP No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2010
Pendidikan Kedinasan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010
Penyelenggaraan Penataan Ruang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pemilihan Umum Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Mencabut :

  1. PP No. 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Mencabut :

  1. PP No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
  2. PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  3. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP No. 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
  5. PP No. 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
  6. PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
  7. PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
  8. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  9. PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
  10. PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  11. PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
  12. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2010
Usaha Budidaya Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan Pertanian dan Peternakan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Diubah dengan :

  1. PP No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010
Angkutan Di Perairan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

Mencabut :

  1. PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2010
Perlindungan Lingkungan Maritim

Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan