Hasil Pencarian
Menemukan 434 peraturan (dalam 0,028 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1999
Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1999
Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
  3. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
  4. UU No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  5. UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
  6. UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1999
Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa

Tindak Pidana Korupsi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1999
Pengesahan Framework Agreement On The ASEAN Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 148 Tahun 1999
Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 83 Tahun 1999
Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia
  2. KEPPRES No. 39 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 1999
Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 168 Tahun 1999
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Seychelles For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 96 Tahun 1999
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1999
Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
  2. PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1999
Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 70 Tahun 1999
Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Centre For Space Science And Technology Education In Asia And The Pacific-Affiliated To United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Antariksa Di Asia Dan Pasifikerafiliasi Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 140 Tahun 1999
Tunjangan Khusus Bagi Veteran Republik Indonesia Penerima Tunjangan Veteran Yang Menetap Dan Bertempat Tinggal Di Daerah Propinsi Irian Jaya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 1999
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1999
Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
  2. KEPPRES No. 133 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 Tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
  3. KEPPRES No. 139 Tahun 1998 tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1999
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 118 Tahun 1999
Penentuan Dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 Untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie Dan Aceh Utara

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 144 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999 Tentang Penentuan Dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 Untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie Dan Aceh Utara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1999
Pengesahan Agreement Ont The Rescue Of Astronouts, The Return Of Astronouts And The Return Of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan Tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot Dan Pengembalian Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Antaraiksa)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1999
Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1999
Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong-Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
  2. KEPPRES No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 98 Tahun 1999
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/11/PBI/1999 Tahun 1999
Fasilitas Khusus dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum yang Disebabkan Masalah Komputer Tahun 2000

Perbankan, Lembaga Keuangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22