Hasil Pencarian
Menemukan 482 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2000
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Diubah dengan :

  1. PP No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  2. PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  3. PP No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2000
Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Diubah dengan :

  1. PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  2. PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

  1. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Mengubah :

  1. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
  2. UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  3. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  2. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Mengubah :

  1. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Agraria

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Ketenagakerjaan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2000
Pembentukan Propinsi Banten

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2000
Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2000
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2000
Perlindungan Varietas Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Mengubah :

  1. UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2000
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Mengubah :

  1. UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan