Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PASAR HEWAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
KAB_TASIKMALAYA_1_2008.pdf

Abstrak

Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2008
KERJASAMA DESA

Desa

Download :
KAB_TASIKMALAYA_7_2008.pdf

Abstrak

Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2008
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
KAB_TASIKMALAYA_8_2008.pdf

Abstrak

Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2008
PEMBENTUKAN DANA ABADI BANTUAN SOSIAL/KEMANUSIAAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
KAB_TASIKMALAYA_9_2008.pdf

Abstrak

Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2008
ORGAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA

BUMD

Download :
KAB_TASIKMALAYA_10_2008.pdf

Abstrak

Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2008
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
KAB_TASIKMALAYA_12_2008.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2008
Pengendalian Kebakaran Lahan Atau Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2008/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Atau Hutan

ABSTRAK:

sumber daya alam lahan dan atau hutan, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran lahan dan atau hutan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,kebakaran lahan dan atau hutan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya ,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan .
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 ;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 ;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1,Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Pencegahan Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan 4.Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan 5.Penanganan Pascakebakaran Lahan Dan Atau Hutan 6.Peningkatan Kesadaran Masyarakat 7.Pembinaan Dan Pengawasan 8.Penyidikan 9.Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2008.
17

Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2008
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
KAB_TASIKMALAYA_14_2008.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2008
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Download :
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu diatur tentang pengelolaan barang milik daerah,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 ;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 ;Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ;Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Nomor 8 Tahun 2000 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.Maksud Dan Tujuan 4.Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 5.Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran 6.Pengadaan 7.Penerimaan Dan Penyaluran 8.Penggunaan 9.Penata Usahaan 10.Pemanfaatan 11.Pengamanan Dan Pemeliharaan 12.Penilaian 13.Penghapusan 14.Pemindahtanganan 15.Pengawasan Dan Pengendalian

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2008.
35

Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2008
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TASIKMALAYA

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
KAB_TASIKMALAYA_16_2008.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2008
Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perusahaan Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Lalu Lintas, Jalan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2008/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perusahaan Perkebunan

ABSTRAK:

demi ketertiban dan keamanan serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan ,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 ;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ;Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987;Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Tujuan 3.Pengaturan Penggunaan Jalan 4.Ketentuan Penyidikan 5.Ketentuan Pidana 6.Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2008.
10

Kabupaten Padang Pariaman

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2008
APBD TA 2008

APBD

Download :
01 2008.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2008
Pengaturan Peredaran Benih jeruk Di Provinsi Kalimantan Selatan

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan Peredaran Benih jeruk Di Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk pengembangan tanaman jeruk sebagai komoditas unggulan agar berhasil guna dan berdaya guna sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat petani, diperlukan proses penyebaran benih jeruk Siam Banjar lebih baik lagi dan berkesinambungan ke depan dengan tetap mewaspadai penyebaran benih jeruk yang berasal dari daerah endemis Citrus Vein Phloem Degenaration (CVPD), sejenis penyakit ganas yang telah menghancurkan pertanaman jeruk di beberapa daerah di Indonesia dan penyakit penting lainnya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Peredaran Benih Jeruk Di Provinsi Kalimantan Selatan ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Tentang Pengaturan Peredaran Benih Jeruk di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Sasaran; 3. Larangan Masuknya Benih Jeruk; 4. Peredaran Benih Jeruk; 5. Pengedar/Penyalur Benih Jeruk; 6. Eradikasi; 7. Pemeriksaan; 8. Pengawasan; 9. Koordinasi; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman

Kota Pariaman

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2008
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli

Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
02 2008.PDF

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2008
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya ; bahwa sebagai landasan penetapan urusan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus berpedoman pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958 ;Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomot 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah; 3. Ketentuan Peralihan; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0261 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman

Kota Pariaman

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2008
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
03 2008.PDF

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2008
Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 23 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Diubah sebagian dengan :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; ndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Kedudukanl 3. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi; 4. Kelompok Staf Ahli; 5. Tata Kerja; 6. Pembiayaan; 7. Pengangkatan dan Pemberhentian; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Moch. Ansari Saleh dan Rumah Sakit Jiwa Tamban Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta dan peraturan-peraturan lain yang mengatur pembentukan perangkat daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
71 halaman

Kota Pariaman

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2008
Organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2008
Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download :
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

bahwa minuman beralkohol dapat merusak kesehatan, baik fisik maupun mental berupa menurunnya tingkat kesehatan seseorang dan perilaku buruk serta bertentangan dengan budaya masyarakat Kalimantan Selatan yang religius; bahwa akibat perilaku buruk dari mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat bahkan dapat berupa tindakan kriminal; bahwa untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dari minuman beralkohol perlu dikendalikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987;
Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Klasifikasi Minuman Beralkohol; 3. Perizinan dan Penjualan; 4. Perizinan dan Penjualan; 5. Pengawasan; 6. Peran Serta Masyarakat dan Penghargaan; 7. Anggaran; 8. Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 halaman

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2008
Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional Dan Permuseuman

Arsip Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2008/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional Dan Permuseuman

ABSTRAK:

bahwa di wilayah Kalimantan Selatan terdapat peninggalan kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai tradisional yang beranekaragam yang mencerminkan karakter masyakarat Kalimantan Selatan ; bahwa museum sebagai tempat penyimpanan peninggalan budaya yang bermanfaat untuk pendidikan dan wisata ; bahwa sesuai dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi, provinsi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan permuseuman ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk PeraturanDaerah tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Permuseuman
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisonal dan Permuseuman, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. Pengelolaan; 4. Peran Serta Masyarakat; 5. Pengendalian dan Pengawasan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penyidikan; 8. Ketentuan Pidana; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 halaman

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2008
Perlindungan Anak Terlantar

Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Anak Terlantar

ABSTRAK:

bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, khususnya anak terlantar di Kalimantan Selatan diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat menjamin pelaksanaannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Terlantar ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Peerlindungan Anak Terlantar, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Kewajiban dan Tanggung Jawab; 4. Kriteria Anak Terlantar; 5. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Terlantar; 6. Pengelolaan Tempat Penampungan; 7. Pembinaan Lebih Lanjut Anak Terlantar; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Orangtua Asuh; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2008
Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Kehutanan dan Perkebunan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan hortikultura guna mendukung keberhasilan program peningkatan ketahanan pangan, diperlukan penggunaan benih yang unggul dan bermutu untuk melakukan budidaya tanaman pangan dan hortikultura; bahwa untuk menjamin penyediaan benih yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengujian terhadap mutu produksi benih yang akan dijual atau diedarkan oleh pengusaha/pedagang kepada petani pengguna ; bahwa setiap pengusaha/pedagang yang memanfaatkan laboratorium pengujian dan membeli hasil produksi, dipungut retribusi sebagai jasa pelayanan yang diberikan ; bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat di daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Kewenangan Pemungutan; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Pendaftaran; 10. Penetapan Retribusi; 11. Tata Cara Pemungutan; 12. Tata Cara Pembayaran; 13. Sanksi Administrasi; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Keberatan; 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 18. Kedaluwarsa Penagihan; 19. Biaya Operasional; 20. Ketentuan Penyidika; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 halaman

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2008
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

BUMD

Download :
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2008/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance sebagai salah satu upaya untuk memperkuat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan serta untuk merespon secara proporsional berbagai dinamika yang berkembang dalam industri perbankan, dipandang perlu melakukan pengaturan kembali terhadap Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ; bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, tanggal 17 Februari 2007, memutuskan peningkatan modal dasar dalam upaya meningkatkan intermediasi dan aktivitas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, mendorong perekonomian dan pembangunan daerah, serta meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 ; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006;
Peraturan Daerah Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang berisis: 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan dan Bentuk Hukum; 3. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja; 4. Azas, Maksud dan Tujuan; 5. Tugas dan Usaha; 6. Modal; 7. Saham – Saham; 8. Pelaksanaan Good Corporate Governance; 9. Organisasi; 10. Kepegawaian; 11. Penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pegawai; 12. Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; 13. Rencana Kerja dan Anggaran; 14. Tahun Buku dan Laporan Keuangan Tahunan; 15. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; 16. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; 17. Pembinaan; 18. Pembubaran; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
39 halaman

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2008
Bank Perkreditan Rakyat

BUMD

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bank Perkreditan Rakyat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya wilayah pedesaan dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan ; bahwa untuk melakukan pemerataan pelayanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali organisasi Bank Perkreditan Rakyat ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004; . Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006;
Peraturan Daerah Tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk Hukum dan Kepemilikan; 3. Perubahan dan Tempat Kedudukan; 4. Kegiatan Usaha; 5. Modal dan Saham; 6. Organisasi; 7. Rapat Umum Pemegang Saham; 8. Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah; 9. Direksi; 10. Pegawai; 11. Perencanaan dan Pelaporan; 12. Penetapan dan Penggunaan Laba; 13. Kerja Sama; 14. Pembinaan; 15. Penggabungan Usaha; 16. Pembubaran; 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 halaman

Kabupaten Banjar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2008
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kab. Banjar No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar

Download :
perda_no_09_th_2008_pembentukan_OTK.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 2.744 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2008.

Hasil Pencarian Menemukan 2.744 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 2.744 peraturan (dalam 0,003 detik)