Hasil Pencarian
Menemukan 370 peraturan (dalam 0,002 detik)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999
Bank Indonesia

Perbankan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonian Nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan
   
2. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
   
3. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
   

Mencabut :

1. UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
   

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   

Mencabut :

1. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai
   

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999
Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa
   

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1999
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
   

Mencabut :

1. UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
   

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999
Hubungan Luar Negeri

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999
Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
   

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999
Jaminan Fidusia

Agraria Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 1999
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
   

Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 1999
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
   

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
   

Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Landak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1999
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

1. KEPPRES No. 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1999
Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Ketenagakerjaan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. KEPPRES No. 46 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1999
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
   

Diubah dengan :

1. KEPPRES No. 121 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999
   

Mengubah :

1. KEPPRES No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1999
Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1999
Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 1999
Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1999
Pengesahan General Agreement Of Development Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 1999
Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang Menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 67 Tahun 1999
Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah