Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2009
Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.37 Tahun 2005 ttg Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten dan Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kecamatan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perbup Kulon Progo No.31 Tahun 2009 ttg Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.37 Tahun 2005 ttg Pembentukan Satlak Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.pdf

Abstrak

Kabupaten Barru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2009
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe’e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, Dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
5-PERDA-KAWASAN-EMAS.doc

Abstrak

rencana-tata-ruang

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe’e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, Dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru

ABSTRAK:

Untuk mengarahkan pembangunan kawasan strategis Kelurahan Sepe’e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di wilayah Kabupaten Barru dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan. untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara terperinci yang disusun untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstuksi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Tahun 1990 – 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi di Kabupaten Barru Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung
TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KELURAHAN SEPE’E, KELURAHAN MANGEMPANG, DESA MADELLO, DAN DESA SIAWUNG (KAWASAN STRATEGIS EMAS) KABUPATEN BARRU

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 35 Tahun 2009
Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010

Pariwisata dan Kebudayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres 35 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2009
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

APBD

Download :
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2009_10.pdf

Abstrak

Kota Bandung

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 014 Tahun 2009
Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Standar/Pedoman

Download :
014.per.Tahun 2009.pdf

Abstrak

Standar/Pedoman

2009

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 014, BD 2009/02

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

ABSTRAK:

bahwa standarisasi sarana dan prasarana kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1615 Tabun 2002 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung-, dan bahwa Keputusan Walikota Bandung sudah tidak sesuai lagi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Berta peraturan perundangundangan yang bare, Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tabun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota-, bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003, Undang-Undang Nomor I Tabun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004, Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Preside Nomor 5 Tahun 1983, Keputusan Preside Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Penataan Sarana Dan Prasarana Kerja, Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
41 halaman

Kabupaten Wonosobo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2009
Penggunaan Alun-Alun

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
20180213103053_perbup_no_3_th_2009.pdf

Abstrak

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 99 Tahun 2009
Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 21 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Kridosono

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Kridosono

Abstrak

Kabupaten Seram Bagian Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2009
Retribusi Jasa Konstruksi

APBD

Download :
Perda No 09 Thn 2009 tentang Retribusi Jasa Konstruksi.pdf

Abstrak

Retribusi Jasa Konstruksi

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2009/NO.96, TLD No.98, LL. KAB. SERAM BAGIAN BARAT: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan baik terhadap, penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfataan hasil pekerjaan konstruksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Jasa Konstruksi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini mencakup Pembinaan Terhadap Usaha Jasa Konstruksi dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2009.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Penjelasan 1 halaman

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2009
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
up Perbup_1_2009.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.04/2009 Tahun 2009
Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

Download :
PMK Nomor 235 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 29 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 41 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Kabupaten Sleman

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 53 Tahun 2009
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Kabupaten Kerinci

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2009
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

ABSTRAK:

Dalam upaya memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada setiap unit pelayanan kesehatan di Kabupaten Kerinci, maka Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, membina dan mengawasu pelayanan kesehatan; Perkembangan dan peningkatan kulaitas sarana dan prasarana dibidan kesehatan serta dinamika kehidpan masyarakat telah berkembang demikian pesat yang berdampak pada perubahan harga barang dan jasa, sehingga tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2000 tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 1963; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2007; Perda No. 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2008.
Perda ini mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, meliputi: Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Keringanan/Pembebasan; Kadaluarsa Penagihan; Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2009.
Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda No. 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati. Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
19 hlm.; Lampiran 6 hlm.

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 83 Tahun 2009
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangnyar

Kesehatan Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar 83 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2009
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Arsip PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 75 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional
PP No. 44 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Download :
PP_No_53_2009.pdf

Abstrak

Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2009
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi

Download :
Perbup Wakatobi No.15 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 52 Tahun 2009
Netralitas Politik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Partai Politik dan Pemilu

Abstrak

Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2009
Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009.doc

Abstrak

Kota Pare-Pare

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perparkiran

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA-NO.-6-TAHUN-2009.docx

Abstrak

PERPARKIRAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perparkiran

ABSTRAK:

Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan pengelolaan perparkiran di Daerah Kota Parepare, maka perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perparkiran.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perparkiran.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PERPARKIRAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.
9 halaman

Kota Surakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 20B Tahun 2009
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download :
4936PERWALI_NO_20-B_TAHUN_2009.pdf

Abstrak

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL - pedoman

2009

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20B, BD.2009/NO.58

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB VII Bagian Kedelapan dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
11 hal

Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2009
Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kendal

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Standar/Pedoman

Download :
perbup_20_2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Download :
UU Nomor 50 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2009
Pengesahan Agreement Betwen The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Sosialist Republic Of Srilangka On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passport (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Sosialis Srilangka tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PERPRES No.49 TH 2009.pdf

Abstrak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009
Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Keputusan Menteri ESDM Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum
Keputusan Menteri ESDM Nomor 812K/40/MEM/2003 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Mineral Untuk Pemrosesan dan Pelaksanaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Download :
Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Kabupaten Wonosobo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2009
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
20180213124001_perbup_no_31_th_2009.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 3.494 peraturan (dalam 0,017 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009. Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo No.37 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten dan Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kecamatan

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2009.

Hasil Pencarian Menemukan 3.494 peraturan (dalam 0,017 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 3.494 peraturan (dalam 0,017 detik)