Hasil Pencarian - ditemukan 152 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 99 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1995
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94

APBN

  Pemerintah Pusat
Diakses 1004 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995
Pemasyarakatan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat
Diakses 282 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995
Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

  Pemerintah Pusat
Diakses 781 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995
Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 883 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1995
Usaha Kecil

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  Pemerintah Pusat
Diakses 432 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995
Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang "Bursa" (Lembaran Negara Nr 79 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 72 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1995
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93

APBN

  Pemerintah Pusat
Diakses 93 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1995
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari

  Pemerintah Pusat
Diakses 648 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1995
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
  2. UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 130 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1995
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995

  Pemerintah Pusat
Diakses 108 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 138 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1995
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96

  Pemerintah Pusat
Diakses 497 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1995
Perseroan Terbatas

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

  Pemerintah Pusat
Diakses 87 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1995
Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

  Pemerintah Pusat
Diakses 203 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995
Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal,

  Pemerintah Pusat
Diakses 124 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1995
Pembenihan Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan

  Pemerintah Pusat
Diakses 465 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1995
Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
  2. PP No. 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
  3. PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Beamasuk, Beamasuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barangmewah Dan Pajak Penghasilan Dalamrangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

  Pemerintah Pusat
Diakses 110 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1995
Angkutan Udara

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara