Hasil Pencarian
Menemukan 160 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1995
Perseroan Terbatas

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1995
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1995
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995
Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang "Bursa" (Lembaran Negara Nr 79 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1995
Usaha Kecil

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995
Pemasyarakatan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1995
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1995
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
  2. UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1995
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995
Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1995
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1995
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1995
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1995
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1995
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1995
Perlindungan Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1995
Perubahan Tarif Bea Meterai

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

Mencabut :

  1. PP No. 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1995
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1995
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 37 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan

Diubah dengan :

  1. PP No. 74 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995

Mengubah :

  1. PP No. 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
  2. PP No. 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
  3. PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1995
Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 15 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1995
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1995
Izin Usaha Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1995
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Ke Kecamatan Tigaraksa Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1995
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22