Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Mengubah :

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Download :
UU Nomor 30 Tahun 2002.pdf

Abstrak

2002

Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 2002/ No. 137, TLN NO. 4250, LL SETNEG : 27 HLM

Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002.
Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku; - Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2002
Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Tahun 2002-2004

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA)

Download :
Perda_Kab_Bangka_2002_05.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2002
Kawasan Industri Perikanan Terpadu Di Teluk Kelabat

Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kab_Bangka_2002_11.pdf

Abstrak

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2002
Pembentukan Perseroan Terbatas (Persero) Multi Propita Silampari

BUMD

Download :
Perda-No.-06-Tahun-2002.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - PERSEROAN - TERBATAS

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2002/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (Persero) Multi Propita Silampari

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dinnyatakan Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undagan dan pembentukannnya diatur dengan Peraturan Daerah;
Dalam peraturan Daerah ini Adalah UU No 28 Tahun 1959;UU No 1 Tahun 1995;UU No 22 Tahun 1999;permendagri No 1 Tahun 1983;permendagri No 1 Tahun 1984;Kepmendagri No 536-666 Tahun 1981;
Dalam Peraturan Daerah ini antara lain Perseroan ini berkantor pusat di ibu Kota Kabupaten Musi Rawas dan Dapat mendirikan cabang-cabang diluar wilayah Kabupaten Musi Rawas yang dianggap perlu.Perseroan ini bergerak dalam bidang lapangan usaha a Jasa Konstruksi; b Jasa Konsutasi; c Minnyak dan Gas Bumi; d. Perdagangan dan Indusri; Untuk bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dalam lingkup dan nilai pekerjaan sebagai berikut: a. Jasa Konstruksi, dapat menangani pekerjaan dalam berbagai sub bidang dengan nilai pekerjaan Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah) keatas b. Jasa Konsultasi, dapat menangani pekerjaan dengan nilai pekerjan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keatas. c. Minyak dan Gas Bumi, bergerak dalam sub bidang pekerjaan - Eksplorasi. - Eksploitasi. - Pengolahan. - Pengangkutan. - Pemasaran. d. Bidang usaha perdagangan dan industri, bergerak dama sub bidang pengadaan aspal dan selanjutnnya serta pabrikasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2002.
14 Hlm

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2002
Retribusi Izin Tempat Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Musi Rawas No. 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

Download :
Perda-No.-05-Tahun-2002.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - IZIN - TEMPAT - USAHA

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2002/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

ABSTRAK:

bahwa dengan telah disyahkannnya Undnag-Undnag Nomor 34 Tahun 2000 tentanng Perubahan atas Undnag-Undnag Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk mengatur Retribusi Izin Tempat Usaha;
Peraturan Daerah ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 8 Tahun 1981;UU No 18 Tahun 1997;UU No 23 Tahun 1997;UU No 22 Tahun 1999;PP No 27 Tahun 1983;PP No 66 Tahun 2001;Kepmendagri No 174 Tahun 1997;Kepmendagri No 174 Tahun 1997
Dalam Peraturan Daerah ini Antara lain Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang atau Badan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2002.
8 Hlm

Kota Prabumulih

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2002
Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Prabumulih

BUMD

Download :
IV.1.-SK-Walikota-No.7-Tahun-2002.pdf

Abstrak

ORGANISASI-PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2002

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, LD.2002/NO.7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Prabumulih

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Dalam rangka pengelolaan PDAM Kota Prabumulih secara profesional, efektif, dan efisien dan dapat berdaya guna dan berhasil guna dimasa yang akan datang perlu ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Kota Prabumulih.
UU No. 5 Tahun 1962 jo UU No. 6 Tahun 1969; UU No. 22 Tahun 1999; UU Np. 6 Tahun 2001; PP No. 14 Tahun 1987; PP No. 25 Tahun 2000; Permendagri No. 1 Tahun 1997; Permendagri No. 7 Tahun 1998, Kepmen Otoda No. 8 Tahun 2000.
Dalam ketentuan ini diatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, susunan organisasi, Badan Pengawas PDAM, Direktur, Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Teknik, Tata Kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2002.
32

Kabupaten Buton

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2002
Retribusi Inseminasi Buatan Pada Ternak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Buton No.08 Tahun 2002.pdf

Abstrak

retribusi - inseminasi - ternak

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2002 /No. 8 , LL 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Inseminasi Buatan Pada Ternak

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak merupakan salah satu jenis Retribusi lain-lain yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten ; Untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
UU No 29 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 1967; UU No 18 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; PP No 16 Tahun 1997; PP No 27 Tahun 1983; PP No 66 Tahun 2001; Kepres Republik Indonesia No 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Buton No 4 Tahun 1986; Perda Kabupaten Buton No 15 Tahun 2000.
Perda Ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tungkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; 10. Sanksi Administrasi; 11. Tata Cara Penagihan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Penyidik; 14. Ketentuan Penutup,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur pungutan uang Inseminasi Buatan (IB) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
11 Halaman

Kabupaten Buton

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2002
Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Buton No.09 Tahun 2002.pdf

Abstrak

retribusi - kelayakan - lingkungan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2002 /No. 9 , LL 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk pengendalian Izin Kelayakan Lingkungan dipungut Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan yang merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu yang dapat dikelola Daerah Kabupaten; Untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997; UU No 23 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; PP No 27 Tahun 1983; PP No 27 Tahun 1999; PP No 25 Tahun 2000; PP No 66 Tahun 2001; Kepres Republik Indonesia No 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Buton No 4 Tahun 1986; Perda Kabupaten Buton No 15 Tahun 2000.
Perda Ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Perizinan; 5. Syarat-syarat Perizinan; 6. Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL dan UPL Serta SOP; 7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 8. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 9. Struktur dan Besarnya Tarif; 10. Wilayah Pemungutan; 11. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 12. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; 13. Sanksi Administrasi; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Pengawasan dan Pengendalian; 16. Ketentuan Pidana; 17. Penyidikan; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
16 Halaman

Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2002
PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda Kolaka No.01 Tahun 2002.pdf

Abstrak

PERTAMBANGAN

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2002/ NO. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan, setiap usaha pertambagan bahan galian Golongan Startegis dan golongan bahan galian vital harus mempunyai izin Kuasa Pertambangan. b. bahwa untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Pertambagan Umum Daerah dengan Peraturan Daerah.
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang – undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan; 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 3209); 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 7. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Pertaturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambagan ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran negara Nomor 4154); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentag Penggolongan Bahan – Bahan Galian; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4139); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 Tentang pedoman tehnis penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pertambagan Umum; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Kolaka; 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
Dalam peraturan ini diatur tentang pertambangan umum daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai usaha pertambangan umum; wewenang dan tanggung jawab; pemberian kuasa pertambangan; pertambangan rakyat; pengelolaan lingkungan hidup; hubungan pemegang KP, KK dan PKP2B dengan hak atas tanah; berakhirnya izin usaha pertambangan; pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat serta kemitrausahaan; kewajiban pemegang KP, KK; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penyidikan; serta ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002.
39

Kota Palembang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2002
Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-16-2002.pdf

Abstrak

retribusi-perhubungan udara-pos-telekomunikasi

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2002/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 20 angka 5 dan 6 Perda No. 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang di Bidang Perhubungan Udara, Pos, dan Telekomunikasi bahwa perlu diatur mengenai pembinaan meliputi penataan, pengaturan, pengawasan dan pemantauan pemanfaatan sarana perhubungan udara, pos dan telekomunikasi melalui pemberian rekomendasi dan perizinan. Berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan maka perlu dipungut dan diatur mengenai retribusinya.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1984; UU No. 15 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 37 Tahun 1985; PP No.0 Tahun 1995; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda No. 22 Tahun 2000; Perda No. 2 Tahun 2001, Keputusan DPRD No. 11 Tahun 2002.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi di bidang perhubungan udara, pos, dan telekomunikasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian rekomendasi atau izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Diatur tentang maksud dan tujuan, jenis kegiatan dan/atau usaha, perizinan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan retribusi, golongan dan perhitungan, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, sanksi administrasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2002.
13

Kabupaten Buton

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2002
Retribusi Pendaftaran Ketenagakerjaaan Di Perusahaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Buton No.10 Tahun 2002.pdf

Abstrak

retribusi - ketenagakerjaan - perusahaan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2002 /No. 10 , LL 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pendaftaran Ketenagakerjaaan Di Perusahaan

ABSTRAK:

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan Pendaftaran Ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan, perlu dipungut Retribusi Pendaftaran Ketenagakerjaan di Perusahaan yang disesuaikan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah ; Berhubung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton;
UU No 3 Tahun 1951; UU No 22 Tahun 1957; UU No 29 Tahun 1959; UU No 14 Tahun 1969; UU No 1 Tahun 1970; UU No 7 Tahun 1981; UU No 8 Tahun 1981; UU No 3 Tahun 1992; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; PP No 21 Tahun 1954; PP No 8 Tahun 1981; PP No 66 Tahun 2001; Kepres Republik Indonesia No 4 Tahun 1980; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Buton No 4 Tahun 1986; Perda Kabupaten Buton No 15 Tahun 2000.
Perda Ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Maksud dan Tujuan; 5. Kewajiban Pendaftaran dan Syarat-syaratnya; 6. Bentuk dan Tata Cara Pendaftaran; 7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 8. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 9. Tata Cara Pembayaran; 10. Ketentuan Lain-lain; 11. Ketentuan Pidana; 12. Pengawasan; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
17 Halaman

Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2002
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda Kolaka No.07 Tahun 2002.pdf

Abstrak

PERTAMBANGAN

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2002/ NO. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, setiap usaha pertambangan Bahan galian Golongan C harus mempunyai izin dan membayar iuran tetap; b. Bahwa untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaranm Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan – ketentuan pokok pertambangan; 7. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI 1981 Nomor 3209); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan Bahan Galian Golongan C; 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453. K / 29 / MEM / 2000 tentang Pedoman Tehnis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum. 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C; 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C; 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Oraganisasi Perangakat Daerah Kabupaten Kolaka.
Dalam peraturan ini diatur tentang usaha pertambangan bahan galian golongan c dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai obyek dan subyek; wewenang dan tanggung jawab; usaha pertambangan daerah; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; struktur dan besarnya tarif iuran tetap; sanksi administrasi; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002.
27

Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2002
PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda Kolaka No.13 Tahun 2002.pdf

Abstrak

BARANG

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. 2002/ NO. 17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ABSTRAK:

a. bahwa dengan pertimbangan teknis dan ekonomis maka pada prinsipnya Penghapusan Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dapat dilakukan; b. bahwa Penghapusan Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dilakukan apabila telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, tersebut diatas maka dirasa perlu mengatur Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1988 tentang Manual Administrasi Barang Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
Dalam peraturan ini diatur tentang penghapusan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai penggolongan barang; penghapusan barang; proses penghapusan barang; pelaksanaan penghapusan barang milik pemerintah daerah; penjualan kendaraan perorangan dinas; pengawasan; ketentuan penyidikan; serta ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2002.
Peraturan Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
24

Kota Palembang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 26 Tahun 2002
Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Palembang No. 19 Tahun 2011 tentang Pembinaan Bidang Industri Usaha Perdangangan

Download :
PERDA-26-2002.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN-IZIN USAHA PERDAGANGAN

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2002/NO.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 8 Perda No. 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, perlu diatur pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan dan tata cara pemungutan retribusinya untuk meningkatkan PAD di bidang pendaftaran perusahaan dan pemberian izin usaha perdagangan. Adanya Keputusan Walikota No. 71 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Retribusi Usaha Perdagangan serta penambahan objek pengaturan dan retribusi Wajib Daftar Perusahaan, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan perda.
Bedijfreglementerings Ordonnantie 1934; UU Drt No. 7 Tahun 1955 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun1959; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda No. 22 Tahun 2000; Perda No. 2 Tahun 2001; Kep DPRD No. 14 Tahun 2002.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembinaan dan retribusi wajib daftar perusahaan dan izin usaha perdagangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Diatur tentang maksud dan tujuan, pendaftaran dan perizinan, perubahan dan penghapusan, subyek dan obyek, retribusi, golongan retribusi, tolok ukur penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan dan penyetoran retribusi, sanksi administrasi, keberatan atas penetapan retribusi, pengembalian atas kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2002.
Mencabut Keputusan Walikota No. 71 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Retribusi Usaha Perdagangan
13

Kota Palembang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2002
Pembinaan dan Retribusi Terminal Type A Karyajaya

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Palembang No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal

Download :
PERDA-17-2002.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-TERMINAL

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2002/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan dan Retribusi Terminal Type A Karyajaya

ABSTRAK:

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan dan Keputusan Walikota No. 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal Type A Karyajaya, maka perlu diatur mengenai penataan tempat, sarana dan prasarana, pemungutan retribusi atas pelayanan yang dilakukan dalam areal terminal.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 14 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda No. 16 Tahun 1998; Perda No. 22 Tahun 2000; Perda No. 2 Tahun 2001; Perda No. 2 Tahun 2002; Keputusan DPRD No. 11 Tahun 2002.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembinaan dan retribusi terminal type A Karyajaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat bagi sarana angkutan, penyediaan tempat parkir kendaraan umum dan tak umum, penyediaan fasilitas pelayanan penumpang (Peron), penyediaan tempat usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Diatur tentang maksud dan tujuan pembinaan terminal, pelayanan terminal, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, tolok ukur penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, ketentuan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, surat pendaftaran, penetapan, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, sanksi administrasi, keberatan atas penetapan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Mencabut Keputusan Walikota Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal Type A Karyajaya
12

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2002
Izin Usaha Pemanfaatan Kayu

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.-13-Tahun-2002.pdf

Abstrak

IZIN-USAHA-PEMANFAATAN-KAYU

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2002/NO.1 SERI C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Pemanfaatan Kayu

ABSTRAK:

Berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah Tingkat II. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2000 tentang Keweangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Izin Pemanfaatan Kayu menajdi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 62 Tahun 1998; UU No. 66 Tahun 2001; PP No. 34 Tahun 2002; PP No. 34 Tahun 2002; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmenhut No. 227/Kpts-II/1998; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, tata cara permohonan, nama, objek dan golongan retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur, besarnya tarif dan wilayah pemungutan, prioritas pemanfaatan kayu, hak dan kewajiban, hapusnya izin pemanfaatan kayu, sanksi, penyelidikan dan penyidikan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2002.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
10 hlm

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2002
Retribusi Pelayanan Jasa Angkut Sungai dan Danau

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.-12-Tahun-2002.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-PELAYANAN-JASA- ANGKUT-SUNGAI-DANAU

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2002/NO.4 SERI B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Jasa Angkut Sungai dan Danau

ABSTRAK:

Dengan telah diserahterimakannya kewenangan pembinaan Angkutan Sungai dan Danau dari Propinsi Sumatera Selatan ke Kabupaten Musi Rawas maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Retribusi Pelayanan Jasa Angkutan Sungai dan Danau. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, pembinaan, persyaratan teknis dan laik layar, pemeliharaan atau perawatan dan pengawasan serta pengawakan kapal, perizinan, objek dan subjek, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif, ketentuan retribusi, wilayah pemungutan dan retribusi, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara peemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan atas penetapan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2002.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
15 hlm

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2002
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.-04-Tahun-2002.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - IZIN - MENDIRIKAN - BANGUNAN

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2002/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Terbentuknnya Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Otonom maka dengan Otonomi Daerah tersebut perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang pembangunan Daerah.bertumbuh kembangnnya pembangunan diwilayah Kabupaten Musi Rawas, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan disesuaikan dengan rencana tata kota dengan mempertimbangkan aspek keadaan lingkunagan, keamanan, kesehatan, keselarasan, kennyamanan dan keindahan
Dalam Peraturan Daerah ini adalah ;UU No 28 Tahun 1959;UU No 15 Tahun 1960;UU No 8 Tahun 1981;UU No 18 Tahun 1997;UU No 23 Tahun 1997UU No 22 Tahun 1999;PP No 25 Tahun 2000;PP No 66 Tahun 2001;Permendagri No 4 Tahun 1082;Permendagri No 7 Tahun 1993;Permendagri No 4 Tahun 1997;Kepmendagri No 71 Tahun 1999;
Dalam Peraturan Daerah ini antara lain Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dibangun atau didirikan di Daerah.Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Kepala Daerah. Jenis Bangunan adalah : (1) Bangunan rumah tempat tinggal dan sejenisnnya. (2) Bangunan saranapendidikan (3) Bangunan Tempat Usaha (4) Bangunan Sosial (5) Bangunan tempat industri (6) Bangunan sarana olah raga (7) Bangunan Perkantoran (8) Bangunan Peternakan (9) Bangunan budidaya wallet dan sejenisnnya (10) Bangunan tower, menara air (11) Bangunan pagar, teras. Lantai jemur, dermaga kapal, kolam penampungan air limbah industri dan bangunan lainnnyayang bersifat penunjang bangunan utama. (12) Bangunan sarana ibadah (13) Bangunan campuran Sebelum diterbitkannnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilarang memulai suatu pekerjaan bangunan Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan atau dicabut apabila : a. Fungsi bangunan tidak sesuai dengan peruntukan izin yang diberikan. b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar. c. Apabila pekerjaan belum dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, maka izin tidak berlaku lagi. Bangunan yang dalam pelaksanaannnya pekerjaannnya, melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi : a. Kegiatan mendirikan bangunan dihentikan. b. Bangunan disegel. c. Dikenakan denda. d. Bangunan dibongkar. Terhadap bangunan yang didirikan tanpa memiliki izin, tetap berkewajiban untuk memiliki izin dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan dikenakan denda sebesar 50 % dari jumlah retribusi terhutang. Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan IMB wajib membayar retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2002.
15 Hlm

Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2002
Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2002
Pedoman Administrasi Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda_Kab_Bangka_2002_01.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2002
Pungutan Biaya Administrasi (Leges)

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download :
Perda_Kab_Bangka_2002_02.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2002
Program Pembangunan Daerah (Propeda)

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda_Kab_Bangka_2002_04.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2002
Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kab_Bangka_2002_08.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2002
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kolong

Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kab_Bangka_2002_10.pdf

Abstrak

Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2002
Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 461 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 461 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 461 peraturan (dalam 0,002 detik)