Hasil Pencarian
Menemukan 652 peraturan (dalam 0,018 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Bandung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2000
Pedoman Organisasi Pemerintah Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa Struktur Organisasi Standar/Pedoman

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  Kabupaten Asahan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 25 Tahun 2000
Perubahan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan No. 7 Tahun 1995 Ttg Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Administratif Kisaran

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 2000
Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1988 tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional

  Kabupaten Ketapang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2000
retribusi Ijin Peruntukan penggunaan Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

  Kabupaten Asahan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 26 Tahun 2000
Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2000
Standardisasi Nasional

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Mencabut :

  1. PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2000
Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Tahun 2000
Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Mencabut :


  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 648/KMK.04/1994 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000
Pengadilan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan :

Dicabut sebagian dengan :

  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

  Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2000
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2000
Penetapan Bentuk PT Perusahaan Pilot Proyek Berdikari Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

  Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2000
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 86 Tahun 2000
Pengesahan Protocol 3 Types And Quantity Of Road Vehicles Dan Protocol 4 Technical Requirements Of Vehicles

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Kota Banjarbaru
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 2000
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2000
Rahasia Dagang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/7/PBI/2000 Tahun 2000
Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Peraturan BI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

  Kabupaten Batang Hari
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 106 Tahun 2000
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 2000
Pengangkatan Sekretaris Kabinet Sebagai Kepala Sekretariat Kabinet

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat
  Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2000
KEWENANGAN KABUPATEN BATANGHARI SEBAGAI DAERAH OTONOM

Perizinan, Pelayanan Publik