Hasil Pencarian
Menemukan 384 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 1999
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pajak dan Retribusi Daerah

  Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 1999
Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

Pajak dan Retribusi Daerah

  Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 1999
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pajak dan Retribusi Daerah

  Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 1999
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERDA Kab. Kolaka No. 5 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN KOLAKA

  Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 1999
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERDA Kab. Kolaka No. 5 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN KOLAKA

  Kabupaten Kolaka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 1999
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pajak dan Retribusi Daerah

  Provinsi Jambi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 1999
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pajak dan Retribusi Daerah

  Provinsi Jambi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 1999
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999
Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1999
Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Mencabut :

  1. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
  2. UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1999
Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Mencabut :

  1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
  2. UU No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  3. UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
  4. UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1999
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
  2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
  3. UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  4. UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum

Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1999
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah