Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2002
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PP No.20 TH 2002.pdf

Abstrak

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2002
Izin Usaha Jasa Konstruksi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda-No.-6-Thn-2002-Izin-Usaha-Jasa-Kontruksi.pdf

Abstrak

ijin usaha

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2002/NO.60

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Jasa Konstruksi mempunyai Peranan Strategis dalam Pembangunan Daerah sehingga perlu diadakan pembinaan Administrasi kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 16. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369 Tahun 2001
Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah semua kegiatan usaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi yang melakukan Usaha Jasa Perencanaan, Usaha Jasa Pelaksanaan dan Usaha Jasa Pengawasan, yang meliputi jenis usaha Arsiktektur, Sipil, Mekanical, Elektrical dan Tata Lingkungan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2002.
12

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 77 Tahun 2002
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES No.77 TH 2002.pdf

Abstrak

Kabupaten Muaro Jambi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2002
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Struktur Organisasi

Download :
Perda-No.-07-Tahun-2002-SUSUNAN-ORGANISASI-PEMERINTAH-DESA.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI - PEMERINTAH - DESA

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2002/NO.39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa sebagai salah satu upaya memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang Dinamis, luas, nyata dan bertanggung jawab perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisai Pemerintah Desa; Untuk menata kembali Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, meliputi Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas dan Kewajiban; Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2002.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
4 hlmn; 1 pnjlsn; 1 lmprn

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 2002
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan :

Mengubah :

KEPPRES No. 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Download :
KEPPRES No.27 TH 2002.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 Tahun 2002
Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan BI No. 3/18/PBI/2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 4-8-PBI-2002.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2002
Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
perda_7_th_2002.pdf

Abstrak

pajak-airtanah

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2002/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan, khususnya Pajak Daerah ; b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Peraturan Daerah
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Lindang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 1982, Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, obyek dan subyek pajak, dasar pengenaan, tarif pajak dan cara penghitungan pajak, tempat pemungutan pajak, masa pajak dam surat pemberitahuan pajak, penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanski administrasi, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa, uang perangsang, pembagian hasil pajak, penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2002.
26 hlm

Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
Kepmendagri 29 2002.pdf

Abstrak

Kabupaten Kapuas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2002
Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Tanda Daftar Perusahaan

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PERIZINAN

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2002/12 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Tanda Daftar Perusahaan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan Pungutan Daerah atas Pelayanan Pemberian Tanda Daftar Perusahaan.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 1 Tahun 1995; UU No.22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PD Kabupaten Kapuas No. 17 Tahun 2000
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN BAB III : PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN BAB IV : TATA CARA PERSARATAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) BAB V : BESARNYA PUNGUTAN BAB VI : PENGAWASAN BAB VII : KETENTUAN PIDANA BAB VIII : PENYIDIKAN BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2002.
10 Halaman

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2002
Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda-No.-2-Thn-2002-rencana-Strategis.pdf

Abstrak

rencana strategis kabupaten jeneponto

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2002/NO.31

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah diukur berdasarkan Rencana Strategis
1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 25 Tahun 2000 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor I Tahun 2001 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2001 12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999
Perencanaan Strategis merupakan serangkaian Perencanaan, Tindakan, dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Bupati untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2002.
9

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 2002
Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
KEPPRES No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor
KEPPRES No. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor

Download :
KEPPRES No.54 TH 2002.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 2002
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
KEPPRES No.72 TH 2002.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2002
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
PP No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
PP No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural

Download :
PP No.21 TH 2002.pdf

Abstrak

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2002
Izin Usaha Pemanfaatan Kayu

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.-13-Tahun-2002.pdf

Abstrak

IZIN-USAHA-PEMANFAATAN-KAYU

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2002/NO.1 SERI C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Pemanfaatan Kayu

ABSTRAK:

Berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah Tingkat II. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2000 tentang Keweangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Izin Pemanfaatan Kayu menajdi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 62 Tahun 1998; UU No. 66 Tahun 2001; PP No. 34 Tahun 2002; PP No. 34 Tahun 2002; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmenhut No. 227/Kpts-II/1998; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, tata cara permohonan, nama, objek dan golongan retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur, besarnya tarif dan wilayah pemungutan, prioritas pemanfaatan kayu, hak dan kewajiban, hapusnya izin pemanfaatan kayu, sanksi, penyelidikan dan penyidikan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2002.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
10 hlm

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2002
Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda-No.-4-Thn-2002-Penyertaan-modal1.pdf

Abstrak

penyertaan modal daerah

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2002/NO.58

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga

ABSTRAK:

a. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan upayaupaya dan usaha-usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah b. Mengadakan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001
Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2002.
12

Kota Surakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2002
Terminal Penumpang

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995

Download :
4710PERDA_NO_2_TAHUN_2002.pdf

Abstrak

Terminal Penumpang

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2002/NO.2 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Terminal Penumpang

ABSTRAK:

bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat di bidang jasa transportasi di dalam terminal sekarang ini, maka pelayanan masyarakat di bidang jasa transportasi perlu ditingkatkan dengan menambah dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di Terminal; bahwa guna meningkatkan masyarakat di bidang jasa transportasi agar dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur perlu penataan terminal penumpang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Terminal Bus dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal, perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Terminal Penumpang;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peratuan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peratuan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peratuan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitas terminal penumpang, daerah kewenangan terminal penumpang, lokasi terminal penumpang, pembangunan terminal penumpang, penyelenggaraan terminal penumpang dan jasa pelayanannya, penyelenggara terminal penumpang, perizinan penggunaan kios terminal penumpang, tata tertib terminal penumpang, retribusi terminal, ketentuan pidana, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2002.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 dicabut.
22 hlm

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 62 Tahun 2002
Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, Dan Pengadilan Agama Tilamuta

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KEPPRES No.62 TH 2002.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2002
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Lampung Timur Corporation (PT.LTC)

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perda No 19 Tahun 2002.pdf

Abstrak

BUMD

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Lampung Timur Corporation (PT.LTC)

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sehingga perlu dibentuk BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Propinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688). 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun. 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3825). 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587). 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3731) 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang kewenangan Daerah Kabupate sebagai Daerah Otonom. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan
1. Ketentuan Umum 2. Bentuk Badan Hukum 3. Pelaksanaan Pendirian 4.Tempat Kedudukan 5.Azas, Maksud, dan Tujuan 6.Tugas dan Usaha 7.Modal 8.Saham 9.RUPS 10.Direksi 11.Komisaris 12.Kepegawaian 13.Tahun Buku, perencanaan, dan anggaran 14.Laba Bersih 15.Pembubaran dan Likuidasi 16.Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil Alihan 17.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2002.
12

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2002
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda No.7 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2002
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

PERPRES No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara
KEPPRES No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
KEPPRES No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
KEPPRES No. 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Download :
KEPPRES No.3 TH 2002.pdf

Abstrak

Kota Magelang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2002
Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung

Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam

Abstrak

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2002/NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah: bahwa dalam rangka budi daya/produktifitas, penataan dan pelestarian lingkungan serta untuk menumbuhkan perekonomian daerah maka semua pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung harus mempunyai izin; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keaneka Ragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556) ; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Peraturan Daerah ini memuat materi mengenai: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Lokasi Sarang Burung dan Pengusahaannya; Perizinan; Wewenang Pemberian Izin; Persyaratan Permohonan Izin; Jangka Waktu Berlakunya Izin; Penolakan dan Pencabutan Izin; Pengambilan Sarang Burung; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2002.
9 hlm

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002
Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Download :
UU Nomor 31 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Kota Pontianak

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2002
Retribusi Perizinan Dibidang Usaha Pariwisata

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

RETRIBUSI

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2002/NO.15, TLD No.15, LL KOTA PONTIANAK: 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Dibidang Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa untuk berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum perlu menetapkan tarif retribusi perizinan bidang usaha Pariwisata
UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.9 Tahun 1990, UU No.18 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1983, PP No.27 tahun 1999, PP No.26 Tahun 2002, Perda No.9 Tahun 2000, Perda No.3 Tahun 2001
KETENTUAN UMUM; NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA; PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF; WILAYAH PEMUNGUTAN; MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; SURAT PENDAFTARAN; PENETAPAN RETRIBUSI; TATA CARA PEMUNGUTAN; TATA CARA PEMBAYARAN; TATA CARA PENAGIHAN; TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN; PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI; KADALUARSA PENAGIHAN; KETENTUAN PIDANA; PENYIDIKAN; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2002.
14 halaman dan 8 halaman lampiran

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2002
Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Agribisnis Dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda No.3 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2002
Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda No.4 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 614 peraturan (dalam 0,018 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002.

Hasil Pencarian Menemukan 614 peraturan (dalam 0,018 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 614 peraturan (dalam 0,018 detik)