Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2007
Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

Download :
17 TAHUN 2007.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2007/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan dewasa ini baik dibidang industri perdagangan, pemukiman dan lain-lain akan membawa dampak terhadap lingkungan, gangguan dan kenyamanan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan perangkat Peraturan sebagai payung hukumnya; Bahwa mengingat perangkat hukum yang mengatur tentang Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan era pertumbuhan pembangunan sekarang, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ketentuan Izin Gangguan; Nama, Obyek dan Subyek; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan Struktur dan Besar Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa; Kadaluwarsa; Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2007
Tunjangan Dosen

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

PERPRES No. 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

Download :
PERPRES NO 65 TH 2007.pdf

Abstrak

Kabupaten Enrekang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 34 Tahun 2007
Pembentukan Desa Bone-Bone

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
34.-BONE-BONE.rtf

Abstrak

DESA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 34, LD.2007/NO.34

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bone-Bone

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang; dengan memperhatikan faktor Sosial Budaya dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu pembentukan Desa Bone-Bone pemekaran dari Desa Pepandungan Kecamatan Baraka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sul 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
PEMBENTUKAN DESA BONE-BONE

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
5 halaman

Kabupaten Enrekang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 26 Tahun 2007
Pembentukan Desa Banua

Desa

Download :
26.-BANUA.rtf

Abstrak

desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2007/NO.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Banua

ABSTRAK:

untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang; bahwa dengan memperhatikan faktor Sosial Budaya dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu pembentukan Desa Banua sebagai Pemekaran dari Desa Tallang Rilau Kecamatan Bungin
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
PEMBENTUKAN DESA BANUA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
5 halaman

Kabupaten Sinjai

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2007
Pengelolaan Barang Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
13-2007-PERDA-BARANG-DAERAH-BOOKLET2.doc

Abstrak

BARANG MILIK DAERAH

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2007/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Daerah

ABSTRAK:

Sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 bahwa pengelolaan barang Daerah diatur dalam Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturn Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2007.
48 halaman

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.011/2007 Tahun 2007
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PMK No. 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
PMK No. 127/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

Download :
PMK Nomor 129 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 71 Tahun 2007
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal

Desa Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Download :
perbup_71_2007.pdf

Abstrak

Kabupaten Buol

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2007
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELURAHAN KABUPATEN BUOL

Struktur Organisasi

Download :
PERDA NO.7 THN 2007.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI -TATA KERJA-Kantor kelurahan buol

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2007/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELURAHAN KABUPATEN BUOL

ABSTRAK:

Bahwa dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja kantor kelurahan; Bahwa pembentukan susunan organissasi dan tata kerja kantor kelurahan yang dibentuk berdasarkan PP No. 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan perangkat daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu membentuk Perda tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor kelurahan kabupaten buol
UU RI No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 43 Tahun 1999; UU RI No.51 Tahun 1999; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU RI No. 33 Tahun 2004; PP RI No. 8 Tahun 2003; PP RI No. 9 Tahun 2003; PP RI No. 58 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor kelurahan Kabupaten Buol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; eselonisasi; pembiayaan; dan ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2007.
Perda No. 38 Tahun 2001
5 Halaman, Penjelasan : 2 hlm

Kabupaten Kutai Kertanegara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2007
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA_NO09_2007_REVISI_PERDA_NO15-TH_2005_RET_IJIN_INDUSTRI.pdf

Abstrak

perubahan-peraturan-daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2007/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

ABSTRAK:

Sehubungan dengan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-12/MK-10/2005 Tanggal 29 September 2005 tentang Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu adanya penyempurnaan Peraturan Daerah dimaksud. Sehingga, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 2000; UU No.31 Tahun 2000; UU No.34 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.17 Tahun 1986; PP No.13 Tahun 1987; PP No.25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2003; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.8 Tahun 1999; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.27 Tahun 2000; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2004; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.17 Tahun 2004.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Padal Pasal 1 hurug g dan h, Pasal 2 ayat (2 dan 3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan (3).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2004.
6 hlm

Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2007
Alokasi Dana Desa

APBD Desa

Download :
PERDA NO 5 TAHUN 2007 TTG ALOKASI DANA DESA.pdf

Abstrak

desa-keuangan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/NO.5, TLD NO.5, LL KAB. KAPUAS HULU: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 1999, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.105 Tahun 2000, PP No.72 Tahun 2005,
KETENTUAN UMUM; TUJUAN SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA; RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA; PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA; KETENTUAN SANKSI; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2007.
5 halaman dan 1 halaman lampiran

Kabupaten Katingan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2007
Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_8_2007.pdf

Abstrak

retribusi

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2007

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

A. Bahwa Otonomi daerah yang seluas - luasnya meberikan kewenangan penuh kepada daerah kabupaten katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri; B. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyelenggarakan usaha pada lokasi tertentu dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengadakan pungutan retribusi ijin gangguan di wilayah kabupaten katingan;
UU. No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No.5 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004;
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARAN TARIF; BAB VII : TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN; BAB VIII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB IX : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB X : SANKSI ADIMISTRASI; BAB XI : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIII : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN; BAB XIV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XV : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XVI : KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVII : PENGAWASAN; BAB XVIII : PENYIDIKAN; BAB XIX : KETENTUAN PIDANA; BAB XX : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXI : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
19 Halaman

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.04/2007 Tahun 2007
Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

Download :
PMK-144-tahun-2007.pdf

Abstrak

Kabupaten Banjar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2007
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2007
Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 104 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penera
PERPRES No. 103 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
PERPRES No. 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera

Download :
PERPRES NO 70 TH 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2007
Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan

Download :
PP-15-2007.pdf

Abstrak

Kabupaten Sinjai

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2007
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
9-2007-PERDA-APB-DESA-BOOKLET.doc

Abstrak

Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2007/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pengelolaan keuangan dan anggaran desa agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Snjai Tahun 2000 Nomor 14) perlu ditinjau kembali;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
(1) Rancangan APB Desa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa paling lambat satu bulan setelah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2007.
Peraturan Bupati
14 halaman

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2007
Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keputusan_Presiden_No_14_th_2007.pdf

Abstrak

Kota Tegal

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2007
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
5773_Perwal_07_RKPD_2008.PDF

Abstrak

rencana-KERJA-PEMERINTAH-DAERAH

2007

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, LD.2007/No.7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang merupakan suatu dokumen perencanaaan yang transparan, aspiratif dan akuntabel untuk dipedomani oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bermanfaat bagi masyarakat serta pihak yang berkepentingan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur dokumen perencanaan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra Daerah Tahun 2004 – 2009 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2008.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2007.
4 Halaman

Kabupaten Poso

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2007
Pembentukan Kecamatan Lore Peore Di Wilayah Kabupaten Poso

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda No. 4 Tahun 2007 ttg Kec. Lore Peore.pdf

Abstrak

pembentukan - kecamatan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2007/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Lore Peore Di Wilayah Kabupaten Poso

ABSTRAK:

a. bahwa seiring dengan luasnya sebaran penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah ini serta untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran dan pembentukan Kecamatan Lore Peore; b. bahwa dengan pemekaran dan pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka akan lebih mendorong serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di wilayah tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Pembentukan Kecamatan Lore Peore di Wilayah Kabupaten Poso.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); -2- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2000 Nomor 9 Seri D Nomor 1).
Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Pembentukan, Batas Wilayah dan Ibukota Kecamatan; c. Ketentuan Lain-Lain; d. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2007.
5 halaman

Kota Cimahi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2007
Pengelolaan Pasar

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
076_Nomor 7 Tahun 2007_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

Abstrak

Kabupaten Wonogiri

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2007
Retribusi Ijin Usaha Angkutan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 1986 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri

Abstrak

retribusi ijin usaha angkutan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/NOMOR.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaran pemerintah di daerah dapat terwujud; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini,maka perlu ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retibusi Ijin Usaha Angkutan;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Bab VIII Wilayah Pemungut Bab IX Tata Cara Pemungutan Bab X Tata Cara Pembayaran Bab XI Tata Cara Penagihan Bab XII Sanksi Administrasi Bab XIII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XIV Kadaluwarsa Penagihan Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Penyidikan Bab XVII Pengendalian dan Pengawasan Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 1986 dicabut.
13 hlm

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2007
Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERPRES No. 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Download :
PERPRES NO 104 TH 2007.pdf

Abstrak

Kabupaten Enrekang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2007
Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
10.PEM_.PENG_.PENGB_.KEL_..rtf

Abstrak

KELURAHAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2007.
5 halaman

Kabupaten Enrekang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2007
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Kabupaten Enrekang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
02.PROTOKOLER.rtf

Abstrak

DPRD

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang, perlu memberikan tunjangan komunikasi intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta menyediakan belanja penunjang operasional khusus kepada pimpinan DPRD Kabupaten Enrekang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi , Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik , 3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , 4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, 10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 15 Tahun 2006.
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2007.
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG
22 HALAMAN

Kota Bandung

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 063 Tahun 2007
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

APBD

Download :
063.Tahun 2007.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 2.068 peraturan (dalam 0,017 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2007.

Hasil Pencarian Menemukan 2.068 peraturan (dalam 0,017 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 2.068 peraturan (dalam 0,017 detik)