Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2000
Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PerdA-No.-04-Tahun-2000.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - PEMERIKSAAN - ALAT-ALAT - PEMADAM - KEBAKARAN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2000/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

Undang-undang nomor 18 tahun 1997tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Pemeriksaan Alat alat Pemadam Kebakaran dalam Kabupaten Musi Rawas ;
Dalam peraturan ini antara lain UU No 28 Tahun 1959;UU No 8 Tahun 1981;UU No 18 Tahun 1997;UU No 22 Tahun 1999;PP No 20 Tahun 1997;Kepmendagri No 44 Tahun 1999;Permendagri No 84 Tahun 1993;Permendagri No 4 Tahun 1997;Kepmendagri No 174 Tahun 1997;Kepmendagri No 175 Tahun 1997;Kep Menham No 13 M-04.07.03 Tahun 1984;Kepmen PU No 02/KM 3/Tahun 1985;Kepmendagri No 119 Tahun 1998;Kepmendagri No 147 Tahun 1998;
Dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasal 4 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah dibidang Penayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah dibidang Penayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran. Pasal 7 (1) Penetepan retribusi berdasarkan SKRD. (2) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan. (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Pasal 16 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai. Pasal 17 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan bukti pembayaran. (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
19 Hlm

Provinsi Jambi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2000
PERUBAHAN APBD PROVINSI JAMBI TA 1999/2000

APBD

Download :
Perda-Prov.-Jambi-No.1-Th-2000-ttg-Perubahan-APBD-TA-1999-2000.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - APBD - PROVINSI JAMBI - TA 1999/2000

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2000/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN APBD PROVINSI JAMBI TA 1999/2000

ABSTRAK:

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan APBD yang ditetapkan dengan Perda Prov. Daerah Tingkat I Jambi, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah.
UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; PP No. 19 Tahun 1997; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 21 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No. 4 Tahun 1985; Permendagri No. 2 Tahun 1997; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 7 Tahun 1997; Kepmendagri No. 570-360 Tahun 1981; Kepmendagri No. 94 Tahun 1984; Kepmendagri No. 903-1316 Tahun 1985; Kepmendagri No. 51 Tahun 1985; Kepmendagri No. 903-379 Tahun 1987; Kepmendagri No. 110 Tahun 1998; Kepmendagri No. 903.25-517 Tahun 1999; Perda Prov. Daerah Tingkat I Jambi No. 2 Tahun 1999; Kep DPRD No. 5 Tahun 1996.
Perda ini mengatur mengenai Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 1999/2000

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2000.
7 hlm.

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2000
Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 1 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2000
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 33 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

Download :
UU Nomor 3 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Download :
UU Nomor 4 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

Download :
UU Nomor 5 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue

Download :
UU Nomor 8 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

Download :
UU Nomor 10 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Mengubah :

UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

Download :
UU Nomor 15 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2000
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Mengubah :

UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Mengubah :

UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Download :
UU Nomor 18 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Mengubah :

UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Download :
UU Nomor 19 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Agraria

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 21 Tahun 2000.pdf

Abstrak

serikat-pekerja-buruh

2000

Undang-undang (UU) NO. 21, LN. 2001/ No. 131, TLN NO. 3989, LL SETNEG : 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

ABSTRAK:

bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara; bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab; bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050); Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN 3. PEMBENTUKAN 4. KEANGGOTAAN 5. PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN 6. HAK DAN KEWAJIBAN 7. PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI 8. KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN 9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 10. PEMBUBARAN 11. PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN 12. SANKSI 13. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. KETENTUAN PERALIHAN 15. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2000.
-
Ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.
25

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2000
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999

APBN

Download :
UU Nomor 22 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2000
Pembentukan Propinsi Banten

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 23 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 516 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2000.

Hasil Pencarian Menemukan 516 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 516 peraturan (dalam 0,002 detik)