Hasil Pencarian - ditemukan 364 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 56 Tahun 1999
Rakyat Terlatih

Pertahanan dan Keamanan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Landak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
   

Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
   

Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
   
2. UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
   
3. UU No. 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
   

Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Lembata

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
   

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan
   

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Boalemo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
   

Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
   

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
   

Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
   

Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 1999
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
   

Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 1999
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
   

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
   

Mengubah :

1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
   

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999
Jaminan Fidusia

Agraria Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999
Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
   

Mencabut :

1. UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
   

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999
Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
   
2. UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
   
3. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
   

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999
Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999
Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
   

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999
Hubungan Luar Negeri

Ketatanegaraan, Kenegaraan