Hasil Pencarian
Menemukan 153 peraturan (dalam 0,002 detik)
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1995
Perseroan Terbatas
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1995
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95
APBN
Mengubah :
-
UU No. 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995
- Download :
- UU Nomor 4 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1995
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93
APBN
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995
Pasar Modal
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Mencabut :
-
UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang "Bursa" (Lembaran Negara Nr 79 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
- Download :
- UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1995
Usaha Kecil
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- UU Nomor 9 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995
Cukai
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Diubah dengan :
-
UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- Download :
- UU Nomor 11 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995
Pemasyarakatan
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- UU Nomor 12 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1995
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- UU Nomor 3 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1995
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Dicabut dengan :
-
UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mengubah :
-
UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
-
UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Download :
- UU Nomor 5 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1995
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 6 Tahun 1995.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995
Kepabeanan
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Diubah dengan :
-
UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Download :
- UU Nomor 10 Tahun 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1995
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP No. 1 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1995
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP No. 2 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1995
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP No. 3 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1995
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perpajakan
- Download :
- PP No. 4 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1995
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP No. 5 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1995
Perlindungan Tanaman
Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup
- Download :
- PP No. 6 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1995
Perubahan Tarif Bea Meterai
Perpajakan
Dicabut dengan :
-
PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai
Mencabut :
-
PP No. 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro
- Download :
- PP No. 7 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1995
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP No. 8 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
- Download :
- PP No. 9 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1995
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990
Partai Politik dan Pemilu
Dicabut dengan :
-
PP No. 37 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan
Diubah dengan :
-
PP No. 74 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995
Mengubah :
-
PP No. 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
-
PP No. 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
-
PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
- Download :
- PP No. 10 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1995
Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Mencabut :
-
PP No. 15 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Download :
- PP No. 11 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1995
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Lingkungan Hidup
- Download :
- PP No. 12 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1995
Izin Usaha Industri
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP No. 13 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1995
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Ke Kecamatan Tigaraksa Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP No. 14 Th 1995.pdf