Hasil Pencarian
Menemukan 160 peraturan (dalam 0,006 detik)

Filter Pencarian


  Kota Surakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 1995
Penetapan Anggraran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1995/1996

APBD

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1995
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1995
Penjualan, Pemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1995
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1995
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, Beserta Protokol

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1995
Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1995
Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, Banyuwangi Dan Jember Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 1995
Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang-Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1995
Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 86 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung Menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1995
Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Karawang Dan Bandung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1995
Komisi Banding Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1995
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1995
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimna Telah Dua Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 119 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999
  2. KEPPRES No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998
  3. KEPPRES No. 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural
  4. KEPPRES No. 38 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996
  5. KEPPRES No. 17 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Tiga Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995
  6. KEPPRES No. 35 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sebelas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994
  7. KEPPRES No. 30 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sepuluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994
  8. KEPPRES No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sembilan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993
  9. KEPPRES No. 17 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagai Mana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986
  10. KEPPRES No. 11 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1985
  11. KEPPRES No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1995
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1995
Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1995
Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1995
Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 15 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1995
Usaha Kecil

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1995
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1995
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1995
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Sandiman

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1995
Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1995
Penghibahan Kapal Penangkap Ikan Kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1995
Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 39 Tahun 1998 tentang Pencabutan Atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian
  2. KEPPRES No. 65 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1993
  3. KEPPRES No. 57 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1987
  4. KEPPRES No. 28 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi
  5. KEPPRES No. 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendararan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1995
Pengesahan Agreement To Establish The South Centre (Persetujuan Pembentukan Pusat Selatan)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22