Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2004
Retribusi Leges

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 10 Tahun 2018 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI LEGES

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_17.pdf

Abstrak

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2004
Pemakaian Tanah dan Atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_13.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004
Lembaga Penjamin Simpanan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonian Nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan
UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 24 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonian Nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan

Download :
UU Nomor 1 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonian Nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan

Mencabut :

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Download :
UU Nomor 33 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2004
Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah

Download :
Perda_Kab_Bangka_2004_01.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2004
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medis

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2015 tentang Perizinan Bidang Kesehatan

Download :
Perda_Kab_Bangka_2004_02.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2004
Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA)

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka No. 5 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Tahun 2002-2004

Download :
Perda_Kab_Bangka_2004_04.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2004
Kepelabuhanan dan Izin Kepelabuhanan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kab_Bangka_2004_09.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2004
Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Download :
Perda_Kab_Bangka_2004_10.pdf

Abstrak

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2004
Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinanng

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_04.pdf

Abstrak

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2004
Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_06.pdf

Abstrak

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2004
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_08.pdf

Abstrak

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2004
Penyelenggaraan Reklame

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_10.pdf

Abstrak

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2004
Pemberian Izin Lokasi

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi dan Retribusi Izin Lokasi

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_15.pdf

Abstrak

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2004
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Agraria Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_18.pdf

Abstrak

Kabupaten Bulungan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2004
Perizinan Usaha Pertambangan Umum

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bulungan No. 1 Tahun 2016 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan

Download :
Perda Nomor 5Tahun 2004.pdf

Abstrak

Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2004
Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Download :
Perda_Prov_Babel_2004_03.PDF

Abstrak

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2004
Retribusi Pelayanan Persampahan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 03 Tahun 2004.PDF

Abstrak

retribusi - persampahan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2004/ NO. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Daerah melalui pengelolaan persampahan sebagui salah satu jenis penerimaan melalui sektor Retribusi dipandang perlu menetapkan Obyek dan Besamya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan. Untuk melaksanakan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan retribusi,. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Tarif,. Struktur dan besarnya tarif retribusi,. Wilayah Pemungutan,. Masa Retribusi dan saat retribusi Terutang,. Tata Cara Pemungutan,. Sanksi Administrasi,. Tata Cara Pembayaran, tata Cara Penagihan,. Kadaluwarsa Penagihan,.Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang telah Kadaluwarsa,. Pengawasan,. Ketentuan Pidana,. Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2004
Pengendalian Pengedaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda Kota Baubau No. 04 Tahun 2004.pdf

Abstrak

pengendalian - pengedaran - minuman beralkohol

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2004/ NO. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Pengedaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan pengendalian, penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, yang berdampak pada menurunnya kualitas moral, mental dan kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pengendaliananya Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003.
Ketentuan umum, Pengawasan dan pengendalian,. Pengedaran minuman beralkohol,. Golongan retribusi,. Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa,. Konsumen,. PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF,. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI. MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL,. WILAYAH PEMUNGUTAN,. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG,. Tata Cara Pemungutan,. Sanksi Administrasi,. Tata Cara Pembayaran., Tata Cara Penagihan,. Pengawasan dan pengendalian,. Ketentuan Pidana,. Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2004
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau Bau Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau Bau

Struktur Organisasi

Download :
Perda Kota Baubau No. 05 Tahun 2004.pdf

Abstrak

susunan - organisasi - tata kerja - daerah

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2004/ NO. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau Bau Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau Bau

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bau - Bau, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau -Bau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Kepres RI No. 44 Tahun 1999; Kepres RI No.159 Tahun 2000.
Segala Ketentuan terkait Tata kerja dan struktur organisasi SKPD di Kota Baubau

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2004
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BAU-BAU TAHUN ANGGARAN 2OO4

APBD

Download :
Perda Kota Baubau No. 12 Tahun 2004.PDF

Abstrak

PERUBAHAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN 2004

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2004/ NO. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BAU-BAU TAHUN ANGGARAN 2OO4

ABSTRAK:

Bahwa dengan bertambahnya Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2004, perlu melakukan perubahan pada beberapa sektor Pembangunan Daerah. Bahwa sebagai tindak lanjut arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bau-Bau Tahun Anggaran 2004. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2001; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 110 Tahun 2000; PP RI No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.
hal-hal terkait APBD, dan segala tentang perubahannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 22 Tahun 2004
RENCANA STRATEGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2004

Download :
Kepgub No.22 Tahun 2004 ttg Renstra RSUD Provinsi Sultra.pdf

Abstrak

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 26 Tahun 2004
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2004 - 2013

Download :
Kepgub No.26 Tahun 2004 ttg Renstra Sumber Daya Pesisiir-Laut.pdf

Abstrak

Kota Palembang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2004
Penataan dan Retribusi Pemakaman dan atau Pengabuan Jenazah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Palembang No. 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah

Abstrak

RETRIBUSI-PEMAKAMAN-PENGABUAN JENAZAH

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2004/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Retribusi Pemakaman dan atau Pengabuan Jenazah

ABSTRAK:

Dengan meningkatnya populasi penduduk akibat pesatnya perkembangan kota, maka pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum perkotaan perlu dilakukan penataan secara lebih baik, tertib, teratur, sehingga terkesan asri dan estetis. Perda No. 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembaharuan dan penyempurnaan dengan menetapkan Perda baru.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; Tahun 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda No. 8 Tahun 2000; Perda No. 2 Tahun 2001.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penataan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia. Pengabuan adalah pembakaran atau kremasi jenazah terhadap orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan diluar agama Islam bertempat di Krematorium yang ditentukan. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Jenazah adalah biaya yang dipungut atas pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Diatur tentang maksud dan tujuan, tempat pemakaman, pemakaman jenazah (tata cara pemakaman, perizinan,penggunaan tanah makam, waktu pemakaman), pemindahan dan penggalian jenazah, tata tertib di taman pemakaman umum, pemeliharaan, kewajiban, larangan, lokasi pemakaman dan pengabuan jenazah, nama, objek, dan subjek retribusi, ketentuan retribusi, golongan retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penyetoran retribusi, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Perda No. 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
24

Hasil Pencarian
Menemukan 589 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 589 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 589 peraturan (dalam 0,002 detik)