Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2004
Kepelabuhan Di kota Makassar

Perikanan dan Kelautan

Download :
Perda-No.-17-2004-Tentang-Kepelabuhanan-di-Kota-Makassar.PDF

Abstrak

KEPELABUHANAN-DI-KOTA-MAKASSAR

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2004/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepelabuhan Di kota Makassar

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang perhubungan sejalan dengan penjabaran visi dan misi Kota Makassar sebagai Kota Maritim dan Kota Niaga perlu dilakukan penataan dan pengaturan bidang Kepelabuhanan di Kota Makassar: Berdasarkan Surat Kepala Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: MA/MDIT.TUN/84/VI/2004 Tanggal 10 Juni 2004 Perihal Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 12 P/HUM/2003 yang ditujukan Kepada Ketua Forum Deklarasi Balikpapan, menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 harus direvisi dengan memperhatikan Pemberian kewenangan yang lebih luas, myata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proporsional
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR RI Nomor: IV/MPR/1999tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah 3. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat Il di Sulawesi 5. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria 6. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 7. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran 8. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 9. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkngan Hidup 10. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 11. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas - batas daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa,Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan 13. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan 14. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan 15. Peraturan Pemerintah RepublikI ndonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassa dalam wilayah Propinsi Sulawes Selatan 17. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
Untuk memanfaatkan wilayah laut dimaksud Pasal 2, maka Kawasan Pelabuhan dipergunakan untuk Penyelenggara Kepelabuhanan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2004.
15 Halaman

Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2004
Tata Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERDA-NO-15-THN-2004-TATA-BANGUNAN.pdf

Abstrak

bangunan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2006/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Bangunan

ABSTRAK:

Untuk penataan bangunan agar ssuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu adanya penatan bangunan dalam wilayah Kota Makassar, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Bangunan, dipandang materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknolifi serta tuntutan pesatnya pembangunan fisik di wilayah Kota Makassar
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otomom, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah , Keputusan Presisen Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden .
TATA BANGUNAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2006.
26 HALAMAN

Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2004
Pengaturan, Perlindungan Dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Wilayah Kota Makassar

Ketenagakerjaan

Download :
PERDA-NO-9-TAHUN-2004.pdf

Abstrak

ketenagakerjaan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2004/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan, Perlindungan Dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Wilayah Kota Makassar

ABSTRAK:

Sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, perlindungan dan pengendalian terhadap urusan ketenagakerjaan dalam Kota Makassar, seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan, sehingga Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2002 Seri C Nomor 4) perlu dicabut untuk disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Makasar.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja , Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah , Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh , Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, . Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1871 tentang Perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten-kabupaten Gowa, maros dan pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota , . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden , Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk- Produk Hukum Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk - produk Hukum Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, . Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah, . peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1998 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, PeraturaDaerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pengolahan Keuangan Daerah.
PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2004.
Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2002 Seri C Nomor 4) perlu dicabut untuk disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Makasar
33 halaman

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2004
Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 - 2008

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda-No.-4-Thn-2004-Renstra-20041.pdf

Abstrak

rencana strategis pemerintah

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2004/NO.124

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 - 2008

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah diukur berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 25 Tahun 2000 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2002 11. nstruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999
Perencanaan Strategis merupakan serangkaian perencanaan, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Bupati untuk diimplementasikan oleh seluruh perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2004.
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 – 2003 dinyatakan tidak berlaku.
9

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2004
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda-No.-3-Thn-2004-Lembaga-Teknis-Daerah.pdf

Abstrak

pembentukan organisasi dan tata kerja

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2004/NO.123

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

a. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Daerah, Kebutuhan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah b. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2004.
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang dinyatakan tidak berlaku
19

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2004
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda-No.-2-Thn-2004-Dinas-Daerah.pdf

Abstrak

pembentukan organisasi dan tata kerja

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2004/NO.122

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

a. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Daerah, Kebutuhan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. b. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2004.
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku
22

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2004
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda-No.-1-Thn-2004-Sekda-DPRD.pdf

Abstrak

pembentukan organisasi dan tata kerja

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/NO.121

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

a. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Daerah, Kebutuhan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah b. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2004.
13

Kabupaten Sarolangun

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 37 Tahun 2004
Retribusi Penyedotan Kakus

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda-no-37-tahun-2004-tentang-Retribusi-Penyedotan-Kakus.pdf

Abstrak

Retribusi - Penyedotan Kakus

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 37, LD.2004/NO.37

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penyedotan Kakus

ABSTRAK:

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan PAD, maka perlu dilakukan Penyedotan Kakus yang merupakan sumber Pendapatan dari sektor Retribusi Penyedotan Kakus; Untuk kelancaran kegiatan operasional dan peningkatan penerimaan Daerah dari sektor retribusi penyedotan kakus digunakan sarana Mobil Tinja sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Perda tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Perda No. 2 Tahun 2001.
Perda ini mengatur tentang retribusi Penyedotan Kakus, yang meliputi; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Tata Cara Mengajukan Permohonan Penyedotan Kakus; Tarif Retribusi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2004.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
9 hlm.; Penjelasan 1 hlm.

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2004
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.2 TH 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2004
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.3 TH 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2004
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

PNBP

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 50 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
PP No. 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
PP No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman