Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 112 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1995
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94

APBN

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1164 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995
Pemasyarakatan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemasyarakatan

1995

Undang-undang (UU) NO. 12, LN. 1995/ No. 77, TLN NO. 3614, LL SETNEG : 27 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemasyarakatan

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 1995.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, ketentuan ini dinyatakn dicabut, yaitu: 1) Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; 2) Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917); 3) Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan 4) Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan.

Pemerintah Pusat

Diakses 367 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995
Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1995.pdf

Abstrak

CUKAI

1995

Undang-undang (UU) NO. 11, LN. 1995/ No. 76, TLN NO. 3613, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Cukai

ABSTRAK:

Peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini dipergunakan sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional. Dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini, terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda dalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat. Bahwa oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang tentang cukai yang berorientasi pada pembangunan nasional serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Dalam UU ini diatur mengenai penetapan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang dikenai cukai. Barang-barang yang dikenai cukai disebut Barang Kena Cukai. Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan. Cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1996.
Dengan berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : 1) Ordonansi Cukai Minyak Tanah (Ordonnantie Van 27 Desember 1886 Stbl. 1886 No. 249 dan Ordonnantie Van 11 Mai 1908 Stbl. 1908 No. 361), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121); 2) Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (Ordonnantie Van 27 Februari 1898 Stbl. 1898 No. 90 en 92 dan Ordonnantie Van 10 Juli 1923 Stbl. 1923 No. 344), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121); 3) Ordonansi Cukai Bir (Bieraccijns Ordonnantie Stbl. 1931 No. 488 en 489), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121); 4) Ordonansi Cukai Tembakau (Tabacsaccijn Ordonnantie Stbl. 1932 No. 517) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121); 5) Ordonansi Cukai Gula (Suikeraccijns Ordonnantie Stbl. 1933 No. 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121).
Penjelasan : 14 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 888 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995
Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 969 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1995
Usaha Kecil

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 566 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995
Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang "Bursa" (Lembaran Negara Nr 79 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 81 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1995
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93

APBN

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 107 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1995
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 683 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1995
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 143 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1995
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 115 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1995
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 150 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1995
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 585 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1995
Perseroan Terbatas

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Perseroan Terbatas

1995

Undang-undang (UU) NO. 1, LN. 1995/ No. 13, TLN NO. 3587, LL SETNEG : 65 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas

ABSTRAK:

Peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, perlu mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas.
Dalam UU ini diatur mengenai pengelolaan kegiatan perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Secara garis besar, UU ini mengatur mengenai pendirian, anggaran dasar, pendaftaran dan pengumuman perseroan, rapat umum pemegang saham, laporan tahunan dan penggunaan laba, dan pembubaran perseroan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Pusat

Diakses 112 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1995
Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Download :
PP No. 46 Th 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 233 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995
Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal,

Download :
PP No. 45 Th 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 166 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1995
Pembenihan Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PP No. 44 Th 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 39 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1995
Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe Dan Talaud, Gorontalo,Minahasa Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 43 Th 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 572 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1995
Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
PP No. 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Beamasuk, Beamasuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barangmewah Dan Pajak Penghasilan Dalamrangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Download :
PP No. 42 Th 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 30 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1995
Pembentukan 11 (Sebelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 41 Th 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 146 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1995
Angkutan Udara

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara

Download :
PP No. 40 Th 1995.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 153 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 1995.