Hasil Pencarian - ditemukan 364 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 541 kali

Undang-undang (UU) Nomor 56 Tahun 1999
Rakyat Terlatih

Pertahanan dan Keamanan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 211 kali

Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Landak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

  Pemerintah Pusat
Diakses 466 kali

Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

  Pemerintah Pusat
Diakses 1168 kali

Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
  2. UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
  3. UU No. 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

  Pemerintah Pusat
Diakses 214 kali

Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Lembata

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

  Pemerintah Pusat
Diakses 317 kali

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan

  Pemerintah Pusat
Diakses 771 kali

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Boalemo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

  Pemerintah Pusat
Diakses 599 kali

Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

  Pemerintah Pusat
Diakses 449 kali

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

  Pemerintah Pusat
Diakses 452 kali

Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

  Pemerintah Pusat
Diakses 477 kali

Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 1999
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

  Pemerintah Pusat
Diakses 443 kali

Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 1999
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

  Pemerintah Pusat
Diakses 896 kali

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 2985 kali

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Mengubah :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian

  Pemerintah Pusat
Diakses 1169 kali

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999
Jaminan Fidusia

Agraria Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 4972 kali

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999
Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 3536 kali

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999
Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
  2. UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
  3. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

  Pemerintah Pusat
Diakses 3160 kali

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999
Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia

  Pemerintah Pusat
Diakses 795 kali

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999
Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

  Pemerintah Pusat
Diakses 1053 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999
Hubungan Luar Negeri

Ketatanegaraan, Kenegaraan