Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 812 kali

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004
Wakaf

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 511 kali

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004
Sistem Jaminan Sosial Nasional

Kesehatan Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 40 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1105 kali

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Download :
UU Nomor 39 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1769 kali

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004
Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan

Download :
UU Nomor 38 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 18720 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 37 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Kepailitan - Penundaan Kewajiban - Pembayaran Utang

2004

Undang-undang (UU) NO. 37, LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443, LL SETNEG : 126 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ABSTRAK:

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu ditetapkan UU baru.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44); Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227); UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam UU ini diatur mengenai kepailitan; penundaan kewajiban pembayaran utang; dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi Undang- Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
Penjelasan : 54 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 131 kali

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2004
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
UU No. 1 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Download :
UU Nomor 36 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 288 kali

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2004
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

Download :
UU Nomor 35 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2304 kali

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004
Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 34 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 3765 kali

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Download :
UU Nomor 33 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 8269 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Diubah dengan :

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Diubah sebagian dengan :

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mencabut :

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2004.pdf

Abstrak

PEMERINTAHAN DAERAH - OTONOMI

2004

Undang-undang (UU) NO. 32, LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437, LL SETNEG : 115 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembagian urusan pemerintahan dilaksanakan dengan cara pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah pusat. Pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain: pembentukan daerah dan kawasan khusus; penyelenggaraan pemerintahan; kepegawaian daerah; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; perencanaan pembangunan daerah; dan keuangan daerah.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004.
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.
Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX/2011.
Penjelasan : 62 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 1431 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004
Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Mencabut :

UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Download :
UU Nomor 31 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Perikanan

2004

Undang-undang (UU) NO. 31, LN. 2004/ No. 118, TLN NO. 4433, LL SETNEG : 51 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perikanan

ABSTRAK:

UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai ruang lingkup pemberlakuan UU perikanan; wilayah pengelolaan perikanan; pengelolaan perikanan; usaha perikanan; sistem informasi dan data statistik perikanan; pungutan perikanan; penelitian dan pengembangan perikanan; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan; pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; penyerahan urusan dan tugas pembantuan; pengawasan perikanan; pengadilan perikanan; penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 35 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 2400 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004
Jabatan Notaris

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Mencabut :

UU No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara
PP No. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris

Download :
UU Nomor 30 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Jabatan Notaris - PROFESI

2004

Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 2004/ NO.117, TLN NO. 4432 LL SETNEG : 34 HLM

Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris

ABSTRAK:

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu yaitu notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian; kewenangan, kewajiban, dan larangan; tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris; cuti notaris dan notaris pengganti; honorarium; akta notaris, dan pengawasan notaris.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004.
Peraturan yang dicabut setelah berlakunya UU ini yaitu: 1) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101; 2) Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara; 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.
Penjelasan : 19 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 2776 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004
Praktik Kedokteran

Kesehatan

Download :
UU Nomor 29 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Kedokteran - PRAKTIK - PROFESI

2004

Undang-undang (UU) NO. 29, LN. 2004/ No.116, TLN NO. 4431, LL SETNEG : 42 HLM

Undang-undang (UU) tentang Praktik Kedokteran

ABSTRAK:

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai asas dan tujuan praktik kedokteran, pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia, standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi, registrasi dokter dan dokter gigi, penyelenggaraan praktik kedokteran, pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran. Dalam menjalankan profesinya, dokter dan dokter gigi juga dapat dipidana sesuai ketentuan yang telah diatur dalam UU ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2005.
Dengan disahkannya Undang-undang ini maka Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan dokter dan dokter gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
Penjelasan : 26 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 2428 kali

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2004
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Download :
UU Nomor 28 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 175 kali

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006

Download :
UU Nomor 27 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 285 kali

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2004
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 26 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 3316 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
UU Nomor 25 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 915 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004
Lembaga Penjamin Simpanan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 24 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 487 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 23 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1395 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004
Komisi Yudisial

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Download :
UU Nomor 22 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 562 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.