Hasil Pencarian
Menemukan 406 peraturan (dalam 0,002 detik)
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 1999
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 1999
Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
Pajak dan Retribusi Daerah
- Download :
- Perda Kolaka No.05 Tahun 1999.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 1999
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Pajak dan Retribusi Daerah
- Download :
- Perda Kolaka No.07 Tahun 1999.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 1999
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Pajak dan Retribusi Daerah
Dicabut dengan :
-
PERDA Kab. Kolaka No. 5 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN KOLAKA
- Download :
- Perda Kolaka No.08 Tahun 1999.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 1999
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Pajak dan Retribusi Daerah
Dicabut dengan :
-
PERDA Kab. Kolaka No. 5 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN KOLAKA
- Download :
- Perda Kolaka No.09 Tahun 1999.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 1999
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pajak dan Retribusi Daerah
- Download :
- Perda Kolaka No.12 Tahun 1999.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 1999
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
BUMD
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 1999
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 1999
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pajak dan Retribusi Daerah
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999
Jasa Konstruksi
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
- Download :
- UU Nomor 18 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1999
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Criminal Matters)
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1999
Partai Politik
Partai Politik dan Pemilu
Dicabut dengan :
-
UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Mencabut :
-
UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
-
UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
- Download :
- UU Nomor 2 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1999
Pemilihan Umum
Partai Politik dan Pemilu
Dicabut dengan :
-
UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Diubah dengan :
-
UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
Mencabut :
-
UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
-
UU No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
-
UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
-
UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
- Download :
- UU Nomor 3 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1999
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Dicabut dengan :
-
UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut :
-
UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
-
UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
-
UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Download :
- UU Nomor 4 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan
- Download :
- UU Nomor 6 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1999
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
APBN
Diubah dengan :
-
UU No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen
- Download :
- UU Nomor 8 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 9 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 10 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 11 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 12 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 13 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 14 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 15 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 16 Tahun 1999.pdf