Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2004
Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Provinsi Sultra No.07 Tahun 2004.pdf

Abstrak

biaya-pemungutan-pajak-daerah

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2004 /No. 7 , LL 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat maka perlu mendapat dukungan dana yang bersumber dari Pendapatan asli daerah terutama dari sektor Pajak daerah. Bahwa untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah maka perlu mengintensifkan pelaksanaan pemungutannya serta memberikan biaya pemungutan kepada instansi pemungut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 39 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; Perda Prov. Sultra No. 7 Tahun 2001; Perda Prov. Sultra No. 8 Tahun 2001; Perda Prov. Sultra No. 9 Tahun 2001.
perda ini mengatur tentang kententuan umum, biaya pemungutan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2004
Pemakaian Tanah dan Atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_13.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 95 Tahun 2004
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mengubah :

KEPPRES No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Download :
KEPPRES No.95 TH 2004.pdf

Abstrak

Kota Bandung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2004
Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
05.Tahun 2004.pdf

Abstrak

Kota Surakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2004
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2004

APBD

Download :
4739PERDA_NO_2_TAHUN_2004.pdf

Abstrak

apbd

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2004/NO.2 Seri A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2004

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) perlu disusun prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2004.
6 hlm

Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2004
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

Struktur Organisasi

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - DINAS KESEHATAN

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2004/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK:

Dengan telah di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari; Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari berdasarkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No.43 Tahun 199; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; PP No.9 Tahun 2003; Kepres No.44 Tahun 1999;
Perda Ini Mengatur Mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; Meliputi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2004.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
8 hlmn;1 pnjelasan

Kota Cimahi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2004
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
042_Nomor 5 Tahun 2004_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004
Kejaksaan Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 16 Tahun 2004.pdf

Abstrak

kejaksaan-republik-indonesia

2004

Undang-undang (UU) NO. 16, LN. 2004/ No. 67, TLN NO. 4401, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kejaksaan Republik Indonesia

ABSTRAK:

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional; bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun; bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).
1. KETENTUAN UMUM 2. SUSUNAN KEJAKSAAN 3. TUGAS DAN WEWENANG 4. KETENTUAN LAIN 5. KETENTUAN PERALIHAN 6. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).
Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan atau pekerjaan yang dilarang dirangkap selain jabatan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Peraturan Presiden. Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
25

Kabupaten Sukamara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2004
Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sukamara No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Download :
Perda 16 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2004/5 seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

bahwa Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 17 tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-uandang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK; BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK; BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH; BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK; BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK; BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK; BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB XI KEBERATAN DAN BANDING; BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; BAB XIII K A D A L U A R S A; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI P E N Y I D I K A N; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004.
15 Halaman

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 2004
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
PERPRES No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEPPRES No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Download :
KEPPRES No.72 TH 2004.pdf

Abstrak

Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2004
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dI Rumah Sakit Umum Daerah Wates

Abstrak

Kota Tanjungpinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2004
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
3-7-2004-Peraturan(19).pdf

Abstrak

retribusi daerah pelayanan kesehatan non medik

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2004/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan non medik di Kota Tanjungpinang, maka diperlukan adanya penetapan tarif pelayanan kesehatan non medik setiap orang dan badan yang melaksanakan sarana dan prasarana kesehatan non medik diwajibkan memiliki izin atau rekomendasi kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik yang selanjutnya disebut Retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin dan atau rekomendasi yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2004.
24 hlm

Kota Jayapura

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2004
Retribusi Pelayanan Pasar

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA 9 TAHUN 2004 TTG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.pdf

Abstrak

Kota Jayapura

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2004
Penataan Bangunan Di Kawasan Jantung Kota Jayapura

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERDA 4 TAHUN 2004 TTG PENATAAN JANTUNG KOTA.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2004
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No.52 TH 2004.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 Tahun 2004
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004

Perekonomian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 16/5/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004
Peraturan BI No. 13/16/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004
Peraturan BI No. 11/7/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004

Download :
Peraturan BI No. 6-29-PBI-2004.pdf

Abstrak

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2004
Pengendalian Pengedaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda Kota Baubau No. 04 Tahun 2004.pdf

Abstrak

pengendalian - pengedaran - minuman beralkohol

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2004/ NO. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Pengedaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan pengendalian, penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, yang berdampak pada menurunnya kualitas moral, mental dan kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pengendaliananya Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003.
Ketentuan umum, Pengawasan dan pengendalian,. Pengedaran minuman beralkohol,. Golongan retribusi,. Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa,. Konsumen,. PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF,. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI. MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL,. WILAYAH PEMUNGUTAN,. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG,. Tata Cara Pemungutan,. Sanksi Administrasi,. Tata Cara Pembayaran., Tata Cara Penagihan,. Pengawasan dan pengendalian,. Ketentuan Pidana,. Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman

Kabupaten Sukamara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2004
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sukamara No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Download :
Perda 18 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2004/2 seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

ABSTRAK:

bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sukamara dan untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, dipandang perlu menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, diantaranya adalah Retribusi Daftar Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1998
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN; BAB V PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN; BAB VI CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV PENYIDIK; BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004.
11 Halaman

Kabupaten Murung Raya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 29 Tahun 2004
Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya

Pariwisata dan Kebudayaan Desa

Download :
Perda 29 tahun 2004.pdf

Abstrak

desa

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2004/29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa sistem hukum dan ketentuan Peraturan Perundang – undang di Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi adanya kesatuan hukum, adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan yang masih ada, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad – abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan hidup masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional, Daerah dan Desa
Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN DAN LATAR BELAKANG; BAB III PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN; BAB IV NAMA LEMBAGA ADAT; BAB V SUSUNAN KEPENGURUSAN; BAB VI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN; BAB VII KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT; BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB IX KEDUDUKAN KEUANGAN; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
6 Halaman

Kabupaten Murung Raya

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 35 Tahun 2004
Pajak Reklame di Kabupaten Murung Raya

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda 35 tahun 2004.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, LD.2004/35

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telagh dirobah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pada Pasal 53, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK; BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK; BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH; BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN DENGAN KETETAPAN PAJAK; BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK; BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK; BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB XI KEBERATAN DAN BANDING; BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK; BAB XIII KEDALUARSA; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
14 Halaman

Kota Cimahi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2004
Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
045_Nomor 8 Tahun 2004_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/6/PBI/2004 Tahun 2004
Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 7/22/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum
Peraturan BI No. 2/26/PBI/2000 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 6-6-PBI-2004.pdf

Abstrak

Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2004
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SOSIAL

Struktur Organisasi

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - KANTOR SOSIAL

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2004/No. 19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SOSIAL

ABSTRAK:

Dengan telah di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemeruntah Nomor 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial Kabupaten Batang Hari; Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial Kabupaten Batang hari berdasarkan kewenangan Pemerintah yang di miliki oleh daerah, Karakteristik, Potensi, dan Kebutuhan daerah dengan memperhatikan aspek personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan Prinsip-prinsip Efisiensi, Efektifitas, Rasional, Profesionalisme serta Visi dan Misi yang jelas dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah; Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Kepres No.44 Tahun 1999;
Perda Ini Mengatur Mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Sosial; Meliputi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2004.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
8 hlmn;1 pnjelasan

Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2004
Kepelabuhan Di kota Makassar

Perikanan dan Kelautan

Download :
Perda-No.-17-2004-Tentang-Kepelabuhanan-di-Kota-Makassar.PDF

Abstrak

KEPELABUHANAN-DI-KOTA-MAKASSAR

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2004/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepelabuhan Di kota Makassar

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang perhubungan sejalan dengan penjabaran visi dan misi Kota Makassar sebagai Kota Maritim dan Kota Niaga perlu dilakukan penataan dan pengaturan bidang Kepelabuhanan di Kota Makassar: Berdasarkan Surat Kepala Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: MA/MDIT.TUN/84/VI/2004 Tanggal 10 Juni 2004 Perihal Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 12 P/HUM/2003 yang ditujukan Kepada Ketua Forum Deklarasi Balikpapan, menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 harus direvisi dengan memperhatikan Pemberian kewenangan yang lebih luas, myata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proporsional
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR RI Nomor: IV/MPR/1999tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah 3. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat Il di Sulawesi 5. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria 6. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 7. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran 8. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 9. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkngan Hidup 10. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 11. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas - batas daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa,Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan 13. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan 14. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan 15. Peraturan Pemerintah RepublikI ndonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassa dalam wilayah Propinsi Sulawes Selatan 17. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
Untuk memanfaatkan wilayah laut dimaksud Pasal 2, maka Kawasan Pelabuhan dipergunakan untuk Penyelenggara Kepelabuhanan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2004.
15 Halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2004
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
PP No. 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian

Download :
PP No.7 TH 2004.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 769 peraturan (dalam 0,014 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2004.

Hasil Pencarian Menemukan 769 peraturan (dalam 0,014 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 769 peraturan (dalam 0,014 detik)