Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 256 kali

Undang-undang (UU) Nomor 56 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Download :
UU Nomor 56 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 146 kali

Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 55 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 162 kali

Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 54 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 145 kali

Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 53 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 142 kali

Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 52 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 291 kali

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2008
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 51 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 204 kali

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 50 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 256 kali

Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 49 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 229 kali

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 48 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 299 kali

Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 2008
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 47 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 231 kali

Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 46 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 256 kali

Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 45 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 257 kali

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008
Pornografi

Hak Asasi Manusia Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
UU Nomor 44 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2225 kali

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008
Wilayah Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 43 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 8184 kali

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Mencabut :

UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download :
UU 42 Tahun 2008.pdf

Abstrak

PEMILIHAN UMUM - PRESIDEN - WAKIL PRESIDEN

2008

Undang-undang (UU) NO. 42, LN.2008/NO.176, TLN NO.4924, LL SETNEG : 110 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

ABSTRAK:

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti.
Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-undang ini mengatur mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, nomor 99/PUU-VII/2009 dan nomor 102/PUU-VII/2009.
Penjelasan : 42 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 456 kali

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2008
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

APBN

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1766 kali

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 40 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1680 kali

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008
Kementerian Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 39 Tahun 2008.pdf

Abstrak

KEMENTERIAN NEGARA

2008

Undang-undang (UU) NO. 39, LN.2008/NO.166, TLN NO.4916, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kementerian Negara

ABSTRAK:

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas: a) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2008.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan nomor 78/PUU-IX/2011
Penjelasan : 6 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 714 kali

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2008
Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 38 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1651 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008
Ombudsman Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 37 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 2341 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.